Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERDA Nomor 9 Tahun 2012

BAB I

KETENTUN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 6. Dinas adalah Dinas dilingkung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; 7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah dilingkung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; 8. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP Provinsi adalah bagian perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 10. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, tertib dan teratur; 11. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara; 12. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan; 13. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur UNDANG-UNDANG; 14. Penyidik adalah pejabat polisi negara atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyelidikan.

BAB III

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Koreksi

Polisi Pamong Praja berwenang : a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur ; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ; c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Gubernur ; dan e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib : a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat ; b. menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja ; c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ; d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA atas ditemukannya atau pada diduga adanya tindak pidana ; dan e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau pada diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

Koreksi

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat; c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; e. Bidang Sumber Daya Aparatur; f. Bidang Perlindungan Masyarakat; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Pengurus Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. (3) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Pasal 12

(1) Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan dan pelaporan. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian . (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program Satuan Polisi Pamong Praja; (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan data yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keungan Satuan Polisi Pamong Praja; (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, kehumasan dan melakukan urusan perlengkapan pengumpulan data dan melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian .

Pasal 15

(1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melakukan Ketertiban pengendalian operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah and Peraturan Gubemur; (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 16

(1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas : a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 17

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan kebijakan Pemerintah Daerah; (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan pembinaan, penyelidikan dan penyidikan Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta kebijakan Pemerintahan Daerah.

Pasal 18

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan ketertiban pengendalian, operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 19

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas : a. Seksi Operasi dan Pengendalian; b. Seksi Kerjasama. (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 20

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pengendalian operasional, pengamanan dan pengawalan; (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas koordinasi dan kerjasama dengan aparat terkait.

Pasal 21

(1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas menyusun program pengembangan kapasitas dan sarana prasarana yang meliputi rencana kebutuhan personil, program pendidikan dan pelatihan serta kesamaptaan. (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 22

(1) Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri atas : a. Seksi Pelatihan Dasar ; b. Seksi Teknis Fungsional. (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

Pasal 23

(1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas menyusun rencana pengembangan kapasitas SDM, pendidikan dan pelatihan personil serta kesamaptaan; (2) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas melakukan pembinaan fisik dan mental personil dalam rangka pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 24

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan pelaksanaan peningkatan sumberdaya bahan perlindungan masyarakat, penyelamatan dan rehabilitasi korban bencana; (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 25

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas : a. Seksi Satuan Linmas; b. Seksi Bina Potensi Masyarakat. (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 26

(1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas menyiapkan bahan pengarahan terhadap peningkatan SDM Linmas ; (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, dan pemanfaatan potensi masyarakat.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB kesatu

Pasal 6

BAB kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB kedua

Pasal 11

BAB ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB keempat

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keenam

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketujuh

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedelapan

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VI