Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat

PERDA Nomor 14 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, disingkat Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan. 6. perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 8. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroan. 9. Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang memegang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. 10. Pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan dan se-Sulawesi Barat, pihak lainnya. 11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 13. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran Dasar Perseroan 14. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham Perseroan 15. Modal Ditempatkan adalah bagian dari modal dasar Perseroan yang disepakati bersama-sama oleh pemegang saham untuk disetor. 16. Saham Seri A adalah Saham yang dimiliki oleh Provinsi dan Kabupaten Kota 17. Saham Seri B adalah saham yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 19. Penyertaan Modal Daerah adalah usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah atau usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh keadaan badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17