Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

PERDA Nomor 3 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PERAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 5

(1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan: a. peningkatan toleransi; b. pemeliharaan toleransi;dan c. penanganan konflik

Pasal 6

Koreksi

Peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui : a. kerja sama; b. peningkatan kapasitas; dan c. fasilitasi.

Pasal 7

(1) Kerja Sama dalam peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan dengan: a. daerah lain;dan/atas b. pihak ketiga. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain dilakukan melalui : a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara; b. pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan; c. pendidikan kesadaran hukum; d. diklat, kursus, penataran, dan lokakarya nilai-nilai patriotisme; dan e. perkemahan kebangsaan. (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda.

Pasal 9

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan toleransi. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pembiayaan; b. penyediaan sarana dan prasarana; dan / atau; c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat, dilakukan dengan: a. menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat; b. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada didalam masyarakat. c. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat; d. menghormati pranata sosial yang berlaku di masyarakat; e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat; f. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1) Penanganan konflik bertujuan : a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera; b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum; (3) Ruang lingkup Penanganan Konflik meliputi; a. pencegahan Konflik; b. penghentian Konflik; dan c. pemulihan Pascakonflik (4) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, dengan dilakukan upaya: a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b. mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; c. meredam potensi Konflik; dan d. membangun sistem peringatan dini. (4) Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui: a. penghentian Kekerasan fisik; b. penetapan Status Keadaan konflik; c. pindak darurat penyelamata dan pelindungan korban; dan /atau d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. (5) Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi ; a. rekonsiliasi; b. rehabilitasi; dan c. rekonstruksi (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17