Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022

PERDA Nomor 8 Tahun 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA. 3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ketentuan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 7. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Tebing Tinggi yang dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Tebing Tinggi; 12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada. 13. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilaksanakan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi. 1an. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggunaan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan/atau kombinasi dari beberapa atau asatuma jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa. 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) Tahun. 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Tebing Tinggi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022. 19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022. 20. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

BAB VII

Pasal 7

BAB VIII

Pasal 8

Pasal 9

BAB IX

Pasal 10

BAB X

Pasal 11

Pasal 12