Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PERDA Nomor 4 Tahun 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah; 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Satuan Satuan Palisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis. 7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur. 8. Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenterarn, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. 9. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. 10.0rang adalah orang perseorangan. 11. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Iainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 12. Tugas pembantuan adalah penugasan-penugasan dari Pemerintah Daerab Provinsi kepada Kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. 13. Tunjangan risiko adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan tu gas penyelenggaraan keten teraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 14. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 16. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik INDONESIA atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 17. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA. BAB 11 MAKSUD, TUJUAN, PR!NSIP DAN RUANO LINGKUP

BAB 10

Tertib Kesehatan

Pasal 18

Koreksi

Dalam mewujudkan tertib kesehatan maka setiap orang dan/atau badan usaha, wajib: a. mencegah dan mengendalikan penyakit menular; b. menjaga lingkungan sehat; c. memiliki izin dalam menjalankan usaha rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi; d. memiliki izin dalam menjalankan usaha kecil obat tradisional; e. mempunyai izin dari instansi terkait dalam melakukan tindakan medis; f. menyelenggarakan upaya pencegahan penularan penyakit menular pada tempat hiburan; g. melindungi orang lain dari paparan asap rokok.

Pasal 19

(1) Oalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap penyedia jasa wajib: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usahanya; b. menyusun dokumen penawaran; c. menyerahkan jaminan penawaran; dan d. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang. (2) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap pengguna jasa wajib: a. mengumumkan secara luas melalui media teknologi informasi setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas; b. menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami; c. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran; d. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami; e. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan; f. memberikan tanggapan terhadap aduan, sanggahan dan sanggahan banding dari penyedia jasa dan masyarakat; g. MENETAPKAN penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan; 1. menunjukkan bukti kemampuan membayar; J. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; k. memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan. (3) Pengguna jasa, penyedia jasa, pelaksana konstruksi dan/ atau sub pelaksana konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

BAB 11

Tertib Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 19

Koreksi

(1) Oalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap penyedia jasa wajib: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usahanya; b. menyusun dokumen penawaran; c. menyerahkan jaminan penawaran; dan d. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang. (2) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap pengguna jasa wajib: a. mengumumkan secara luas melalui media teknologi informasi setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas; b. menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami; c. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran; d. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami; e. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan; f. memberikan tanggapan terhadap aduan, sanggahan dan sanggahan banding dari penyedia jasa dan masyarakat; g. MENETAPKAN penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan; 1. menunjukkan bukti kemampuan membayar; J. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; k. memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan. (3) Pengguna jasa, penyedia jasa, pelaksana konstruksi dan/ atau sub pelaksana konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 20

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pendidikan, setiap orang dan/ atau badan usaha, wajib: a. melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; b. memiliki izin dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus; c. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia; d. mengelola dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik; e. melaksanakan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

BAB Keempat

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

BAB 4

Pasal 12

Pasal 13

BAB 5

Pasal 13

Pasal 14

BAB 6

Pasal 14

Pasal 15

BAB 7

Pasal 15

Pasal 16

BAB 8

Pasal 16

Pasal 17

BAB 9

Pasal 17

Pasal 18

BAB 10

Pasal 18

Pasal 19

BAB 11

Pasal 19

Pasal 20

BAB 12

Pasal 20

Pasal 21

BAB 13

Pasal 21

Pasal 23

BAB 14

Pasal 23

BAB 15

Pasal 25

BAB 16

Pasal 25

Pasal 26

BAB 17

Pasal 26

Pasal 27

BAB 18

Pasal 27

BAB 19

BAB 20

Pasal 30

BAB 21

Pasal 30

Pasal 31