Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Penyampaian dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

PERMEN Nomor 6 Tahun 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 743) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 34A

Koreksi

(1) Dalam rangka memenuhi spesifikasi Batubara tertentu, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau pemegang PKP2B yang telah mendapatkan persetujuan RKAB dapat melakukan pencampuran Batubara setelah mendapatkan persetujuan Menteri. (2) Untuk mendapatkan persetujuan pencampuran Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau pemegang PKP2B harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri melalui sistem informasi. (3) Permohonan persetujuan pencampuran Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen: a. persetujuan RKAB untuk masing-masing pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau pemegang PKP2B pemilik Batubara induk dan Batubara pencampur; b. salinan perjanjian/kontrak, meliputi: 1. perjanjian/kontrak pembelian Batubara pencampur; dan 2. perjanjian/kontrak penjualan Batubara hasil pencampuran, yang telah ditandatangani para pihak; c. hasil uji kualitas (certificate of analysis) Batubara induk dan Batubara pencampur oleh surveyor yang terdaftar di direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Mineral dan Batubara; dan d. isian hasil simulasi spesifikasi Batubara sebelum dan sesudah pencampuran, yang meliputi: 1. nilai kalori (dalam kondisi as received dan air dried basis); 2. kandungan belerang; 3. kandungan air; dan 4. kandungan abu. (4) Menteri melakukan evaluasi atas permohonan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau pemegang PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan permohonan pencampuran Batubara. (6) Persetujuan pencampuran Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan jangka waktu persetujuan RKAB. (7) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan penolakan.

Pasal I

Pasal 19

Pasal I

Pasal 19

Pasal 33

Pasal 34A

Pasal 34B

Pasal II