Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan

PERDA Nomor 9 Tahun 2003

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

(1) Modal Perusahaan terdiri atas Modal Dasar yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan Modal penyertaan. (2) Komposisi Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat Persetujuan DPRD. (3) Terhadap Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD. (4) Perusahaan dapat menerima tambahan modal tersebut ayat (2) dari Pemerintah Daerah, Sagerah Negara INDONESIA dan atau Badan Hukum yang didirikan dari pihak lain dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD. (5) Modal Perusahaan tersebut ayat (2) disetor penuh kedalam Kas Perusahaan secara berlebihan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya; (6) Saham-saham prioritas tersebut ayat (2) hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Warga Negara INDONESIA dan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Pemindahan suatu saham biasa kepada pihak ketiga diadakan dengan pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh pemegang saham yang bersangkutan dan kepada pihak siapa saham itu dipindahkan. (8) Pemindahan saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dengan disetujui oleh Gubernur.

Pasal 9

(1) Rapat Umum Tahunan Perusahaan diadakan setiap tahun selambat-lambatnya dalam Bulan Pebruari tahun berjalan, dan rapat umum lainnya sewaktu-waktu dapat diadakan. (2) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan atas permintaan Direksi dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 hari sebelum rapat dimulai dan panggilan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat rapat akan diadakan begitu pula pokok masalah akan dibicarakan. (3) Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh para Pemegang Saham dan dapat dihadiri oleh pihak ketiga dengan undangan-Direksi jika dianggap perlu. (4) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak boleh diambil Keputusan mengenai pokok-pokok yang tidak tersebut dalam surat panggilan kecuali : a. Mengenai Tata Tertib; b. Usul-usul Pemegang Saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan. (5) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila berhalangan diganti oleh salah satu Direktur yang ditunjuk untuk itu. (6) Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan kata mufakat. (7) Jika terdapat sesuatu masalah tidak bisa mencapai kata mufakat, maka masalah tersebut diserahkan kepada Gubernur untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat peserta rapat. (8) Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang telah menandatangani daftar hadir. (9) Apabila Pemegang Saham berhalangan hadir maka haknya selaku Pemegang Saham dalam Rapat Umum yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada siapapun yang ditunjuk untuk mewakilinya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 14

(1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian di bidang pengelolaan perusahaan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersifat Nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Syarat-syarat Anggota Direksi : a. Warga Negara INDONESIA; b. Memiliki keahlian di bidangnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik; c. Bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan; d. Tidak diperkenankan merangkap jabatan Eksekutif lainnya atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan; e. Bukan Pegawai Negeri Sipil; f. Pengangkatan Anggota Direksi tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun; g. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela lainnya; h. Mempunyai pengalaman dalam pengelolaan Perusahaan minimal 2 tahun; i. Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (karena perkawinan);

Pasal 15

(1) Pengangkatan Anggota Direksi : a. Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa Jabatan setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali. b. Selain Direktur Utama, Direksi yang menduduki 2 (dua) kali masa Jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan ke 3 (tiga) apabila dari jabatan Direktur menjadi Direktur Utama dan umurnya tidak melebihi 60 (enam) tahun pada saat diangkatnya. c. Gaji dan penghasilan lainnya dari Direksi ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sebelum melaksanakan tugasnya Direksi dilantik dan disumpah oleh Gubernur.

Pasal 16

(1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir karena : a. Meninggal Dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan atau kepentingan Negara; d. Kehilangan Kewarga Negaraan. e. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; f. Berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi sebagai mana Pasal 14 huruf a dan b; g. Pemberhentian karena alasan ayat (1) huruf c maka yang bersangkutan, pemberhentiannya tidak dengan hormat; h. Tidak dapat memajukan Perusahaan. (2) Sebelum pemberhentiannya karena alasan tersebut ayat (1) huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus, yang dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikan secara tertulis tentang alasan pemberhentian itu. (3) Selama tersebut ayat (2) belum diputuskan maka Gubernur atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan Direksi yang bersangkutan dari tugasnya untuk sementara waktu dan jika yang tersebut ayat (1) huruf c adalah Direktur Utama maka Gubernur atas usul Badan Pengawas dapat menunjuk salah seorang Direksi untuk melaksanakan tugas jabatan sementara tersebut sampai dengan adanya Keputusan Gubernur untuk itu. (4) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Direksi berdasarkan ayat (2) maka pemberhentian sementara waktu itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 17

(1) Syarat-syarat anggota Badan Pengawas : a. Warga Negara INDONESIA; b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik; c. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela lainnya; d. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (karena perkawinan). (2) Badan Pengawas berdomisili di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 18

Badan Pengawas mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap Perusahaan.

Pasal 19

(1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas. (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir. (3) Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas mendapat penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 20

Anggota Badan Pengawas berhenti dan dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir : a. Meninggal Dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan atau kepentingan Negara; d. Kehilangan Kewarganegaraan; e. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 21

Sebelum Anggota Badan Pengawas Perusahaan menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Gubernur.

Pasal 22

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban : a. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur dan Direksi mengenai rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi. b. Memantau dan mengevaluasi perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Gubernur dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang ditempuh. c. Memberikan laporan kepada Gubernur secara berkala (Triwulan dan Tahunan) serta pada setiap waktu bila diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Badan Pengawas wajib memperhatikan : a. Ketentuan dalam perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Kebijakan Gubernur dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan; c. Pemisahan tugas Badan Pengawas dengan tugas pengelolaan Perusahaan yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Memeriksa buku-buku dan surat-surat cermat dokumen lainnya, keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan kekayaan perusahaan; b. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan; c. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas; d. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Pasal 25

(1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan. (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya. (3) Pengambilan Keputusan Badan Pengawas berdasarkan musyawarah untuk mufakat.