Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2011 tentang KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK

PERMEN Nomor 16 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan : 1. Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu. 2. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. 3. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu. 4. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, yang selanjutnya disebut BU-PIUNU, adalah Badan Usaha yang telah memperoleh Izin Usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak pada wilayah penyaluran oleh Penyalur yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan BU-PIUNU. 6. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU-PIUNU untuk melakukan Kegiatan Penyaluran. 7. Sarana dan Fasilitas adalah sarana dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menunjang dan melaksanakan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak. 8. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Bahan Bakar Minyak di daerah tertentu dalam waktu tertentu. 9. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 11. Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. 12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

BAB II

PENYALUR

Pasal 2

Koreksi

(1) BU-PIUNU dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur. (2) BU-PIUNU dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU-PIUNU melalui seleksi. (3) Pengguna skala kecil dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen yang menggunakan Bahan Bakar Minyak sebagai bahan bakar dan yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau tidak menguasai receiving terminal. (4) Receiving terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan instalasi penerimaan yang terdiri dari tempat penyimpanan (storage), dermaga (jetty), beserta sarana lainnya yang paling sedikit meliputi peralatan bongkar muat dan pompa. (5) Pengguna Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konsumen yang menggunakan Bahan Bakar Minyak sebagai bahan bakar untuk segala bentuk sarana transportasi. (6) Pengguna Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konsumen yang menggunakan Bahan Bakar Minyak sebagai bahan bakar untuk memasak dan penerangan dalam lingkup rumah tangga. (7) Penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan lokasi sarana dan fasilitas.

Pasal 3

(1) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berbentuk Mobile Bunker Agent (MBA), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Premium Solar Package Dealer (PSPD), Agen Minyak Tanah (AMT), Pool Konsumen atau bentuk penyalur lainnya. (2) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan jasa penyaluran (margin fee) yang ditetapkan oleh BU-PIUNU. (3) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak yang berasal dari 1 (satu) BU- PIUNU yang menunjuknya.

Pasal 4

(1) Penyalur wajib memiliki sarana dan fasilitas. (2) Dalam hal Penyalur melakukan kegiatan penyaluran untuk transportasi laut, Penyalur dapat menguasai sarana dan fasilitas.

Pasal 5

(1) Penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU-PIUNU dan Penyalur. (2) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kewajiban: a. BU-PIUNU untuk menjamin kesinambungan penyaluran Bahan Bakar Minyak; b. Penyalur untuk memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas pada wilayah penyalurannya sesuai penunjukan dari BU-PIUNU; c. BU-PIUNU dan Penyalur menjamin standar dan mutu/spesifikasi Bahan Bakar Minyak; d. BU-PIUNU dan Penyalur menjamin keakuratan alat ukur yang digunakan dalam kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak; e. BU-PIUNU dan Penyalur menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup. (3) Perjanjian kerjasama BU-PIUNU dan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

BU-PIUNU dalam melaksanakan penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dilarang menunjuk Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, dan Niaga.

Pasal 7

(1) BU-PIUNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, wajib melaporkan penunjukan Penyalur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan Badan Pengatur. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai nama Penyalur, surat perjanjian kerja sama Penyalur, rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota, jenis, volume dan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak yang disalurkan, serta sarana dan fasilitas. (3) Dalam hal data mengenai penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja Direktur Jenderal memberikan Surat Keterangan Penyalur. (4) Surat Keterangan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Penyalur; b. nama BU-PIUNU; c. nomor dan tanggal surat perjanjian kerja sama; d. wilayah penyaluran; e. jenis, volume dan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak yang disalurkan; f. sarana dan fasilitas; g. masa berlaku Surat Keterangan Penyalur. (5) Surat Keterangan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penyalur melalui BU-PIUNU dengan tembusan kepada Badan Pengatur. (6) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, Direktur Jenderal tidak menerbitkan Surat Keterangan Penyalur dan menyampaikan pemberitahuan kepada BU-PIUNU.

Pasal 8

Penyalur dapat melakukan kegiatan penyaluran setelah mendapatkan Surat Keterangan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Masa berlaku Surat Keterangan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada perjanjian kerja sama BU-PIUNU dan Penyalur.

Pasal 10

(1) BU-PIUNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dapat melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak secara langsung kepada pengguna transportasi darat paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh sarana dan fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dikelola dan/atau dimilikinya. (2) Ketentuan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh sarana dan fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari seluruh sarana dan fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Badan Usaha yang menggunakan merek dagang dan/atau logo BU-PIUNU. (3) Terhadap sarana dan fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dikelola dan/atau dimiliki BU-PIUNU dalam kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak yang melebihi 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Penyalur. (4) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 4, Penyalur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak melalui sarana dan fasilitas yang dimilikinya dan/atau yang dimiliki oleh BU-PIUNU yang menunjuknya sebagai Penyalur. (5) Penyalur hanya dapat melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak secara langsung kepada pengguna transportasi darat melalui sarana dan fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pasal 11

(1) Surat Keterangan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat digunakan oleh Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak yang terintegrasi dengan BU- PIUNU. (2) Penyalur dalam melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak wajib menggunakan merek dagang dan/atau logo BU- PIUNU.

BAB III

PENYALURAN JENIS BBM TERTENTU

Pasal 12

Koreksi

BU-PIUNU yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur dan Penyalurnya wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume, dengan harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Koreksi

(1) BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan sarana dan fasilitas di wilayah penugasan. (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib mengutamakan penggunaan sarana dan fasilitas Penyalur yang tersedia di wilayah penugasan secara kelaziman bisnis dan terpenuhinya syarat-syarat penugasan. (3) Penggunaan sarana dan fasilitas Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam rangka menjamin penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di wilayah penugasan dan dalam rangka subsidi yang tepat volume dan tepat sasaran. (4) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melakukan penyaluran kepada konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada konsumen pengguna, Penyalur wajib memberikan faktur atau bukti transaksi lainnya yang mencantumkan antara lain nilai subsidi yang diterima konsumen pengguna.

Pasal 14

(1) Penyalur yang sarana dan fasilitasnya digunakan oleh BU-PIUNU pelaksana penugasan harus: a. memiliki Surat Keterangan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan b. memiliki registrasi Penyalur dari Badan Pengatur. (2) Registrasi Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh BU-PIUNU yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (3) Badan Pengatur menerbitkan nomor registrasi dan MENETAPKAN penggunaan sarana dan fasilitas yang dikuasai dan/atau dimiliki Penyalur yang digunakan oleh BU-PIUNU dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Koreksi

(1) BU-PIUNU yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 16 atau Pasal 20 ayat (2) diberikan sanksi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan pencabutan Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri terlebih dahulu menyampaikan teguran tertulis kepada BU-PIUNU paling banyak 2 (dua) kali. (3) Dalam hal BU-PIUNU setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menangguhkan kegiatan usaha niaga umum (wholesale). (4) Dalam hal BU-PIUNU tidak menaati persyaratan yang ditetapkan selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat membekukan kegiatan usaha niaga umum (wholesale). (5) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), kepada BU-PIUNU diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya pembekuan. (6) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BU-PIUNU tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) yang bersangkutan.

Pasal 22

Penyalur yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 8, Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 12, Pasal 14 ayat (1) atau Pasal 15 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), diberikan sanksi oleh Direktur Jenderal melalui BP-PIUNU berupa teguran tertulis, pencabutan Surat Keterangan Penyalur, dan/atau penutupan kegiatan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

(1) Badan Pengatur MENETAPKAN dan memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang melaksanakan penugasan dan/atau Penyalur yang teregistrasi berkaitan dengan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 atau Pasal 14. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis, denda, penangguhan, pembekuan, dan pencabutan penugasan Badan Usaha atau nomor registrasi Penyalur dalam penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu. (3) Badan Pengatur mengambil tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan atas pelanggaran atau penyalahgunaan dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu yang dilakukan oleh BU-PIUNU dan/atau Penyalur.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2011 tentang KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27