Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

PERMEN Nomor 8 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 4

(1) Pengaduan yang ditujukan dan dikelola Kementerian terdiri atas: a. pelayanan pertanahan; b. pelayanan tata ruang; c. pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan d. sengketa dan konflik pertanahan. (2) Pengaduan mengenai pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. informasi pertanahan; b. pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah; c. pelayanan pendaftaran hak dan pemeliharaan data; dan d. pelayanan pengaturan dan penataan pertanahan. (3) Pengaduan berupa pelayanan informasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. informasi persyaratan, biaya, dan jangka waktu; b. informasi tahapan pelayanan pengukuran dan pemetaan; c. informasi tahapan pelayanan pendaftaran hak dan pemeliharaan data; dan d. informasi tahapan pelayanan pengaturan dan penataan. (4) Pengaduan berupa pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. pengukuran bidang tanah: 1. penunjukan batas; dan 2. persetujuan batas; b. pemetaan bidang tanah: 1. letak/posisi; 2. belum dipetakan; dan 3. tumpang tindih; dan c. hasil pelayanan: 1. perbedaan luas; dan 2. perbedaan bentuk atau ukuran. (5) Pengaduan pelayanan pendaftaran hak dan pemeliharaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. pendaftaran hak, peralihan hak, pembebanan hak dan penghapusan hak tanggungan; b. izin peralihan hak; c. pengolahan data pendaftaran hak dan pemeliharaan data; dan d. hasil pelayanan pendaftaran hak dan pemeliharaan data. (6) Pengaduan berupa pelayanan pengaturan dan penataan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari pelayanan dan pengolahan data pertimbangan teknis pertanahan. (7) Pengaduan mengenai pelayanan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. informasi tata ruang; b. pelayanan terkait tata ruang; dan c. dugaan pelanggaran tata ruang.

Pasal 5

Pengelola Pengaduan, terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, untuk Kementerian; b. Kepala Bagian Tata Usaha, untuk Kantor Wilayah BPN; dan c. Kepala Subbagian Tata Usaha, untuk Kantor Pertanahan.

Pasal 6

(1) Pengaduan disampaikan melalui: a. lisan; b. tertulis; c. media cetak atau media online; d. telepon/call center atau sms center; e. email: pengaduan@atrbpn.go.id; f. media sosial: twitter: @atrbpn, instagram: kementerian.atrbpn youtube: kementerian ATR BPN facebook: kementerian ATR BPN; g. situs web Kementerian http://pengaduan.atrbpn.go.id; atau h. sistem lainnya yang dibangun oleh Kementerian ATR/BPN. (2) Situs web Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g termasuk juga berasal dari situs web pengaduan yang terintegrasi dengan instansi pemerintah yang membidangi pengawasan pelayanan publik atau aparatur sipil negara. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan: a. identitas Pengadu paling sedikit nama orang atau institusi/lembaga, alamat, nomor telepon/ handphone dan email; dan b. objek Pengaduan disampaikan secara jelas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Pengelolaan Pengaduan dilakukan dengan tahapan: a. penerimaan dan pencatatan; b. pemeriksaan dan pendistribusian; dan c. tindak lanjut Pengaduan.

Pasal 13

(1) Setelah Pengaduan diterima dan dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), petugas menyampaikan pengaduan kepada: a. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melalui Kepala Bagian Humas, untuk Kementerian; b. Kepala Bagian Tata Usaha, untuk Kantor Wilayah BPN; atau c. Kepala Subbagian Tata Usaha, untuk Kantor Pertanahan. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas Pengaduan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. merumuskan inti masalah yang diadukan; b. meneliti kelengkapan data dukung, dokumen dan/atau informasi yang terkait dengan Pengaduan; dan c. mengusulkan unit kerja yang terkait dengan substansi Pengaduan untuk menindaklanjuti Pengaduan. (4) Hasil pemeriksaan memuat diterima atau ditolaknya Pengaduan berdasarkan kelengkapan berkas. (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa diterimanya Pengaduan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan pengaduan disertai dengan hasil pemeriksaan kepada: a. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Kepala Biro/Kepala Pusat dengan tembusan kepada Pejabat Tinggi Madya yang terkait, untuk Kementerian; b. Kepala Bidang terkait dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk Kantor Wilayah BPN; atau c. Kepala Seksi terkait dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan, untuk Kantor Pertanahan. (7) Pemeriksaan dan pendistribusian Pengaduan dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja. (8) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa ditolaknya Pengaduan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Pengadu mengenai penolakan Pengaduan disertai alasan yang jelas. (9) Pemberitahuan penolakan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 14

(1) Dalam hal Pengaduan memerlukan penanganan oleh unit teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), maka ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Informasi tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas Pengaduan dari Pengelola, dan menginformasikan kepada Pengelola Pengaduan.

Pasal 15

(1) Tindak lanjut Pengaduan mengenai pelayanan terkait tata ruang dan/atau dugaan pelanggaran tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang dan/atau Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfatan Ruang dan Penguasaan Tanah. (2) Tindak lanjut Pengaduan mengenai pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. (3) Tindak lanjut Pengaduan mengenai sengketa dan konflik pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan.

Pasal 16

Dalam hal Pengaduan bersifat kompleks dan bereskalasi nasional, memerlukan penelitian lanjutan dan/atau tidak dapat diselesaikan, maka penanganan lebih lanjut dapat dilakukan oleh Kementerian.

Pasal 17

Dalam hal Pengadu tidak mendapatkan penanganan Pengaduan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, maka Pengadu dapat mengajukan Pengaduan kepada lembaga independen/lembaga peradilan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pengelolaan Pengaduan dilakukan dengan tahapan: a. penerimaan dan pencatatan; b. pemeriksaan dan pendistribusian; dan c. tindak lanjut Pengaduan.

BAB 1

Penerimaan

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan, dilakukan melalui: a. loket pengaduan pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, untuk Kementerian; dan b. loket pengaduan, pada Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan. (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan melalui lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas menyediakan formulir pengaduan untuk diisi oleh Pengadu dengan dilengkapi data pendukung. (3) Dalam hal Pengaduan lisan disampaikan melalui telepon/call center atau sms center, petugas melakukan perekaman, mengidentifikasi dan memvalidasi Pengadu, dan melakukan pencatatan mengenai substansi Pengaduan ke dalam formulir pengaduan. (4) Formulir pengaduan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara tertulis, ditujukan kepada: a. Kementerian; b. Kantor Wilayah BPN; dan c. Kantor Pertanahan. (2) Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kementerian, loket persuratan meneruskan ke loket pengaduan pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. (3) Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN, loket persuratan meneruskan kepada Bagian Tata Usaha. (4) Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kantor Pertanahan, loket persuratan meneruskan kepada Subbagian Tata Usaha.

Pasal 10

(1) Dalam hal Pengaduan disampaikan melalui media cetak atau media online, email, media sosial atau situs web Kementerian, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kriteria diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (2) Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, petugas menindaklanjuti dengan melakukan pencatatan.

Pasal 11

(1) Setelah Pengaduan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, petugas melakukan pencatatan secara manual dan/atau menggunakan sistem aplikasi komputer. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. data Pengaduan, meliputi: 1. nomor dan tanggal pengaduan; 2. ruang lingkup pengaduan; dan 3. bukti pengaduan; b. identitas Pengadu, meliputi: 1. nama; 2. alamat atau alamat email; 3. pekerjaan; 4. nomor telepon; dan 5. melampirkan fotokopi KTP/NIK atau identitas lainnya; c. subjek Pengaduan, meliputi: 1. nama/instansi; 2. alamat; 3. jabatan; dan/atau 4. unit kerja; d. objek Pengaduan, meliputi: 1. nomor hak (jika sudah bersertipikat) atau identitas status tanah lainnya; 2. letak tanah (alamat, desa/kelurahan, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi); 3. luas tanah; dan/atau 4. lainnya yang terkait pelayanan pertanahan. (3) Dalam hal subjek Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikategorikan sebagai Whistle Blowing System ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pengaduan berupa informasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a atau informasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a, dapat langsung dilakukan penanganan dengan memberikan jawaban atas Pengaduan. (2) Penerimaan, pencatatan dan penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja atau sekaligus pada hari yang sama. (3) Dalam hal Pengaduan membutuhkan penanganan oleh unit teknis, penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 dan pencatatan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pengaduan diterima. (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25