Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Perdagangan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

PERDA Nomor 8 Tahun 2003

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

(1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari Modal Dasar dan sumbangan. (2) Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah. (3) Nilai Nominal Modal Dasar ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. (4) Perusahaan Daerah dapat menerima tambahan modal tersebut pada ayat (2) pasal ini dari Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah serta pinjaman dari pihak lain dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD. (5) Modal Perusahaan Daerah disetor penuh kedalam Kas Perusahaan Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya. (6) Saham-saham Perusahaan Daerah hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Warga Negara INDONESIA dan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undannya yang berlaku. (7) Pemindahan suatu saham biasa kepada pihak ketiga diadakan dengan pernyataan tertulis yang ditandangi oleh pemegang saham yang bersangkutan dan kepada pihak siapa saham itu dipindahkan. (8) Pemindahan saham biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dengan disetujui oleh Gubernur.

Pasal 9

Rapat Pemegang Saham (1) Rapat Umum Tahunan Perusahaan Daerah diadakan tiap tahun selambat lambatnya dalam bulan Pebruari Tahun berjalan, dan rapat umum lainnya sewaktu-waktu dapat diadakan. (2) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan atas permintaan Direksi dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 hari sebelum rapat dimulai dan panggilan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat dimana rapat akan diadakan begitu pula pokok masalah yang akan dibicarakan. (3) Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh para Pemegang Saham dan dapat dihadiri oleh pihak ketiga dengan undangan Direksi jika dianggap perlu. (4) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak boleh diambil Keputusan mengenai pokok-pokok yang tidak tersebut dalam surat panggilan kecuali: a. Mengenai Tata Tertib; b. Usul-usul Pemegang Saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan. (5) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila berhalangan diganti dengan salah satu Direktur yang ditunjuk untuk itu. (6) Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan kata mutafak. (7) Jika terdapat sesuatu masalah yang tidak dapat dicapai dengan kata mutafak, maka masalah tersebut diserahkan kepada Gubernur selaku Pemegang Saham prioritas untuk diambil Keputusan dengan memperhatikan pendapat peserta rapat. (8) Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang telah menandatangani daftar hadir. (9) Apabila Pemegang Saham berhalangan hadir maka haknya selaku Pemegang Saham dalam Rapat Umum yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada siapapun yang ditunjuk untuk mewakilinya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 14

(1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat syarat kemampuan dan keahlian di bidang pengelolaan perusahaan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Lembaga Independen yang bertaraf Nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Syarat-syarat Anggota Direksi : a. Anggota Direksi adalah Warga Negara INDONESIA; b. Anggota Direksi memiliki keahlian di bidangnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik; c. Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah; d. Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan Eksekutif lainnya atau jabatan yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan; e. Anggota Direksi tidak diperbolehkan dengan Pegawai Negeri Sipil; f. Pengangkatan Anggota Direksi tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun; g. Anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perusahaan; h. Anggota Direksi harus mempunyai pengalaman dalam pengelolaan Perusahaan dan atau Pemerintah minimal 2 tahun; i. Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (karena perkawinan); j. Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung pada Perusahaan Daerah yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 15

(1) Pengangkatan Anggota Direksi : a. Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa Jabatan setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali ; b. Direksi yang menduduki 2 (dua) kali masa Jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan ke 3 (tiga) apabila dari jabatan Direktur menjadi Direktur Utama dan umurnya tidak boleh melebihi 60 (enam puluh) tahun sejak diangkatnya; c. Gaji Direksi dan penghasilan lainnya ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sebelum melaksanakan tugasnya Direksi disumpah dan dilantik oleh Gubernur.

Pasal 16

(1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir karena : a. Meninggal Dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah atau kepentingan Negara; d. Kehilangan Kewarga Negaraan. e. Sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; f. Berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi sebagaimana mana Pasal 14 huruf a dan b Peraturan Daerah ini; g. Pemberhentian dengan alasan ayat (1) huruf c maka yang bersangkutan, diberhentikan dengan tidak hormat; h. Tidak dapat menjalankan Perusahaan. (2) Sebelum pemberhentiannya karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus, hal mana dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikan secara tertulis tentang alasan pemberhentian itu. (3) Selama tersebut dalam ayat (2) pasal ini belum diputuskan maka Gubernur atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan Direksi yang bersangkutan dari tugasnya untuk sementara waktu dan jika tersebut pada ayat (1) huruf c adalah Direktur Utama maka Gubernur atas usul Badan Pengawas dapat menunjuk salah seorang Direksi untuk melaksanakan tugas jabatan tersebut sementara sampai dengan adanya Keputusan Gubernur untuk itu. (4) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan pemberhentian sementara ditujukan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Direksi berdasarkan ayat (2) maka pemberhentian sementara waktu itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya, kecuali bila untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 17

(1) Syarat-syarat anggota Badan Pengawas : a. Warga Negara INDONESIA; b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik; c. Terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara dan atau tindakan-tindakan yang telah ada di bidang Perusahaan; d. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (karena perkawinan). (2) Badan Pengawas berdomisili di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 18

Badan Pengawas mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah.

Pasal 19

(1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyaknya 5 (lima) orang dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas. (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir. (3) Ketua dan Anggota Badan Pengawas berhak menerima tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan (dengan persetujuan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir karena : a. Meninggal Dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah atau kepentingan Negara; d. Kehilangan Kewarganegaraan; e. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 21

Sebelum Anggota Badan pengawas Perusahaan Daerah menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Gubernur.

Pasal 22

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya Berwajib : a. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur dan Direksi mengenai rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan/tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi; b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Gubernur dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang akan ditempuh; c. Memberikan laporan secara berkala (Triwulan dan Tahunan) kepada Gubernur serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan : a. Pedoman dan petunjuk Gubernur dengan senantiasa memperhatikan efesensi Perusahaan; b. Ketentuan dalam Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; c. Pemisahan tugas Badan Pengawas dan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan perusahaan; b. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan; c. Meminta Direksi dan atuan pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas; d. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Pasal 25

(1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan. (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal hal yang berhubungan dengan tugas, pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya. (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.