Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 7. Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 8. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan. 9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan. 10. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. 11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 13. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku. 14. Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.