Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengangkutan, Penjualan, dan Badan Usaha, adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
5. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
6. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara hasil olahannya.
7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
9. Tanda Batas WIUP dan WIUPK yang selanjutnya disebut Tanda Batas adalah patok yang dipasang pada Titik Batas WIUP dan WIUPK di lapangan dan mempunyai ukuran, konstruksi, warna serta penamaan tertentu.
10. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta INDONESIA.
11. Konsentrat adalah produk konsentrasi yang kaya akan Mineral berharga sebagai hasil pemisahan dari pengolahan Mineral Bijih.
12. Bijih adalah kumpulan mineral yang mengandung 1 (satu) logam atau lebih yang dapat diolah secara menguntungkan.
13. Produk Samping adalah produk pertambangan selain produk utama pertambangan yang merupakan sampingan dari proses Pengolahan dan Pemurnian yang memiliki nilai ekonomis.
14. Peningkatan Nilai Tambah adalah upaya untuk meningkatkan nilai Mineral melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian.
15. Harga Patokan Mineral Logam yang selanjutnya disebut HPM Logam adalah harga Mineral logam yang ditentukan pada suatu titik serah Penjualan (at sale point) secara Free on Board untuk masing-masing komoditas tambang Mineral logam.
16. Harga Patokan Batubara yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga Batubara yang ditentukan pada suatu titik serah Penjualan (at sale point) secara Free on Board.
17. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Mineral.
18. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah
dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara.
19. Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu Mineral dan/atau Batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh Mineral ikutan.
20. Pengolahan Mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari Mineral asal.
21. Pemurnian Mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari Mineral asal.
22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Verifikator Independen adalah Badan Usaha Milik Negara, termasuk anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki kemampuan dalam jasa konsultan manajemen proyek dan/atau perekayasaan industri untuk melakukan verifikasi rencana serta kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian.
25. Dana Hasil Produksi Batubara yang selanjutnya disingkat DHPB adalah bagian pemerintah dari hasil produksi Batubara pemegang PKP2B yang di dalamnya termasuk iuran produksi atau royalti dan penjualan hasil tambang.
26. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
27. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.
(1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
a. pertambangan Mineral; dan
b. pertambangan Batubara.
(2) Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a digolongkan atas:
a. pertambangan Mineral radioaktif;
b. pertambangan Mineral logam;
c. pertambangan Mineral bukan logam; dan
d. pertambangan batuan.
(1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. IUP;
b. IUPK; dan
c. IPR.
(2) IUP, IUPK, dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas dua tahap:
a. IUP Eksplorasi; dan
b. IUP Operasi Produksi.
(2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
a. Penyelidikan Umum;
b. Eksplorasi; dan
c. Studi Kelayakan.
(3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas kegiatan:
a. Konstruksi;
b. Penambangan;
c. Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
d. Pengangkutan dan Penjualan.
Pasal 5
(1) IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas dua tahap:
a. IUPK Eksplorasi; dan
b. IUPK Operasi Produksi.
(2) IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
a. Penyelidikan Umum;
b. Eksplorasi; dan
c. Studi Kelayakan.
(3) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas kegiatan:
a. Konstruksi;
b. Penambangan;
c. Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
d. Pengangkutan dan Penjualan.
Pasal 6
IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan penyusunan dokumen lingkungan, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan/atau Pengangkutan dan Penjualan.
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN IUP EKSPLORASI ATAU IUPK EKSPLORASI
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum memulai kegiatan Eksplorasi dapat melakukan kegiatan Penyelidikan Umum.
(2) Kegiatan Penyelidikan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
a. mengetahui kondisi geologi regional; dan
b. mengetahui adanya indikasi mineralisasi atau endapan Batubara.
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana kegiatan Eksplorasi yang paling sedikit terdiri atas:
a. tujuan;
b. tahapan;
c. lokasi;
d. metode;
e. pelaksana;
f. waktu; dan
g. biaya.
(2) Rencana kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RKAB Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan kegiatan Eksplorasi sesuai dengan rencana kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti pada seluruh WIUP atau WIUPK tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, sumber daya tertunjuk dan/atau terukur dari bahan galian.
Pasal 9
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi setelah selesai pelaksanaan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun laporan lengkap Eksplorasi.
(2) Penyusunan laporan lengkap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan kegiatan Studi Kelayakan berdasarkan hasil kegiatan Eksplorasi.
(2) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh informasi seluruh aspek yang berkaitan dengan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan secara terperinci.
(3) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas kegiatan:
a. kajian kelayakan teknis;
b. kajian kelayakan ekonomis; dan
c. penyusunan dokumen lingkungan hidup.
Pasal 11
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi setelah selesai melakukan kegiatan Studi Kelayakan wajib menyusun dan menyampaikan laporan Studi Kelayakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
(2) Tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan laporan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum memulai kegiatan Eksplorasi dapat melakukan kegiatan Penyelidikan Umum.
(2) Kegiatan Penyelidikan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
a. mengetahui kondisi geologi regional; dan
b. mengetahui adanya indikasi mineralisasi atau endapan Batubara.
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana kegiatan Eksplorasi yang paling sedikit terdiri atas:
a. tujuan;
b. tahapan;
c. lokasi;
d. metode;
e. pelaksana;
f. waktu; dan
g. biaya.
(2) Rencana kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RKAB Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan kegiatan Eksplorasi sesuai dengan rencana kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti pada seluruh WIUP atau WIUPK tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, sumber daya tertunjuk dan/atau terukur dari bahan galian.
Pasal 9
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi setelah selesai pelaksanaan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun laporan lengkap Eksplorasi.
(2) Penyusunan laporan lengkap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan kegiatan Studi Kelayakan berdasarkan hasil kegiatan Eksplorasi.
(2) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh informasi seluruh aspek yang berkaitan dengan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan secara terperinci.
(3) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas kegiatan:
a. kajian kelayakan teknis;
b. kajian kelayakan ekonomis; dan
c. penyusunan dokumen lingkungan hidup.
Pasal 11
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi setelah selesai melakukan kegiatan Studi Kelayakan wajib menyusun dan menyampaikan laporan Studi Kelayakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
(2) Tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan laporan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN IUP OPERASI PRODUKSI DAN IUPK OPERASI PRODUKSI
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan kegiatan Konstruksi dengan mengacu pada laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2) Kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. penyediaan peralatan pertambangan;
b. pembangunan sarana/prasarana; dan
c. pengujian peralatan (commissioning).
Pasal 13
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memulai kegiatan Konstruksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
Pasal 14
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi, paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
(2) Kewajiban pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan luas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi lebih dari 10 (sepuluh) hektar yang:
a. WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksinya berhimpit/berbatasan langsung dengan WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B lainnya; atau
b. lokasi kegiatan Penambangan dan penimbunannya berdekatan dengan batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksinya.
(3) Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemasangan Tanda Batas wajib terintegrasi ke dalam Sistem Referensi Geospasial yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survey dan pemetaan.
(4) Menteri MENETAPKAN pedoman pelaksanaan pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi.
Pasal 15
(1) Kegiatan Penambangan terdiri atas:
a. pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
c. Pengangkutan Mineral atau Batubara.
(2) Pemegang IUP Operasi Prorduksi dan IUPK Operasi Produksi dalam melakukan kegiatan pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kegiatan Pengangkutan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bekerja sama dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dapat melakukan penelitian dan pengembangan Mineral untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya.
(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan:
a. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi;
b. perguruan tinggi;
c. Badan Usaha yang memiliki teknologi untuk penelitian dan pengembangan Mineral; dan/atau
d. pihak lain yang melakukan penelitian dan pengembangan di luar negeri.
(3) Dalam melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat mengirim conto Mineral ke luar negeri setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan persetujuan ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
Pasal 21
(1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mencantumkan:
a. maksud dan tujuan pengiriman conto Mineral ke luar negeri;
b. jenis dan jumlah conto Mineral; dan
c. negara tujuan.
(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(4) Dalam hal permohonan rekomendasi ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
Pasal 22
Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan hasil penelitian dan pengembangan Mineral kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Pasal 23
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara.
(2) Dalam melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
(3) Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
a. pemuatan;
b. Pengangkutan;
c. pembongkaran; dan
d. Penjualan.
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan kegiatan Konstruksi dengan mengacu pada laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2) Kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. penyediaan peralatan pertambangan;
b. pembangunan sarana/prasarana; dan
c. pengujian peralatan (commissioning).
Pasal 13
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memulai kegiatan Konstruksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
Pasal 14
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi, paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
(2) Kewajiban pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan luas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi lebih dari 10 (sepuluh) hektar yang:
a. WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksinya berhimpit/berbatasan langsung dengan WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B lainnya; atau
b. lokasi kegiatan Penambangan dan penimbunannya berdekatan dengan batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksinya.
(3) Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemasangan Tanda Batas wajib terintegrasi ke dalam Sistem Referensi Geospasial yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survey dan pemetaan.
(4) Menteri MENETAPKAN pedoman pelaksanaan pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi.
(1) Kegiatan Penambangan terdiri atas:
a. pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
c. Pengangkutan Mineral atau Batubara.
(2) Pemegang IUP Operasi Prorduksi dan IUPK Operasi Produksi dalam melakukan kegiatan pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kegiatan Pengangkutan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bekerja sama dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara.
(2) Peningkatan Nilai Tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
a. Pengolahan dan/atau Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam;
b. pengolahan untuk komoditas tambang Batubara;
c. pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; atau
d. pengolahan untuk komoditas tambang batuan.
(3) Kegiatan pengolahan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi antara lain:
a. peningkatan mutu Batubara (coal upgrading);
b. pembuatan briket Batubara (coal briquetting);
c. pembuatan kokas (cokes making);
d. pencairan Batubara (coal liquefaction);
e. gasifikasi Batubara (coal gasification) termasuk underground coal gasification; dan
f. coal slurry/coal water mixture.
(4) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam melakukan kegiatan Peningkatan Nilai Tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pemegang:
a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau
b. IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi lainnya yang membangun fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian.
(5) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi Mineral dalam melakukan Peningkatan Nilai Tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama berupa:
a. mengolah dan/atau memurnikan pada fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dibangun bersama; atau
b. mengolah dan/atau memurnikan pada fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dibangun oleh pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian melalui kegiatan:
1. jual beli Bijih (ore), Konsentrat, atau Produk Samping, atau sisa hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian; atau
2. jasa Pengolahan dan/atau Pemurnian Bijih (ore), Konsentrat, Produk Samping, atau sisa hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian.
(6) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi batubara wajib melakukan Peningkatan Nilai Tambah melalui kegiatan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang telah tersedia teknologi dan layak secara ekonomis.
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara.
(2) Peningkatan Nilai Tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
a. Pengolahan dan/atau Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam;
b. pengolahan untuk komoditas tambang Batubara;
c. pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; atau
d. pengolahan untuk komoditas tambang batuan.
(3) Kegiatan pengolahan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi antara lain:
a. peningkatan mutu Batubara (coal upgrading);
b. pembuatan briket Batubara (coal briquetting);
c. pembuatan kokas (cokes making);
d. pencairan Batubara (coal liquefaction);
e. gasifikasi Batubara (coal gasification) termasuk underground coal gasification; dan
f. coal slurry/coal water mixture.
(4) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam melakukan kegiatan Peningkatan Nilai Tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pemegang:
a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau
b. IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi lainnya yang membangun fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian.
(5) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi Mineral dalam melakukan Peningkatan Nilai Tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama berupa:
a. mengolah dan/atau memurnikan pada fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dibangun bersama; atau
b. mengolah dan/atau memurnikan pada fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dibangun oleh pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian melalui kegiatan:
1. jual beli Bijih (ore), Konsentrat, atau Produk Samping, atau sisa hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian; atau
2. jasa Pengolahan dan/atau Pemurnian Bijih (ore), Konsentrat, Produk Samping, atau sisa hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian.
(6) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi batubara wajib melakukan Peningkatan Nilai Tambah melalui kegiatan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang telah tersedia teknologi dan layak secara ekonomis.
Pasal 17
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Mineral logam, Mineral bukan logam, atau batuan sebelum melakukan kegiatan penjualan ke luar negeri wajib terlebih dahulu melakukan Peningkatan Nilai Tambah melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai batasan
minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Jenis komoditas tambang Mineral logam, Mineral bukan logam, atau batuan yang belum tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III hanya dapat dijual ke luar negeri setelah batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurniannya ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 18
Pasal 19
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri:
a. Mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pemurnian; dan/atau
b. Mineral bukan logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Pihak lain yang melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dapat melakukan Penjualan ke luar negeri:
a. Mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pemurnian; dan/atau
b. Mineral bukan logam atau batuan yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Kewajiban pemenuhan batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian tidak berlaku bagi Mineral yang digunakan untuk:
a. kepentingan dalam negeri; atau
b. penelitian dan pengembangan Mineral melalui pengiriman conto Mineral ke luar negeri.
BAB 2
Penjualan Mineral Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian ke Luar Negeri
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Mineral logam, Mineral bukan logam, atau batuan sebelum melakukan kegiatan penjualan ke luar negeri wajib terlebih dahulu melakukan Peningkatan Nilai Tambah melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai batasan
minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Jenis komoditas tambang Mineral logam, Mineral bukan logam, atau batuan yang belum tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III hanya dapat dijual ke luar negeri setelah batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurniannya ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 18
Pasal 19
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri:
a. Mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pemurnian; dan/atau
b. Mineral bukan logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Pihak lain yang melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dapat melakukan Penjualan ke luar negeri:
a. Mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pemurnian; dan/atau
b. Mineral bukan logam atau batuan yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Kewajiban pemenuhan batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian tidak berlaku bagi Mineral yang digunakan untuk:
a. kepentingan dalam negeri; atau
b. penelitian dan pengembangan Mineral melalui pengiriman conto Mineral ke luar negeri.
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dapat melakukan penelitian dan pengembangan Mineral untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya.
(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan:
a. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi;
b. perguruan tinggi;
c. Badan Usaha yang memiliki teknologi untuk penelitian dan pengembangan Mineral; dan/atau
d. pihak lain yang melakukan penelitian dan pengembangan di luar negeri.
(3) Dalam melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat mengirim conto Mineral ke luar negeri setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan persetujuan ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
Pasal 21
(1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mencantumkan:
a. maksud dan tujuan pengiriman conto Mineral ke luar negeri;
b. jenis dan jumlah conto Mineral; dan
c. negara tujuan.
(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(4) Dalam hal permohonan rekomendasi ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
Pasal 22
Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan hasil penelitian dan pengembangan Mineral kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara.
(2) Dalam melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
(3) Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
a. pemuatan;
b. Pengangkutan;
c. pembongkaran; dan
d. Penjualan.
(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib mengelola keuangan dengan sistem akuntansi yang berlaku di INDONESIA.
(2) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi
Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam mengeluarkan biaya didasarkan pada asas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib membayar jenis penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas:
a. jasa penyediaan sistem informasi data Mineral dan Batubara;
b. iuran tetap;
c. iuran produksi/royalti;
d. DHPB;
e. kompensasi data informasi;
f. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi;
g. jaminan kesungguhan lelang WIUP atau WIUPK Mineral logam atau Batubara yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
i. jenis penerimaan negara lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Menteri MENETAPKAN pedoman pelaksanaan pengenaan, pemungutan, pembayaran/penyetoran penerimaan negara bukan pajak.
(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi, wajib mengelola data hasil kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi dengan sistem pengelolaan data yang baik.
(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya secara periodik dan pada akhir kegiatan.
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing, sejak 5 (lima) tahun setelah berproduksi wajib melakukan Divestasi Saham secara bertahap, sehingga pada tahun ke sepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh peserta INDONESIA.
(2) Setelah berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung sejak ditetapkannya waktu pertama kali memulai kegiatan Penambangan dalam persetujuan RKAB Tahunan oleh Menteri.
(3) Peserta INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pemerintah;
b. pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
c. BUMN;
d. BUMD; dan
e. Badan Usaha swasta nasional.
Pasal 28
Tata cara pelaksanaan Divestasi Saham diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
BAB IX
PENGADAAN TENAGA KERJA, TATA CARA PEMBELIAN BARANG MODAL, PERALATAN, BAHAN BAKU DAN BAHAN PENDUKUNG LAIN
(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan wajib mengutamakan tenaga kerja setempat dan/atau nasional.
(2) Dalam hal tidak terdapat tenaga kerja setempat dan/atau nasional yang memiliki kompetensi dan/atau kualifikasi yang dibutuhkan, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat menggunakan tenaga kerja asing dalam rangka alih teknologi dan/atau alih keahlian.
(3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan wajib menyusun dan membiayai program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja setempat dan/atau nasional.
(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan wajib mengutamakan tenaga kerja setempat dan/atau nasional.
(2) Dalam hal tidak terdapat tenaga kerja setempat dan/atau nasional yang memiliki kompetensi dan/atau kualifikasi yang dibutuhkan, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat menggunakan tenaga kerja asing dalam rangka alih teknologi dan/atau alih keahlian.
(3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan wajib menyusun dan membiayai program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja setempat dan/atau nasional.
BAB Kedua
Pembelian Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku dan Bahan Pendukung
(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib mengutamakan barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya produk dalam negeri.
(2) Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat membeli produk impor yang dijual di INDONESIA dengan ketentuan:
a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual;
dan
b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak terpenuhi, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat mengimpor barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya ke INDONESIA.
(4) Untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan wajib menyampaikan pemberitahuan:
a. daftar pembelian barang;
b. impor sementara; dan
c. rekondisi barang (remanufactured).
(5) Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya untuk Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus disampaikan dalam RKAB Tahunan.
(6) Pembelian impor barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya dapat memperoleh fasilitas impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Menteri melakukan pengendalian produksi Mineral dan Batubara yang bertujuan untuk:
a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan; dan
b. melakukan konservasi sumber daya Mineral dan Batubara.
(2) Menteri dapat MENETAPKAN besaran produksi nasional Mineral dan Batubara untuk kepentingan nasional.
(3) Dalam MENETAPKAN besaran produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Menteri berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi.
Pasal 32
(1) Menteri melakukan pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara yang bertujuan untuk:
a. menjamin pasokan kebutuhan Mineral dan Batubara dalam negeri;
b. menjaga ketahanan ekonomi;
c. menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan; dan
d. mengendalikan harga Mineral dan Batubara.
(2) Dalam melaksanakan pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN:
a. jumlah dan jenis kebutuhan Mineral dan Batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation); dan
b. jumlah dan jenis Mineral dan Batubara yang dapat dijual ke luar negeri.
(3) Dalam MENETAPKAN jumlah dan jenis Mineral dan Batubara yang dapat dijual ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi.
(1) Menteri melakukan pengendalian produksi Mineral dan Batubara yang bertujuan untuk:
a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan; dan
b. melakukan konservasi sumber daya Mineral dan Batubara.
(2) Menteri dapat MENETAPKAN besaran produksi nasional Mineral dan Batubara untuk kepentingan nasional.
(3) Dalam MENETAPKAN besaran produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Menteri berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi.
(1) Menteri melakukan pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara yang bertujuan untuk:
a. menjamin pasokan kebutuhan Mineral dan Batubara dalam negeri;
b. menjaga ketahanan ekonomi;
c. menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan; dan
d. mengendalikan harga Mineral dan Batubara.
(2) Dalam melaksanakan pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN:
a. jumlah dan jenis kebutuhan Mineral dan Batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation); dan
b. jumlah dan jenis Mineral dan Batubara yang dapat dijual ke luar negeri.
(3) Dalam MENETAPKAN jumlah dan jenis Mineral dan Batubara yang dapat dijual ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi.
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara dalam menjual Mineral logam atau Batubara yang
diproduksi wajib berpedoman pada HPM logam atau HPB.
(2) HPM logam dan HPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan harga batas bawah dalam penghitungan pembayaran iuran produksi.
(3) HPM logam dan HPB ditetapkan oleh Menteri untuk masing-masing jenis komoditas Mineral logam atau Batubara.
Pasal 34
(1) Menteri dapat MENETAPKAN formula harga jual Mineral logam untuk kepentingan nasional.
(2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada pertimbangan:
a. keberlanjutan kegiatan usaha pertambangan; dan
b. Peningkatan Nilai Tambah Mineral di dalam negeri.
Pasal 35
(1) Menteri MENETAPKAN formula harga Penjualan:
a. Batubara jenis tertentu; dan
b. Batubara untuk keperluan tertentu.
(2) Batubara jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. fine coal;
b. reject coal; dan
c. Batubara dengan impurities tertentu.
(3) Batubara untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Batubara yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik mulut tambang;
b. Batubara yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan sendiri dalam proses Penambangan Batubara;
c. Batubara yang dimanfaatkan oleh Perusahaan dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Batubara yang dilakukan di mulut tambang; dan
d. Batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di sekitar tambang.
(4) Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi Produksi Batubara dapat menjual Batubara kepada perusahaan pembangkit listrik mulut tambang dengan harga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penyediaan dan penetapan harga Batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang.
Pasal 36
(1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Batubara untuk kepentingan dalam negeri, Menteri MENETAPKAN harga jual Batubara untuk kepentingan dalam negeri sesuai dengan kualitas Batubara.
(2) Penetapan harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional.
Pasal 37
Tata cara penetapan harga patokan dan harga jual Mineral logam dan Batubara diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara dalam menjual Mineral logam atau Batubara yang
diproduksi wajib berpedoman pada HPM logam atau HPB.
(2) HPM logam dan HPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan harga batas bawah dalam penghitungan pembayaran iuran produksi.
(3) HPM logam dan HPB ditetapkan oleh Menteri untuk masing-masing jenis komoditas Mineral logam atau Batubara.
BAB Kedua
Harga Mineral dan Batubara Jenis Tertentu dan Untuk Keperluan Tertentu
(1) Menteri dapat MENETAPKAN formula harga jual Mineral logam untuk kepentingan nasional.
(2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada pertimbangan:
a. keberlanjutan kegiatan usaha pertambangan; dan
b. Peningkatan Nilai Tambah Mineral di dalam negeri.
(1) Menteri MENETAPKAN formula harga Penjualan:
a. Batubara jenis tertentu; dan
b. Batubara untuk keperluan tertentu.
(2) Batubara jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. fine coal;
b. reject coal; dan
c. Batubara dengan impurities tertentu.
(3) Batubara untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Batubara yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik mulut tambang;
b. Batubara yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan sendiri dalam proses Penambangan Batubara;
c. Batubara yang dimanfaatkan oleh Perusahaan dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Batubara yang dilakukan di mulut tambang; dan
d. Batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di sekitar tambang.
(4) Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi Produksi Batubara dapat menjual Batubara kepada perusahaan pembangkit listrik mulut tambang dengan harga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penyediaan dan penetapan harga Batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang.
(1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Batubara untuk kepentingan dalam negeri, Menteri MENETAPKAN harga jual Batubara untuk kepentingan dalam negeri sesuai dengan kualitas Batubara.
(2) Penetapan harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional.
(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menyusun
program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (blue print) yang ditetapkan oleh gubernur.
(2) Penyusunan rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan Studi Kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama masa Operasi Produksi sampai dengan program pasca tambang.
(4) Pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan berasal dari biaya operasional pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
(5) Pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) wajib dikelola langsung oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
(6) Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
(7) Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya.
(8) Menteri MENETAPKAN pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
BAB XIII
PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang berakhir karena:
a. dikembalikan;
b. dicabut; atau
c. habis masa berlakunya, wajib memenuhi dan menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Kewajiban pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dianggap telah terpenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
(1) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau Izin Usaha Jasa Pertambangan yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b.
(2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
Pasal 43
Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau Izin Usaha Jasa Pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Pemegang KK Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 setelah melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi dan membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c. Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Mineral logam yang diterbitkan sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 1 Tahun 2017 dan telah menghasilkan produk hasil pengolahan dapat melakukan Penjualan hasil pengolahannya ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
d. Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dapat melakukan Penjualan lumpur anoda sebagai Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
e. Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri; dan
f. Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf e, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda wajib mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
Pasal 45
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain yang melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral logam wajib memanfaatkan
Mineral logam dengan kriteria tertentu hasil Penambangan di dalam negeri.
(2) Mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen); atau
b. bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen).
(3) Pemanfaatan Mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi pemanfaatan dalam negeri melalui:
a. mengolah dan memurnikan Mineral logam dengan kriteria tertentu pada fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang membangun fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri;
b. memasok Mineral logam dengan kriteria tertentu yang dibangun pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain yang melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bekerja sama untuk melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian; atau
c. menerima pasokan Mineral logam dengan kriteria tertentu bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian serta pihak lain yang melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian.
Pasal 46
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) atau bauksit
yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari
2022. (2) Penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) atau bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian;
dan
b. membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
a. membangun fasilitas Pemurnian sendiri; atau
b. kerja sama untuk membangun fasilitas Pemurnian dalam bentuk:
1) kepemilikan saham secara langsung pada Badan Usaha pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau 2) kepemilikan saham secara langsung pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian pada Badan Usaha pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
Pasal 47
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Mineral logam dapat melakukan Penjualan
hasil Pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari
2022. (2) Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Mineral logam sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
a. telah menghasilkan produk hasil Pengolahan;
b. membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. sedang membangun fasilitas Pemurnian sendiri atau bekerja sama untuk melakukan Pemurnian.
(3) Kerja sama untuk melakukan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
a. membangun fasilitas Pemurnian bersama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain dengan membentuk Badan Usaha pemegang IUP Operasi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau
b. memurnikan pada fasilitas Pemurnian yang dibangun pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian melalui kegiatan:
1) jual beli Konsentrat atau Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan; atau 2) jasa Pemurnian Konsentrat atau Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan.
Pasal 48
(1) Pemegang KK yang telah melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi
Produksi dapat melakukan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.
(2) Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri oleh pemegang IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
a. telah menghasilkan produk hasil Pengolahan;
b. membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. sedang membangun fasilitas Pemurnian sendiri atau bekerja sama untuk melakukan Pemurnian.
(3) Kerja sama untuk melakukan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
a. membangun fasilitas Pemurnian bersama dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain dengan membentuk Badan Usaha pemegang IUP Operasi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau
b. memurnikan pada fasilitas Pemurnian yang dibangun pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian melalui kegiatan:
1) jual beli Konsentrat atau Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan; atau 2) jasa Pemurnian Konsentrat atau Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan.
Pasal 49
(1) Pihak lain yang telah menghasilkan Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga berupa lumpur anoda dapat melakukan Penjualan lumpur anoda ke luar negeri dalam jumlah
tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari
2022. (2) Penjualan lumpur anoda ke luar negeri oleh pihak lain yang telah menghasilkan Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga berupa lumpur anoda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan ketentuan:
a. telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian lanjut sendiri; atau
b. bekerja sama untuk melakukan Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
(3) Kerja sama untuk melakukan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
a. membangun fasilitas Pemurnian bersama dengan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, atau pihak lain, dengan membentuk Badan Usaha pemegang IUP Operasi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau
b. memurnikan pada fasilitas Pemurnian yang dibangun pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, melalui kegiatan:
1) jual beli lumpur anoda; atau 2) jasa Pemurnian lumpur anoda.
Pasal 50
(1) Penjualan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri.
(2) Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain yang menghasilkan Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian wajib mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
Pasal 51
Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 hanya dapat diberikan dengan ketentuan:
a. kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan persiapan awal proyek meliputi Studi Kelayakan, izin lingkungan, dan penguasaan lahan serta tahapan kegiatan persiapan proyek meliputi desain awal (basic design), gambar kerja detil (detail engineering design), dan persiapan tapak (site preparation) pada tahun 2018;
b. kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit telah menyelesaikan tahapan kegiatan persiapan awal proyek dan tahapan kegiatan persiapan proyek serta telah memasuki tahapan kegiatan pelaksanaan proyek meliputi pengadaan dan konstruksi pada tahun 2019;
c. kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit telah menyelesaikan tahapan kegiatan persiapan awal proyek, tahapan kegiatan persiapan proyek, dan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan proyek meliputi pengadaan dan konstruksi pada tahun 2020; dan
d. kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit telah menyelesaikan tahapan kegiatan persiapan awal proyek, tahapan kegiatan persiapan proyek, dan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan proyek, serta telah memasuki tahapan kegiatan commissioning and start up pada tahun 2021.
Pasal 52
(1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Pihak Lain harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan:
a. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah dilakukan verifikasi oleh Verifikator Independen; dan
b. verifikasi kemajuan fisik fasilitas pemurnian oleh Verifikator Independen.
(2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(4) Dalam hal permohonan rekomendasi ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
Pasal 53
(1) Jumlah tertentu Penjualan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan berdasarkan pertimbangan:
a. estimasi cadangan atau jaminan pasokan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Pemurnian;
b. jumlah Penjualan ke luar negeri dalam persetujuan RKAB Tahunan tahun berjalan; dan
c. kapasitas input fasilitas Pemurnian.
(2) Menteri MENETAPKAN pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, dan persetujuan pemberian rekomendasi ekspor.
Pasal 54
(1) Pemegang KK dapat melakukan Penjualan Bijih ke dalam negeri setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan setelah mempertimbangkan pemenuhan aspek konservasi serta dalam rangka peningkatan penerimaan negara.
Pasal 55
Pasal 56
(1) Verifikator Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2) Untuk dapat ditetapkan sebagai Verifikator Independen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Verifikator Independen harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan adminsitratif dan teknis.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Badan Layanan Umum yang ditetapkan sebagai Verifikator Independen.
(4) Permohonan, evaluasi, dan penetapan Verifikator Independen diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 57
Pasal 58
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. IUPK Operasi Produksi yang diberikan sebagai perubahan bentuk pengusahaan pertambangan dari KK sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir;
b. Jaminan kesungguhan yang telah ditempatkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, KK, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat dicairkan seluruhnya beserta bunga pada saat kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian dalam negeri telah mencapai 35% (tiga puluh lima persen) paling lama 12 Januari 2022;
c. Kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Verifikator Independen; atau
d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian dalam negeri belum mencapai 35% (tiga puluh lima persen), jaminan kesungguhan disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 12 Januari
2022.
Pasal 59
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang KK dan PKP2B dapat mengikuti ketentuan Divestasi Saham sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau melakukan Divestasi Saham secara langsung sebesar 51% (lima puluh satu persen) pada tahun ke sepuluh setelah berproduksi.
Pasal 60
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang IUPK Operasi Produksi hasil perubahan bentuk pengusahaan pertambangan dari KK yang telah berproduksi paling sedikit 5 (lima) tahun pada saat diundangkannya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara wajib melaksanakan ketentuan Divestasi Saham
sebesar 51% (lima puluh satu persen) dalam jangka waktu paling lambat pada tahun 2019 sesuai dengan IUPK Operasi Produksi.
Pasal 61
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. pemegang KK dan PKP2B wajib melakukan pemasangan tanda batas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
b. pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK, dan PKP2B yang wajib melakukan pemasangan tanda batas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan telah melakukan pemasangan tanda batas serta belum mendapatkan penetapan tanda batas, wajib mengajukan permohonan penetapan tanda batas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; atau
c. pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK, dan PKP2B yang wajib melakukan pemasangan tanda batas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan telah melakukan pemasangan tanda batas serta telah mendapatkan penetapan tanda batas wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan tanda batas sesuai dengan lampiran daftar koordinat keputusan penetapan tanda batas.
Pasal 62
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang KK dan PKP2B wajib melaksanakan ketentuan mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, termasuk penyusunan rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional;
b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 546);
c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 463);
d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1585);
e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1879);
f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 98);
g. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan
Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 99);
h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 515);
i. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 687), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 64
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2018
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
IGNASIUS JONAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
(1) Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga berupa lumpur anoda wajib dilakukan peningkatan kemurnian lebih lanjut di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pemurnian lanjut Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga berupa logam tanah jarang wajib dilakukan Pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam timbal dan seng berupa emas dan perak wajib dilakukan Pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan komoditas tambang Mineral logam timah berupa Konsentrat zirkon, ilmenit, rutil, monasit, dan senotim wajib dilakukan
Pengolahan dan/atau Pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian komoditas tambang Mineral logam dan Mineral bukan logam tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian Konsentrat timah berupa Terak wajib dilakukan peningkatan kemurnian lebih lanjut di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pemurnian lanjut Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Produk Samping sisa hasil Pengolahan komoditas tambang Mineral logam timah antara lain Konsentrat zirkon, ilmenit, rutil, monasit, dan senotim serta Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian Konsentrat timah berupa Terak yang belum memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian komoditas tambang Mineral logam dan batasan minimum Pemurnian lanjut Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib diamankan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga berupa lumpur anoda wajib dilakukan peningkatan kemurnian lebih lanjut di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pemurnian lanjut Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga berupa logam tanah jarang wajib dilakukan Pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam timbal dan seng berupa emas dan perak wajib dilakukan Pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan komoditas tambang Mineral logam timah berupa Konsentrat zirkon, ilmenit, rutil, monasit, dan senotim wajib dilakukan
Pengolahan dan/atau Pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian komoditas tambang Mineral logam dan Mineral bukan logam tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian Konsentrat timah berupa Terak wajib dilakukan peningkatan kemurnian lebih lanjut di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pemurnian lanjut Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Produk Samping sisa hasil Pengolahan komoditas tambang Mineral logam timah antara lain Konsentrat zirkon, ilmenit, rutil, monasit, dan senotim serta Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian Konsentrat timah berupa Terak yang belum memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian komoditas tambang Mineral logam dan batasan minimum Pemurnian lanjut Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib diamankan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib mengutamakan barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya produk dalam negeri.
(2) Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat membeli produk impor yang dijual di INDONESIA dengan ketentuan:
a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual;
dan
b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak terpenuhi, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat mengimpor barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya ke INDONESIA.
(4) Untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan wajib menyampaikan pemberitahuan:
a. daftar pembelian barang;
b. impor sementara; dan
c. rekondisi barang (remanufactured).
(5) Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya untuk Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus disampaikan dalam RKAB Tahunan.
(6) Pembelian impor barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya dapat memperoleh fasilitas impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan Penjualan Mineral ke luar negeri;
b. kemajuan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang terdiri atas:
1) kemajuan fisik fasilitas pemurnian; dan 2) besaran serapan biaya pembangunan fasilitas pemurnian.
(2) Pengawasan Penjualan Mineral ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan asal produk pertambangan yang akan diekspor; dan
b. jenis, jumlah, dan kualitas produk berdasarkan hasil pengujian oleh surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah.
(3) Pengawasan Penjualan Mineral ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(5) Kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 harus mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir oleh Verifikator Independen.
(6) Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan keadaan kahar di luar kemampuan manusia yang berakibat langsung terhambatnya pencapaian paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan laporan tertulis pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain sebagai dasar untuk melakukan evaluasi permohonan rekomendasi perpanjangan.
(7) Dalam hal setiap 6 (enam) bulan persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai 90% (sembilan puluh persen), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri untuk mencabut persetujuan ekspor yang telah diberikan.
(8) Selain pencabutan rekomendasi persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat dikenakan denda administratif sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri.
(9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi.
(10) Dalam hal pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikenakannya denda administratif, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(11) Sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sampai dengan berakhirnya jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(12) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) diberikan oleh gubernur, Menteri melalui Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian kepada gubernur.
(1) Untuk dapat dilakukan verifikasi rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a atau verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat
(1) huruf b, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain harus mengajukan permohonan verifikasi kepada Verifikator Independen.
(2) Pelaksanaan verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(3) Dalam hal diperlukan pemantauan kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian yang lebih ketat, Direktur Jenderal atas nama Menteri sewaktu-waktu dapat meminta Verifikator Independen untuk melakukan verifikasi terhadap kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.
(4) Verifikasi dan hasil verifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan disusun sesuai
dengan laporan tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Verifikasi dan hasil verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan disusun sesuai dengan laporan tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Verifikasi kemajuan fisik dilakukan oleh Verifikator Independen yang berbeda dengan Verifikator Independen yang melakukan verifikasi rencana pembangunan.
(7) Verifikator Independen dilarang terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pembangunan fasilitas Pemurnian yang diverifikasi.
(8) Dalam hal Verifikator Independen melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan/atau menyampaikan laporan hasil verifikasi secara tidak benar, penetapan sebagai Verifikator Independen dicabut.
(9) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri dan verifikasi terhadap kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri dibebankan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain yang mengajukan permohonan verifikasi.