Peraturan Menteri Nomor per-2-mbu-02-2022 Tahun 2022 tentang BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERMEN Nomor per-2-mbu-02-2022 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENANGANAN BANTUAN HUKUM YANG MENGARAH PADA PROSES PENGADILAN

Pasal 5

(1) Penerima Bantuan Hukum yang diminta keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses penyelidikan/penyidikan dalam perkara tindak pidana oleh penyelidik/penyidik dapat memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan di Kementerian dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Menteri, Wakil Menteri, atau Pegawai.

Pasal 6

(1) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/penyidik; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli atau tersangka; d. pendampingan kepada saksi, ahli, atau tersangka di hadapan penyelidik/penyidik; e. mengoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian; dan/atau f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum. (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum dimintai keterangan/kesaksian dan berada di luar domisilinya, Kementerian dapat membiayai perjalanan dinas kepada yang bersangkutan dalam rangka memenuhi panggilan penyelidik/penyidik. (2) Pembiayaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan, dengan biaya perjalanan dinas sesuai golongan jabatan terakhir dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 8

Selain pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5, Penerima Bantuan Hukum menerima Bantuan Hukum di bidang hukum perdata, tata usaha negara, niaga, atau agama yang patut diduga akan menimbulkan gugatan melalui badan peradilan.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, kajian, nasihat dan saran di bidang hukum perdata, tata usaha negara, niaga, atau agama yang berpotensi menimbulkan gugatan; dan/atau b. mengoordinasikan/menyelesaikan melalui jalur di luar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau penilaian ahli.

Pasal 10

Dalam permasalahan perpajakan yang melibatkan badan usaha milik negara, Bantuan Hukum dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam pemberian keterangan.

BAB III

PENANGANAN BANTUAN HUKUM YANG SEDANG DALAM PROSES BADAN PERADILAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Penerima Bantuan Hukum yang dimintai keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan dalam perkara tindak pidana oleh badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan di Kementerian. (3) Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai terdakwa tidak memperoleh Bantuan Hukum dari Kementerian.

Pasal 12

(1) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi: a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan di badan peradilan; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau ahli; d. pendampingan saksi atau ahli di badan peradilan; e. mengoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian; dan/atau f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum. (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Penerima Bantuan Hukum yang mendapatkan Masalah Hukum bidang hukum perdata, niaga atau agama yang telah terdaftar dan diproses melalui badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum baik sebagai penggugat/pelawan/ pembantah maupun tergugat/terlawan/terbantah. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan tugas kedinasan di Kementerian.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi: a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat/pelawan/pembantah maupun tergugat/ terlawan/terbantah dan masalah yang menjadi obyek perkara; b. melakukan koordinasi dengan Unit dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan; d. menyiapkan surat kuasa khusus dan/atau surat tugas guna kepentingan beracara di pengadilan; e. mempersiapkan dokumen mediasi dan mengambil kebijakan dalam mediasi di pengadilan. f. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama; g. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian; dan/atau h. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 15

(1) Bantuan Hukum penyelesaian perkara tata usaha negara diberikan kepada: a. Menteri, Wakil Menteri, atau pimpinan Unit yang menghadapi gugatan tata usaha negara sebagai tergugat; atau b. Menteri, Wakil Menteri, atau pimpinan Unit sebagai pemohon intervensi. (2) Bantuan Hukum penyelesaian perkara tata usaha negara tidak diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Kementerian.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi: a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat, tergugat atau pemohon intervensi atas masalah yang menjadi obyek perkara; b. melakukan koordinasi dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan; d. menghadiri dan memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan awal di pengadilan tata usaha negara; e. menyiapkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan; f. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama; g. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian; dan/atau h. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 17

(1) Bantuan Hukum dapat diberikan terkait dengan permohonan uji materiil UNDANG-UNDANG di Mahkamah Konstitusi dan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung. (2) Bantuan Hukum penanganan permohonan uji materiil diberikan terhadap permohonan uji materiil ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait bidang tugas Kementerian atau berdasarkan kuasa dari PRESIDEN.

Pasal 18

Kementerian tidak memberikan Bantuan Hukum permohonan uji materiil kepada Penerima Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan uji materiil sebagai pemohon.

Pasal 19

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi: a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang menjadi obyek permohonan uji materiil; b. melakukan koordinasi dengan Unit dan instansi di luar Kementerian dalam rangka menyiapkan administrasi perkara dan penyelesaian penanganan permohonan uji materiil; c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti, saksi dan/atau ahli guna pemeriksaan di badan peradilan; d. menyiapkan surat kuasa, yaitu: 1) surat kuasa substitusi Menteri kepada Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, pimpinan Unit eselon I terkait dan/atau pimpinan Unit eselon II Kementerian dan pejabat fungsional yang menangani tugas dan fungsi advokasi hukum internal Kementerian, dalam hal permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung; 2) surat kuasa khusus Menteri selaku pihak terkait kepada Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, pimpinan Unit eselon I terkait dan/atau pimpinan Unit eselon II Kementerian dan pejabat fungsional yang menangani tugas dan fungsi advokasi hukum internal Kementerian, dalam hal permohonan uji materiil atas UNDANG-UNDANG di Mahkamah Konstitusi; 3) surat kuasa khusus Menteri dalam hal permohonan uji materiil atas Peraturan Menteri guna proses beracara di Mahkamah Agung; e. memfasilitasi penyusunan keterangan Pemerintah atau jawaban permohonan; dan/atau f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 20

Dalam sengketa perpajakan yang melibatkan badan usaha milik negara, Bantuan Hukum dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam pemberian keterangan.

Pasal 21

Kementerian dapat memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terhadap perkara yang terdapat pada lembaga peradilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SETELAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Pasal 22

Koreksi

Bantuan Hukum dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan dalam bentuk: a. Pendampingan pelaksanaan tindakan administratif yang diperintahkan kepada Kementerian dalam putusan pidana; b. Pendampingan pelaksanaan putusan perdata atau tata usaha negara, setelah melakukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian, mendapat surat teguran (aanmaning) dari suatu lembaga peradilan, dan mendapat persetujuan pelaksanaan putusan serta sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang; c. Pendampingan pelaksanaan putusan pengadilan agama atau peradilan lainnya; atau d. Pemberitahuan kepada pengadilan mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan oleh Kementerian (non-executable) secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan surat kuasa khusus lama maupun surat kuasa khusus baru bilamana diperlukan.

Pasal 23

(1) Penerima Bantuan Hukum yang tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus direhabilitasi berupa pemulihan hak dan/atau martabat yang bersangkutan. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan Unit yang menjalankan tugas dan fungsi advokasi hukum internal Kementerian. (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemberian bantuan biaya penyelesaian permasalahan hukum dalam perkara pidana.

Pasal 24

Kementerian dapat memberikan bantuan biaya penyelesaian Masalah Hukum dalam perkara pidana kepada Penerima Bantuan Hukum yang menggunakan jasa advokat dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak terbukti sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Penyidik; b. tidak diajukan penuntutannya berdasarkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan atau Surat Penetapan Penghentian Perkara oleh Penuntut Umum; atau c. tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan besaran bantuan biaya penyelesaian permasalahan hukum dalam perkara pidana di lingkungan Kementerian, diatur oleh Menteri.

Peraturan Menteri Nomor per-2-mbu-02-2022 Tahun 2022 tentang BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

BAB III

Pasal 31

Pasal 32