Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN ATAU PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN

PERDA Nomor 12 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku; 3. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku; 4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku; 5. Kepala adalah Kepala Laboratorium Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Maluku; 6. Laboratorium adalah Laboratorium Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Maluku; 7. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial; 8. Hasil Perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang di tangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang serupa ikan segar, ikan beku dan lahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia; 9. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau tersirat; 10. Pemeriksaan Mutu adalah suatu kejadian teknis yang terdiri atas penetapan penentuan satu atau lebih sifat dan atau karakteristik dari suatu produk sesuai prosedur yang telah ditetapkan; 11. Sertifikasi Kesehatan adalah suatu dokumen tertulis yang diterbitkan oleh suatu lembaga laboratorium penguji terhadap suatu produk setelah melalui suatu proses pengujian laboratories dan memenuhi standard yang ditetapkan; 12. Pungutan Hasil Perikanan adalah pungutan atas pembayaran jasa pelayanan pemeriksaan dan sertifikasi mutu produk hasil perikanan pada laboratorium milik Pemerintah Daerah; 13. Retribusi Daerah Selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah; 14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 17. Surat Tindisan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 18. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan; 19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu memuat dengan jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta mencerminkan tersangka.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN ATAU PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

BAB X

Pasal 16

BAB XI

Pasal 17

Pasal 18

BAB XI

Pasal 19

Pasal 20