Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

PERDA Nomor 4 Tahun 2003

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan : 1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk di dalamnya sebagai bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam keadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat atau pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan UNDANG-UNDANG yang berlaku diberkewenangan tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah; 8. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang kerena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 9. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya. 10. Pengguna Anggaran Daerah selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran, adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah. 11. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah. 12. Pemegang Kas adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan bendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah. 13. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Penggunaan Anggaran 14. Saluan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi Keuangan Daerah. 15. Saluan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Saluan Pemegang Kas yang berfungsi menerima nya hasil Pendapatan Asli Daerah dari lembaga teknis Daerah. 16. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. 17. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya. 1. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. 2. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. 3. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah. 4. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah. 5. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 6. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan. 7. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud. 8. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari belanja dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 9. Utang Daerah adalah jumlah yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Piutang Daerah adalah jumlah yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak selain uang atau manfaat bernilai yang sehingga Daerah berkewajiban untuk membayar kembali. 12. Perangkat Daerah adalah semua orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Koreksi

(1) Gubernur mengadakan Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah Propinsi dan kepada Perangkat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Pasal 3

Koreksi

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang- undang yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhitungkan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 4

(1) APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam satu tahun anggaran. (2) Tahun Fiskal APBD sama dengan tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5

(1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dicatatkan dalam APBD. (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah. (3) APBD disusun dengan pendekatan kinerja. (4) Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud Ayat 3 memuat : a. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja; b. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; c. bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/investasi. (5) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 6

(1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan. (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. (4) Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 7

Ketentuan tentang sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Pasal 8

Koreksi

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah. (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus Anggaran Daerah. (5) Struktur APBD sebagaimana dimaksud Ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan Bidang Pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Bentuk Susunan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dan disesuaikan dengan susunan lembaga daerah yang ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan. (7) Semua Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 8

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang sah. (2) Setiap Kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan dan selanjutnya dirinci menurut Objek Pendapatan, yang kemudian menurut Rincian Objek Pendapatan. (3) Bentuk Susunan Pendapatan Daerah beserta kode rekeningnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) terdiri atas Belanja Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Belanja Pelayanan Publik. (2) Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal. (3) Setiap Kelompok belanja dirinci menurut Jenis Belanja, Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja. (4) Bentuk Susunan Belanja Daerah beserta kode rekeningnya sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka, disediakan dalam Bagian Anggaran tersendiri. (2) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah. (3) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu: a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan, dan b. Pengembalian atas kesalahan penyetoran milik perseorangan, organisasi maupun lembaga yang berakibat kerugian pihak-pihak dimaksud dan didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 12

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut: a. Tidak menerima secara langsung imbal balik dari jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan. b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang sebagai nantinya suatu piutang. c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Pasal 13

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah. (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah. (4) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembiayaan Pokok Utang, Penyertaan Modal (investasi) dan atau Sisa Perhitungan Anggaran berkenaan yang dianggarkan untuk Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah. (5) Penyertaan Modal (investasi) sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD. (6) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3), dibayai antara lain dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah.

Pasal 14

Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus/Defisit Anggaran ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 15

(1) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal dalam APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal dalam perubahan APBD. (2) Perkiraan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan kegiatan yang belum selesai dilaksanakan tahun-sebelumnya dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berkenaan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (4) dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. (4) Susunan Pembiayaan Beserta kode rekeningnya sebagaimana dimaksud ayat (3), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran. (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Tata Cara perencanaan dan pelaksanaan Dana Cadangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) MENETAPKAN tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang ditetapkan untuk dibiaynya dari Dana Cadangan tersebut. (5) Dana Cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat. (6) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD. (7) Pengeluaran untuk menurut kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan. (8) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 17

(1) Aset Daerah berupa Aktiva Tetap yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi berdasarkan umur ekonomisnya. (2) Depresiasi atas Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan untuk pembentukan dana, selanjutnya disebut Dana Depresiasi, guna penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis. (3) Pengaturan pemberian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (3) MENETAPKAN tujuan, besaran, dan sumber Dana Depresiasi serta jenis program/ aktiva tetap yang ditetapkan untuk dibiayai dari Dana Depresiasi tersebut. (5) Dana Depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (2) bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat. (6) Pengisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud Ayat (5) setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan, jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Depresiasi. (7) Penggunaan Dana Depresiasi dianggarkan pada: a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dan Dana Depresiasi. b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman Daerah, menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan. (2) Penerimaan Pinjaman Daerah dalam APBD dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Pinjaman dan Obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan dimiliki dalam Tahun Anggaran berkenaan, (3) Program dan Kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Daerah dianggarkan pada Bagian, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai dengan sasaran penggunaan pinjaman daerah. (4) Jumlah Pinjaman yang jatuh tempo pada tahun berjalan dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Pembayaran, Obyek Pembayaran Pokok Pinjaman. (5) bunga pada, benda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dicairy pada tahun berkenaan dianggarkan pada Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Administrasi Umum, Obyek Bunga dan Benda, dan Rincian Obyek Bunga dan Denda Pinjaman.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain yang dalam prinsip saling menguntungkan. (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah. (3) Bunga deposito, Jasa Giro dan keuntungan lainnya yang diperoleh atas tindakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan Pendapatan Daerah. (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Daerah. (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tetap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

BAB Kelima

Pembiayaan

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

PENYUSUNAN APBD

Pasal 20

Koreksi

(1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun Arahan dan Kebijakan Umum APBD. (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), diawali dengan penggalian aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan studi dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri. (3) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. (4) Penyusunan strategi dan prioritas sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan oleh Tim/ Panitia Anggaran Eksekutif yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (5) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiap- kan rancangan APBD. (5) Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD menurut petunjuk dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran. (2) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja yang disingkat RASK. (3) RASK sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah. (4) Tata Cara pembahasan RASK ditetapkan oleh Gubernur. (5) Hasil pembahasan RASK sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam Rancangan APেরD. (6) Bentuk RASK dan tatacara pengisiannya menurut contoh yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya. (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ringkasan APBD b. rincian APBD c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah. d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan. e. Daftar Piutang Daerah f. Daftar Pinjaman Daerah g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva tetap Daerah. i. Daftar Dana Cadangan. (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b memuat urain Bagian, kelompok, jenis sampai dengan obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah. (4) Bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan. (3) Bentuk Susunan Kota Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) menurut petunjuk peraturan perundang-undangan. (4) DPRD MENETAPKAN agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1). (5) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan. (6) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan oleh DPRD dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 24

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat satu bulan setelah APBD ditetapkan.

Pasal 25

(1) Peraturan Daerah tentang APBD dilanjutkan dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD. (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan dan disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian, Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. (3) Bentuk Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) beserta lampirannya menurut contoh yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran, Gubernur MENETAPKAN Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). (2) DASK sebagaimana dimaksud ayat (1) unmetukan Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran. (3) Penetapan DASK paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan. (4) Bentuk DASK menurut contoh dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Pasal 27

Koreksi

(1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan : a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis; b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan; c. Terjadinya kebocoran yang mendesak. (2) Hal-hal yang menyebabkan terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan apabila dipandang perlu dilakukan dalam penyempurnaan Aras dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD. (3) Perubahan Aras dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (2), selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran. (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Perubahan RASK dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran yang dibawah yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD. (5) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan, serta ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 28

(1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampirannya. (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas : a. Ringkasan Perubahan APBD. b. Rincian Perubahan APDUN. c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi. d. Daftar Pagu Daerah. e. Daftar Pinjaman Daerah. f. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah. g. Daftar Dana Cadangan. h. Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu. (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan ayatual Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. (4) Bentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 29

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan Perubahan APBD. (3) DPRD MENETAPKAN agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1). (4) Bentuk Susunan Nota Keuangan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) menurut petunjuk peraturan perundang-undangan. (5) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. (7) Bentuk Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD menurut contoh yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, Gubernur MENETAPKAN Perubahan DASK. (2) Perubahan DASK sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran. (3) Penetapan Perubahan DASK paling lambat satu bulan setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan. (4) Bentuk Perubahan DASK menurut contoh yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Dalam hal yang sangat mendesak, Gubernur dapat melaksanakan kegiatan yang belum atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD mendahului Perubahan APBD dengan persetujuan DPRD sepanjang dana tersedia dalam Kas Daerah. (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditampilkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. (3) Gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melakukan pergeseran APBD. (4) Pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya diperkenankan untuk rincian obyek dalam satu obyek. (5) Mekanisme pergeseran anggaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB Ketiga

Proses Penetapan Perubahan APBD

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 32

Koreksi

(1) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, MENETAPKAN keputusan tentang : a. pejabat yang wewenang menandatangani Surat Keputusan Otonomasi (SKO); b. pejabat yang wewenang menandatangani Surat Permintaan Belanja (SPP); c. pejabat yang wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM); d. pejabat yang wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ); e. Pejabat pada Biro/Lemba/Badan/Kasun Keuangan Daerah yang diberi wewenang menindaklanjuti dan mengeluarkan Kas daerah serta seluruh kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah; f. pemegang Kas pada Bendahara Pengeluaran Kas serta Pemegang Barang di setiap Lembaga / Unit Kerja Pengguna Anggaran; g. Pejabat yang wewenang menandatangani surat bukti dasar penuntungan Pendapatan Daerah; h. Pejabat yang wewenang menandatangani ikat perjanjian dengan Pihak ketiga atas pelaksanaan APBD; i. Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengendali Pelaksana Kegiatan, yaitu Kepala Biro dan Kepala Sub Dinas pada Biro, Kepala bagian pada Biro, Kepala Bidang dan Sekretaris pada Badan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah. (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f menetatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya serta bertanggungjawab kepada Gubernur. (3) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sedang cara membuka Rekening Kas Daerah. (4) Pembuatan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat lebih dari 1 (satu) Bank. (5) Pembentukan rekening di Bank sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD. (6) Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Saldo menurut Laporan bank. (7) Tatacara membuka Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud di ayat (3) dan Bentuk Rekonsiliasi Bank sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

(1) Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) dengan tertib. (2) Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara berkala kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Pasal 34

(1) Kepala Lembaga Daerah/Satuan Kerja/Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran. (2) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dilaksanakan pada Lembaga Daerah/Satuan Kerja/Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 35

(1) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh pembantu Pengguna Kas yang disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Pemegang Kas dan Pemegang Barang sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf f melaksanakan penatausahaan menurut kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. (3) Tata Cara pelaksanaan tugas Pemegang Kas dan Pemegang Barang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

(1) Semua uang yang kas diterima dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah yang bersangkutan. (2) Penerimaan-penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup dibukukan pada tahun anggaran berikutnya dan dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (3) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan atau lagi rugi pelepasan hak aset Daerah dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (4) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau lagi rugi pelepasan hak aset Daerah oleh hipik disisahkan dibukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, obyek Hasil/Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan. (5) Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada Pihak Ketiga dibukukan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga.

Pasal 37

(1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah. (2) Pengeluaran yang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan, dan belanja lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan seperti alat tulis kantor, biaya jasa listrik, telepon, gas dan air, biaya Rumah Sakit Daerah dan sebagainya. (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang ditetapkan dengan itu, yang ditetapkan oleh Gubernur. (4) Penerbitan SKO sebagaimana yang dimaksudkan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur menurut tata cara yang diatur peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. (2) Tata Cara penerapan SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39

(1) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM). (2) Tata Cara Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 40

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 41

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada OPDP daldng lambat satu bulan sebelum Sejukan ditetapkan.

Pasal 42

Pengeluaran kas yang berupa pembayaran item Pihak Ketiga pada kedudukannya sebagai wajib pungut dibebankan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Pasal 43

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan di Tahun Anggaran yang lalu dipindahbukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Objek Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu.

Pasal 44

1. Pinjaman Daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah. 2. Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Daerah diberlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya. 3. Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 45

(1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut : a. hemat, tepat murah, efisien dan sesusai dengan kebutuhan teknis yang ditetapkan; b. terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah; c. sebaiknya menggunakan produksi dalam negeri dan; d. memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. (2) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur sesuai peraturan perundang-undannya yang berlaku. (3) Standar Harga satuan barang dan jasa ditetapkan dalam Keputusan Gubernur; (4) Seluruh barang yang akan dibeli/inventaris dan pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening Aset Daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

(1) Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Aset Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah. (2) Aset daerah yang dikorupsi atau hilang, rusak atau musnah, dapat dihapus dari pembukuan aset dan daftar inventaris Aset Daerah menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar ulur yang menjadi milik Pemerintah Daerah ditayangkan dalam Berita Acara. (4) Aset sebagaimana dimaksud ayat (3) diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti. (5) Penambahan atau pengurangan nilai aset Daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening Aset Daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.

Pasal 47

(1) Barang Daerah yang digunakan untuk malayani kepentingan umum tidak digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan atau dipindahtangankan. (2) Gubernur dengan persetujuan DPRD dapat MENETAPKAN Keputusan tentang : a. Penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya. b. Persetujuan penyelesaian sengketa pengerta darat secara damai dan c. Tindakan hukum lain mengenai barang Daerah, meliputi perujuk, menggadai, menggadaikan, menghibahkan, tukar ulung, dan atau memindahtangankan.

Pasal 48

(1) Penghapusan barang tidak bergerak dan kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRD. (2) Penghapusan bangunan yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukan semula yang sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD. (3) Penghapusan barang bergerak kecuali kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD. (4) Rumah Dinas yang dapat dijual adalah Rumah Dinas Golongan III. (5) Penjualan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 49

(1) Pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik Daerah dengan cara rugi dan atau tukar menukar harus mendapat persetujuan DPRD. (2) Seluruh penerimaan yang berasal dari pengelolaan barang daerah yang menghasilkan penerimaan, harus disetor langsung ke Kas Daerah. (3) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengamanan barang daerah yang berada dalam kewenangannya. (4) Barang daerah dapat disarurasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Bagian Kosamblin Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 50

(1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman kepada Standard Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku. (2) Sistem dan Prosedur Akuntansi meliputi proses pencatatan, penggolongan, penairan, perincian transaksl atau kejadian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD. (3) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (lanjut) Penerapan Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB Kelima

Barang dan Jasa

Pasal 45

Koreksi

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 51

Koreksi

(1) Setiap akhir bulan Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pengguna Anggaran kepada Gubernur. (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapaan belanja dan realisasi pembayarn. (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD. (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. (3) Bentuk Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 53

(1) Setelah tahun anggaran berakhir, Gubernur menyusun Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas: a. Laporan Perhitungan APBD ; b. Nota Perhitungan APBD ; c. Laporan Aliran Kas ; dan d. Neraca Daerah. (2) Bentuk dan tata cara Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) huruf a berupa perhitungan atas persamaan anggaran dalam tahun anggaran berkenaan, baik Kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembayaran. (4) Bentuk dan Tata Cara Penyusunan Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) huruf b memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembayaran, serta kinerja keuangan daerah. (2) Bentuk Susunan Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran ... Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

(1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. (2) Bentuk Laporan Aliran Kas menurut bentuk yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. (2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional. (3) Bentuk Neraca Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menurut bentuk yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Gubernur berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis Daerah. (2) Bentuk dan Tata Cara Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

Koreksi

(1) Pembinaan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberian Pedoman, bimbingan, pelatihan, arakan, supervisi, dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri

Pasal 59

(1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Gubernur membentuk lembaga yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatakelola penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah. (3) Lembaga pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur. (4) Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 61

(1) Gubernur wajib memberikan izin kepada aparat pengawas selain aparat pada lembaga pengawasan internal sebagaimana dimaksud Pasal 60 Ayat (1) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hendak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Sebelum melakukan pengawasan, aparat pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat Pengawas Internal.

Pasal 62

Dalam rangka pengawasan keuangan Provinsi, Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD serta Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan kepada PRESIDEN melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 63

(1) Dalam rangka pengawasan keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. (2) Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya. (3) Pembatalan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh Bagian, Kelompok, Jenis, Objek tertentu dalam APBD. (4) Pembatalan Peraturan Daerah dan atau Keputuan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 64

(1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai. (2) Setiap pimpinan Lembaga Daerah wajib melakukan proses tuntutan ganti rugi atas kerugian daerah segera setelah diketahui bahwa dalam Lembaga Daerah yang bersangkutan terdapat kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. (3) Gubernur wajib melakukan tuntutan ganti rugi dan atas pengenaan sanksi pelanggaran atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat Pengelola Keuangan Daerah. (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kedua

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41