Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa…

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian biaya cetak Peta dan Pelayanan Ketatausahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atau jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Koreksi

Setiap pribadi atau badan yang mendapat Jasa Pelayanan cetak peta dan ketatusahaan wajib membayar Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Jasa Ketatausahaan

Pasal 6

Koreksi

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Jasa Pelayanan Ketatausahaan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

Pasal 7

Koreksi

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis penggantian biaya cetak peta dan jumlah jasa pelayanan dan ketatausahaan

Pasal 8

Koreksi

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis penggantian biaya cetak peta dan jasa pelayanan ketatausahaan

Pasal 9

Koreksi

Struktur dan besarnya tarif objek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini per peta/ Nomor /Lembar/ sebagai berikut : A. Peta terdiri dari : 1. Pembuatan Peta  Peta Rencana Tata Batas Rp. 100.000  Peta Realisasi Tata Batas Rp.100.000  Peta Rencana Pemeliharaan Batas Rp.100.000  Peta Realisasi Pemeliharaan Batas Rp.100.000  Peta Rencana orientasi lapangan Rp. 25.000  Peta usulan pencadangan areal Rp.150.000  Peta rekomendasi pencadangan areal Rp.250.000  Peta hasil orientasi lapangan Rp.125.000 2. Peta gambar lokasi proyek Rp. 10.000 3. Cetak Peta Potensi Rp. 50.000 B. Sektor Kehutanan 1. Surat Keputusan / Penetapan a. Izin Usaha Primer Hasil Hutan kayu (IUPHHK) Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 M3/Tahun Rp. 1.000.000 b. Izin Perluasan Industri Peralatan Kepada Pemegang Isin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Rp. 1.000.000 c. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 M3/Tahun Rp. 1.000.000 d. Izin Pemindahan Lokasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Kapasitas Industri sampai dengan 6.000 M3/Tahun C. Sektor Perhubungan 1. Penghapusan Kendaraan Roda 2 Rp. 25.000 2. Penghapusan Kendaraan Roda 4 a. (JBBB s/d 3.500 Kg) Rp. 50.000 b. (JBB 3.500 Kg) Rp. 100.000 3. Pemberian Izin Mutasi Kendaraan Keluar Daerah/Kabupaten/Kota Rp. 100.000 4. Pemberian Izin Operasi Kapal Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Rp. 400/GT 5. Pemberian Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKI) Rp. 250.000 6. Pemberian Izin Usaha Bongkar Muat (PBM) Rp. 250.000 7. Pemberian Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan Rp.250.000 8. Pemberian Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/ Peralatan Penunjang Angkutan Laut Rp.250.000 9. Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pelayanan Rakyat Lintas Pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam suatu Provinsi dan Pelabuhan antar Provinsi serta Lintas Batas Rp.250.000 10. Pemberian Usaha Tally 11. Pemberian Izin Depo Peti Kemas Rp. 250.000 12. Pemberian Izin Usaha Jasa Penggunaan Transportasi (JPT) Rp.250.000 13. Pemberian Izin Terbang (Flight Epproval) Rp.250.000 14. Pemberian izin Ketinggian mendirikan bangunan/ menara Rp.500.000,- 15. Pemberian Izin Muatan Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) Rp.250.000 16. Pemberian Usaha Jasa Titipan Khusus Cabang Rp.450.000 17. Pemberian Izin Usaha Base Tranceiver Station (BTS) Rp.1.000.000 18. Pemberian Izin Penerbangan (Flight Approval) Rp. 250.000 D. Pengesahan Dokumen : 1. Pengesahan Dokumen Perencanaan yang dimohon oleh Pihak Ketiga : a. Klasifikasi K3 Rp. 25.000 b. Klasifikasi K2 Rp. 50.000 c. Klasifikasi K1 Rp. 75.000 d. Klasifikasi M2 Rp. 100.000 e. Klasifikasi M1 Rp. 250.000 f. Klasifikasi B Rp.500.000 2. Pengesahan Dokumen Kontrak a. Klasifikasi K3 Rp. 50.000 b. Klasifikasi K2 Rp. 100.000 c. Klasifikasi K1 Rp. 150.000 d. Klasifikasi M2 Rp. 200.000 e. Klasifikasi M1 Rp. 500.000 f. Klasifikasi B Rp. 1.000.000 E. Surat Keterangan Fiskal 1. Antar Daerah Kab/Kota Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3 Rp. 10.000 2. Antar Daerah Kab/Kota Kendaraan Bermotor Roda 4 keatas dan alat-alat berat Rp. 20.000 3. Antar Provinsi Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3 Rp. 10.000 4. Antar Provinsi Kendaraan Bermotor Roda 4 keatas/alat-alat berat Rp. 20.000 F. Surat Keterangan Pengganti Hilang Tanda Lunas Pajak Rp. 5.000 G. Surat Keterangan Perubahan Sifat Kendaraan Bermotor Rp. 20.000 H. Iuran Anggota Perpustakaan Rp. 5.000 I. Penggunaan Fasilitas Layanan Internet per Jam Rp. 15.000 J. Print out Data/Informasi terseleksi Rp. 3.000 K. Denda Keterlambatan pengembalian buku eksemplar/hari Rp. 500 L. Legalisasi Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 500 M. Surat Keterangan Perubahan Teknis Kendaraan Bermotor Rp. 1.000 N. Legalisasi kelengkapan untuk memperoleh/ merubah Surat Izin Trayek Rp. 5.000 O. Kutipan Surat Keputusan Izin Trayek Rp. 50.000 P. Surat Keterangan Lainnya Rp. 25.000

Pasal 10

Koreksi

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

Koreksi

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Tempat Pelayanan Jasa Ketatausahaan diberikan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Retribusi Terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD. (2) Bentuk isi dan Tata Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. (3) Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 14

Koreksi

Dalam Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan denda administrasi berupa denda sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang Terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

Pasal 15

Koreksi

(1) Pembayaran Retribusi yang harus dilunasi sekaligus. (2) Tata Cara Pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 16

Koreksi

Kepada Aparat Pemungut dan Aparat/Instansi penunjang lainnya diberikan biaya operasional kegiatan sebesar 5 % (lima persen) dari Realisasi Penerimaan Jasa Pelayanan Cetak Peta dan Ketatausahaan yang disetor ke kas Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Koreksi

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 18

Koreksi

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang. (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggan.

Pasal 19

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Disahkan di Ambon pada tanggal 30 Desember 2008 GUBERNUR MALUKU, Cap/ttd KAREL ALBERT RALAHALU Diundangkan di Ambon pada tanggal 30 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, Cap/ttd Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2008 NOMOR 15

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13

BAB X

Pasal 14

BAB XI

Pasal 15

BAB XII

Pasal 16

BAB XIII

Pasal 17

BAB XIV

Pasal 18

BAB XV

Pasal 19

Pasal 20