Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERDA Nomor 3 Tahun 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Sulawesi Tenggara; 6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing; 7. Perluasan Penanaman Modal adalah Penambahan Modal beserta fasilitasnya untuk memperbesar kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambahkan jenis produksi barang/jasa; 8. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Persetujuan Penanaman Modal beserta fasilitasnya sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berfungsi pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha. 9. Persetujuan Penanaman Modal Asing adalah Persetujuan Penanaman Modal beserta fasilitasnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang berfungsi pula sebagai persetujuan prinsip atau izin usaha; 10. Persetualus Perusahaan adalah Persetujuan Penanaman Modal beserta fasilitasnya untuk menambahkan kapasitas yang disetujui dan/atau menambahkan jenis produksi barang dan jasa; 11. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal adalah Izin Prinsip dan Izin Usaha dari Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan Penanaman Modal; 12. Holding adalah Perusahaan Penyertaan Modal Usaha Bersama; 13. Pengendalian adalah mendorong lancarnya kegiatan para investor sehingga kegiatan penanaman modal yang terjadi dapat segera menghasilkan dampak peningkatan ekonomi secara efektif tanpa menimbulkan kerugian, gangguan, dan keluhan; 14. Persetujuan Fasilitas Penanaman Modal adalah persetujuan mengenai pemberian fasilitas Penanaman Modal fasilitas fiskal dan non fiskal Nasional yang menjadi kewenangan Provinsi; 15. Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) adalah persetujuan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNKAP) dan penerbitan Izin Kerja Tenaga Warga Negara Asing Pendatang (IKTA); 16. Izin Usaha Perusahaan adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial atau penambahan produksi jasa sebagai pelaksanaan atas surat persetujuan perluasan Penanaman Modal yang 17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan Penanaman Modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ditetapkan. 18. Kemitraan antara Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing bermitra dengan UMKM dan Koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai Ketentuan Pemerintah tentang Pencadangan Perusahaan. 19. Izin Perpanjangan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah setelah mencapai titik inpas realisasi suatu kegiatan Penanaman Modal sesuai Izin Usaha. 20. Pajak Daerah adalah urusan wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau Badan Daerah kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 22. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. 23. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah; 24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat delegasi dan pemindahan wewenang dari lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaananya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap diterimanya dokumen yang dilakukan disatu tempat; 25. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 26. Non Perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 27. Badan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 28. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh Gubernur kepada PDPPM, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas; 29. Pem limpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawangan perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganananya atas nama penerima wewenang oleh Kepala BKPM kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang ditetapkan dengan uraian yang jelas; 30. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/LPND yang mempunyai kewenangan perizinan dan non perizinan, PDPPM dan PDKPM; 31. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak wewenang, kewajiban dan pertanggung jawaban, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang dari kepala BKPM kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (8) UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diatur dengan uraian yang jelas.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk : a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah; c. pemberian dana stimulant; dan/atau d. pemberian bantuan modal. (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk : a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; dan/atau e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 4

(1) Pemberian pengurangan keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersangkutan. (2) Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan diberikan kepada penanam modal di daerah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap banyak tenaga kerja lokal; c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk Domestik Regional Bruto (PDRB): f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. termasuk skala prioritas tinggi; h. termasuk pembangunan infrastruktur; i. melakukan alih tekhnologi; j. merupakan industri pionir; k. berada didaerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; m. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, atau Koperasi, atau; n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri. (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: nama dan alamat badan usaha penanam modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB IV

KETENTUNAN INVESTASI

Pasal 8

Koreksi

Penanaman Modal yang dilakukan di daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memperoleh izin untuk melakukan Penanaman Modal dari Pejabat yang berwenang; b. untuk mengelola usahanya, penanam modal wajib mendirikan perusahaan dan akan bekerjasama dengan perusahaan sejenis atu terkait yang sudah ada dan berdomisile di daerah; c. calon penanam modal harus memiliki kemampuan modal yang kuat dibuktikan dengan garansi bank dan neraca perusahaan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik serta menyimpan danannya sesuai kesepakatan pada Bank Pemerintah daerah yang merupakan kesungguhan dalam menanamkan modalnya; d. calon Penanaman Modal bermitra dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam hal sharing profit, melalui kemitraan dengan perusahaan daerah; e. setiap proyek penanaman modal yang akan dilaksanakan harus didahului dengan study kelayakan (Feasibility Study) atau analisis mengenai dampak lingkungan untuk bidang usaha yang wajib AMDAL, dan penyelesaian status kepemilikan lahan; f. besedia melatih dan memperkerjakan tenaga kerja lokal yang berpotensi dan memenuhi persyaratan dan kriteria yang ada; g. pihak penanam modal wajib menyelesaikan hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah masyarakat yang digunakan sebagai lokasi investasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah memberikan izin prioritas perluasan dan/atau penanaman modal baru kepada penanam modal yang telah melaksanakan penanamannya pada salah satu bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); (2) Pihak penanaman modal yang telah dan atau akan merealisasikan penanaman modalnya, diberikan prioritas penggunaan daya listrik, peluang pasar dan fasilitas lain yang mendukung penanaman modal yang dilakukan, baik yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah, maupun yang dimiliki Pemerintah dan atau Badan Usaha Milik Negara melalui fasilitas Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pihak Penanaman Modal yang telah menanamkan modalnya pada bidang-bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat diberikan kesempatan memperluas penanaman modal pada bidang-bidang yang sama atau bidang-bidang lain yang dapat memberdayakan ekonomi kerakyatan sesuai kemampuan, kesiapan penanaman modal.

Pasal 11

(1) Penanam modal pertama yang telah menanamkan modalnya dibidang-bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan kesempatan prioritas untuk memperoleh izin penaman modal baru atau perluasan sebelum maupun sesudah penanaman modal pertama mencapai batas waktu yang ditetapkan; (2) Izin penanam modal baru untuk perpanjangan dibidang- bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penanam Modal bila penanaman modal pertama telah mencapai titik inas.

Pasal 12

(1) Pihak penanam modal yang telah dan/atau akan merealisasikan penanamannya didaerah, bermitra atau bekerjasama dengan UMKM dan Koperasi; (2) Bentuk dan pola kerjasama dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undang yang berlaku.

BAB VI

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Dasar dan syarat penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut : a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan daerah ini. b. perusahaan yang telah berbadan hukum; c. mempunyai kemampuan modal; d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan e. perusahaan berlokasi di daerah atau mendirikan cabang di daerah. (2) Penetapan Insentif dan kemudahan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut : a. Nilai investasi sebesar Rp. 5 milyar - Rp. 10 milyar diberikan keringanan minimal 20 % untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; b. Nilai investasi sebesar Rp. 10 milyar - Rp. 20 milyar diberikan keringanan minimal 30 % untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun; c. Nilai investasi sebesar Rp. 20 milyar - Rp. 30 milyar diberikan keringanan minimal 40 % untuk jangka waktu 9 (sembilan) tahun; d. Nilai investasi sebesar Rp. 30 milyar - Rp. 50 milyar diberikan keringanan minimal 50 % untuk jangka waktu 11 (sebelas) tahun; e. Nilai investasi sebesar Rp. 50 milyar atau lebih diberikan keringanan minimal 60 % untuk jangka waktu 12 (dua belas) tahun.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah memberikan dan memfasilitasi kemudahan perizinan dan non perizinan bagi penanaman modal baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah maupun yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; (2) Kemudahan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh Gubernur untuk penanaman modal dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; b. dalam hal investor telah memiliki izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan disampaikan kepada Badan Penanaman Modal Provinsi, Gubernur MENETAPKAN Izin Usaha; (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, investor tidak dapat merealisasikan usahanya maka Gubernur dapat memberikan surat peringatan.

BAB VIII

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 19

Koreksi

PTSP dibidang Penanaman Modal bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan Pelayanan, Fasilitas fiskal dan Informasi mengenai Penanaman Modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan Pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan Non perizinan.

Pasal 20

Koreksi

Ruang lingkup PTSP dibidang Penanaman Modal mencakup Pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan PTSP dibidang Penankan Modal harus menghasilkan mutu pelayanan prima yang diukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum; (2) PTSP dibidang Penanaman Modal harus didukung ketersediaan: a. sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal; b. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi; c. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP dibidang Penanaman Modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanam Modal; d. layanan pengaduan (help desk) Penanaman Modal; dan e. SPIPISE. (3) BKPM melakukan penilaian terhadap PTSP dibidang Penanaman Modal didaerah berdasarkan tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); (4) BKPM melakukan penetapan kualifikasi PTSP dibidang Penanaman Modal didaerah berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan PTSP diBidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh BPMD; (2) Dalam menyelenggarakan PTSP di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada kepala BPMD; (3) Urusan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. urusan Pemerintah Provinsi di Bidang Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan b. urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang diberikan Pelimpahan wewenang Gubernur.

Pasal 23

(1) Dalam penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b diberikan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKPM; (2) Pelimpahan wewenang kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kualifikasi PTSP dibidang penanaman modal,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(4);

Pasal 24

(1) Permohonan untuk mendapatkan perizinan dan non perizinan di Bidang Penanaman Modal diajukan kepada BPMD sesuai kewenangannya; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual, atau elektronik melalui SPIPISE; (3) Tata cara pelaksanaan PTSP di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BKPM.

Pasal 25

Penyelenggaraan PTSP dibidang Penanaman Modal didukung oleh SPIPISE : (1) Penanaman Modal yang mengajukan Permohonan perizinan dan non perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) menerima perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui SPIPISE; (2) Perizinan dan non perizinan berupa dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti hukum yang syah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola SPIPISE yang terdiri dari : a. sistem otomasi elektronik penyelenggara PTSP dibidang penanaman modal; dan b. informasi penanaman modal. (2) Pelaksanaan sistem otomasi elektronik dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

BAB Keempat

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB XI

Pasal 34

BAB XII

Pasal 35

Pasal 36

BAB XI

Pasal 34

BAB XII

Pasal 35

Pasal 36

BAB XI

Pasal 34

BAB XII

Pasal 35

Pasal 36

BAB XI

Pasal 34

BAB XII

Pasal 35

Pasal 36

BAB XI

Pasal 34

BAB XII

Pasal 35