Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

PERDA Nomor 6 Tahun 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 9. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS) dengan maksud bekerja di Wilayah INDONESIA. 10. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dan membayar upah atau ataupun imbalan dalam bentuk lain. 11. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja INDONESIA yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja Tka dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang diperdjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian. 12. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKA pada jabatan dan jangka waktu tertentu. 13. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. 14. Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA yang selanjutnya disebut Hasil Penilaian Kelayakan adalah permohonan pengesahan RPTKA yang telah dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan. 15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, parastas, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 16. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak ataupun pendapatan daerah. 17. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah retribusi yang merupakan pendapatan daerah berupa retribusi perizinan tertentu untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi. 18. Sistem Online Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis website guna mempermudah pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan. 19. Bank Daerah adalah Bank SumselBank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menerima setoran penerimaan daerah. 20. Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk- bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain, masing-masing Pemberi Kerja TKA wajib memiliki Pengesahan RPTKA. (3) Pemberi TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.

Pasal 7

(1) Pemberi kerja TKA wajib : a. menunjuk tenaga kerja Warga Negara INDONESIA sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA; b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan c. memulangkan TKA ke Negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir. (2) Selain kewajiban Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa INDONESIA kepada TKA. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) tidak berlaku bagi: a. direksi dan komisaris; b. kepala kantor perwakilan; c. Pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan d. TKA yang diperkerjakan untuk pekerjan bersifat sementara.

Pasal 8

Pemberi Kerja TKA wajib mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 9

(1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal melalui Kepala Dinas untuk pelaksanaan: a. penggunaan TKA; b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan c. alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA. (2) melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal melalui Kepala Dinas untuk pekerjaan yang bersifat sementara; dan (3) melaporkan kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal melalui Kepala Dinas yang ditunjuk untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

Pasal 10

Dalam mempekerjakan TKA Pemberi Kerja TKA dilarang: a. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA; b. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama; c. mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia; dan d. tidak membayar DKP TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.

BAB Kesatu

Kewajiban

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain, masing-masing Pemberi Kerja TKA wajib memiliki Pengesahan RPTKA. (3) Pemberi TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.

Pasal 7

(1) Pemberi kerja TKA wajib : a. menunjuk tenaga kerja Warga Negara INDONESIA sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA; b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan c. memulangkan TKA ke Negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir. (2) Selain kewajiban Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa INDONESIA kepada TKA. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) tidak berlaku bagi: a. direksi dan komisaris; b. kepala kantor perwakilan; c. Pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan d. TKA yang diperkerjakan untuk pekerjan bersifat sementara.

Pasal 8

Pemberi Kerja TKA wajib mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 9

(1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal melalui Kepala Dinas untuk pelaksanaan: a. penggunaan TKA; b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan c. alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA. (2) melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal melalui Kepala Dinas untuk pekerjaan yang bersifat sementara; dan (3) melaporkan kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal melalui Kepala Dinas yang ditunjuk untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayarkan Pengesahan DKPTKA Perpanjangan yang besarnya $100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai Pendapatan Daerah berupa Retribusi Daerah. (2) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh. (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dikenakan untuk Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam Provinsi. (4) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan dimuka melalui Bank Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi. (5) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan Pemberi Kerja TKA berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur melalui TKA Online. (6) Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat: a. identitas Pemberi Kerja TKA; b. identitas TKA; c. nama bank; d. nomor rekening; dan e. atas nama rekening; dan f. besaran DKPTKA yang dibayarkan. (7) Dalam hal berbahasannya monitoring pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan validasi pembayaran DKPTKA oleh pejabat yang ditunjuk Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam hal ini adalah Dinas.

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan penarikan kembali Retribusi yang telah disetor ke Bank Daerah apabila terjadi kelebihan pembayaran atau terjadi pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan TKA sebelum habis masa berlaku Perpanjangan TKA dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai lampiran bukti kelebihan pembayaran. (2) Dalam hal wajib retribusii tidak membayar tepat pada tepat waktunya atau kurang nominal pembayaran, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari jumlah Retribusii yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan SKRD. (3) Penagihan Retribusii terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran kepada Pemberi Kerja TKA.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Koreksi

(1) Pemberi Kerja TKA yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 sehingga merugikan keuangan daerah, dikenai sanksi administratif berupa: a. denda; b. penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA; dan/atau c. Pencabutan Pengesahan RPTKA. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselmatan dan Kesehatan Kerja dengan merujuk kepada Peraturan Penggunaan TKA yang berlaku.

Pasal 26

(1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan tidak memiliki Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2). (2) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan per jabatan per orang per bulan dengan ketentuan sebagai berikut: a. 1 (satu) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp6.000.00,00 (enam juta rupiah); b. 2 (dua) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); c. 3 (tiga) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); d. 4 (empat) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); e. 5 (lima) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); atau f. 6 (enam) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). (3) Perhitungan besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA dimulai sejak TKA memasuki wilayah INDONESIA sampai dengan 6 (enam) bulan. (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke Kas Negara. (5) Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA paling lama 2 (dua) minggu sejak diterima atau diumumkan pengenaan sanksi denda.

Pasal 27

(1) Pemberi Kerja TKA yang tidak membayar sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dikenakan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA. (2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk membayar sanksi denda dan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan pada jumlah sanksi denda yang harus dibayarkan. (3) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling lama 6 (enam) bulan. (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak batas waktu pembayaran Pemberi Kerja TKA tidak membayar sanksi denda dan denda keterlambatan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan penagihan kepada instansi yang berwenang mengurusi piutang negara untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 28

(1) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan: a. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa INDONESIA kepada TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); b. tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; c. tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); d. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan/atau e. tidak melaporkan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). (2) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (4) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikenai sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA.

Pasal 29

(1) Sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan: a. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a; b. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama sebagaimana dimaksud dalam 10 huruf b; c. mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia sebagaimana dimaksud dalam 10 huruf c; dan/atau d. tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

BAB X

Pasal 16

BAB XI

Pasal 17

BAB XII

Pasal 18

Pasal 19

BAB XIII

Pasal 20

Pasal 21

BAB XIV

Pasal 22

BAB XV

Pasal 23

BAB XVI

Pasal 24

BAB XVII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB XVIII

Pasal 30

BAB XIX

Pasal 31

Pasal 32