Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2022 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERMEN Nomor 19 Tahun 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit kerja yang mempunyai fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 4. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan ASN selain Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara dan ASN selain Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara dan ASN selain Penyelenggara Negara atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya. 5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan dari seluruh pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang dituangkan dalam aplikasi yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 10. Admin Instansi adalah ASN di Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian sebagai pengelola LHKPN. 11. Admin Unit Kerja adalah ASN di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian sebagai pengelola LHKPN.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Koreksi

(1) LHKPN disampaikan kepada Komisi. (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu: a. tertentu; dan/atau b. periodik. (3) Penyampaian LHKPN pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak: a. pengangkatan pertama kali dalam suatu jabatan; b. berakhir masa jabatan atau pensiun; atau c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan. (4) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (5) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

Pasal 5

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara mengisi formulir LHKPN secara elektronik melalui aplikasi LHKPN yang dikelola oleh Komisi. (2) Petunjuk teknis pengisian LHKPN dapat diunduh melalui laman resmi Komisi.

Pasal 6

Pengumuman LHKPN yang telah diverifikasi dan diumumkan oleh Komisi dapat diakses pada menu e-Announcement LHKPN pada laman Kementerian.

Pasal 7

(1) LHKASN disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Penyampaian LHKASN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (3) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 8

Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui sistem informasi harta kekayaan ASN yang ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 9

Koreksi

(1) Pengelolaan LHKPN di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh unit kerja eselon I yang membidangi kesekretariatan melalui unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian. (2) Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk Admin Instansi dan Admin Unit Kerja. (3) Admin Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas: a. melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN di seluruh unit kerja pada tingkat eselon I Kementerian; b. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaporan LHKPN di seluruh unit kerja pada tingkat eselon I Kementerian; c. koordinasi dengan Komisi terkait penggunaan aplikasi LHKPN; d. membuat akun Admin Unit Kerja; e. koordinasi dengan Admin Unit Kerja untuk distribusi formulir e-filling yang akan diisi oleh Penyelenggara Negara untuk pertama kali; dan f. pelaporan LHKPN. (4) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas: a. melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing; dan b. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing. (5) Admin Instansi dan Admin Unit Kerja melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahun ke dalam aplikasi LHKPN yang dikelola oleh Komisi.

Pasal 10

(1) Pengelolaan LHKASN di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh APIP. (2) APIP sebagai pengelola LHKASN mempunyai tugas melakukan: a. koordinasi dengan koordinator LHKASN; b. pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKASN; c. verifikasi atas kewajaran LHKASN; d. klarifikasi kepada wajib lapor dalam hal hasil verifikasi terindikasi adanya ketidakwajaran; e. pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam hal hasil klarifikasi terindikasi adanya ketidakwajaran; f. menjaga kerahasiaan LHKASN; dan g. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pengelolaan LHKASN kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (3) Pengelola LHKASN yang tidak menjaga kerahasiaan LHKASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin pegawai.

Pasal 11

(1) Untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditunjuk koordinator LHKASN. (2) Koordinator LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian pada: a. unit kerja eselon I; b. unit kerja yang merupakan instansi vertikal Kementerian di provinsi; dan c. perguruan tinggi di bawah kementerian. (3) Koordinator LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan: a. pemutakhiran data wajib lapor LHKASN di lingkungan Kementerian untuk mematuhi kewajiban; b. pemantauan dan pengawasan serta evaluasi pelaporan LHKASN di unit kerjanya; dan c. rekapitulasi pelaporan LHKASN untuk disampaikan kepada pengelola LHKASN.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2022 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13