Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan

PERDA Nomor 2 Tahun 2003

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah . 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sulawesi Selatan 5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sulawesi Selatan 6. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dari/dan oleh dari Minyak Bumi 7. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak 8. Penyaluran adalah kegiatan distribusi BBM yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan berpedoman pada syarat-syarat prosedur dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Pengawasan adalah tindakan pengamatan dan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan penyimpanan dan penyaluran BBM untuk menjamin pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Pengendalian adalah tindakan atau rangkaian yang dilakukan untuk mencegah dan/atau melakukan penelitian terhadap kejadian penyimpanan dan/atau penyalunganpada penyimpanan dan penyaluran BBM 11. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan kepada lembaga-lembaga penyalur BBM sebelum mendapatkan izin penyimpanan dan penyaluran BBM dari pejabat yang berwenang 12. Angkutan adalah usaha mengangkat, memindahkan, menyalurkan dan/atau mengalirkan BBM dari tempat penyimpanan ke tempat penimbunan lain.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. memanggil, memeriksa, dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan/ ketentuan tentang apa yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan/ sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersangka; f. meminta bantuan tenaga dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan melakukan pemeriksaan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dengan pada huruf c; h. memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan dan segera melaporkan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polri Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 13