Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN KEHUTANAN

(1) Tata hutan dalam rangka pengelolaan hutan dilaksanakan olehUPTD untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. (2) Tata hutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi pembagian wilayah UPTD berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan.

(1) Penyusunan rencana pengelolaan hutan dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan tata hutan. (2) Penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada: a. rencana kehutanan tingkat Daerah; b. rencana tata ruang wilayah Daerah dan kabupaten/kota; c. rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu; dan d. memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakatsetempat, kondisi lingkungan, serta keberlanjutan.

(1) Tata hutan dalam rangka pengelolaan hutan dilaksanakan olehUPTD untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. (2) Tata hutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi pembagian wilayah UPTD berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan.

(1) Penyusunan rencana pengelolaan hutan dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan tata hutan. (2) Penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada: a. rencana kehutanan tingkat Daerah; b. rencana tata ruang wilayah Daerah dan kabupaten/kota; c. rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu; dan d. memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakatsetempat, kondisi lingkungan, serta keberlanjutan.

(1) Pemanfaatan hutan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hutan yang memiliki fungsi pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pemanfaatan hutan dilakukan melalui kegiatan yang meliputi: a. pemanfaatan kawasan hutan; b. pemanfaatan hutan di luar kawasan; c. pemungutan HHBK; dan d. pemanfaatan jasa lingkungan.

(1) Pemanfaatan kawasan hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui kegiatan usaha: a. budidaya tanaman obat; b. budidaya tanaman hias; c. budidaya jamur; d. budidaya lebah; e. rehabilitasi satwa; atau f. budidaya hijauan makanan ternak. (2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; b. pengolahan tanah terbatas; c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

(1) Pemanfaatan kawasan hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a. usaha pemanfaatan kawasan; b. usaha pemanfaatan jasa lingkungan; c. usaha pemanfaatan HHK dalam hutan alam; d. usaha pemanfaatan HHK dalam hutan tanaman; e. usaha pemanfaatan HHBK dalam hutan alam; f. usaha pemanfaatan HHBK dalam hutan tanaman; g. pemungutan HHK dalam hutan alam; h. pemungutan HHBK dalam hutan alam; dan/atau i. pemungutan HHBK dalam hutan tanaman. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan kawasan hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan: a. usaha pemanfaatan jasa lingkungan; b. usaha pemanfaatan HHK; dan/atau c. usaha pemanfaatan HHBK. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan hutan di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Pemungutan HHBK pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, antara lain berupa: a. rotan; b. madu; c. getah; d. buah; e. damar; f. jamur; dan/atau g. hasil hutan ikutan lainnya. (2) Pemungutan HHBK pada Hutan Lindung dilakukan dengan ketentuan: a. HHBK yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami; b. tidak merusak lingkungan; dan c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya. (3) Pemungutan HHBK pada Hutan Lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan. (4) Pada hutan lindung, dilarang; a. memungut HHBK yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya; dan/atau b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh UNDANG-UNDANG.

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: a. pemanfaatan aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; atau e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan. (2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak: a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; b. mengubah bentang alam; dan c. merusak keseimbangan unsur lingkungan.

Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan dengan cara: a. swakelola;dan/atau b. kerjasama.

(1) Pemanfaatan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh UPTD. (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. (3) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan.

(1) Kerjasamapemanfaatan hutan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain meliputi: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha swasta; d. koperasi; e. badan usaha milik desa; f. perorangan; dan/atau g. perguruan tinggi. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. subyek dan objek; b. ruang lingkup; c. jenis kegiatan; d. lokasi kegiatan; e. hak dan kewajiban para pihak; f. jangka waktu perjanjian; dan g. penyelesaian sengketa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan kerjasama pemanfaatan hutan diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Izin pemanfaatan hutan terdiri atas: a. IUPJL; b. IPHHBK; dan c. IPK. (2) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubenur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Pemanfaatan hutan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hutan yang memiliki fungsi pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pemanfaatan hutan dilakukan melalui kegiatan yang meliputi: a. pemanfaatan kawasan hutan; b. pemanfaatan hutan di luar kawasan; c. pemungutan HHBK; dan d. pemanfaatan jasa lingkungan.

(1) Pemanfaatan kawasan hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui kegiatan usaha: a. budidaya tanaman obat; b. budidaya tanaman hias; c. budidaya jamur; d. budidaya lebah; e. rehabilitasi satwa; atau f. budidaya hijauan makanan ternak. (2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; b. pengolahan tanah terbatas; c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

(1) Pemanfaatan kawasan hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a. usaha pemanfaatan kawasan; b. usaha pemanfaatan jasa lingkungan; c. usaha pemanfaatan HHK dalam hutan alam; d. usaha pemanfaatan HHK dalam hutan tanaman; e. usaha pemanfaatan HHBK dalam hutan alam; f. usaha pemanfaatan HHBK dalam hutan tanaman; g. pemungutan HHK dalam hutan alam; h. pemungutan HHBK dalam hutan alam; dan/atau i. pemungutan HHBK dalam hutan tanaman. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan kawasan hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan: a. usaha pemanfaatan jasa lingkungan; b. usaha pemanfaatan HHK; dan/atau c. usaha pemanfaatan HHBK. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan hutan di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Pemungutan HHBK pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, antara lain berupa: a. rotan; b. madu; c. getah; d. buah; e. damar; f. jamur; dan/atau g. hasil hutan ikutan lainnya. (2) Pemungutan HHBK pada Hutan Lindung dilakukan dengan ketentuan: a. HHBK yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami; b. tidak merusak lingkungan; dan c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya. (3) Pemungutan HHBK pada Hutan Lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan. (4) Pada hutan lindung, dilarang; a. memungut HHBK yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya; dan/atau b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh UNDANG-UNDANG.

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: a. pemanfaatan aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; atau e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan. (2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak: a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; b. mengubah bentang alam; dan c. merusak keseimbangan unsur lingkungan.

Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan dengan cara: a. swakelola;dan/atau b. kerjasama.

(1) Pemanfaatan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh UPTD. (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. (3) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan.

(1) Kerjasamapemanfaatan hutan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain meliputi: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha swasta; d. koperasi; e. badan usaha milik desa; f. perorangan; dan/atau g. perguruan tinggi. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. subyek dan objek; b. ruang lingkup; c. jenis kegiatan; d. lokasi kegiatan; e. hak dan kewajiban para pihak; f. jangka waktu perjanjian; dan g. penyelesaian sengketa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan kerjasama pemanfaatan hutan diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Izin pemanfaatan hutan terdiri atas: a. IUPJL; b. IPHHBK; dan c. IPK. (2) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubenur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Rehabilitasi diluar kawasan hutan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan: a. penghijauan; b. pemeliharaan; c. pengayaan tanaman; atau d. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidakproduktif. (3) Rehabilitasi dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik. (4) Penyelenggaraan rehabilitasi diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatanpartisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

(1) Penerapan rehabilitasi tanah secara sipil teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui reklamasi yang ditujukan untuk memperbaikiatau memulihkan kembali vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimalsesuai dengan peruntukkannya. (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapanlokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.

(1) Penggunaan lahandi luar kawasan hutan yang mengakibatkankerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan/atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkanpemerintah. (2) Pada lahan bekas areal pertambangan, reklamasi wajib dilaksanakan oleh pemegang izinpertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan. (3) Pihak yang menggunakan lahan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yangmengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminanreklamasi dan rehabilitasi. (4) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. (2) Perlindungan hutan dilaksanakan olehpelaksana urusan kehutanan. (3) Prinsip perlindungan hutan meliputi: a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, serta penyakit; dan b. mempertahankan dan menjaga hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. (4) Dalam melaksanakan perlindungan hutan, Pemerintah Daerah memfasilitasi sumber daya manusia, penyediaan prasarana, dan sarana perlindungan hutan.

(1) Pemerintah Daerah wajib mencegah, membatasi, mempertahankan, dan mejaga hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. (2) Pencegahan, pembatasan, mempertahankan, dan menjaga hutan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; b. melakukan inventarisasi permasalahan; c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat; d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat; e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan; f. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan; g. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat; h. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan; i. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; atau j. pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum.

(1) Pengolahan HHK dan HHBK dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing dan penciptaan lapangan kerja. (2) Pengolahan HHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kapasitas produksi < 6000 m³/tahun.

(1) Pengolahan HHK dan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. badan usaha milik daerah; b. badan usaha swasta; c. koperasi; d. badan usaha milik desa; dan e. perorangan. (2) Pengolahan hasil hutan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan HHK dan HHBK diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi dilakukan untuk kegiatan keagamaan dengan menjaga dan memelihara fungsi hutan denganmemperhatikan sejarah perkembangan masyarakat, kelembagaan adat, serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Perlindungan TAHURA dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kawasan TAHURA dan lingkungannya dengan melakukan kegiatan: a. perlindungan dan pengamanan batas fisik kawasan; b. identifikasi daerah rawan gangguan; c. pemasangan tanda larangan di tempat yang strategis; d. patroli berkala dan berkesinambungan; e. pelibatan masyarakat sekitar melalui pengamanan swakarsa; dan f. penyediaan pos penjagaan.

Pengawetan TAHURA dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin keberadaan kawasan TAHURA yang meliputi: a. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya; b. penetapan koridor hidupan liar; c. pemulihan ekosistem; dan d. penutupan lahan.

Pemanfaatan secara lestari TAHURA dilakukan melalui kegiatan: a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi; c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati; d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah; f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan/atau g. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mempertimbangkan pengawetan, pemanfaatan sumber daya alam hayati dan kondisi populasi satwa di alam dan di masyarakat tercapai secara optimal dan lestari. (2) Prinsip perlindungan tumbuhan dan satwa liar meliputi: a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran, daya alam, hama, serta penyakit; b. mempertahankan dan menjaga hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan; dan c. mempertahankan keberadaan tumbuhan dan/atau satwa liar khas Daerah. (3) Pemerintah Daerah melaksanakan penelitian terhadap tumbuhan dan/atau satwa liar yang menjadi khas Daerah. (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengelolaan ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah, peningkatan daya saing, dan penciptaan lapangan kerja. (2) Pengelolaan ekosistem penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar kawasan hutan. (3) Pengelolaan ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, teknis, ekonomis, dan sosial budaya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Penyuluhan kehutanan dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh kehutanan dan ASN pada Dinas sesuai kualifikasinya. (2) Penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah Daerah yang disesuaikan dengan pola ruang. (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fungsional penyuluh kehutanan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. (2) PemerintahDaerah berkewajiban dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh UPTD.

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. hutan desa; b. hutan kemasyarakatan; c. HTR; d. kemitraan; dan e. pengelolaan hutan adat.

Hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dapat berada pada Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi sesuai fungsi pokoknya.

(1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan desadilakukan dengan memberikanhak pengelolaan kepadalembaga desa. (2) Hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencanapengelolaan areal, pemanfaatan hutan serta rehabilitasi danperlindungan hutan. (3) Pemanfaatan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada: a. Hutan Lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan,pemanfaatan jasa lingkungan danpemungutan HHBK; dan b. Hutan Produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan,pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan HHK dan HHBK, pemungutan HHK dan HHBK.

Hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf bdapat diberikan pada Hutan Lindungdan/atauHutan Produksi.

(1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. (2) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada: a. Hutan Lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan HHBK. b. Hutan Produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan HHK dan HHBK, pemungutan HHK dan HHBK.

(1) HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c hanya dapat diberikan pada Hutan Produksi. (2) Pemanfaatan HHK pada HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

(1) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, dalam hal: a. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan izinpemanfaatan hutan; atau b. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan hakpengelolaan hutan kepada badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan badan usaha milik daerahbidang kehutanan. (2) Pemegang izin dan UPTD melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat yang terdapat di sekitarnya melalui kemitraan kehutanan. (3) Gubernur dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraanantara masyarakat setempat dengan pemegang izin usahapemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan hutan.

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatanhutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakatsekitar hutan. (2) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan tidakmengubah kewajiban dari pemegang izin pemanfaatanhutan atau pemegang hak pengelolaan kepada masyarakatsekitar hutan.

(1) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pengelolaan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hukum adat. (2) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pengelolaan hutan adatdilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Pengelolaan DAS merupakan pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. (2) Untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS, dilakukan berbagai kegiatan yaitu: a. koordinasi, integrasi, singkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS; b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya; c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah DAS; dan d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan DAS merupakan pengelolaan sumberdaya dalam DAS yang dimulai dari hulu ke hilir secara utuh, meliputi perencanaan, pelaksanaan pengelolaan DAS, kelembagaan, sistem informasi DAS, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, hak dan kewajiban, serta monitoring dan evaluasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan DAS diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Setiap orang dilarang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar; i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara; j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA melalui sungai, darat, laut, atau udara; k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki HHK yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau n. melakukan pembakaran hutan.

Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian: a. Fasilitasi; b. Konsultasi; c. Pendidikan dan pelatihan; dan/atau d. Penelitian dan Pengembangan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. Monitoring; b. Evaluasi; c. Revie dan/atau d. Pemeriksaan. (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

(1) Segala pendanaan yang diperlukan penyelenggaraan kehutanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Selain pendapatan dan belanja daerah, pendanaan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Orang atau badan usaha yang memiliki IUPJL,IUPHHBK, dan/atau IPKyang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dikenakan sanksi administrasi, berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; c. pembekuan izin; d. pencabutan izin;dan/atau e. penetapan ganti rugi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kehutanan,sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabatpegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerahyang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah di bidang Kehutanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebihlengkap jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaandengan tindak pidana di bidang kehutanan; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana di bidangkehutanan; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana di bidang Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-Undang Hukum Acara Pidana.

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan daerah yang mengatur mengenai Pengelolaan Hutan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan pelaksanaan dariPeraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, A.L. LEYSANDRI LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR ..... NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 8-202/2019