Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

PERMEN Nomor 14 Tahun 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hak Ulayat atau yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. 2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat. 3. Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok orang yang berhimpun sebagai satu satuan sosial berdasarkan ikatan asal-usul keturunan, tempat tinggal, dan/atau kepentingan bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku. 4. Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. 5. Daftar Tanah Ulayat adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah ulayat dengan suatu sistem penomoran yang diperoleh dari hasil pengukuran dan pemetaan kadastral. 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 8. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi. 9. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

BAB Kedua

Pengadministrasian Pertanahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Pasal 5

Koreksi

(1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah. (2) Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh: a. pemerintah daerah; b. perguruan tinggi; dan/atau c. lembaga adat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. (3) Masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan inventarisasi dan identifikasi atas Tanah Ulayatnya.

Pasal 6

(1) Inventarisasi Hak Ulayat dilakukan melalui survei keberadaan masyarakat hukum adat. (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai: a. subjek dan karakteristik masyarakat hukum adat; b. Tanah Ulayat masyarakat hukum adat; c. hubungan hukum masyarakat hukum adat dengan Tanah Ulayat; d. penetapan keberadaan masyarakat hukum adat; dan/atau d. data dan informasi lainnya.

Pasal 7

(1) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai dasar pelaksanaan identifikasi. (2) Identifikasi dilakukan untuk mengetahui indikasi keberadaan Tanah Ulayat. (3) Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penelitian. (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk: a. mengetahui karakteristik masyarakat hukum adat; dan b. memastikan Tanah Ulayat tidak dalam keadaan sengketa, konflik, dan/atau perkara.

Pasal 8

(1) Untuk memastikan Tanah Ulayat tidak dalam keadaan sengketa, konflik, dan/atau perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, dilakukan penelusuran data fisik dan data yuridis. (2) Penelusuran data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode tumpang susun (overlay). (3) Penelusuran data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di lapangan dan/atau di Kantor Pertanahan.

Pasal 9

(1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah kepada kepala Kantor Pertanahan untuk dilakukan verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengecekan data fisik dan data yuridis pada Kantor Pertanahan.

BAB 1

Inventarisasi dan Identifikasi

Pasal 5

Koreksi

(1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah. (2) Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh: a. pemerintah daerah; b. perguruan tinggi; dan/atau c. lembaga adat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. (3) Masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan inventarisasi dan identifikasi atas Tanah Ulayatnya.

Pasal 6

(1) Inventarisasi Hak Ulayat dilakukan melalui survei keberadaan masyarakat hukum adat. (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai: a. subjek dan karakteristik masyarakat hukum adat; b. Tanah Ulayat masyarakat hukum adat; c. hubungan hukum masyarakat hukum adat dengan Tanah Ulayat; d. penetapan keberadaan masyarakat hukum adat; dan/atau d. data dan informasi lainnya.

Pasal 7

(1) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai dasar pelaksanaan identifikasi. (2) Identifikasi dilakukan untuk mengetahui indikasi keberadaan Tanah Ulayat. (3) Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penelitian. (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk: a. mengetahui karakteristik masyarakat hukum adat; dan b. memastikan Tanah Ulayat tidak dalam keadaan sengketa, konflik, dan/atau perkara.

Pasal 8

(1) Untuk memastikan Tanah Ulayat tidak dalam keadaan sengketa, konflik, dan/atau perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, dilakukan penelusuran data fisik dan data yuridis. (2) Penelusuran data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode tumpang susun (overlay). (3) Penelusuran data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di lapangan dan/atau di Kantor Pertanahan.

Pasal 9

(1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah kepada kepala Kantor Pertanahan untuk dilakukan verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengecekan data fisik dan data yuridis pada Kantor Pertanahan.

Pasal 10

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan pemasangan tanda batas. (2) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan dituangkan dalam surat pernyataan pemasangan tanda batas. (3) Bentuk, ukuran, dan teknik pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Format surat pernyataan pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditindaklanjuti dengan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat oleh masyarakat hukum adat kepada kepala Kantor Pertanahan. (2) Berdasarkan permohonan pengukuran dan pemetaan dari masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan telaah spasial oleh Kantor Pertanahan. (3) Telaah spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan bidang Tanah Ulayat: a. tidak dalam keadaan sengketa, konflik, perkara, dan/atau tidak terdapat beban-beban lain; dan b. jelas letak, luas, atau batasnya, untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat. (4) Telaah spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode tumpang susun (overlay) terhadap: a. peta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang; b. peta administrasi desa; c. peta kawasan hutan; d. peta indikatif penghentian pemberian izin baru; dan/atau e. peta lainnya. (5) Hasil telaah spasial ditindaklanjuti dengan ekspos yang dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahan sebagai bentuk supervisi dari Kementerian dan Kantor Wilayah sebelum dilaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat.

Pasal 12

(1) Berdasarkan hasil telaah spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), direktur jenderal yang membidangi survei dan pemetaan memerintahkan kepada kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan sesuai letak Tanah Ulayat untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat sesuai dengan luasan kewenangan pengukuran guna mendapatkan data fisik Tanah Ulayat. (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Pengukuran dan Pemetaan

Pasal 10

Koreksi

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan pemasangan tanda batas. (2) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan dituangkan dalam surat pernyataan pemasangan tanda batas. (3) Bentuk, ukuran, dan teknik pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Format surat pernyataan pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditindaklanjuti dengan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat oleh masyarakat hukum adat kepada kepala Kantor Pertanahan. (2) Berdasarkan permohonan pengukuran dan pemetaan dari masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan telaah spasial oleh Kantor Pertanahan. (3) Telaah spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan bidang Tanah Ulayat: a. tidak dalam keadaan sengketa, konflik, perkara, dan/atau tidak terdapat beban-beban lain; dan b. jelas letak, luas, atau batasnya, untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat. (4) Telaah spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode tumpang susun (overlay) terhadap: a. peta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang; b. peta administrasi desa; c. peta kawasan hutan; d. peta indikatif penghentian pemberian izin baru; dan/atau e. peta lainnya. (5) Hasil telaah spasial ditindaklanjuti dengan ekspos yang dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahan sebagai bentuk supervisi dari Kementerian dan Kantor Wilayah sebelum dilaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat.

Pasal 12

(1) Berdasarkan hasil telaah spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), direktur jenderal yang membidangi survei dan pemetaan memerintahkan kepada kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan sesuai letak Tanah Ulayat untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat sesuai dengan luasan kewenangan pengukuran guna mendapatkan data fisik Tanah Ulayat. (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Bidang Tanah Ulayat yang sudah diukur dan dipetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) serta dibubuhkan nomor identifikasi bidang tanah pada peta pendaftaran, dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat pada Kantor Pertanahan sesuai letak tanah. (2) Kantor Pertanahan menerbitkan salinan Daftar Tanah Ulayat setelah Tanah Ulayat dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan, dan pemeliharaan Daftar Tanah Ulayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Format Daftar Tanah Ulayat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Salinan Daftar Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan oleh kepala Kantor Pertanahan kepada masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah letak Tanah Ulayat. (2) Penyampaian salinan Daftar Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan salinan Daftar Tanah Ulayat. (3) Dalam hal masyarakat hukum adat belum mendapat penetapan dari pemerintah daerah letak Tanah Ulayat, salinan Daftar Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penetapan masyarakat hukum adat. (4) Penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peraturan daerah atau peraturan/keputusan gubernur, peraturan/keputusan bupati/wali kota yang MENETAPKAN keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Salinan Daftar Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pendaftaran Tanah Ulayat.

BAB IV

PENDAFTARAN TANAH ULAYAT

Pasal 15

Koreksi

(1) Bidang Tanah Ulayat yang sudah dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diajukan permohonan hak pengelolaan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri. (2) Permohonan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk pendaftaran hak pengelolaan. (3) Pendaftaran hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan: a. pengajuan permohonan; b. pengumpulan dan pemeriksaan tanah; c. penerbitan keputusan; dan d. penerbitan tanda bukti hak.

Pasal 16

(1) Bidang Tanah Ulayat yang tidak diajukan penegasan sebagai hak pengelolaan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tetap memiliki status sebagai Tanah Ulayat. (2) Terhadap Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 17

(1) Bidang Tanah Ulayat yang dimiliki oleh Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dapat ditetapkan menjadi hak milik atas nama Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat sebagai tanah bersama. (2) Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk pendaftaran hak milik. (3) Pendaftaran Tanah Ulayat untuk bidang tanah yang akan dikonversi menjadi hak milik sebagai tanah bersama dilakukan dengan tahapan: a. pengajuan permohonan; b. pengumpulan dan penelitian data yuridis; c. pengumuman; dan d. penerbitan tanda bukti hak.

Pasal 18

(1) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a diajukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri melalui kepala Kantor Pertanahan. (2) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai: a. bidang Tanah Ulayat yang akan didaftarkan; b. subjek hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; c. hubungan hukum antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat; dan d. penetapan keberadaan masyarakat hukum adat. (3) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: a. identitas: 1. pemohon; atau 2. pemohon dan kuasanya, apabila dikuasakan; b. peraturan daerah, peraturan/keputusan gubernur, atau peraturan/keputusan bupati/wali kota yang MENETAPKAN masyarakat hukum adat; c. peta bidang tanah; d. dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; e. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada; dan f. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang memuat: 1. informasi mengenai bidang Tanah Ulayat; 2. sejarah penguasaan dan kepemilikan bidang Tanah Ulayat; 3. hubungan hukum antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat; 4. pernyataan bidang Tanah Ulayat tidak sedang dalam sengketa; dan 5. informasi lain yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat. (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), format dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan format surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk keperluan pemeriksaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon atau kuasanya mengumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan/atau keterangan yang bersangkutan dan menunjukkan kepada panitia pemeriksaan tanah A. (3) Hasil kegiatan panitia pemeriksaan tanah A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa risalah panitia pemeriksaan tanah A disampaikan kepada kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 20

(1) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan berkas permohonan hak pengelolaan kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah. (2) Penyampaian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pengantar yang memuat pendapat, pertimbangan, dan usulan dapat atau tidaknya permohonan dikabulkan.

Pasal 21

(1) Menteri dapat menerbitkan atau tidak menerbitkan keputusan penetapan hak pengelolaan atas Tanah Ulayat berdasarkan usulan kepala Kantor Pertanahan. (2) Penerbitan keputusan penetapan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Format keputusan penetapan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Keputusan penetapan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didaftarkan ke Kantor Pertanahan. (2) Penetapan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif berupa penghapusan pengenaan tarif: a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan/atau b. penerimaan negara bukan pajak, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pencatatan dalam buku tanah dan penerbitan sertipikat hak pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a diajukan oleh Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat kepada kepala Kantor Pertanahan. (2) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai: a. bidang Tanah Ulayat yang akan didaftarkan; b. subjek hukum Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah; dan c. hubungan hukum antara Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat. (3) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: a. identitas: 1. pemohon; atau 2. pemohon dan kuasanya, apabila dikuasakan; b. peta bidang tanah; c. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada; d. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang memuat: 1. informasi mengenai bidang Tanah Ulayat; 2. sejarah penguasaan dan kepemilikan bidang Tanah Ulayat; 3. hubungan hukum antara Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat; 4. pernyataan tidak sedang dalam sengketa; dan 5. informasi lain yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat; dan e. silsilah atau yang disebut dengan nama lain yang menginformasikan nama-nama anggota kelompok dan/atau hubungan hukum antar anggota kelompok sebagai satu satuan sosial berdasarkan ikatan asal- usul keturunan, tempat tinggal, dan/atau kepentingan bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku. (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

(1) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditindaklanjuti dengan kegiatan penelitian data yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk keperluan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon atau kuasanya mengumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan/atau keterangan yang bersangkutan dan menunjukkan kepada panitia pemeriksaan tanah A. (3) Hasil kegiatan panitia pemeriksaan tanah A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas. (4) Format risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

(1) Daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan di Kantor Pertanahan dan kantor desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain letak tanah selama 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, daftar data yuridis dan data fisik disahkan oleh kepala Kantor Pertanahan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis. (4) Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, berita acara pengesahan dibuat dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan/atau keberatan yang belum diselesaikan.

Pasal 26

(1) Berdasarkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dicatatkan penetapan hak milik atas Tanah Ulayat yang disahkan oleh kepala Kantor Pertanahan. (2) Format berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

(1) Berdasarkan alat bukti hak baru, penetapan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dibukukan dalam buku tanah dan diterbitkan sertipikat hak milik. (2) Dalam hal berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) belum lengkap dan/atau masih ada keberatan, penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai dengan catatan yang bersangkutan dihapus. (3) Sertipikat hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama pimpinan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat. (4) Nama pimpinan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kesepakatan tertulis anggota dari Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah. (5) Nama pimpinan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat yang tercantum pada sertipikat hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan menyebut kedudukannya sesuai dengan hukum adatnya. (6) Penerbitan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif berupa penghapusan pengenaan tarif: a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan/atau b. penerimaan negara bukan pajak, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Pendaftaran Tanah Ulayat berupa Hak Pengelolaan

Pasal 18

Koreksi

(1) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a diajukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri melalui kepala Kantor Pertanahan. (2) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai: a. bidang Tanah Ulayat yang akan didaftarkan; b. subjek hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; c. hubungan hukum antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat; dan d. penetapan keberadaan masyarakat hukum adat. (3) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: a. identitas: 1. pemohon; atau 2. pemohon dan kuasanya, apabila dikuasakan; b. peraturan daerah, peraturan/keputusan gubernur, atau peraturan/keputusan bupati/wali kota yang MENETAPKAN masyarakat hukum adat; c. peta bidang tanah; d. dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; e. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada; dan f. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang memuat: 1. informasi mengenai bidang Tanah Ulayat; 2. sejarah penguasaan dan kepemilikan bidang Tanah Ulayat; 3. hubungan hukum antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat; 4. pernyataan bidang Tanah Ulayat tidak sedang dalam sengketa; dan 5. informasi lain yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat. (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), format dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan format surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk keperluan pemeriksaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon atau kuasanya mengumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan/atau keterangan yang bersangkutan dan menunjukkan kepada panitia pemeriksaan tanah A. (3) Hasil kegiatan panitia pemeriksaan tanah A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa risalah panitia pemeriksaan tanah A disampaikan kepada kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 20

(1) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan berkas permohonan hak pengelolaan kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah. (2) Penyampaian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pengantar yang memuat pendapat, pertimbangan, dan usulan dapat atau tidaknya permohonan dikabulkan.

Pasal 21

(1) Menteri dapat menerbitkan atau tidak menerbitkan keputusan penetapan hak pengelolaan atas Tanah Ulayat berdasarkan usulan kepala Kantor Pertanahan. (2) Penerbitan keputusan penetapan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Format keputusan penetapan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Keputusan penetapan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didaftarkan ke Kantor Pertanahan. (2) Penetapan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif berupa penghapusan pengenaan tarif: a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan/atau b. penerimaan negara bukan pajak, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pencatatan dalam buku tanah dan penerbitan sertipikat hak pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Pendaftaran Tanah Ulayat berupa Hak Milik

Pasal 23

Koreksi

(1) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a diajukan oleh Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat kepada kepala Kantor Pertanahan. (2) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai: a. bidang Tanah Ulayat yang akan didaftarkan; b. subjek hukum Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah; dan c. hubungan hukum antara Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat. (3) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: a. identitas: 1. pemohon; atau 2. pemohon dan kuasanya, apabila dikuasakan; b. peta bidang tanah; c. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada; d. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang memuat: 1. informasi mengenai bidang Tanah Ulayat; 2. sejarah penguasaan dan kepemilikan bidang Tanah Ulayat; 3. hubungan hukum antara Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat; 4. pernyataan tidak sedang dalam sengketa; dan 5. informasi lain yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat; dan e. silsilah atau yang disebut dengan nama lain yang menginformasikan nama-nama anggota kelompok dan/atau hubungan hukum antar anggota kelompok sebagai satu satuan sosial berdasarkan ikatan asal- usul keturunan, tempat tinggal, dan/atau kepentingan bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku. (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

(1) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditindaklanjuti dengan kegiatan penelitian data yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk keperluan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon atau kuasanya mengumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan/atau keterangan yang bersangkutan dan menunjukkan kepada panitia pemeriksaan tanah A. (3) Hasil kegiatan panitia pemeriksaan tanah A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas. (4) Format risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

(1) Daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan di Kantor Pertanahan dan kantor desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain letak tanah selama 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, daftar data yuridis dan data fisik disahkan oleh kepala Kantor Pertanahan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis. (4) Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, berita acara pengesahan dibuat dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan/atau keberatan yang belum diselesaikan.

Pasal 26

(1) Berdasarkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dicatatkan penetapan hak milik atas Tanah Ulayat yang disahkan oleh kepala Kantor Pertanahan. (2) Format berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

(1) Berdasarkan alat bukti hak baru, penetapan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dibukukan dalam buku tanah dan diterbitkan sertipikat hak milik. (2) Dalam hal berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) belum lengkap dan/atau masih ada keberatan, penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai dengan catatan yang bersangkutan dihapus. (3) Sertipikat hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama pimpinan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat. (4) Nama pimpinan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kesepakatan tertulis anggota dari Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah. (5) Nama pimpinan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat yang tercantum pada sertipikat hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan menyebut kedudukannya sesuai dengan hukum adatnya. (6) Penerbitan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif berupa penghapusan pengenaan tarif: a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan/atau b. penerimaan negara bukan pajak, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

Pasal 34