Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

PERDA Nomor 8 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai subjek unsur penyelenggara pemerintah daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6. Ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, teratur dan tertib. 7. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiataan penanganan bencana guna mengurangi dan meminimalis perluakan bencana, serta terhindar akibat bencana, serta perlu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. 8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 9. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintahan daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. 10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah anggota Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. 12. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur. 13. Sekretariat PPNS adalah Wadah koordinasi yang berfungsi untuk memberikan fasilitasi segi administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penggunaan Perda dan Perkada. 14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan meminimalisir akibat bencana serta ikut memperbaiki keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. 15. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 16. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. 17. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat polisi pamong praja dalam rangka meningkatkan kesadman dan ketaatan masyarakat, aparatur serta badan hukum terhadap Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 18. Sektor ekologis adalah sektor yang berkaitan dengan keluaran kehutanan serta energi sumber daya mineral.

BAB IV

KEBIJAKAN

Pasal 7

Koreksi

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat dilaksanakan melalui: a. Perencanaan; b. Pencegahan; c. Penegakan perda dan perkada; d. Pelindungan; e. Pembinaan; dan f. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

Koreksi

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a tercantum dalam: a. Rencana strategis; dan b. Rencana kerja. (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 9

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. Sosialisasi; b. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; c. Seminar/workshop/Bimbingan teknis; dan/atau d. Pengamanan patroli. (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 10

(1) Penegakan perda dan perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui: a. Peningkatan kesadaran; b. Peningkatan ketaatan; dan c. Penerapan sanksi. (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan. (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan kesadaran tidak diindahkan. (4) Penerapan sanksi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi: a. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan b. Memelihara dan menjaga ketentramatan dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP yang harus dikoordinasikan dengan perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan instansi lainnya.

Pasal 12

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e melalui: a. Sosialisasi produk hukum; b. Bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan c. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan perangkat daerah terkait lainnya. (3) Dalam hal pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah terkait lainnya maka tetap harus dikoordinasikan dengan Satpol PP. (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara bertahap dan menyeluruh.

Pasal 13

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui: a. Rapat koordinasi Satpol PP Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota; dan b. Apel bersama Satpol PP Daerah Provinsi dengan melibatkan instansi terkait.

BAB V

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 14

Koreksi

Setiap orang berkewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Daerah dengan cara menaati Perda dan Perkada.

Pasal 15

Koreksi

(1) Setiap orang berkewajiban menaati lingkup ketentraman dan ketertiban umum meliputi: a. Tertib tata ruang; b. Tertib jalan; c. Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai; d. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; e. Tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai; f. Tertib lingkungan; g. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu; h. Tertib bangunan; i. Tertib sosial; j. Tertib kesehatan; k. Tertib hiburan dan keramaian; dan l. Tertib peran serta masyarakat. (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Perda dan/atau Perkada.

Pasal 16

(1) Selain lingkup tertib ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setiap orang wajib tertib pada: a. Kawasan strategis; dan b. Sektor ekologis. (2) Tertib kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terkoordinasi dengan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah dan instansi lainnya. (3) Tertib sektor ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kehutanan; dan b. Kelautan; dan c. Energi dan sumber daya mineral. (4) Tertib kawasan strategis dan tertib sektor ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan Satpol PP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai tata cara penanganan kawasan strategis dan tertib sektor ekologis diatur lebih lanjut dengan Perkada.

Pasal 17

Pelaksanaan perda dan perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi tindakan penertiban nonyustisial.

Pasal 18

(1) Penertiban nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap setiap orang atau aparatur yang dilaksanakan melalui tahapan: a. Menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati and mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda dan/atau Perkada; dan b. Diberikan teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga. (2) Dalam hal teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diindahkan, maka dilaporkan kepada PPNS atau Pejabat Pembina Kepegawaian dalam utp proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara transparan dan profesional.

Pasal 19

(1) Untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibentuk Sekretariat PPNS. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat PPNS diatur dengan Perkada. (4) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lama 6 (enam) bulan setelah perda ini disahkan.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

BAB XII

Pasal 29

BAB XIII

Pasal 30

BAB XIV

Pasal 31

BAB XV

Pasal 32