Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Bela…

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat, sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap atau Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. 4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. 5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%. 6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan: a. pimpinan tinggi dan atau dalam jabatan pimpinan tinggi; b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator; c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas; d. fungsional عطm; e. fungsional ahli madya; f. funsional ahli muda; g. fungsional ahli pertama; h. funsional penyelia; i. fungsional mahir; j. fungsional terampil; k. fungsional pemula; l. pelaksana; dan m. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS : a. sedang cuti pada tanggungannya negara; atau b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

Penerima, Komponen dan besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis dengan pemberian Tunjangan Hari Raya.

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Koreksi

(1) Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50 % (lima puluh persen). (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan seluruh kekurangan Tunjangan Hari Raya. (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara meliputi : a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; dan d. tunjangan jabatan. (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi : a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan dan tunjangan umum; dan e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal guru yang gajinya pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan. (7) Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (8) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, peringkat jabatan atau atas jabatannya setara.

Pasal 4

Koreksi

Penerima, Komponen dan besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis dengan pemberian Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

Koreksi

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023. (4) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023. (5) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023. (6) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

Pasal 6

Koreksi

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Koreksi

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 222 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 222 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2222 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 6 April 2023 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 6 April 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, HARISSON BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 13

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8