Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang PENATAAN DESA ADAT

(1) Kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan hak asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai peraturan perundang undangan. (2) Kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keberadaaanya memiliki susunan kelembagaan adat yang didasarkan pada hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah.

(1) Pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat (2) Penetapan Desa Adat beserta dengan kewenangan yang dimilikinya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Pembentukan Desa Adat setelah Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembiayaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana pendukung.

(1) Pemerintah Daerah dapat merubah status desa menjadi desa adat. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(1) Kesatuan masyarakat hukum adat dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan Desa Adat dengan Gelar Adat atau yang disebut dengan nama lain sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya yang berlaku pada tiap Desa Adat di Daerah. (2) Jabatan Kepala Pemerintah Desa Adat merupakan hak dari soa atau mata rumah/keturunan tertentu atau disebut dengan nama lain berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan atau yang disebut dengan nama lain yang berhak sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat. (3) Ketentuan lebih lanjutnya mengenai pengisian jabatan Kepala Pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat meliputi : a. penetapan susunan kelembagaan; b. pengisian jabatan; dan c. masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat. (2) Pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan: a. hak asal usul dan hukum adat; b. perkembangan masyarakat; dan c. tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Penyelenggaraan pemerintahan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi: a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; b. pranata hukum adat; c. pemilikan hak tradisional; d. pengelolaan tanah ulayat; e. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat; f. pengelolaan tanah kas Desa Adat; g. pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan h. masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.

Kewenangan desa adat meliputi: a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(1) Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa Adat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota dikonsultasikan kepada Gubernur. (2) Gubernur dalam melakukan konsultasi atas Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang rincian daftar kewenangan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri. (3) Hasil koordinasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota. (4) Bupati/Walikota MENETAPKAN Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa Adat paling lama tujuh hari setelah mendapatkan rekomendasi. (5) Daftar kewenangan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : a. jenis kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat; b. kriteria kewenangan Desa Adat; c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa Adat; d. evaluasi dan pelaporan pelaksananan kewenangan Desa Adat; dan e. pendanaan.

(1) Pemerintah Desa Adat MENETAPKAN Peraturan Desa Adat tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat. (2) Peraturan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa adat yang bersangkutan.

(1) Gubernur melakukan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat. (2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur desa; b. kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa; c. peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan; d. manajemen pemerintahan desa; e. percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; g. melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa; h. penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam pembiayaan desa; i. penataan wilayah desa; j. membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa; dan k. penetapan pengaturan bum desa kabupaten/kota dan lembaga kerja sama antar desa. (3) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. (4) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. (5) Wewenang pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan.

Pendanaan untuk pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada : a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 13 November 2019 GUBERNUR MALUKU, ttd MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 13 November 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU ttd KASRUL SELANG LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 158. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (18-341/2019