Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang PERATURAN DAERAH PROVINSI BALINOMOR 3 TAHUN 2024TENTANGPEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

PERDA Nomor 3 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Bali. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi. 6. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah daerah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 7. Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola, yang selanjutnya disingkat BUPP adalah perusahan berbadan hukum yang berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta, dan patungan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK. 8. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha. 9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 11. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang yang mempunyai nilai ekonomis. 14. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Provinsi. 15. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Provinsi. 16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB III

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI YANG DIBERIKAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk: a. pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak dan/atau Retribusi yang menjadi kewenangan Provinsi; b. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri kecil menengah (IKM) di Provinsi; c. bantuan pelaksanaan riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri kecil menengah (IKM) di Provinsi; dan/atau d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri kecil menengah (IKM) di Provinsi. (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk: a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; f. kemudahan persyaratan prosedur pengembangan berusaha kepada BUPP dan Pelaku Usaha; g. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; h. kemudahan investasi langsung konstruksi; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Provinsi; j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. kemudahan akses tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan terampil; l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Provinsi. (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sesuai dengan kemampuan Provinsi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Provinsi memberikan insentif kepada BUPP dan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK berupa: a. pengurangan dan/atau keringanan Pajak dan/atau Retribusi diberikan 50% (lima puluh persen); dan/atau b. pengurangan dan/atau keringanan Pajak dan/atau Retribusi diberikan sampai dengan 100% (seratus persen), dalam hal terjadi keadaan kahar/bencana dan keadaan pailit/kolaps.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

Koreksi

(1) Pemerintah Provinsi dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada BUPP, Pelaku Usaha, Masyarakat, dan/atau Investor disesuaikan dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Provinsi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemerintah Provinsi menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi BUPP, Pelaku Usaha, Masyarakat dan/atau Investor yang menanamkan modal di Provinsi.

Pasal 10

(1) Pemerintah Provinsi memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpedoman pada rencana umum penanaman modal Provinsi atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi dan nilai tambah di Provinsi. (2) Rencana umum penanaman modal Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum penanaman modal Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

BUPP, Pelaku Usaha, Masyarakat, dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Pasal 12

(1) Gubernur MENETAPKAN standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada BUPP, Pelaku Usaha, Masyarakat, dan/atau Investor. (2) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada BUPP, Pelaku Usaha, Masyarakat, dan/atau lnvestor, Gubernur melakukan verifikasi. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

(1) Gubernur dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, membentuk tim verifikasi. (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

(1) Penerima insentif dan/atau kemudahan investasi kepada BUPP, Pelaku Usaha, Masyarakat, dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. nama; b. alamat pemohon; c. bidang usaha atau kegiatan investasi; d. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi; e. jangka waktu insentif; serta f. hak dan kewajiban penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang PERATURAN DAERAH PROVINSI BALINOMOR 3 TAHUN 2024TENTANGPEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

Pasal 23