Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2022 tentang PENILAI PERTANAHAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian yang sekurang- kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian. 2. Penilai Beregister adalah penilai yang telah terdaftar dalam register Penilai yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 3. Penilai Publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 4. Penilai Pertanahan adalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kegiatan pertanahan serta penataan ruang lainnya. 5. Lisensi Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Lisensi adalah pemberian izin yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghitungan nilai objek pada kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kegiatan pertanahan serta penataan ruang lainnya. 6. Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian INDONESIA. 7. Penilaian Pertanahan adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi objek kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kegiatan pertanahan serta penataan ruang lainnya. 8. Standar Penilaian INDONESIA yang selanjutnya disingkat SPI adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai dalam melakukan Penilaian. 9. Kode Etik Penilai INDONESIA yang selanjutnya disingkat KEPI adalah pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh Penilai. 10. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya. 11. Rekan adalah Penilai Publik dan/atau seseorang yang bertindak sebagai sekutu pada KJPP berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma. 12. Asosiasi Profesi Penilai adalah organisasi profesi Penilai yang bersifat nasional yang menaungi Penilai. 13. Pelatihan Penilai Pertanahan adalah kegiatan untuk melatih atau mengembangkan keterampilan dan pengetahuan guna meningkatkan kompetensi dalam rangka melaksanakan tugas Penilaian Pertanahan. 14. Pengadaan Tanah adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 15. Pengadaan Tanah Skala Kecil adalah kegiatan menyediakan tanah untuk luasan yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar. 16. Objek Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda yang selanjutnya disebut Objek P3MB adalah semua benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda, yang tidak terkena oleh UNDANG-UNDANG Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan- Perusahaan Milik Belanda yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik INDONESIA. 17. Objek Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 yang selanjutnya disebut Prk.5 adalah semua tanah dan/atau bangunan kepunyaan badan- badan hukum yang direksi/pengurusnya sudah meninggalkan INDONESIA dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya, dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai oleh Pemerintah Republik INDONESIA. 18. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disingkat DPPT adalah dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah dalam tahapan perencanaan Pengadaan Tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Tim Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi yang selanjutnya disingkat Tim PPE adalah tim yang melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Penilai Pertanahan. 20. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 21. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

(1) Penilaian Pertanahan untuk kegiatan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Penilai Pertanahan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kegiatan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permintaan bahan Penilaian Pertanahan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. (3) Bahan Penilaian Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. peta bidang tanah; b. daftar nominatif; c. penetapan lokasi; dan d. salinan DPPT. (4) Bahan Penilaian Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah kepada Penilai Pertanahan dengan berita acara penyerahan bahan Penilaian Pertanahan. (5) Berdasarkan bahan Penilaian Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penilai Pertanahan menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan inspeksi lapangan dan melakukan Penilaian Pertanahan untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. tanah sisa yang tidak dapat lagi difungsikan sesuai peruntukan dan penggunaannya serta dimohon untuk diberikan ganti kerugian oleh pihak yang berhak; c. ruang atas tanah dan ruang bawah tanah; d. bangunan; e. bangunan sisa yang tidak dapat lagi difungsikan sesuai peruntukan dan penggunaannya serta dimohon untuk diberikan ganti kerugian oleh pihak yang berhak; f. tanaman; g. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau h. kerugian lain yang dapat dinilai berupa kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang. (6) Ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada tahap persiapan dengan mempertimbangkan masa tunggu pada saat pembayaran ganti kerugian. (7) Penilaian Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Penilai Pertanahan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani. (8) Penilai Pertanahan berkoordinasi dengan pelaksana Pengadaan Tanah, camat, lurah/kepala desa atau nama lainnya dan aparat keamanan untuk kelancaran Penilaian Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (9) Penilaian Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SPI.

(1) Kepala Kantor Pertanahan setempat menunjuk Penilai Pertanahan untuk melaksanakan Penilaian atas objek Hak Ruang Atas Tanah dan Hak Ruang Bawah Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi dari ahli atas kriteria gangguan akibat penggunaan dan pemanfaatan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. (3) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gangguan yang terjadi pada proses pembangunan dan/atau dampak setelah pembangunan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah terhadap: a. fungsi bangunan; dan b. fungsi tanah. (4) Penilai Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Penilaian terhadap objek dari gangguan yang ditimbulkan oleh penggunaan dan pemanfaatan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah berdasarkan kriteria gangguan. (5) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. menyebabkan limbah yang berbahaya bagi pemegang hak atas tanah; b. menghalangi akses terhadap matahari, air, dan/atau sumber daya alam lainnya sehingga menyebabkan penurunan produktivitas lahan pertanian dan/atau usaha perekonomian lainnya yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah; c. konstruksi bangunan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah menyebabkan polusi suara atau getaran yang mengganggu kenyamanan pemegang hak atas tanah; d. konstruksi bangunan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah menyebabkan gangguan bahaya terhadap kelayakan konstruksi pemegang hak atas tanah; dan e. konstruksi bangunan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah menyebabkan berkurangnya akses jalan dan penurunan daya jual/nilai posisi strategis bangunan atau akses pemasaran bagi bangunan usaha pemegang hak atas tanah. (6) Jangka waktu Penilaian dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penunjukan Penilai Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) Biaya Penilaian dibebankan kepada pemohon dengan besaran dan mekanisme pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Hasil Penilaian Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan yang berisi mengenai: a. nilai gangguan; dan b. nilai dan bentuk ganti kerugian yang diberikan. (9) Laporan hasil Penilaian Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.