Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

PERDA Nomor 10 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh yang terdiri dari Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah. 6. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum. 7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA 1945. 8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa INDONESIA tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa INDONESIA tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. 11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Koreksi

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: a. kesatuan bangsa dan politik; b. pendidikan; c. kepemudaan dan olah raga; d. pengembangaan sumber daya manusia; e. kebudayaan dan pariwisata; dan f. komunikasi dan informatika. (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan, berkoordinasi dan bekerjasama dengan: a. Pemerintah Kabupaten/Kota; b. instansi/lembaga vertikal/Lembaga lainnya; dan c. Masyarakat. (2) Pelibatan, koordinasi dan Kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam pelibatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada: a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain; b. organisasi politik; c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; d. pegawai negeri sipil; e. guru/pendidik; dan f. tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui: a. Pendidikan Formal; b. Pendidikan Nonformal; dan c. Pendidikan Informal.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui: a. kegiatan intrakurikuler; b. kegiatan kokurikuler; c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau d. kegiatan non kurikuler.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara lain melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. kegiatan kebudayaan; c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis; d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

(1) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni. (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara. (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan: a. kegiatan olahraga; b. kegiatan keilmuan; c. kegiatan sosial; d. kegiatan kebudayaan; dan/atau e. kegiatan lainnya. (4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya. (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui: a. media sosial; b. media penyiaran; dan/atau c. format digital dan non digital. (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

(1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan: a. partisipasi; b. kesetaraan; c. kebenaran; d. keterbukaan; e. kesesuaian; f. kerjasama antar pihak; g. kreatifitas; h. akademik; dan i. kearifan lokal. (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit : a. kurikulum; b. modul; c. kajian; d. penelitian; e. materi; f. tata tertib; dan g. monitoring evaluasi. (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

Koreksi

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui: a. Pendidikan Formal; b. Pendidikan Nonformal; dan c. Pendidikan Informal.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23