Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

PERDA Nomor 5 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri : as a. Sekretariat Daerah (Tipe A); b. Sekretariat DPRD (Tipe C); c. Inspektorat (Tipe B); d. Dinas Daerah; e. Badan Daerah; dan f. Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain. (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari : a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe A); b. Dinas Kesehatan, (Tipe B); c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Tipe A); d. Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe B); e. Dinas Sosial (Tipe C); f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A); g. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Tipe A); h. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe B); i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe B); j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A); k. Dinas Perhubungan (Tipe B); l. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe A); m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe A); n. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe A); o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B); p. Dinas Kelautan dan Perikanan (Tipe B); q. Dinas Pariwisata (Tipe B); r. Dinas Kehutanan (Tipe A); s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Tipe B); t. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Tipe A); dan u. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tipe B). (4) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Tipe A); b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Tipe B); c. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Tipe B); d. Badan Kepegawaian Daerah (Tipe C); dan e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe C). (5) Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari : a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Badan Penghubung.

BAB Kesatu

Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri : as a. Sekretariat Daerah (Tipe A); b. Sekretariat DPRD (Tipe C); c. Inspektorat (Tipe B); d. Dinas Daerah; e. Badan Daerah; dan f. Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain. (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari : a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe A); b. Dinas Kesehatan, (Tipe B); c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Tipe A); d. Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe B); e. Dinas Sosial (Tipe C); f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A); g. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Tipe A); h. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe B); i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe B); j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A); k. Dinas Perhubungan (Tipe B); l. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe A); m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe A); n. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe A); o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B); p. Dinas Kelautan dan Perikanan (Tipe B); q. Dinas Pariwisata (Tipe B); r. Dinas Kehutanan (Tipe A); s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Tipe B); t. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Tipe A); dan u. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tipe B). (4) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Tipe A); b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Tipe B); c. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Tipe B); d. Badan Kepegawaian Daerah (Tipe C); dan e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe C). (5) Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari : a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Badan Penghubung.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 16

(1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan unsur staf. (2) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur. (3) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. (4) Sekretariat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah. (3) Sekretaris DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. fasilitasi penyelenggram rapat DPRD ; dan d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 18

(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur. (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah. (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah . (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. (4) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. (2) Badan Daerah dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. (4) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan gubernur.