Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan

PERDA Nomor 11 Tahun 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 8. Masyarakat Miskin adalah orang atau sekelompok orang yang mengalami kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hak atas pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan - -5 berusaha, dan/atau perumahan. 9. Kelompok Rentan adalah orang atau sekelompok orang yang karena keadaan atau peristiwa tertentu yang dialami berpotensi tidak mendapat persamaan di depan hukum dan mendapat kepastian hukum. 10. Penerima Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan. 11. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang Bantuan Hukum. 12. Pemohon Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. 13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. 14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan. 15. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan di luar jalur pengadilan. 16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum. 17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum. 18. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang Advokat. 19. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum - -6 yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. 20. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum. 21. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Koreksi

(1) Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. berbadan hukum; - -10 b. terakreditasi berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai Bantuan Hukum; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat; e. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum; f. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan h. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

(1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban: a. melaksanakan program Bantuan Hukum yang telah direncanakan; b. memberikan informasi kepada Pemohon Bantuan - -11 Hukum terkait program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan; c. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum tentang pelaksanaan program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan; d. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang direkrut; f. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan h. menjalankan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pemutusan kerjasama. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif oleh penyelenggara Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur. - -12

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 15

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan. (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara - -13 lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 16

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai identitas kependudukan; b. surat keterangan miskin dari lurah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum atau surat keterangan Kelompok Rentan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial; c. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya. (2) Surat keterangan Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada orang atau kelompok orang yang meliputi: a. anak dengan kedisabilitasan; b. anak jalanan; c. anak yang menjadi korban tindak kekerasan; d. anak terlantar; e. anak yang menjadi korban trafficking; f. anak dengan kondisi khusus; - -14 g. kelompok gelandangan dan pengemis; h. waria atau transpuan; i. orang dengan HIV AIDS; j. korban penyalahgunaan NAPZA; k. eks narapidana; l. lanjut usia terlantar; m. penyandang disabilitas; n. perempuan rawan sosial ekonomi; o. perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan; p. perempuan yang menjadi korban trafficking; dan q. korban bencana alam dan bencana sosial. (3) Dalam hal Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial menerbitkan surat Keterangan Miskin serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil menerbitkan dokumen pengganti identitas kependudukan.

Pasal 17

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi - -15 Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 18

(1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 19

(1) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan Paralegal. (3) Perekrutan Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), tidak untuk melakukan Bantuan Hukum secara Litigasi.

Pasal 20

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), tidak menghapuskan - -16 kewajiban Advokat untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 17

Koreksi

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi - -15 Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 18

(1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 19

(1) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan Paralegal. (3) Perekrutan Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), tidak untuk melakukan Bantuan Hukum secara Litigasi.

Pasal 20

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), tidak menghapuskan - -16 kewajiban Advokat untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 21

Koreksi

(1) Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan dilaksanakan setiap tahun dalam APBD setelah memperhatikan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah terkait atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

(1) Perkara yang telah menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota atau hibah atau pendanaan lain yang sah tidak dapat dibiayai dengan APBD. (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. - -17

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan permohonan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan atau setelah adanya putusan pengadilan dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. (2) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan kegiatan dan menyampaikan laporan kegiatan yang disertai bukti sesuai dengan jenis kegiatannya.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan tata cara pengajuan dan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi penggunaan Anggaran Bantuan Hukum kepada penyelenggara Bantuan Hukum: a. setelah selesainya tahapan tertentu dalam proses - -18 Perkara Litigasi atau setelah adanya putusan pengadilan; dan b. setelah selesainya kegiatan untuk Bantuan Hukum Nonlitigasi. (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemberi Bantuan Hukum dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pemutusan kerja sama.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

Pasal 30