Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

PERMEN Nomor 9 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kementerian ATR adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 2. Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. 4. Kepala adalah unsur pemimpin BPN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN. 5. Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal BPN di provinsi yang merupakan bagian dari unit organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 6. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal BPN di kabupaten/kota yang merupakan bagian dari unit organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 7. Tipologi Kantor Pertanahan yang selanjutnya disebut Tipologi adalah pengelompokan organisasi Kantor Pertanahan dalam satu tingkatan organisasi yang sama berdasarkan perbedaan komposisi struktur organisasi.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Pasal 2

Koreksi

(1) Kantor Wilayah BPN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN. (2) Kantor Wilayah BPN dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah BPN.

Pasal 3

Koreksi

Kantor Wilayah BPN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah BPN menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di wilayahnya; b. koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan survei dan pemetaan pertanahan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau- pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pengadaan tanah, pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, pemanfaatan tanah, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan; c. koordinasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan temuan hasil pengawasan; d. koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kepatuhan internal dan manajemen risiko Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan di wilayahnya; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan; f. pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Wilayah BPN dan koordinasi tugas dan pembinaan administrasi pada Kantor Pertanahan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Kantor Wilayah BPN terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Survei dan Pemetaan; c. Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran; d. Bidang Penataan dan Pemberdayaan; e. Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan; f. Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa; dan g. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah BPN.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; b. pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan kepegawaian; c. koordinasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan; d. koordinasi dan fasilitasi advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan instrumen hukum lainnya; e. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara; f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan protokol; g. pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa; h. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan; i. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, layanan informasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat; j. koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kepatuhan internal dan manajemen risiko Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan; k. koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan; dan l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi; d. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan serta koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara. (3) Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan fasilitasi advokasi hukum, peraturan perundang- undangan, dan instrumen hukum lainnya, penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, serta penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di wilayahnya. (4) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, protokol, pengelolaan arsip, koordinasi layanan pengadaan barang/jasa, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan dan informasi, serta pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 10

Bidang Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang, serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.

Pasal 11

Bidang Survei dan Pemetaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 12

Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi penetapan hak tanah dan ruang, pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah.

Pasal 13

Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 14

Bidang Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, serta penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

Pasal 15

Bidang Penataan dan Pemberdayaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 16

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.

Pasal 17

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 18

Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

Pasal 19

Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Koreksi

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah BPN.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

KANTOR PERTANAHAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Kantor Pertanahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Kepala Kantor Wilayah BPN. (2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 21

Koreksi

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; b. pelaksanaan survei dan pemetaan; c. pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah; d. pelaksanaan penataan dan pemberdayaan; e. pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; f. pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan; g. pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik; h. pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan i. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Pasal 23

(1) Kantor Pertanahan terdiri dari 4 (empat) tipe sebagai berikut: a. Kantor Pertanahan Tipe A; b. Kantor Pertanahan Tipe B; c. Kantor Pertanahan Tipe C; dan d. Kantor Pertanahan Tipe D. (2) Penentuan tipe Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman Tipologi yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai Tipologi.

Pasal 24

(1) Susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe A terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Wilayah I; c. Seksi Wilayah II; d. Seksi Wilayah III; e. Seksi Wilayah IV; f. Seksi Wilayah V; g. Seksi Wilayah VI; dan h. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, serta penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan.

Pasal 26

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 27

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, Seksi Wilayah IV, Seksi Wilayah V, dan Seksi Wilayah VI masing- masing mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang, serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah, melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

Pasal 28

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, Seksi Wilayah IV, Seksi Wilayah V, dan Seksi Wilayah VI terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 29

(1) Susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe B terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Wilayah I; c. Seksi Wilayah II; d. Seksi Wilayah III; e. Seksi Wilayah IV; f. Seksi Wilayah V; dan g. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Pasal 31

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 32

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, Seksi Wilayah IV, dan Seksi Wilayah V masing-masing mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah, melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

Pasal 33

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, Seksi Wilayah IV, dan Seksi Wilayah V terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 34

(1) Susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe C terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Wilayah I; c. Seksi Wilayah II; d. Seksi Wilayah III; e. Seksi Wilayah IV; dan f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Pasal 36

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 37

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, dan Seksi Wilayah IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah, melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

Pasal 38

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, dan Seksi Wilayah IV terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 39

(1) Susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe D terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Wilayah I; c. Seksi Wilayah II; d. Seksi Wilayah III; dan e. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Pasal 41

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 42

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, dan Seksi Wilayah III masing- masing mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah, melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

Pasal 43

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, dan Seksi Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 44

(1) Masing-masing Seksi Wilayah pada Kantor Pertanahan melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian wilayah tugas yang merupakan lingkup wilayah kerja Kantor Pertanahan. (2) Pembagian wilayah tugas masing-masing Seksi Wilayah pada Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala, dan salinannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (3) Penetapan wilayah tugas masing-masing Seksi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah dan beban layanan pertanahan.

BAB Ketiga

Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Tipe A

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 27

Pasal 28

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, Seksi Wilayah IV, Seksi Wilayah V, dan Seksi Wilayah VI terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB Keempat

Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Tipe B

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 32

Pasal 33

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, Seksi Wilayah IV, dan Seksi Wilayah V terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB Kelima

Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Tipe C

Pasal 34

Koreksi

Pasal 35

Pasal 36

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 37

Pasal 38

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, dan Seksi Wilayah IV terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB Keenam

Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Tipe D

Pasal 39

Koreksi

Pasal 40

Pasal 41

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 42

Pasal 43

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, dan Seksi Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 47

Koreksi

Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan laporan kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 48

Koreksi

Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 49

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 50

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Kementerian ATR/BPN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. (2) Ketentuan mengenai analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 53

(1) Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait. (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 54

Semua unsur di lingkungan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2026 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Œ NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN TIPE A MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN TIPE B MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN TIPE C MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN TIPE D MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI WILAYAH KERJA 1 Aceh Provinsi Aceh 2 Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara 3 Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 4 Riau Provinsi Riau 5 Jambi Provinsi Jambi 6 Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan 7 Bengkulu Provinsi Bengkulu 8 Lampung Provinsi Lampung 9 Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10 Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau 11 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12 Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 13 Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah 14 Banten Provinsi Banten 15 Jawa Timur Provinsi Jawa Timur 16 Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 17 Bali Provinsi Bali 18 Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur 24 Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara 25 Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara 26 Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah 27 Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan 28 Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara 29 Gorontalo Provinsi Gorontalo 30 Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat 31 Maluku Provinsi Maluku 32 Maluku Utara Provinsi Maluku Utara 33 Papua Provinsi Papua Provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Tengah Provinsi Papua Pegunungan NO. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI WILAYAH KERJA 34 Papua Barat Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat Daya MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN DAFTAR NAMA, TIPE, DAN WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA Provinsi Aceh 1 Kota Banda Aceh B Kota Banda Aceh 2 Kabupaten Aceh Besar B Kabupaten Aceh Besar 3 Kabupaten Aceh Timur B Kabupaten Aceh Timur 4 Kabupaten Aceh Utara B Kabupaten Aceh Utara 5 Kabupaten Aceh Barat B Kabupaten Aceh Barat 6 Kabupaten Aceh Tengah C Kabupaten Aceh Tengah 7 Kabupaten Bener Meriah C Kabupaten Bener Meriah 8 Kabupaten Bireuen C Kabupaten Bireuen 9 Kota Lhokseumawe C Kota Lhokseumawe 10 Kabupaten Aceh Tamiang C Kabupaten Aceh Tamiang 11 Kabupaten Pidie C Kabupaten Pidie 12 Kabupaten Aceh Tenggara C Kabupaten Aceh Tenggara 13 Kabupaten Nagan Raya C Kabupaten Nagan Raya 14 Kabupaten Aceh Singkil C Kabupaten Aceh Singkil 15 Kabupaten Aceh Selatan C Kabupaten Aceh Selatan 16 Kabupaten Aceh Jaya C Kabupaten Aceh Jaya 17 Kabupaten Simeulue C Kabupaten Simeulue 18 Kota Langsa C Kota Langsa 19 Kabupaten Aceh Barat Daya C Kabupaten Aceh Barat Daya 20 Kabupaten Gayo Lues C Kabupaten Gayo Lues 21 Kabupaten Pidie Jaya C Kabupaten Pidie Jaya 22 Kota Subulussalam D Kota Subulussalam 23 Kota Sabang D Kota Sabang Provinsi Sumatera Utara 1 Kota Medan A Kota Medan 2 Kabupaten Deli Serdang A Kabupaten Deli Serdang 3 Kabupaten Asahan A Kabupaten Asahan Kabupaten Batubara 4 Kabupaten Simalungun A Kabupaten Simalungun 5 Kabupaten Langkat A Kabupaten Langkat NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA 6 Kabupaten Serdang Bedagai A Kabupaten Serdang Bedagai 7 Kabupaten Labuhanbatu B Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu Utara 8 Kabupaten Tapanuli Selatan B Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Padang Lawas Utara 9 Kabupaten Mandailing Natal B Kabupaten Mandailing Natal 10 Kabupaten Karo B Kabupaten Karo 11 Kabupaten Tapanuli Tengah B Kabupaten Tapanuli Tengah 12 Kabupaten Nias B Kabupaten Nias Kabupaten Nias Utara Kabupaten Nias Barat Kota Gunungsitoli 13 Kabupaten Tapanuli Utara B Kabupaten Tapanuli Utara 14 Kabupaten Dairi B Kabupaten Dairi 15 Kabupaten Humbang Hasundutan B Kabupaten Humbang Hasundutan 16 Kabupaten Samosir B Kabupaten Samosir 17 Kabupaten Toba C Kabupaten Toba 18 Kabupaten Labuhanbatu Selatan C Kabupaten Labuhanbatu Selatan 19 Kota Pematang Siantar C Kota Pematang Siantar 20 Kabupaten Padang Lawas C Kabupaten Padang Lawas 21 Kota Binjai C Kota Binjai 22 Kota Tebing Tinggi C Kota Tebing Tinggi 23 Kota Padang Sidempuan C Kota Padang Sidempuan 24 Kota Tanjung Balai C Kota Tanjung Balai 25 Kota Sibolga C Kota Sibolga 26 Kabupaten Pakpak Bharat C Kabupaten Pakpak Bharat 27 Kabupaten Nias Selatan C Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Barat 1 Kota Padang B Kota Padang 2 Kabupaten Dharmasraya B Kabupaten Dharmasraya 3 Kabupaten Pasaman Barat B Kabupaten Pasaman Barat 4 Kabupaten Agam B Kabupaten Agam 5 Kabupaten Solok B Kabupaten Solok 6 Kabupaten Lima Puluh Kota C Kabupaten Lima Puluh Kota 7 Kabupaten Pesisir Selatan C Kabupaten Pesisir Selatan 8 Kabupaten Pasaman C Kabupaten Pasaman NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA 9 Kabupaten Padang Pariaman C Kabupaten Padang Pariaman 10 Kabupaten Tanah Datar C Kabupaten Tanah Datar 11 Kabupaten Sijunjung C Kabupaten Sijunjung 12 Kabupaten Solok Selatan C Kabupaten Solok Selatan 13 Kabupaten Kepulauan Mentawai C Kabupaten Kepulauan Mentawai 14 Kota Payakumbuh D Kota Payakumbuh 15 Kota Bukittinggi D Kota Bukittinggi 16 Kota Solok D Kota Solok 17 Kota Pariaman D Kota Pariaman 18 Kota Padang Panjang D Kota Padang Panjang 19 Kota Sawahlunto D Kota Sawahlunto Provinsi Riau 1 Kota Pekanbaru A Kota Pekanbaru 2 Kabupaten Kampar A Kabupaten Kampar 3 Kabupaten Pelalawan A Kabupaten Pelalawan 4 Kabupaten Siak A Kabupaten Siak 5 Kabupaten Bengkalis B Kabupaten Bengkalis 6 Kabupaten Indragiri Hulu B Kabupaten Indragiri Hulu 7 Kabupaten Indragiri Hilir B Kabupaten Indragiri Hilir 8 Kabupaten Rokan Hulu B Kabupaten Rokan Hulu 9 Kabupaten Rokan Hilir B Kabupaten Rokan Hilir 10 Kabupaten Kuantan Singingi B Kabupaten Kuantan Singingi 11 Kota Dumai C Kota Dumai 12 Kabupaten Kepulauan Meranti C Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Jambi 1 Kabupaten Muaro Jambi A Kabupaten Muaro Jambi 2 Kabupaten Tebo B Kabupaten Tebo 3 Kabupaten Bungo B Kabupaten Bungo 4 Kabupaten Merangin B Kabupaten Merangin 5 Kabupaten Sarolangun B Kabupaten Sarolangun 6 Kabupaten Batanghari B Kabupaten Batanghari 7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat B Kabupaten Tanjung Jabung Barat 8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur B Kabupaten Tanjung Jabung Timur 9 Kabupaten Kerinci C Kabupaten Kerinci 10 Kota Jambi C Kota Jambi 11 Kota Sungai Penuh C Kota Sungai Penuh NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA Provinsi Sumatera Selatan 1 Kabupaten Banyuasin A Kabupaten Banyuasin 2 Kota Palembang B Kota Palembang 3 Kabupaten Musi Rawas B Kabupaten Musi Rawas 4 Kabupaten Musi Banyuasin B Kabupaten Musi Banyuasin 5 Kabupaten Muara Enim B Kabupaten Muara Enim 6 Kabupaten Ogan Komering Ulu B Kabupaten Ogan Komering Ulu 7 Kabupaten Lahat B Kabupaten Lahat 8 Kabupaten Ogan Komering Ilir B Kabupaten Ogan Komering Ilir 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur B Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 10 Kabupaten Ogan Ilir B Kabupaten Ogan Ilir 11 Kabupaten Empat Lawang B Kabupaten Empat Lawang 12 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan B Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 13 Kabupaten Musi Rawas Utara B Kabupaten Musi Rawas Utara 14 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir C Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 15 Kota Lubuk Linggau C Kota Lubuk Linggau 16 Kota Prabumulih C Kota Prabumulih 17 Kota Pagar Alam C Kota Pagar Alam Provinsi Bengkulu 1 Kota Bengkulu B Kota Bengkulu 2 Kabupaten Bengkulu Utara C Kabupaten Bengkulu Utara 3 Kabupaten Rejang Lebong C Kabupaten Rejang Lebong 4 Kabupaten Mukomuko C Kabupaten Mukomuko 5 Kabupaten Bengkulu Selatan C Kabupaten Bengkulu Selatan 6 Kabupaten Seluma C Kabupaten Seluma 7 Kabupaten Bengkulu Tengah C Kabupaten Bengkulu Tengah 8 Kabupaten Kepahiang C Kabupaten Kepahiang 9 Kabupaten Kaur C Kabupaten Kaur 10 Kabupaten Lebong D Kabupaten Lebong Provinsi Lampung 1 Kabupaten Lampung Selatan A Kabupaten Lampung Selatan 2 Kabupaten Lampung Tengah A Kabupaten Lampung Tengah 3 Kabupaten Lampung Utara A Kabupaten Lampung Utara 4 Kabupaten Lampung Timur A Kabupaten Lampung Timur 5 Kota Bandar Lampung B Kota Bandar Lampung NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA 6 Kabupaten Tulang Bawang B Kabupaten Tulang Bawang 7 Kabupaten Tanggamus B Kabupaten Tanggamus 8 Kabupaten Mesuji B Kabupaten Mesuji 9 Kabupaten Pringsewu B Kabupaten Pringsewu 10 Kabupaten Pesawaran B Kabupaten Pesawaran 11 Kabupaten Lampung Barat B Kabupaten Lampung Barat 12 Kabupaten Way Kanan B Kabupaten Way Kanan 13 Kabupaten Tulang Bawang Barat B Kabupaten Tulang Bawang Barat 14 Kota Metro C Kota Metro 15 Kabupaten Pesisir Barat C Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Kota Pangkalpinang B Kota Pangkal Pinang 2 Kabupaten Bangka B Kabupaten Bangka 3 Kabupaten Bangka Barat B Kabupaten Bangka Barat 4 Kabupaten Belitung Timur B Kabupaten Belitung Timur 5 Kabupaten Belitung C Kabupaten Belitung 6 Kabupaten Bangka Tengah C Kabupaten Bangka Tengah 7 Kabupaten Bangka Selatan C Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Riau 1 Kota Batam A Kota Batam 2 Kabupaten Bintan B Kabupaten Bintan 3 Kabupaten Karimun B Kabupaten Karimun 4 Kabupaten Lingga B Kabupaten Lingga 5 Kabupaten Natuna B Kabupaten Natuna 6 Kota Tanjung Pinang C Kota Tanjung Pinang 7 Kabupaten Kepulauan Anambas C Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1 Kota Administrasi Jakarta Barat A Kota Administrasi Jakarta Barat 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan A Kota Administrasi Jakarta Selatan 3 Kota Administrasi Jakarta Utara A Kota Administrasi Jakarta Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 4 Kota Administrasi Jakarta Timur B Kota Administrasi Jakarta Timur 5 Kota Administrasi Jakarta Pusat B Kota Administrasi Jakarta Pusat NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA Provinsi Jawa Barat 1 Kabupaten Bekasi A Kabupaten Bekasi 2 Kabupaten Bogor I A Kabupaten Bogor 3 Kabupaten Bogor II A 4 Kota Bekasi A Kota Bekasi 5 Kota Depok A Kota Depok 6 Kota Bandung A Kota Bandung 7 Kabupaten Cirebon A Kabupaten Cirebon 8 Kabupaten Bandung A Kabupaten Bandung 9 Kabupaten Karawang A Kabupaten Karawang 10 Kota Tasikmalaya A Kota Tasikmalaya 11 Kabupaten Sukabumi A Kabupaten Sukabumi 12 Kabupaten Bandung Barat A Kabupaten Bandung Barat 13 Kota Bogor A Kota Bogor 14 Kabupaten Indramayu A Kabupaten Indramayu 15 Kabupaten Cianjur A Kabupaten Cianjur 16 Kabupaten Subang A Kabupaten Subang 17 Kabupaten Ciamis A Kabupaten Ciamis 18 Kabupaten Purwakarta A Kabupaten Purwakarta 19 Kabupaten Garut A Kabupaten Garut 20 Kabupaten Sumedang A Kabupaten Sumedang 21 Kabupaten Tasikmalaya A Kabupaten Tasikmalaya 22 Kabupaten Kuningan A Kabupaten Kuningan 23 Kabupaten Majalengka A Kabupaten Majalengka 24 Kota Cirebon B Kota Cirebon 25 Kota Cimahi B Kota Cimahi 26 Kabupaten Pangandaran B Kabupaten Pangandaran 27 Kota Sukabumi C Kota Sukabumi 28 Kota Banjar C Kota Banjar Provinsi Jawa Tengah 1 Kota Semarang A Kota Semarang 2 Kabupaten Sukoharjo A Kabupaten Sukoharjo 3 Kabupaten Banyumas A Kabupaten Banyumas 4 Kabupaten Karanganyar A Kabupaten Karanganyar 5 Kabupaten Klaten A Kabupaten Klaten 6 Kabupaten Sragen A Kabupaten Sragen 7 Kabupaten Tegal A Kabupaten Tegal 8 Kabupaten Magelang A Kabupaten Magelang NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA 9 Kabupaten Semarang A Kabupaten Semarang 10 Kabupaten Cilacap A Kabupaten Cilacap 11 Kabupaten Pati A Kabupaten Pati 12 Kabupaten Demak A Kabupaten Demak 13 Kabupaten Kendal A Kabupaten Kendal 14 Kabupaten Jepara A Kabupaten Jepara 15 Kabupaten Wonogiri A Kabupaten Wonogiri 16 Kabupaten Kudus A Kabupaten Kudus 17 Kabupaten Grobogan A Kabupaten Grobogan 18 Kabupaten Pemalang A Kabupaten Pemalang 19 Kabupaten Temanggung A Kabupaten Temanggung 20 Kabupaten Boyolali A Kabupaten Boyolali 21 Kabupaten Kebumen A Kabupaten Kebumen 22 Kabupaten Purbalingga A Kabupaten Purbalingga 23 Kabupaten Banjarnegara A Kabupaten Banjarnegara 24 Kabupaten Brebes A Kabupaten Brebes 25 Kabupaten Wonosobo A Kabupaten Wonosobo 26 Kabupaten Pekalongan A Kabupaten Pekalongan 27 Kabupaten Batang A Kabupaten Batang 28 Kabupaten Blora A Kabupaten Blora 29 Kabupaten Purworejo A Kabupaten Purworejo 30 Kabupaten Rembang B Kabupaten Rembang 31 Kota Surakarta B Kota Surakarta 32 Kota Pekalongan B Kota Pekalongan 33 Kota Tegal C Kota Tegal 34 Kota Salatiga C Kota Salatiga 35 Kota Magelang C Kota Magelang Provinsi Banten 1 Kabupaten Tangerang A Kabupaten Tangerang 2 Kota Tangerang A Kota Tangerang 3 Kabupaten Serang A Kabupaten Serang 4 Kabupaten Lebak A Kabupaten Lebak 5 Kabupaten Pandeglang A Kabupaten Pandeglang 6 Kota Tangerang Selatan A Kota Tangerang Selatan 7 Kota Serang B Kota Serang 8 Kota Cilegon B Kota Cilegon Provinsi Jawa Timur 1 Kota Surabaya I A Kota Surabaya 2 Kota Surabaya II A NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA 3 Kabupaten Sidoarjo A Kabupaten Sidoarjo 4 Kabupaten Gresik A Kabupaten Gresik 5 Kota Malang A Kota Malang 6 Kabupaten Malang A Kabupaten Malang 7 Kabupaten Kediri A Kabupaten Kediri 8 Kabupaten Mojokerto A Kabupaten Mojokerto 9 Kabupaten Banyuwangi A Kabupaten Banyuwangi 10 Kabupaten Bojonegoro A Kabupaten Bojonegoro 11 Kabupaten Jombang A Kabupaten Jombang 12 Kabupaten Jember A Kabupaten Jember 13 Kabupaten Pasuruan A Kabupaten Pasuruan 14 Kabupaten Lamongan A Kabupaten Lamongan 15 Kabupaten Madiun A Kabupaten Madiun 16 Kabupaten Tulungagung A Kabupaten Tulungagung 17 Kabupaten Blitar A Kabupaten Blitar 18 Kabupaten Nganjuk A Kabupaten Nganjuk 19 Kabupaten Trenggalek A Kabupaten Trenggalek 20 Kabupaten Bangkalan A Kabupaten Bangkalan 21 Kabupaten Tuban A Kabupaten Tuban 22 Kabupaten Ngawi A Kabupaten Ngawi 23 Kabupaten Lumajang A Kabupaten Lumajang 24 Kabupaten Probolinggo A Kabupaten Probolinggo 25 Kabupaten Ponorogo A Kabupaten Ponorogo 26 Kabupaten Sumenep A Kabupaten Sumenep 27 Kabupaten Pamekasan A Kabupaten Pamekasan 28 Kabupaten Bondowoso A Kabupaten Bondowoso 29 Kabupaten Pacitan A Kabupaten Pacitan 30 Kabupaten Magetan B Kabupaten Magetan 31 Kabupaten Situbondo B Kabupaten Situbondo 32 Kota Madiun B Kota Madiun 33 Kota Kediri B Kota Kediri 34 Kota Batu B Kota Batu 35 Kabupaten Sampang B Kabupaten Sampang 36 Kota Probolinggo C Kota Probolinggo 37 Kota Pasuruan C Kota Pasuruan 38 Kota Blitar C Kota Blitar 39 Kota Mojokerto C Kota Mojokerto Provinsi DI Yogyakarta 1 Kabupaten Sleman A Kabupaten Sleman NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA 2 Kabupaten Bantul A Kabupaten Bantul 3 Kabupaten Gunungkidul A Kabupaten Gunungkidul 4 Kota Yogyakarta B Kota Yogyakarta 5 Kabupaten Kulon Progo B Kabupaten Kulon Progo Provinsi Bali 1 Kabupaten Badung B Kabupaten Badung 2 Kabupaten Buleleng B Kabupaten Buleleng 3 Kabupaten Tabanan B Kabupaten Tabanan 4 Kota Denpasar B Kota Denpasar 5 Kabupaten Gianyar B Kabupaten Gianyar 6 Kabupaten Karangasem B Kabupaten Karangasem 7 Kabupaten Klungkung B Kabupaten Klungkung 8 Kabupaten Bangli B Kabupaten Bangli 9 Kabupaten Jembrana C Kabupaten Jembrana Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 Kota Mataram B Kota Mataram 2 Kabupaten Lombok Barat B Kabupaten Lombok Barat 3 Kabupaten Lombok Timur B Kabupaten Lombok Timur 4 Kabupaten Lombok Tengah B Kabupaten Lombok Tengah 5 Kabupaten Sumbawa B Kabupaten Sumbawa 6 Kabupaten Bima C Kabupaten Bima 7 Kabupaten Dompu C Kabupaten Dompu 8 Kota Bima C Kota Bima 9 Kabupaten Lombok Utara C Kabupaten Lombok Utara 10 Kabupaten Sumbawa Barat C Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Kota Kupang B Kota Kupang 2 Kabupaten Kupang B Kabupaten Kupang 3 Kabupaten Manggarai Barat B Kabupaten Manggarai Barat 4 Kabupaten Sumba Timur B Kabupaten Sumba Timur 5 Kabupaten Timor Tengah Utara B Kabupaten Timor Tengah Utara 6 Kabupaten Timor Tengah Selatan B Kabupaten Timor Tengah Selatan 7 Kabupaten Sikka C Kabupaten Sikka 8 Kabupaten Belu C Kabupaten Belu 9 Kabupaten Malaka C Kabupaten Malaka 10 Kabupaten Ende C Kabupaten Ende 11 Kabupaten Sumba Barat Daya C Kabupaten Sumba Barat Daya NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA 12 Kabupaten Flores Timur C Kabupaten Flores Timur 13 Kabupaten Lembata C Kabupaten Lembata 14 Kabupaten Ngada C Kabupaten Ngada 15 Kabupaten Manggarai C Kabupaten Manggarai 16 Kabupaten Alor C Kabupaten Alor 17 Kabupaten Rote Ndao C Kabupaten Rote Ndao 18 Kabupaten Nagekeo C Kabupaten Nagekeo 19 Kabupaten Sumba Barat C Kabupaten Sumba Barat 20 Kabupaten Sumba Tengah C Kabupaten Sumba Tengah 21 Kabupaten Manggarai Timur C Kabupaten Manggarai Timur 22 Kabupaten Sabu Raijua D Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Kalimantan Barat 1 Kota Pontianak A Kota Pontianak 2 Kabupaten Kubu Raya A Kabupaten Kubu Raya 3 Kabupaten Ketapang A Kabupaten Ketapang 4 Kabupaten Sintang A Kabupaten Sintang 5 Kabupaten Sambas B Kabupaten Sambas 6 Kota Singkawang B Kota Singkawang 7 Kabupaten Mempawah B Kabupaten Mempawah 8 Kabupaten Sanggau B Kabupaten Sanggau 9 Kabupaten Bengkayang B Kabupaten Bengkayang 10 Kabupaten Landak B Kabupaten Landak 11 Kabupaten Melawi B Kabupaten Melawi 12 Kabupaten Sekadau B Kabupaten Sekadau 13 Kabupaten Kapuas Hulu B Kabupaten Kapuas Hulu 14 Kabupaten Kayong Utara B Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Tengah 1 Kota Palangka Raya B Kota Palangka Raya 2 Kabupaten Kotawaringin Timur B Kabupaten Kotawaringin Timur 3 Kabupaten Kotawaringin Barat B Kabupaten Kotawaringin Barat 4 Kabupaten Barito Utara B Kabupaten Barito Utara 5 Kabupaten Kapuas B Kabupaten Kapuas 6 Kabupaten Barito Selatan B Kabupaten Barito Selatan 7 Kabupaten Katingan B Kabupaten Katingan 8 Kabupaten Lamandau B Kabupaten Lamandau 9 Kabupaten Seruyan B Kabupaten Seruyan 10 Kabupaten Barito Timur C Kabupaten Barito Timur 11 Kabupaten Murung Raya C Kabupaten Murung Raya NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA 12 Kabupaten Gunung Mas C Kabupaten Gunung Mas 13 Kabupaten Pulang Pisau C Kabupaten Pulang Pisau 14 Kabupaten Sukamara C Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Selatan 1 Kota Banjarmasin B Kota Banjarmasin 2 Kota Banjarbaru B Kota Banjarbaru 3 Kabupaten Banjar B Kabupaten Banjar 4 Kabupaten Tanah Laut B Kabupaten Tanah Laut 5 Kabupaten Tanah Bumbu B Kabupaten Tanah Bumbu 6 Kabupaten Barito Kuala B Kabupaten Barito Kuala 7 Kabupaten Tabalong B Kabupaten Tabalong 8 Kabupaten Kotabaru B Kabupaten Kotabaru 9 Kabupaten Tapin B Kabupaten Tapin 10 Kabupaten Balangan B Kabupaten Balangan 11 Kabupaten Hulu Sungai Tengah C Kabupaten Hulu Sungai Tengah 12 Kabupaten Hulu Sungai Utara C Kabupaten Hulu Sungai Utara 13 Kabupaten Hulu Sungai Selatan C Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Timur 1 Kota Balikpapan A Kota Balikpapan 2 Kota Samarinda A Kota Samarinda 3 Kabupaten Kutai Kartanegara A Kabupaten Kutai Kartanegara 4 Kota Bontang B Kota Bontang 5 Kabupaten Berau B Kabupaten Berau 6 Kabupaten Paser B Kabupaten Paser 7 Kabupaten Kutai Timur B Kabupaten Kutai Timur 8 Kabupaten Penajam Paser Utara B Kabupaten Penajam Paser Utara 9 Kabupaten Kutai Barat B Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Utara 1 Kota Tarakan B Kota Tarakan 2 Kabupaten Nunukan B Kabupaten Nunukan 3 Kabupaten Bulungan C Kabupaten Bulungan Kabupaten Tana Tidung 4 Kabupaten Malinau C Kabupaten Malinau NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA Provinsi Sulawesi Utara 1 Kota Manado A Kota Manado 2 Kota Bitung B Kota Bitung 3 Kota Kotamobagu B Kota Kotamobagu 4 Kabupaten Minahasa Utara C Kabupaten Minahasa Utara 5 Kabupaten Bolaang Mongondow C Kabupaten Bolaang Mangondow 6 Kabupaten Minahasa C Kabupaten Minahasa 7 Kabupaten Minahasa Selatan C Kabupaten Minahasa Selatan 8 Kabupaten Kepulauan Sangihe C Kabupaten Kepulauan Sangihe 9 Kabupaten Kepulauan Talaud C Kabupaten Kepulauan Talaud 10 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan C Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 11 Kota Tomohon D Kota Tomohon 12 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara D Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 13 Kabupaten Minahasa Tenggara D Kabupaten Minahasa Tenggara 14 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro D Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 15 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur D Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Tengah 1 Kota Palu A Kota Palu 2 Kabupaten Banggai B Kabupaten Banggai 3 Kabupaten Donggala C Kabupaten Donggala 4 Kabupaten Parigi Moutong C Kabupaten Parigi Moutong 5 Kabupaten Poso C Kabupaten Poso 6 Kabupaten Toli-Toli C Kabupaten Toli-Toli 7 Kabupaten Morowali C Kabupaten Morowali 8 Kabupaten Tojo Una-Una C Kabupaten Tojo Una-Una 9 Kabupaten Buol C Kabupaten Buol 10 Kabupaten Banggai Kepulauan C Kabupaten Banggai Kepulauan 11 Kabupaten Sigi C Kabupaten Sigi 12 Kabupaten Morowali Utara C Kabupaten Morowali Utara 13 Kabupaten Banggai Laut C Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Selatan 1 Kota Makassar A Kota Makassar NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA 2 Kabupaten Gowa A Kabupaten Gowa 3 Kabupaten Bone A Kabupaten Bone 4 Kabupaten Maros A Kabupaten Maros 5 Kabupaten Luwu Timur B Kabupaten Luwu Timur 6 Kabupaten Luwu Utara B Kabupaten Luwu Utara 7 Kabupaten Wajo B Kabupaten Wajo 8 Kota Palopo B Kota Palopo 9 Kabupaten Sidenreng Rappang B Kabupaten Sidenreng Rappang 10 Kabupaten Bulukumba B Kabupaten Bulukumba 11 Kabupaten Pinrang B Kabupaten Pinrang 12 Kabupaten Luwu B Kabupaten Luwu 13 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan B Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 14 Kabupaten Soppeng B Kabupaten Soppeng 15 Kabupaten Enrekang B Kabupaten Enrekang 16 Kabupaten Tana Toraja B Kabupaten Tana Toraja 17 Kabupaten Toraja Utara B Kabupaten Toraja Utara 18 Kabupaten Takalar B Kabupaten Takalar 19 Kota Parepare C Kota Parepare 20 Kabupaten Sinjai C Kabupaten Sinjai 21 Kabupaten Bantaeng C Kabupaten Bantaeng 22 Kabupaten Barru C Kabupaten Barru 23 Kabupaten Jeneponto C Kabupaten Jeneponto 24 Kabupaten Kepulauan Selayar C Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Tenggara 1 Kota Kendari B Kota Kendari 2 Kabupaten Konawe B Kabupaten Konawe 3 Kabupaten Konawe Selatan B Kabupaten Konawe Selatan 4 Kabupaten Kolaka C Kabupaten Kolaka 5 Kota Baubau C Kota Baubau 6 Kabupaten Muna C Kabupaten Muna 7 Kabupaten Bombana C Kabupaten Bombana 8 Kabupaten Kolaka Utara C Kabupaten Kolaka Utara 9 Kabupaten Buton C Kabupaten Buton 10 Kabupaten Buton Tengah C Kabupaten Buton Tengah 11 Kabupaten Buton Utara C Kabupaten Buton Utara NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA 12 Kabupaten Konawe Utara C Kabupaten Konawe Utara 13 Kabupaten Muna Barat C Kabupaten Muna Barat 14 Kabupaten Kolaka Timur C Kabupaten Kolaka Timur 15 Kabupaten Buton Selatan C Kabupaten Buton Selatan 16 Kabupaten Konawe Kepulauan D Kabupaten Konawe Kepulauan 17 Kabupaten Wakatobi D Kabupaten Wakatobi Provinsi Gorontalo 1 Kota Gorontalo B Kota Gorontalo 2 Kabupaten Gorontalo C Kabupaten Gorontalo 3 Kabupaten Bone Bolango C Kabupaten Bone Bolango 4 Kabupaten Pohuwato C Kabupaten Pohuwato 5 Kabupaten Boalemo C Kabupaten Boalemo 6 Kabupaten Gorontalo Utara C Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Sulawesi Barat 1 Kabupaten Mamuju C Kabupaten Mamuju 2 Kabupaten Polewali Mandar C Kabupaten Polewali Mandar 3 Kabupaten Majene C Kabupaten Majene 4 Kabupaten Pasangkayu C Kabupaten Pasangkayu 5 Kabupaten Mamasa C Kabupaten Mamasa 6 Kabupaten Mamuju Tengah C Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Maluku 1 Kota Ambon B Kota Ambon 2 Kabupaten Maluku Tengah B Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Seram Bagian Barat 3 Kabupaten Maluku Tenggara C Kabupaten Maluku Tenggara Kota Tual 4 Kabupaten Buru C Kabupaten Buru 5 Kabupaten Kepulauan Tanimbar C Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kabupaten Maluku Barat Daya 6 Kabupaten Seram Bagian Timur C Kabupaten Seram Bagian Timur 7 Kabupaten Buru Selatan D Kabupaten Buru Selatan 8 Kabupaten Kepulauan Aru D Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Utara 1 Kota Ternate C Kota Ternate NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA 2 Kota Tidore Kepulauan C Kota Tidore Kepulauan 3 Kabupaten Halmahera Selatan C Kabupaten Halmahera Selatan 4 Kabupaten Halmahera Barat C Kabupaten Halmahera Barat 5 Kabupaten Kepulauan Sula C Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Pulau Taliabu 6 Kabupaten Halmahera Tengah C Kabupaten Halmahera Tengah 7 Kabupaten Halmahera Utara C Kabupaten Halmahera Utara 8 Kabupaten Halmahera Timur C Kabupaten Halmahera Timur 9 Kabupaten Pulau Morotai D Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Papua 1 Kota Jayapura B Kota Jayapura 2 Kabupaten Jayapura C Kabupaten Jayapura 3 Kabupaten Biak Numfor C Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Supiori 4 Kabupaten Kepulauan Yapen C Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Waropen 5 Kabupaten Keerom C Kabupaten Keerom 6 Kabupaten Sarmi C Kabupaten Sarmi Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Selatan 1 Kabupaten Merauke C Kabupaten Merauke Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Mappi Kabupaten Asmat Provinsi Papua Tengah 1 Kabupaten Mimika C Kabupaten Mimika 2 Kabupaten Nabire C Kabupaten Nabire Kabupaten Dogiyai 3 Kabupaten Paniai C Kabupaten Paniai Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Deiyai 4 Kabupaten Puncak Jaya D Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Puncak NO. KANTOR PERTANAHAN TIPE WILAYAH KERJA Provinsi Papua Pegunungan 1 Kabupaten Jayawijaya C Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Yahukimo Kabupaten Tolikara Kabupaten Nduga Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Barat 1 Kabupaten Manokwari B Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Pegunungan Arfak 2 Kabupaten Fakfak C Kabupaten Fakfak 3 Kabupaten Kaimana C Kabupaten Kaimana 4 Kabupaten Teluk Bintuni C Kabupaten Teluk Bintuni 5 Kabupaten Teluk Wondama D Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Daya 1 Kota Sorong C Kota Sorong 2 Kabupaten Sorong C Kabupaten Sorong Kabupaten Maybrat 3 Kabupaten Sorong Selatan C Kabupaten Sorong Selatan 4 Kabupaten Tambrauw D Kabupaten Tambrauw 5 Kabupaten Raja Ampat D Kabupaten Raja Ampat MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketujuh

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedelapan

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22