Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang PERINDUSTRIAN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 3. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 9. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UNDANG-UNDANG yang menjadi dasarnya masing-masing. 12. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri. 13. Izin Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada orang perseorangan atau korporasi untuk melakukan kegiatan usaha Industri. 14. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 15. Tenaga kerja adalah tenaga tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. 16. Industri Kreatif adalah industri yang bertransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa. 17. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. 18. Sentra Industri Kecil, Menengah, dan Kreatif adalah kawasan tempat sekelompok perusahaan industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau melakukan proses pengerjaannya sama. 19. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri. 20. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di INDONESIA. 21. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. 22. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 24. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 26. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 27. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peran dalam pengelolaan perindustrian. 28. Pihak Swasta adalah Organisasi nirlaba bidang yang terkait diakui oleh pemerintah 29. Workshop Industri adalah sarana dan prasarana penunjang Industri berupa sebuah bangunan yang menyediakan ruang dan peralatan untuk melakukan proses produksi. 30. Pusat Souvenir adalah sebuah bangunan yang menyediakan tempat untuk promosi produk hasil industri. 31. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan: a. Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2); b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan usaha; c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah melakukan penghentian sementara kegiatan usaha secara paksa; d. setelah kegiatan usaha dihentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan agar kegiatan usaha yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya. (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan: a. Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat peringat tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2); b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang dihentikan sementara; c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan instansi penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran; dan d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran, Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya. (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan: a. Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat peringat tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2); b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi; c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan penutupan lokasi secara paksa; d. setelah dilakukan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya. (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e dilakukan melalui tahapan: a. Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat peringat tertulis sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2); b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya dalam perizinan mencabut izin dan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin; c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya dalam perizinan memberitahukan kepada yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan usaha yang telah dicabut izinnya; dan d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala Per nach Perangkat Daerah yang tugasnya dalam perizinan bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.