Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2026 tentang Tipologi Kantor Pertanahan

(1) Tipologi disusun berdasarkan penilaian terhadap: a. kriteria Tipologi; dan b. kompleksitas wilayah. (2) Kriteria Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. variabel utama; dan b. variabel pendukung. (3) Kompleksitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tingkat kompleksitas berdasarkan karakteristik suatu wilayah yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, hukum, dan pertanahan yang memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan layanan pertanahan Kantor Pertanahan.

Variabel utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas 9 (sembilan) subvariabel yaitu: a. jumlah penduduk pada kabupaten/kota; b. luas wilayah kabupaten/kota; c. jumlah kecamatan pada kabupaten/kota; d. rata-rata jumlah layanan 5 (lima) tahun terakhir; e. persentase layanan yang diselesaikan 5 (lima) tahun terakhir; f. jumlah bidang tanah pada kabupaten/kota; g. total kasus pertanahan 10 (sepuluh) tahun terakhir; h. rata-rata produk domestik regional bruto kabupaten/kota 5 (lima) tahun terakhir; dan i. rata-rata penerimaan negara bukan pajak 5 (lima) tahun terakhir.

Variabel pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas 5 (lima) subvariabel yaitu: a. jumlah sumber daya manusia; b. jumlah anggaran; c. jumlah sarana dan prasarana; d. penilaian kearsipan; dan e. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(1) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan jumlah pegawai aparatur sipil negara yang ditempatkan pada Kantor Pertanahan terkait. (2) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan besaran alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir pada Kantor Pertanahan terkait. (3) Jumlah sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan jumlah aset bergerak dan aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan terkait untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. (4) Penilaian kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan nilai yang diperoleh dari perhitungan nilai penerapan pengelolaan persuratan dan pengelolaan kearsipan pada Kantor Pertanahan berdasarkan hasil evaluasi internal tim Kementerian ATR/BPN. (5) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi internal terhadap penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kompleksitas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diukur melalui pendekatan indeks komposit yang disusun berdasarkan indikator yang terkait dan terukur. (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepadatan penduduk, zona nilai tanah, laju konversi lahan, potensi permasalahan pertanahan, dan jumlah pengaduan pertanahan. (3) Setiap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nilai dan bobot tertentu untuk menghasilkan indeks kompleksitas wilayah. (4) Indeks kompleksitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai faktor pengali dalam penilaian Tipologi. (5) Rincian indeks kompleksitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kriteria Tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan bobot penilaian sebagai berikut: a. variabel utama dengan jumlah bobot sebesar 80% (delapan puluh persen); dan b. variabel pendukung dengan jumlah bobot sebesar 20% (dua puluh persen). (2) Variabel utama dan variabel pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa subvariabel dan diberikan nilai bobot dalam persentase secara proporsional. (3) Rincian nilai bobot kriteria Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penjumlahan nilai variabel utama dan nilai variabel pendukung menghasilkan nilai total kriteria Tipologi. (2) Nilai total kriteria Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikalikan dengan indeks kompleksitas wilayah untuk memperoleh nilai akhir Tipologi. (3) Perhitungan penilaian Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan nilai akhir Tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tipologi terdiri atas: a. Kantor Pertanahan Tipe A; b. Kantor Pertanahan Tipe B; c. Kantor Pertanahan Tipe C; dan d. Kantor Pertanahan Tipe D. (2) Kantor Pertanahan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nilai akhir Tipologi lebih dari atau sama dengan 801 (delapan ratus satu). (3) Kantor Pertanahan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nilai akhir Tipologi dengan rentang 601 (enam ratus satu) sampai dengan lebih kecil dari 801 (delapan ratus satu). (4) Kantor Pertanahan Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nilai akhir Tipologi dengan rentang 401 (empat ratus satu) sampai dengan lebih kecil dari 601 (enam ratus satu). (5) Kantor Pertanahan Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan nilai akhir Tipologi lebih kecil dari 401 (empat ratus satu).

(1) Tipologi disusun berdasarkan penilaian terhadap: a. kriteria Tipologi; dan b. kompleksitas wilayah. (2) Kriteria Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. variabel utama; dan b. variabel pendukung. (3) Kompleksitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tingkat kompleksitas berdasarkan karakteristik suatu wilayah yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, hukum, dan pertanahan yang memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan layanan pertanahan Kantor Pertanahan.

Variabel utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas 9 (sembilan) subvariabel yaitu: a. jumlah penduduk pada kabupaten/kota; b. luas wilayah kabupaten/kota; c. jumlah kecamatan pada kabupaten/kota; d. rata-rata jumlah layanan 5 (lima) tahun terakhir; e. persentase layanan yang diselesaikan 5 (lima) tahun terakhir; f. jumlah bidang tanah pada kabupaten/kota; g. total kasus pertanahan 10 (sepuluh) tahun terakhir; h. rata-rata produk domestik regional bruto kabupaten/kota 5 (lima) tahun terakhir; dan i. rata-rata penerimaan negara bukan pajak 5 (lima) tahun terakhir.

(1) Jumlah penduduk pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jumlah orang yang berdomisili di wilayah terkait selama 1 (satu) tahun atau lebih, dan/atau yang berdomisili kurang dari 1 (satu) tahun dengan tujuan untuk menetap, berdasarkan data yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. (2) Luas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan total ukuran permukaan daratan dan/atau perairan yang berada dalam batas administratif tertentu pada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jumlah kecamatan pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan jumlah kecamatan pada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Rata-rata jumlah layanan 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan hasil perhitungan rata-rata dari jumlah total layanan pertanahan prioritas, layanan redistribusi tanah, dan layanan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan selama 5 (lima) tahun terakhir. (5) Persentase layanan yang diselesaikan 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan hasil perhitungan persentase layanan pertanahan prioritas, layanan redistribusi tanah, dan layanan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diselesaikan oleh Kantor Pertanahan selama 5 (lima) tahun terakhir. (6) Layanan pertanahan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri atas pendaftaran surat keputusan, peralihan hak, perubahan hak, roya, pengecekan sertipikat, surat keterangan pendaftaran tanah, dan hak tanggungan. (7) Jumlah bidang tanah pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan jumlah persil lahan pada wilayah kabupaten/kota terkait yang telah terdata di Kantor Pertanahan terkait. (8) Total kasus pertanahan 10 (sepuluh) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan jumlah keseluruhan dari data sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang ditangani Kantor Pertanahan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. (9) Rata-rata produk domestik regional bruto kabupaten/kota 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan jumlah perhitungan rata-rata dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku pada wilayah kabupaten/kota terkait selama 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan data yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. (10) Rata-rata penerimaan negara bukan pajak 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan jumlah perhitungan rata-rata kontribusi penerimaan negara bukan pajak dari Kantor Pertanahan terkait selama 5 (lima) tahun terakhir.

Variabel pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas 5 (lima) subvariabel yaitu: a. jumlah sumber daya manusia; b. jumlah anggaran; c. jumlah sarana dan prasarana; d. penilaian kearsipan; dan e. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(1) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan jumlah pegawai aparatur sipil negara yang ditempatkan pada Kantor Pertanahan terkait. (2) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan besaran alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir pada Kantor Pertanahan terkait. (3) Jumlah sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan jumlah aset bergerak dan aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan terkait untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. (4) Penilaian kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan nilai yang diperoleh dari perhitungan nilai penerapan pengelolaan persuratan dan pengelolaan kearsipan pada Kantor Pertanahan berdasarkan hasil evaluasi internal tim Kementerian ATR/BPN. (5) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi internal terhadap penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kompleksitas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diukur melalui pendekatan indeks komposit yang disusun berdasarkan indikator yang terkait dan terukur. (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepadatan penduduk, zona nilai tanah, laju konversi lahan, potensi permasalahan pertanahan, dan jumlah pengaduan pertanahan. (3) Setiap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nilai dan bobot tertentu untuk menghasilkan indeks kompleksitas wilayah. (4) Indeks kompleksitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai faktor pengali dalam penilaian Tipologi. (5) Rincian indeks kompleksitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kriteria Tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan bobot penilaian sebagai berikut: a. variabel utama dengan jumlah bobot sebesar 80% (delapan puluh persen); dan b. variabel pendukung dengan jumlah bobot sebesar 20% (dua puluh persen). (2) Variabel utama dan variabel pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa subvariabel dan diberikan nilai bobot dalam persentase secara proporsional. (3) Rincian nilai bobot kriteria Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penjumlahan nilai variabel utama dan nilai variabel pendukung menghasilkan nilai total kriteria Tipologi. (2) Nilai total kriteria Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikalikan dengan indeks kompleksitas wilayah untuk memperoleh nilai akhir Tipologi. (3) Perhitungan penilaian Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan nilai akhir Tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tipologi terdiri atas: a. Kantor Pertanahan Tipe A; b. Kantor Pertanahan Tipe B; c. Kantor Pertanahan Tipe C; dan d. Kantor Pertanahan Tipe D. (2) Kantor Pertanahan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nilai akhir Tipologi lebih dari atau sama dengan 801 (delapan ratus satu). (3) Kantor Pertanahan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nilai akhir Tipologi dengan rentang 601 (enam ratus satu) sampai dengan lebih kecil dari 801 (delapan ratus satu). (4) Kantor Pertanahan Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nilai akhir Tipologi dengan rentang 401 (empat ratus satu) sampai dengan lebih kecil dari 601 (enam ratus satu). (5) Kantor Pertanahan Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan nilai akhir Tipologi lebih kecil dari 401 (empat ratus satu).

(1) Evaluasi kelembagaan Kantor Pertanahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Hasil evaluasi kelembagaan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar dalam melakukan penataan organisasi dan tata laksana Kantor Pertanahan.

Perubahan atas Peraturan Menteri ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2026 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN INDEKS KOMPLEKSITAS WILAYAH, RINCIAN NILAI BOBOT KRITERIA TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN, DAN PERHITUNGAN PENILAIAN TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN I. INDEKS KOMPLEKSITAS WILAYAH PULAU PROVINSI INDEKS KOMPLEKSITAS WILAYAH Sumatera Aceh 1.04 Sumatera Sumatera Utara 1.3 Sumatera Sumatera Barat 1.1 Sumatera Riau 1.24 Sumatera Jambi 1.16 Sumatera Sumatera Selatan 1.24 Sumatera Bengkulu 1 Sumatera Lampung 1.26 Sumatera Kepulauan Bangka Belitung 1.14 Sumatera Kepulauan Riau 1.18 Jawa Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1.32 Jawa Jawa Barat 1.4 Jawa Jawa Tengah 1.4 Jawa Banten 1.38 Jawa Jawa Timur 1.4 Jawa DI Yogyakarta 1.36 Bali Bali 1.3 Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat 1.1 Nusa Tenggara Nusa Tenggara Timur 1.1 Kalimantan Kalimantan Barat 1.22 Kalimantan Kalimantan Tengah 1.22 Kalimantan Kalimantan Selatan 1.26 Kalimantan Kalimantan Timur 1.24 Kalimantan Kalimantan Utara 1.1 Sulawesi Sulawesi Utara 1.1 Sulawesi Sulawesi Tengah 1.06 Sulawesi Sulawesi Selatan 1.26 Sulawesi Sulawesi Tenggara 1.06 Sulawesi Gorontalo 1 Sulawesi Sulawesi Barat 1.06 Maluku Maluku 1.07 Maluku Maluku Utara 1.06 Papua Papua 1.06 Papua Papua Selatan 1.06 Papua Papua Tengah 1.06 Papua Papua Pegunungan 1 Papua Papua Barat 1.06 Papua Papua Barat Daya 1.06 II. RINCIAN NILAI BOBOT KRITERIA TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN A. VARIABEL UTAMA NO. SUBVARIABEL DAN INTERVAL SKALA NILAI BOBOT (%) NILAI SUBVARIABEL 1. Jumlah penduduk pada kabupaten/ kota (dalam jiwa): a. ≤ 250.000 b. 250.001 - 500.000 c. 500.001 - 750.000 d. 750.001 - 1.000.000 e. ≥ 1.000.0001 200 400 600 800 1000 5 10 20 30 40 50 2. Luas wilayah kabupaten/kota (km²): a. ≤ 600 b. 601 - 1.200 c. 1.201 - 1.800 d. 1.801 - 2.400 e. ≥ 2.401 200 400 600 800 1000 15 30 60 90 120 150 3. Jumlah kecamatan pada kabupaten/ kota: a. ≤ 10 b. 11 - 20 c. 21 - 30 d. 31 - 40 e. ≥ 41 200 400 600 800 1000 5 10 20 30 40 50 4. Rata-rata jumlah layanan 5 (lima) tahun terakhir: a. ≤16.000 b. 16.001 - 32.000 c. 32.001 - 48.000 d. 48.001 - 64.000 e. ≥ 64.001 200 400 600 800 1000 15 30 60 90 120 150 5. Persentase layanan yang diselesaikan 5 (lima) tahun terakhir (%): a. ≤ 20 b. 21 - 40 c. 41 - 60 d. 61 - 80 e. 81 – 100 200 400 600 800 1000 15 30 60 90 120 150 6. Jumlah bidang tanah pada kabupaten/kota: a. ≤ 50.000 b. 50.001 - 100.000 c. 100.001 - 250.000 d. 250.001 - 500.000 e. ≥ 500.001 200 400 600 800 1000 10 20 40 60 80 100 7. Total kasus pertanahan 10 (sepuluh) tahun terakhir: a. ≤ 18 b. 19 - 36 c. 37 - 54 d. 55 – 180 e. ≥181 200 400 600 800 1000 5 10 20 30 40 50 NO. SUBVARIABEL DAN INTERVAL SKALA NILAI BOBOT (%) NILAI SUBVARIABEL 8. Rata-rata produk domestik regional bruto kabupaten/kota 5 (lima) tahun terakhir (dalam miliar rupiah): a. ≤ 25.000 b. 25.001 - 50.000 c. 50.001 - 75.000 d. 75.001 - 100.000 e. ≥ 100.001 200 400 600 800 1000 5 10 20 30 40 50 9. Rata-rata penerimaan negara bukan pajak 5 (lima) tahun terakhir: a. ≤ 1.000.000.000 b. 1.000.000.001 - 2.000.000.000 c. 2.000.000.001 - 3.000.000.000 d. 3.000.000.001 - 4.000.000.000 e. ≥ 4.000.000.001 200 400 600 800 1000 5 10 20 30 40 50 B. VARIABEL PENDUKUNG NO. SUBVARIABEL DAN INTERVAL SKALA NILAI BOBOT (%) NILAI SUBVARIABEL 1. Jumlah sumber daya manusia: a. ≤ 41 b. 42 - 82 c. 83 - 123 d. 124 - 148 e. ≥149 200 400 600 800 1000 5 10 20 30 40 50 2. Jumlah anggaran: a. ≤ 5.000.000.000 b. 5.000.000.001 – 10.000.000.000 c. 10.000.000.001 – 15.000.000.000 d. 15.000.000.001 – 20.000.000.000 e. ≥ 20.000.000.001 200 400 600 800 1000 5 10 20 30 40 50 3. Jumlah sarana dan prasarana: a. ≤ 1.500 b. 1.501 - 3.000 c. 3.001 - 4.500 d. 4.501 - 6.000 e. ≥ 6.001 200 400 600 800 1000 2.5 5 10 15 20 25 4. Penilaian kearsipan: a. ≤ 19 b. 20 - 39 c. 40 - 59 d. 60 - 79 e. ≥ 80 200 400 600 800 1000 2.5 5 10 15 20 25 5. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: a. ≤ 20 b. 21 - 40 c. 41 - 60 d. 61 - 80 e. 81 -100 200 400 600 800 1000 5 10 20 30 40 50 III. PERHITUNGAN PENILAIAN TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN A. Nilai akhir Tipologi diperoleh melalui penjumlahan dari nilai variabel utama dan nilai variabel pendukung, yang kemudian dikalikan dengan indeks kompleksitas wilayah. NA = (NVU+NVP) x Kw Keterangan: • NVU = Nilai Variabel Utama • NVP = Nilai Variabel Pendukung • Kw = Indeks Kompleksitas Wilayah • NA = Nilai Akhir Tipologi B. Nilai variabel utama diperoleh melalui penjumlahan 9 (sembilan) nilai subvariabel pada variabel utama dengan proporsi akumulasi bobot 80% (delapan puluh persen), sedangkan nilai variabel pendukung diperoleh melalui penjumlahan 5 (lima) nilai subvariabel pada variabel pendukung dengan proporsi akumulasi bobot 20% (dua puluh persen). NVU = (NS₁ + NS₂ + ... + NS₉) NVP = (NS₁ + NS₂ + ... + NS5) Keterangan: • NVU = Nilai Variabel Utama • NVP = Nilai Variabel Pendukung • NS = Nilai Subvariabel C. Nilai subvariabel pada variabel utama dan variabel pendukung merupakan nilai tertimbang yang diperoleh dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan data sebenarnya dari Kantor Pertanahan dengan persentase bobot masing-masing subvariabel tersebut. Data pada setiap subvariabel pada variabel utama dan variabel pendukung dikategorikan ke dalam skala nilai 200 (dua ratus), 400 (empat ratus), 600 (enam ratus), 800 (delapan ratus), dan 1.000 (seribu). NS = SN x B Keterangan: • NS = Nilai Subvariabel • SN = Skala Nilai (sesuai interval data yang relevan) • B = Bobot subvariabel (persentase bobot yang telah ditetapkan untuk subvariabel tersebut) D. Contoh Perhitungan Diasumsikan kita akan menghitung nilai akhir Tipologi pada Kantor Pertanahan XYZ, yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah (berdasarkan Lampiran angka I indeks kompleksitas wilayah untuk Provinsi Jawa Tengah adalah 1.4). 1. Langkah 1: menghitung nilai variabel utama (NVU) Rumus: • NS = SN x B • NVU = NS₁ + NS₂ + ... + NS₉ Asumsi Data Variabel Utama Kantor Pertanahan XYZ No. Subvariabel Asumsi Data Skala Nilai Bobot (%) Nilai Subvariabel 1. jumlah penduduk pada kabupaten/kota 600.000 jiwa 600 5% 30 2. luas wilayah kabupaten/kota 1.000 km² 400 15% 60 3. jumlah kecamatan pada kabupaten/kota 25 kecamatan 600 5% 30 4. rata-rata jumlah layanan 5 (lima) tahun terakhir 40.000 layanan 600 15% 90 5. persentase layanan yang diselesaikan 5 (lima) tahun terakhir 90% 1000 15% 150 6. jumlah bidang tanah pada kabupaten/kota 300.000 bidang 800 10% 80 7. total kasus pertanahan 10 (sepuluh) tahun terakhir 40 kasus 600 5% 30 8. rata-rata produk domestik regional bruto kabupaten/kota 5 (lima) tahun terakhir) Rp 60.000 miliar 600 5% 30 9. rata-rata penerimaan negara bukan pajak 5 (lima) tahun terakhir Rp 2.500.000.000 600 5% 30 Total Nilai Variabel Utama (NVU) 530 2. Langkah 2: menghitung nilai variabel pendukung (NVP) Rumus: • NS = SN x B • NVP = NS₁ + NS₂ + ... + NS5 Asumsi Data Variabel Pendukung Kantor Pertanahan XYZ No. Subvariabel Asumsi Data Skala Nilai Bobot (%) Nilai Subvariabel 1. jumlah sumber daya manusia 100 pegawai aparatur sipil negara 600 5% 30 2. jumlah anggaran Rp 12.000.000.000 600 5% 30 3. jumlah sarana dan prasarana 4.000 unit 600 2.5% 15 4. penilaian kearsipan 50 600 2.5% 15 5. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 75 800 5% 40 Total Nilai Variabel Pendukung (NVP) 130 3. Langkah 3: menghitung nilai akhir tipologi (NA) Rumus: NA = (NVU+NVP) x Kw = (530 + 130) x 1.4 = 924 Nilai akhir Tipologi pada Kantor Pertanahan XYZ yaitu 924 (lebih besar dari 801) sehingga Kantor Pertanahan XYZ termasuk ke dalam Kantor Pertanahan Tipe A. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID