Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau daerah lainnya na dan diuji berdasarkan peraturan perundang-undukan. 6. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. 7. Tuntutan Ganti Kerugian selanjutnya adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai pada kedudukannya bukan sebagai Bendahara dan pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah. 8. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat/ pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah. 9. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk. 10. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 11. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak berupa bagesta-bagiantapnya apapun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau dihitung termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali urang dan surat-surat berharga lainnya. 12. Perangkat Daerah Provinsi, selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 13. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberikan tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan/mengambil atau mengatur barang berharga atau barang-barang negara/daerah. 14. Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara adalah Pegawai ASN yang bekerja/diserahi tugas sebagai bendahara tugas bendahara. 15. Pejabat Lain adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. 16. Atasan Langsung adalah Pegawai ASN yang mempunyai kewenangan langsung terhadap Pegawai ASN lain yang memiliki posisi di bawahnya Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dalam struktur Instansi Pemerintah Daerah. 17. Penghitungan ex-officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex-officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya; 18. Pencatatan adalah upaya mencatat jumlah kerugian Daerah yang sedang berproses TP dan sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya; 19. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah. 20. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan lain yang mendasar tidak layak ditagih dirinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah dengan demikian Pemerintah Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian. 21. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian namun apabila diketahui demikian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksudkan akan ditagih kembali. 22. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 23. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah. 24. Pembebasan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/pejabat lain yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah. 25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan ASI bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah Dimaksud. 26. Banding adalah upaya Pegawai ASN/Pejabat Lain untuk mencari keadilan pada tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan. 27. Ahli waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. 28. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 29. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka APBD. 30. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah. 31. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkan PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan: a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; b. penghapusan: 1. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD: a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan/atau b. mengusulkan penghapusan: 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau 2. uang, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggargaun tugas pemerintahan. (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi: a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau/ atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang yang dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b. (5) Surat keputusan pembegan penggantian Kerugian Negara/Daerah disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Majelis; c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara/Daerah; dan d. PPKD yang bersangkutan. (6) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan: a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; b. penghapusan: 1. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD: a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan/atau b. mengusulkan penghapusan: 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau 2. uang, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggargaun tugas pemerintahan. (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi: a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau/ atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang yang dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b. (5) Surat keputusan pembegan penggantian Kerugian Negara/Daerah disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Majelis; c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara/Daerah; dan d. PPKD yang bersangkutan. (6) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.