Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

PERDA Nomor 10 Tahun 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaranbaaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 diubah dan ditambahkan (5) angka baru yaitu angka 4a, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 4. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, dan pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4a. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perusahaan Perseroan Daerah dapat juga disingkat Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah Milik Pemerintah Provinsi yang melaksanakan kegiatan Usaha Hulu Migas sebagai Penerima dan Pengelola Participating Interest. 6. Organ Perseroda terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi. 7. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroda yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada komisaris dan direksi, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 9. Tahun Takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 10. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak. 11. Participating Interest 10% (sepuluh persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen participating interest pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Badan Usaha Milig Daerah. 12. Wilayah kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan INDONESIA untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. 13. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. 14. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan, minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal II