Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2002

PERDA Nomor 10 Tahun 2002

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 557.258.810.905,- bertambah sejumlah Rp. 177.207.900.281,80 sehingga menjadi Rp. 734.466.711.886,80 (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 557.258.810.905,- bertambah sejumlah Rp. 177.207.900.281,80 Sehingga menjadi Rp. 734.466.711.86,80 Dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja Rutin: Sebelum Perubahan Rp. 325.814.718.210,- Bertambah Rp. 49.917.738.135,- Belanja Rutin Setelah Perubahan Rp. 375.732.456.345,- b. Belanja Pembangunan: Sebelum Perubahan Rp. 231.444.092.695,- Bertambah Rp. 127.290.162.146,80 Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 358.734.254.841,80

Pasal 2

(1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ; (2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ; (3) Rincian penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ; (4) Rincian penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;

Pasal 3

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya tiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Disahkan di : Makassar. pada tanggal : 16-10-2002 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, H. Z. B. PALAGUNA. Diundangkan di Makassar pada tanggal : 17-10-2002 SEKRETARIS DAERAH PROPISI SULAWESI SELATAN, H. A. TJONENG MALLOMBASANG. (LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2002 NO. 45).

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.