Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024 tentang PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

PERDA Nomor 20 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Lampung. 2. Gubernur adalah Gubernur Lampung. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urus€rn pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung. 7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan Bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. 8. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pengelola JDIH adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang menangani dokumentasi dan Informasi Hukum. 9. Pendukung Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pendukung JDIH adalah perangkat daerah atau lembaga daerah yang berkontribusi memberikan kekuatan dokumen hukum kepada pengelola JDIH. 10. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang- undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. l l.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum. 12. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi dokumen Hukum. 13. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 14. Masyarakat adalah masyarakat Provinsi Lampung.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Koreksi

(1) Koordinator dan Anggota JDIH bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya. (2) Koordinator dan Anggota JDIH melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya; b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Nasional; c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya; d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya; e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya; dan f. penyampaian lapora-n setiap tahun di bulan Desember kepada JDIH Daerah dan JDIH Nasional. BAB TV PENGELOLAAN

Pasal 7

(1) Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh: a. Biro Hukum Daerah; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota; dan/atau c. Perpustakaan pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. (2) Pengelolaan JDIH Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah. (3) Pendukung JDIH terdiri atas: a. Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi; b. Tingkat Kabupaten/Kota: (4) Pendukung JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengunggah dokumen hukum pada laman JDIH sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat l2l huruf a sekurang-kurangnya memuat: a. Peraturan Daerah Provinsi; b. Peraturan Kepala Daerah; c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; d. Peraturan DPRD Provinsi; dan/atau e. Produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada: 1. putusan pengadilan; 2. yurisprudensi; 3. monograf hukum; 4. artikel majalah hukum; 5. buku hukum; 6. penelitian hukum; 7. pengkajian hukum; 8. naskah akadmeis; dan/ atau 9. rancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan integrasi website JDIH Daerah kedalam website JDIH Nasional.

Pasal 10

(1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pembaharuan data secara berkala terhadap dokumen hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah melalui situs laman JDIH. (2) Penyebarluasan informasi dan unggah melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengklasifikasian dan validasi informasi.

Pasal 11

(1) Pengelola JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 6 harus berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengunggahan dan pemutakhiran data laman, standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum JDIH, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Anggota JDIH dalam pengelolaan JDIH yang prima. (2) Kategori penghargaan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas; a. pengelola database peraturan daerah terbaik; b. pengelola anggota JDIH terbaik. (3) Pemberian penghargaan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali. (4) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Koreksi

(1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan JDIH meliputi: a. perencanaan; b. pengelolaan; dan c. pengawasan. (2) Peran serta masyaralat sebagaimana dimaksud pada ayat dalam bentuk antara lain: a. ke{asama; b. pemenuhan hak masyarakat; c. penyampaian aspirasi; d. sosialisasi; dan/ atau e. seminar, lokakarya, diskusi. (1) diwujudkan

Pasal 26

Koreksi

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencana€rn pengelolaan JDIH. (2) Kegiatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dan/atau mengikutsertakan orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 27

(1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kemitraan. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan dengan pemberian atau sumbangan dari Masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk: a. buku-buku; dan/atau b. dokumen hukum sebagai literasi hukum.

Pasal 28

(1) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan JDIH sebagaimana dimalsud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c melalui kegiatan: a. pengawasan terhadap koleksi dokumentasi, sarana dan prasana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; b. pengawasan terhadap kualitas pelayanan, dan sumber daya manusia. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kerjasama sebagaimana dimalsud dala.n Pasal 25 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban oleh masyarakat dalam bentuk antara lain: a. mematuhi dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan; b. menjaga terpeliharanya sarana dan prasarana JDIH; dan/atau c. berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan JDIH. BAB xI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Prorrinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tida} berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada targgal 3L - t2 - 2024 PJ.G PUNG, IN Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 - t2 - 2024 Pj. SEKRETARTS DAE PROVINSI LAMPUNG, FREDY SM LEMBARAN DAERAH PROVINSI LA'IiIPUNG TAHUN 2O24 NOMOR.26 ITOMOR REGISTER PERATURAII DAERAII PROvIilSI LAMPUNG: ll9-307 12024l (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban oleh masyarakat dalam bentuk antara lain: a. mematuhi dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan; b. menjaga terpeliharanya sarana dan prasarana JDIH; dan/atau c. berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan JDIH.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung (l,embaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 - 12 - 2024 PJ. GUBERIIUR LAMPUNG, SAMSUDIN Diundangkan di Bandar Lampung padatanggal 31 - 12 - 2024 pj. SEXRETARTS DAERAH PROVTNST LAMPUNG, FREDY SM LEMBARAN DAERAII PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 20 NOMoR REGISTER PERATITRAI{ DAERAII PROVINSI LIIMPUNG: 1t9-3O7 I 2o241 aslinya Ht r(ullt, Utama Muda ttd ttd S !uP. 19 199 r 031004 BAB xI KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024 tentang PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31