Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

PERDA Nomor 5 Tahun 2003

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 749.621.589.500,00 2. Belanja Rp. 752.385.510.130,29 Surplus/Defisit Rp. (2.763.820.630,29) 3. Pembiayaan : a. Penerimaan Rp. 24.088.676.948,29 b. Pengeluaran Rp. 21.324.856.318,00 Rp. 2.763.820.630,29

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah; 4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; 5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah; 6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah; 7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah; 8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan 9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Sulawesi Selatan MENETAPKAN Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di : Makassar. Pada tanggal : 14 April 2003 GUBERNUR SULAWESI SELATAN (Signature) H. M. AMIN SYAM Diundangkan di Makassar Pada tanggal 14 April 2003 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN (Signature) Drs. H. A. TJONENG MALLOMBASANG. (LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2003 NOMOR 26 )

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.