Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ATAS PENGESAHAN RENCANA PENGGUNA TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

PERDA Nomor 6 Tahun 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Serang. 2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang. 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. 4. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah INDONESIA. 5. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 6. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja INDONESIA yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian. 7. Rencana penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu. 8. Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan perpanjangan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. 9. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut DPKTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah. 10. Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada Pemberi Kerja TKA untuk pembayaran DKPTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan. 11. Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan. 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 13. Surat Ketetapan Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ATAS PENGESAHAN RENCANA PENGGUNA TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10