Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah

PERDA Nomor 8 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disingkat PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya telah tergadai dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG ini serta peraturan pelaksanaannya. 7. Pihak ketiga segala pertanggungan atau badan hukum yang menyertakan modalnya pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Sulawesi Selatan. 8. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit atau pembiayaan. 9. Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Sulawesi Selatan. 10. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipasankan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 11. Pembiayaan adalah prinsip yang dipakai oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan permodalan dalam bertransaksi. 12. Penjaminan kredit atau pembiayaan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit atau pembiayaan. 13. Lembaga Keuangan adalah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank termasuk Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. 14. Penerima jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau pembiayaan kepada terjamin. 15. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga Keanugan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik usaha perorangan, badan usaha, unit usaha suatu yayasan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut KUMKM. 16. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangkaian usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian. 17. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran: Penjamin kepada Penjamin Ulang, dan yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. 18. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 19. Komisaris adalah organ perseroan yang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi. 20. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengaturan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 21. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disingkat SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Penjamin kepada Terjamin.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

Pasal 7

BAB VII

Pasal 8

BAB VIII

Pasal 9

BAB IX

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB X

Pasal 14

BAB XI

Pasal 15

BAB XII

Pasal 16

Pasal 17