Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PERDA Nomor 10 Tahun 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 48

(1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda Provinsi. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan pengeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; dan j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; l. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA. (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

BAB 3

Pasal 8

Pasal 9

BAB 4

Pasal 9

Pasal 10

BAB 5

Pasal 10

Pasal 11

BAB 6

Pasal 11

Pasal 12

BAB 7

Pasal 12

Pasal 13

BAB 8

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 9

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 10

Pasal 16

Pasal 17

BAB 11

Pasal 17

Pasal 18

BAB 12

Pasal 18

Pasal 19

BAB 13

Pasal 19

Pasal 20

BAB 14

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 15

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32