Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali

PERDA Nomor 12 Tahun 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Bali. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 6. Sistem Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Krama Bali yang selanjutnya disebut Sistem Pelindungan PMI Krama Bali adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran INDONESIA Krama Bali dan keluarganya untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum, selama dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 7. Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah layanan terpadu ketenagakerjaan berbasis online meliputi layanan bidang ketenagakerjaan untuk masyarakat, perusahaan dan kelembagaan. 8. Pekerja Migran INDONESIA Krama Bali selanjutnya disebut PMI Krama Bali adalah setiap warga Negara INDONESIA yang berdomisili di wilayah Provinsi Bali sesuai yang tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk, yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan, secara perseorangan atau melalui Pelaksana Penempatan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 9. Pendataan Pekerja Migran INDONESIA Krama Bali selanjutnya disebut Pendataan PMI Krama Bali adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka memberikan pelindungan PMI Krama Bali melalui pendaftaran dan penerbitan bukti pendaftaran. 10. Pelaksana Penempatan adalah Badan dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA Krama Bali. 11. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja. 14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 15. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai perjanjian kerja dan kembali ke INDONESIA, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

BAB II

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KRAMA BALI SEBELUM BEKERJA

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah Provinsi melakukan Pelindungan PMI Krama Bali sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi: a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi; b. program Jaminan Sosial PMI Krama Bali; c. pendampingan hukum; d. fasilitasi Dana Penguatan Modal; dan e. fasilitasi peningkatan Kompetensi Kerja PMI Krama Bali. (2) Pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas. (3) Dinas dalam melaksanakan pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Pasal 5

Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi: a. pemahaman dan pendalaman terhadap Peraturan Perundang-undangan di negara tujuan penempatan; b. pemahaman dan pendalaman terhadap materi perjanjian kerja; dan c. pemahaman dan pendalaman terhadap materi lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

(1) Jenis program jaminan sosial PMI Krama Bali meliputi: a. JKK; b. JKM; dan c. JHT. (2) PMI Krama Bali wajib terdaftar dalam kepesertaan program JKK dan JKM. (3) PMI Krama Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti Program JHT. (4) Program JKM dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan pendampingan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat, merugikan secara materiil dan non materiil PMI Krama Bali. (2) Pendamping hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Fasilitasi Dana Penguatan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada PMI Krama Bali yang sudah memiliki surat kepastian berangkat ke negara penempatan. (2) Surat kepastian berangkat ke negara penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Fasilitasi peningkatan Kompetensi Kerja PMI Krama Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, melalui koordinasi dan/atau penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja. (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh: a. lembaga pelatihan kerja Pemerintah; b. lembaga pelatihan kerja Pemerintah Provinsi; c. lembaga pelatihan kerja Pemerintah Kabupaten/Kota; d. lembaga pelatihan kerja swasta; dan/atau e. lembaga pelatihan kerja perusahaan. (3) Lembaga pelatihan kerja Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerjasama dengan swasta.

BAB V

PELINDUNGAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA KRAMA BALI

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pelindungan keluarga PMI Krama Bali melalui: a. akses informasi; b. pengurusan seluruh harta benda PMI Krama Bali yang meninggal dunia di negara penempatan; c. akses untuk memperoleh fotocopy (salinan) dokumen; d. akses untuk berkomunikasi; e. pengurusan PMI Krama Bali yang sakit atau meninggal dunia; f. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan g. pemberdayaan. (2) Pelindungan kepada keluarga PMI Krama Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas. (3) Dinas dalam melaksanakan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Pasal 13

(1) Akses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mengenai kondisi, masalah yang dihadapi, dan kepulangan PMI Krama Bali. (2) Pengurusan seluruh harta benda PMI Krama Bali yang meninggal dunia di negara penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, berupa bantuan untuk menelusuri, mencarikan informasi seluruh harta benda yang menjadi milik PMI Krama Bali termasuk hak atas upah selama bekerja yang belum dibayar oleh pemberi kerja. (3) Akses untuk memperoleh fotocopy dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, berupa bantuan untuk mendapatkan fotocopy perjanjian penempatan, perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja. (4) Akses untuk berkomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, berupa bantuan menghubungkan keluarga dengan PMI Krama Bali. (5) Pengurusan PMI Krama Bali yang sakit atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (e), dilakukan melalui fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait. (6) Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (f), dilakukan melalui fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam bentuk: a. layanan pemulihan psikologi, sosial, dan spiritual; dan b. layanan pemulihan hubungan dengan keluarga dan masyarakat. (7) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, dalam bentuk edukasi pengelolaan keuangan dan kewirausahaan yang melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara penempatan.

BAB 1

Hak Pekerja Migran INDONESIA Krama Bali

Pasal 14

Koreksi

(1) Hak PMI Krama Bali meliputi : a. memperoleh informasi yang lengkap dan benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; b. memperoleh kesempatan mempelajari draft atau rancangan perjanjian kerja sebelum ditandatangani; c. memperoleh penjelasan mengenai isi perjanjian kerja; d. memperoleh dokumen perjanjian kerja PMI Krama Bali; e. memperoleh upah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja; f. memperoleh pelayanan yang profesional dan tidak diskriminatif sebelum, selama dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; g. memperoleh fasilitasi bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan di INDONESIA dan di negara penempatan; h. memperoleh akses komunikasi; i. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja; j. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut; k. memperoleh kesempatan berserikat dan berkumpul di negara penempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara penempatan; l. memperoleh fasilitasi kepulangan ke daerah asal; dan m. memperoleh akses dan pelayanan pada Sisnaker. (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas. (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Pasal 15

(1) Setiap keluarga PMI Krama Bali memiliki hak : a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan PMI Krama Bali; b. menerima seluruh harta benda PMI Krama Bali yang meninggal di luar negeri: c. memperoleh fotocopy dokumen; dan d. memperoleh akses untuk berkomunikasi. (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas. (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB 1

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

BAB XII

Pasal 29

BAB XIII

Pasal 30