Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

PERDA Nomor 11 Tahun 2003

BAB I

KETENTJAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan adalah Usaha yang berhubungan dengan Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. 7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. 8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. 9. Karyawan adalah Karyawan yang bekerja, dan digaji oleh Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan sesuai Peraturan Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. 10. Saham adalah terdiri dari saham prioritas dan saham biasa yang disetor sebagai modal Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. 11. Pemegang Saham adalah warga Negara INDONESIA atau Badan Hukum yang didirikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI SERTA BIDANG USAHA

Pasal 5

Koreksi

(1) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Atas usul Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Pemegang Saham, Direksi dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan diluar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Tujuan pembentukan Perusahaan Daerah yaitu : a. Menyelenggarakan kegiatan usaha-usaha, serta pengelolaan sarana dan Jasa Kepariwisataan, Telekomunikasi dan Perhubungan. b. Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di daerah. c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. d. Mendorong peningkatan daya saing global. e. Memperluas bidang usaha dalam bentuk kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah lainnya, Koperasi dan Perusahaan Swasta Nasional atas persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas. f. Menjadi penyeimbang dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. (2) Fungsi Perusahaan Daerah adalah menyiapkan fasilitas, memasarkan, dan memberikan pelayanan yang pengelolaannya dilakukan secara profesional atas dasar prinsip saling menguntungkan.

Pasal 7

(1) Perusahaan Daerah ini bergerak dalam bidang Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan, dengan bidang usaha : Bidang Usaha Pariwisata 1. Usaha Jasa Pariwisata, dapat berupa jenis-jenis usaha : a. Jasa biro perjalanan wisata. b. Jasa agen perjalanan wisata. c. Jasa pramuwisata. d. Jasa Konvensi, perjalanan insentif dan pameran, termasuk penyediaan sarana dan prasaruna Convention & Exhibition Centre. e. Jasa Impresariat. f. Jasa konsultan pariwisata. g. Jasa informasi pariwisata. 2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dapat berupa : a. Pengusahaan obyek Jaya tarik wisata alam. b. Pengusahaan obyek daya tarik wisata budaya. c. Pengusahaan obyek daya tarik wisata minat khusus. 3. Usaha Sarana Pariwisata, Dapat berupa jenis-jenis usaha : a. Penyediaan akomodasi. b. Penyediaan makan dan minum, termasuk Restoran Terapung dan Jasa Boga. c. Penyediaan Sarana Wisata Tirta. d. Kawasan Pariwisata. Bidang Usaha Telekomunikasi dapat berupa : a. Usaha Jaringan b. Jasa Telekomunikasi c. Jasa Konsultani Telekomunikasi. Bidang Usaha Perhubungan dengan jenis usaha : a. Ekspedisi Muatan Kapal Laut. b. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara. c. Jasa Konsultan Perhubungan. d. Usaha Angkutan Darat, Laut dan Udara. e. Jasa Pengurusan Transportasi. (2) Jenis/bidang usaha dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Jenis/Bidang Usaha yang belum disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2), dan juga belum diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang lain dapat dikelola dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 14

Koreksi

(1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian di bidang pengelolaan perusahaan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Lembaga Independen yang bertaraf Nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Syarat-syarat Anggota Direksi : a. Warga Negara Republik INDONESIA; b. Memiliki keahlian di bidangnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik; c. Bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah; d. Tidak diperkenankan merangkap jabatan Eksekutif lainnya atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan; e. Tidak diperbolehkan oleh Pegawai Sipil Negeri yang aktif; f. Tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun; g. Terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela; h. Mempunyai pengalaman dalam pengelolaan Perusahaan dan atau Pemerintahan; i. Tidak boleh ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (karena perkawinan); j. Tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung pada Perusahaan Daerah.

Pasal 15

(1) Pengangkatan Anggota Direksi : a. Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa Jabatan setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali. b. Selain Direktur Utama, Direksi yang menduduki 2 (dua) kali masa Jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan ke 3 (tiga) apabila dari Jabatan Direktur menjadi Direktur Utama dan umumnya tidak boleh melebihi 65 (enam puluh lima) tahun sejak saat diangkatnya. c. Gaji dan penghasilan lainnya dari Direksi ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sebelum melaksanakan tugasnya Direksi dilantik dan disumpah oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

(1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir karena : a. Meninggal Dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah; d. Kehilangan Kewarga Negaraan. e. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; f. Berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi sebagai mana Pasal 14 huruf a dan b. Peraturan Daerah ini; g. Pemberhentian karena alasan ayat (1) huruf c maka yang bersangkutan, pemberhentiannya dengan tidak hormat; h. Tidak dapat memajukan Perusahaan. (2) Sebelum pemberhentiannya karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus, half mana dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang alasan pemberhentian itu. (3) Selama tersebut dalam ayat (2) pasal ini belum diputuskan maka Gubernur atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan Direksi yang bersangkutan dari tugasnya untuk sementara waktu dan jika tersebut pada ayat (1) huruf c adalah Direktur Utama maka Gubernur atas usul Badan Pengawas dapat menunjuk salah seorang Direksi untuk melaksanakan tugas jabatan sementara tersebut sampai dengan adanya Keputusan Gubernur untuk itu. (4) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan pemberhentian sementara dijatuhkan belu kepada keputusan mengenai pemberhentian Direksi berdasarkan ayat (2) maka pemberhentian sementara waktu itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya. (5) Bilamana Keputusan pemberhentian yang dimaksud ayat (4) diatas memerlukan Keputusan Pengadilan, maka harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Pasal 17

Koreksi

(1) Syarat-syarat anggota Badan Pengawas a. Warga Negara Republik INDONESIA; b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik; c. Terdiri dari orang-orang yang telah pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela; d. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (karena perkawinan). (2) Badan Pengawas berdomisili di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 18

Badan Pengawas mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah.

Pasal 19

(1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas. (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir. (3) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir karena : a. Meninggal Dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah atau kepentingan Negara; d. Kehilangan Kewarganegaraan; e. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;

Pasal 21

Sebelum Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Gubernur.

Pasal 22

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban : a. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur dan Direksi mengenai rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan/tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi. b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, saya melaporkan secara tertulis kepada Gubernur mengenai langkah-langkah yang ditempuh. c. Memberikan laporan tertulis kepada Gubernur secara berkala (Triwulan dan Tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugasnya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah Ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan : a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Gubernur dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan; b. Ketentuan dalam Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pemisahan tugas Badan Pengawas dengan tugas pengelolaan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Memeriksa buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah; b. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan; c. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas; d. Menghadir rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Pasal 25

(1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-mangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan. (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal- hal yang berhubungan dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya. (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Koreksi

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 36

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya tiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan di Makassar pada tanggal, 20 - 8 - 2003 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, M AMIN SYAM Diundangkan di Makassar pada tanggal, 27 - 8 - 2003 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, H. A. TJONENG MALLOBASANG (LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN .2003 NOMOR 48.. )

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) huruf c Yang dimaksud dengan tindakan-tindakan yang tercela adalah tindakan, yang mengakibatkan/menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah yang berkaitan dengan perbuatan Pidana Ayat (1) huruf e Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar antara lain Sakit, meninggalkan tugas tanpa alasan selama 3 bulan berturut turut.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Huruf e Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar antara lain Sakit, meninggalkan tugas tanpa alasan selama 3 bulan berturut turut.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1) Yang dimaksud dengan cadangan diam atau rahasia adalah biaya yang 'tak tersangka yang dikeluarkan. Ayat (2) Pembagian laba bersih kepada masing-masing :- Direksi dan Badan Pengawas sebesar 2 % Karyawan sebesar 8 %

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Memberikan pembebasan tanggungjawab yang dimaksudkan disudini ialah kepada Panitia Likuidasi.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor...218....)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

BAB XII

Pasal 29

Pasal 30

BAB XIII

Pasal 31

BAB XIV

Pasal 32

BAB XV

Pasal 33

BAB XVI

Pasal 34

BAB XVII

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28