Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

PERMEN Nomor 3 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. 2. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 3. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri. 4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. 5. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi. 6. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji. 7. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan Ibadah Haji. 8. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. 9. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. 10. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah memenuhi perizinan berusaha. 11. Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah pengelompokan rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi. 12. Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah petugas yang membantu petugas Kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di Kloter. 13. Surat Pendaftaran Haji yang selanjutnya disingkat SPH adalah bukti pendaftaran haji yang memuat nomor porsi yang diterbitkan oleh Kementerian. 14. Kuota Haji adalah jumlah Jemaah Haji yang dialokasikan untuk melaksanakan Ibadah Haji berdasarkan Keputusan Menteri. 15. Daftar Tunggu adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji. 16. Sistem Informasi Kementerian adalah sistem pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama. 19. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di wilayah provinsi. 20. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah. 21. Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah. 22. Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota adalah pemimpin Kantor Kementerian Kabupaten/Kota. 23. Asrama Haji adalah unit pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal. 24. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji Reguler langsung ke Arab Saudi. 25. Embarkasi Antara adalah pemberangkatan Jemaah Haji Reguler ke Bandar Udara Embarkasi. 26. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji Reguler dari Arab Saudi. 27. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENDAFTARAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Setiap warga negara INDONESIA yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji Reguler melalui Menteri. (2) Setiap warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat melakukan pendaftaran. (3) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun setiap Hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Kantor Kementerian Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili. (5) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2), warga negara INDONESIA harus memenuhi syarat meliputi: a. membayar setoran awal; dan b. menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah sesuai dengan domisili. (6) Persyaratan membayar setoran awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas: a. memiliki rekening atas nama Jemaah Haji Reguler pada BPS Bipih; dan b. membayar setoran awal. (7) Persyaratan menyerahkan dokumen kependudukan yang sah sesuai dengan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas: a. kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili atau kartu identitas anak; b. kartu keluarga; dan c. akta kelahiran/surat kenal lahir/kartu INDONESIA anak. (8) Warga negara INDONESIA tidak dapat melakukan pendaftaran Jemaah Haji Reguler apabila: a. masih berstatus Daftar Tunggu; dan/atau b. pernah menunaikan Ibadah Haji dalam jangka waktu paling singkat 18 (delapan belas) tahun terhitung sejak menunaikan Ibadah Haji terakhir. (9) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dikecualikan bagi Jemaah Haji Reguler yang telah bertugas sebagai PPIH atau petugas PIHK. (10) Warga negara INDONESIA yang telah mendaftar mendapatkan nomor urut pendaftaran berdasarkan nomor urut provinsi. (11) Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji Reguler. (12) Pemberangkatan Jemaah Haji Reguler berdasarkan nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dikecualikan bagi Jemaah Haji Reguler lanjut usia dengan urutan usia tertua dengan persentase tertentu.

Pasal 3

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dilakukan melalui: a. layanan pada Kantor Kementerian Kabupaten/Kota; b. layanan keliling; c. layanan elektronik; dan d. layanan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

(1) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler melalui layanan pada Kantor Kementerian Kabupaten/Kota dan layanan keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Jemaah Haji Reguler dengan menyerahkan salinan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dan ayat (7). (2) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota: a. menginput data Jemaah Haji Reguler pada Sistem Informasi Kementerian; b. melakukan perekaman foto; dan c. menyerahkan lembar bukti SPH yang memuat nomor porsi kepada Jemaah Haji Reguler.

Pasal 5

(1) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler melalui layanan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui aplikasi pendaftaran haji. (2) Jemaah Haji Reguler melakukan: a. registrasi pada aplikasi pendaftaran haji; b. pengambilan foto diri; dan c. mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dan ayat (7). (3) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dan ayat (7). (4) Jemaah Haji Reguler menerima lembar bukti SPH elektronik yang mencantumkan nomor porsi. (5) Pelaksanaan pendaftaran haji secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Menteri MENETAPKAN setoran awal Bipih. (2) Jemaah Haji Reguler membayar dana setoran awal Bipih ke rekening atas nama Menteri di BPS Bipih untuk mendapatkan nomor validasi. (3) Dana setoran awal Bipih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipindahkan pada Hari yang sama ke rekening BPKH pada BPS Bipih.

Pasal 7

(1) Setoran awal Bipih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bukan merupakan dana talangan atau nama lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari BPS Bipih. (2) Dalam hal BPS Bipih diketahui memberikan dana talangan atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pemblokiran dan/atau pemutusan koneksi dari Sistem Informasi Kementerian setelah dilakukan klarifikasi.

Pasal 8

Kepemilikan rekening atas nama Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a dapat dibuka dan ditransaksikan melalui BPS Bipih di seluruh wilayah INDONESIA.

Pasal 9

Pembayaran setoran awal Bipih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan prosedur: a. Jemaah Haji Reguler membayar setoran awal Bipih ke rekening atas nama Menteri melalui BPS Bipih; b. BPS Bipih menerbitkan bukti setoran awal Bipih; dan c. BPS Bipih menyampaikan bukti setoran awal Bipih kepada Jemaah Haji Reguler dengan tembusan ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1) Warga negara INDONESIA yang telah terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler dapat mengajukan permohonan perubahan data SPH kepada Kantor Kementerian Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal perubahan data SPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap: a. nama Jemaah Haji Reguler; b. nama orang tua; c. tempat dan tanggal lahir; d. status perkawinan; atau e. status haji, perubahan data SPH dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kantor Wilayah.

Pasal 11

(1) Jemaah Haji Reguler mengajukan permohonan perubahan data secara tertulis kepada Kantor Kementerian Kabupaten/Kota dengan melampirkan bukti yang sesuai. (2) Dalam hal terjadi perubahan nama Jemaah Haji Reguler, harus melampirkan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kantor Kementerian Kabupaten/Kota menerbitkan bukti perubahan data SPH.

Pasal 12

(1) Menteri MENETAPKAN waktu pelunasan Bipih. (2) Jemaah Haji Reguler yang berhak melunasi Bipih harus memenuhi persyaratan: a. masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan; b. berusia paling rendah 13 (tiga belas) tahun; c. memenuhi persyaratan kesehatan; dan d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan bagi warga negara yang akan bertugas sebagai PPIH, pembimbing KBIHU, atau Petugas PIHK.

Pasal 13

(1) Jemaah Haji Reguler yang masuk alokasi kuota berdasarkan nomor urut porsi pada tahun berjalan yang telah melunasi Bipih namun tidak dapat berangkat pada penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan karena alasan tertentu, dimasukkan dalam daftar prioritas berangkat tahun berikutnya. (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kesehatan; b. menunggu mahram; c. pendidikan; d. berhadapan dengan persoalan hukum; atau e. pekerjaan. (3) Jemaah Haji Reguler yang berhak melunasi Bipih tahun berjalan dan tidak melakukan pelunasan Bipih, menjadi Jemaah Haji Reguler daftar berhak lunas Bipih untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya.

Pasal 14

Jemaah Haji Reguler yang sudah terdaftar dinyatakan batal apabila: a. meninggal dunia dan nomor porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris; b. membatalkan pendaftarannya; atau c. dibatalkan pendaftarannya dengan alasan yang sah.

Pasal 15

(1) Pembatalan pendaftaran Jemaah Haji Reguler yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dilakukan oleh ahli waris apabila Jemaah Haji Reguler meninggal dunia antara waktu mendaftar sampai dengan sebelum masuk Asrama Haji Embarkasi atau Embarkasi Antara. (2) Pembatalan pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dilakukan oleh Jemaah Haji Reguler antara waktu mendaftar sampai dengan sebelum masuk Asrama Haji Embarkasi atau Embarkasi Antara. (3) Ahli waris atau Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib datang langsung ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota atau melalui layanan keliling dengan menyampaikan permohonan secara tertulis pembatalan pendaftaran Jemaah Haji Reguler. (4) Dalam hal Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap atau sakit permanen, dapat memberikan kuasa kepada ahli waris dengan surat kuasa bermeterai dan diketahui oleh kepala desa/lurah/nama lainnya. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Jemaah Haji Reguler setelah masuk Asrama Haji Embarkasi atau Embarkasi Antara mengalami sakit sehingga harus dirawat sampai dengan masa pemberangkatan berakhir. (6) Dalam hal dilakukan pembatalan pendaftaran setelah masuk Asrama Haji Embarkasi atau Embarkasi Antara, Bipih dikembalikan apabila Jemaah Haji Reguler belum mendapat asuransi dan belum menerima biaya hidup.

Pasal 16

(1) Jemaah Haji Reguler yang dibatalkan pendaftarannya dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c disebabkan: a. terbukti menggunakan kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak yang tidak sah untuk pendaftaran haji; b. berpindah kewarganegaraan; c. berpindah agama; d. meninggal dan tidak memiliki ahli waris; atau e. meninggal dan berwasiat untuk tidak membatalkan pendaftaran haji. (2) Pembatalan pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau surat pernyataan dari Jemaah Haji Reguler yang diketahui oleh kepala desa/lurah/nama lainnya. (3) Pembatalan pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Jemaah Haji Reguler oleh Direktur Jenderal Pelayanan Haji atas nama Menteri.

Pasal 17

(1) Ahli waris berhak mendapatkan pengembalian saldo setoran Bipih bagi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a. (2) Jemaah Haji Reguler berhak mendapatkan pengembalian saldo setoran Bipih bagi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c. (3) Dalam hal Jemaah Haji Reguler dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e, saldo setoran Bipih Jemaah Haji Reguler dikelola oleh BPKH sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji Reguler.

Pasal 18

(1) Ahli waris mengajukan permohonan pengembalian saldo setoran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen: a. SPH; b. bukti setoran Bipih; c. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, kartu keluarga ahli waris; d. fotokopi rekening ahli waris; e. fotokopi akta kematian dari instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil atau surat keterangan kematian dari rumah sakit atau desa/kelurahan/nama lainnya; dan f. surat keterangan ahli waris dan kuasa waris. (2) Jemaah Haji Reguler mengajukan permohonan pengembalian saldo setoran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen: a. SPH; b. bukti setoran Bipih; c. fotokopi kartu tanda penduduk; d. fotokopi rekening Jemaah Haji; dan e. asli surat kuasa kepada ahli waris bagi Jemaah Haji Reguler yang berhalangan tetap atau sakit permanen.

Pasal 19

Dalam hal Jemaah Haji Reguler telah melakukan pembayaran setoran awal Bipih dan belum melakukan pendaftaran Jemaah Haji Reguler, ahli waris atau Jemaah Haji Reguler mengajukan permohonan pengembalian saldo setoran Bipih secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen: a. bukti setoran awal Bipih; b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, atau kartu keluarga ahli waris; c. fotokopi rekening Jemaah Haji Reguler atau ahli waris; dan d. asli surat kuasa ahli waris bagi Jemaah Haji Reguler yang berhalangan tetap atau sakit permanen.

Pasal 20

(1) Nomor porsi Jemaah Haji Reguler yang berstatus batal dapat diaktifkan kembali dengan alasan: a. kesalahan input data; b. pembatalan sepihak yang dilakukan oleh selain Jemaah Haji Reguler; dan/atau c. melaksanakan putusan pengadilan. (2) Permohonan pengaktifan kembali nomor porsi Jemaah Haji Reguler yang berstatus batal dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh: a. Jemaah Haji Reguler; dan/atau b. Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota. (3) Permohonan pengaktifan kembali nomor porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili Jemaah Haji Reguler. (4) Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) mengajukan permohonan pengaktifan kembali nomor porsi Jemaah Haji Reguler yang berstatus batal kepada Direktur Jenderal Pelayanan Haji. (5) Pengaktifan kembali nomor porsi Jemaah Haji Reguler yang berstatus batal dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi.

Pasal 21

(1) Jemaah Haji Reguler yang telah diumumkan berhak lunas dan tidak melakukan pelunasan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, status Jemaah Hajinya: a. digantikan oleh ahli waris; atau b. dibatalkan dan dikembalikan dana setoran awal Bipih dan/atau setoran angsuran Bipih berikut nilai manfaatnya. (2) Jemaah Haji Reguler yang tidak melakukan pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi Jemaah Haji: a. menunggu mahram; b. sedang melaksanakan pendidikan; atau c. sakit. (3) Penggantian oleh ahli waris atau pembatalan dan pengembalian dana setoran awal Bipih dan/atau dana setoran angsuran Bipih berikut nilai manfaatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak status Jemaah Haji digantikan atau dibatalkan.

BAB III

KUOTA DAN PENGISIAN KUOTA HAJI REGULER

Pasal 22

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN Kuota Haji reguler setelah dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR RI. (2) Kuota Haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi Kuota Haji provinsi dan kabupaten/kota. (3) Pembagian Kuota Haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pertimbangan: a. proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi; dan/atau b. proporsi jumlah Daftar Tunggu Jemaah Haji Reguler antarprovinsi.

Pasal 23

(1) Dalam MENETAPKAN Kuota Haji reguler, Menteri memberi prioritas kuota kepada Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu. (2) Pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji Reguler lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistem berdasarkan: a. urutan usia tertua dan/atau masa tunggu di masing-masing provinsi; dan b. telah mendaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan Jemaah Haji Reguler Kloter pertama.

Pasal 24

(1) Menteri MENETAPKAN pengisian kuota Jemaah Haji Reguler dan masa pelunasan dana setoran pelunasan Bipih. (2) Pengisian kuota Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi: a. Jemaah Haji Reguler lunas tunda berangkat; b. Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan; dan c. prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia. (3) Dalam hal pengisian kuota Jemaah Haji Reguler pada masa pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Menteri memperpanjang masa pengisian sisa kuota paling lama 30 (tiga puluh) Hari. (4) Kuota Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan urutan: a. Jemaah Haji Reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan pelunasan; b. pendamping Jemaah Haji lanjut usia; c. Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dan pendampingnya; d. Jemaah Haji Reguler terpisah dengan mahram atau keluarga; dan e. Jemaah Haji Reguler pada urutan berikutnya. (5) Dalam hal pengisian sisa kuota Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, pengisian sisa kuota Jemaah Haji Reguler diperpanjang dan diperuntukkan bagi Jemaah Haji Reguler berdasarkan nomor urut berikutnya sampai dengan kuota terpenuhi.

Pasal 25

(1) Jemaah Haji Reguler lanjut usia dapat didampingi 1 (satu) orang pendamping. (2) Pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki hubungan keluarga sebagai anak kandung atau menantu; dan b. telah mendaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan Jemaah Haji Reguler Kloter pertama. (3) Jemaah Haji Reguler terpisah dengan mahram atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf d harus memenuhi persyaratan: a. memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau orang tua kandung; b. Jemaah Haji Reguler yang akan digabung telah melakukan pelunasan Bipih pada tahap kesatu; c. Jemaah Haji Reguler yang menggabung telah terdaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan Jemaah Haji Reguler Kloter pertama; dan d. terdaftar dalam 1 (satu) provinsi yang sama dengan Jemaah Haji Reguler yang akan digabung. (4) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (4) huruf c memiliki kriteria: a. mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan b. telah terdaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan Jemaah Haji Reguler Kloter pertama. (5) Pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c harus memenuhi persyaratan: a. memiliki hubungan keluarga sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau menantu; b. telah terdaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan Jemaah Haji Reguler Kloter pertama; dan c. terdaftar dalam 1 (satu) provinsi yang sama dengan Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas.

Pasal 26

(1) Dalam hal terdapat penambahan Kuota Haji reguler, Menteri MENETAPKAN Kuota Haji reguler tambahan. (2) Penetapan Kuota Haji reguler tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi; dan/atau b. proporsi jumlah Daftar Tunggu Jemaah Haji Reguler antarprovinsi. (3) Pengisian Kuota Haji reguler tambahan diperuntukan bagi: a. Jemaah Haji Reguler berdasarkan urutan nomor porsi berikutnya; dan/atau b. Jemaah Haji Reguler lanjut usia dan pendampingnya. (4) Pengisian Kuota Haji reguler tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperuntukan untuk petugas haji tambahan. (5) Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang dapat didampingi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pasal 28

Dalam hal Jemaah Haji Reguler wafat atau sakit permanen memiliki lebih dari 1 (satu) nomor porsi, pelimpahan nomor porsi hanya diberikan 1 (satu) nomor porsi untuk pemberangkatan terdekat dan nomor porsi lain dibatalkan.

Pasal 29

(1) Jemaah Haji Reguler yang meninggal dunia setelah masuk Asrama Haji Embarkasi Antara atau Asrama Haji Embarkasi sebelum keberangkatan, nomor porsinya tidak dapat dilimpahkan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jemaah Haji Reguler setelah masuk Asrama Haji Embarkasi Antara atau Asrama Haji Embarkasi mengalami sakit dan meninggal dunia setelah masa pemberangkatan berakhir.

BAB IV

PEMBINAAN JEMAAH HAJI REGULER

Pasal 30

Koreksi

(1) Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah melaksanakan pembinaan: a. manasik haji kepada Jemaah Haji Reguler; dan b. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu. (3) Pembinaan manasik haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk: a. penyusunan kebijakan manasik haji bagi Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Kabupaten/ Kota; dan b. koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Kementerian Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan dalam bidang haji; (4) Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. penyusunan kebijakan manasik haji yang dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah; b. koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Kementerian Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah; dan c. pembentukan komunitas keadaban dan peradaban haji oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, organisasi kemasyarakatan Islam, pesantren, dan perseorangan yang berkomitmen untuk mewujudkan keadaban dan peradaban haji.

Pasal 31

(1) Kebijakan manasik haji mengatur kegiatan manasik haji yang dilakukan dalam bentuk: a. penyuluhan; b. pembimbingan; dan c. pendampingan. (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh perseorangan yang memiliki sertifikat pembimbing ibadah, perseorangan yang memiliki pengetahuan manasik haji dan/atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah. (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah dan/atau perseorangan yang memiliki sertifikat sebagai pembimbing ibadah. (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diberikan oleh PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter.

Pasal 32

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diberikan kepada Jemaah Haji Reguler Daftar Tunggu dan dapat diikuti oleh masyarakat. (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun secara langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 33

(1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diberikan kepada Jemaah Haji Reguler. (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembimbingan: a. di INDONESIA; b. dalam perjalanan; dan c. di Arab Saudi. (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung. (4) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pembimbing Ibadah Haji bersertifikat. (5) Pedoman mengenai sertifikasi pembimbing Ibadah Haji ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 34

(1) Menteri bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kesehatan kepada Jemaah Haji Reguler. (2) Pembinaan kesehatan kepada Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu.

Pasal 35

(1) Pembinaan kesehatan haji diberikan kepada: a. Jemaah Haji Reguler Daftar Tunggu; dan b. Jemaah Haji Reguler berhak lunas Bipih tahun berjalan. (2) Pembinaan kesehatan haji kepada Jemaah Haji Reguler Daftar Tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di INDONESIA. (3) Pembinaan kesehatan haji kepada Jemaah Haji Reguler berhak lunas Bipih tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan: a. di INDONESIA; b. dalam perjalanan; dan c. di Arab Saudi.

Pasal 36

Pembinaan kesehatan haji kepada Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 37

Pelaksanaan pembinaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaporkan kepada Menteri secara berjenjang.

BAB Kesatu

Pembinaan Ibadah Haji

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB V

KUOTA PEMBIMBING KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Pasal 38

Koreksi

(1) Menteri memberikan kuota pembimbing Ibadah Haji kepada KBIHU setelah memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memiliki pembimbing yang telah lulus seleksi dan memenuhi standar pembimbing; dan b. memperoleh Jemaah Haji Reguler paling sedikit 151 (seratus lima puluh satu) orang untuk 1 (satu) orang pembimbing. (3) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki sertifikat sebagai pembimbing Ibadah Haji dan tidak masuk dalam daftar Jemaah Haji Reguler yang berangkat tahun berjalan. (4) Dalam hal KBIHU memiliki peserta bimbingan kurang dari 151 (seratus lima puluh satu) orang, KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota 1 (satu) pembimbing dengan persyaratan: a. penggabungan paling banyak 5 (lima) KBIHU dalam 1 (satu) kabupaten/kota; b. melampirkan daftar peserta bimbingan penggabungan dalam 1 (satu) kabupaten/kota sesuai domisili KBIHU yang masuk daftar berangkat haji tahun berjalan yang telah melunasi Bipih dan terdaftar pada Sistem Informasi Kementerian; dan c. surat keterangan penggabungan yang ditandatangani bersama oleh KBIHU dan diketahui oleh Kantor Kementerian Kabupaten/Kota. d. Surat keterangan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib mencantumkan nama pembimbing yang disepakati untuk diusulkan.

Pasal 39

Pembimbing Ibadah Haji harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. beragama Islam; c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat keberangkatan Jemaah Haji Reguler Kloter pertama; d. memiliki kartu tanda penduduk; e. memiliki kartu keluarga; f. memiliki surat keterangan istithaah kesehatan; g. memiliki rekening atas nama pembimbing pada BPS Bipih; h. terdaftar sebagai pembimbing KBIHU; dan i. memiliki sertifikat pembimbing.

Pasal 40

Pembimbing Ibadah Haji harus memenuhi standar kualifikasi: a. pendidikan paling rendah sarjana/yang sederajat atau lulusan pesantren; b. memahami fikih haji; c. telah melaksanakan ibadah haji; d. memiliki kemampuan memimpin; dan e. memiliki akhlakul karimah.

Pasal 41

(1) KBIHU mengajukan permohonan calon pembimbing Ibadah Haji kepada Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. (2) Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi melalui verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal verifikasi dokumen dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota meminta KBIHU untuk memenuhi persyaratan. (4) Dalam hal verifikasi dokumen dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah. (5) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan permohonan pembimbing kepada Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (6) Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah MENETAPKAN keputusan tentang penetapan pembimbing KBIHU. (7) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada: a. Kepala Kantor Wilayah; b. Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota dengan tembusan; dan c. KBIHU.

Pasal 42

(1) Pembimbing ibadah KBIHU yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) berhak menyelesaikan proses pendaftaran dan melakukan pembayaran Bipih pembimbing pada BPS Bipih sesuai ketentuan prosedur pembayaran Bipih. (2) Pembimbing menyerahkan bukti pembayaran Bipih kepada Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.

BAB VI

PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

Pasal 43

Koreksi

(1) Menteri membentuk PPIH. (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Kementerian; b. kementerian/lembaga terkait; c. masyarakat; (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. organisasi kemasyarakatan Islam; b. lembaga pendidikan Islam; dan/atau c. tenaga professional. (4) Pembentukan PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas nama Menteri.

Pasal 44

(1) PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas: a. PPIH Pusat; b. PPIH Arab Saudi; c. PPIH Embarkasi; dan d. PPIH Kloter. (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas: a. unsur pimpinan; dan b. unsur pelaksana. (3) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. penanggung jawab; b. wakil penangung jawab; c. pengendali teknis; d. ketua; e. wakil ketua; f. sekretaris; dan g. wakil sekretaris. (4) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. penanggung jawab; b. wakil penangung jawab; c. ketua; d. wakil ketua; e. sekretaris; f. wakil sekretaris; g. kepala bidang; h. kepala daerah kerja; i. sekretaris daerah kerja; j. kepala seksi; k. kepala sektor; dan l. sekretaris sektor. (5) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi: a. koordinator; b. wakil koordinator; c. ketua; d. wakil ketua; e. sekretaris; f. wakil sekretaris; g. kepala bidang; dan h. kepala seksi. (6) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi: a. pelaksana layanan akomodasi; b. pelaksana layanan konsumsi; c. pelaksana layanan transportasi; d. pelaksana layanan bimbingan ibadah; dan e. pelaksana layanan kesehatan. (7) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. ketua kloter; b. pembimbing Ibadah Haji; dan c. tenaga kesehatan haji.

Pasal 45

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah MENETAPKAN mekanisme seleksi dan penunjukan PPIH dan pendukung PPIH.

Pasal 46

PPIH harus memenuhi syarat: a. beragama Islam kecuali untuk PPIH Pusat dan PPIH Embarkasi; b. memiliki dokumen yang sah; c. sudah melaksanakan Ibadah Haji untuk PPIH yang bertugas memberikan bimbingan Ibadah Haji; dan d. lulus seleksi dan/atau penunjukan sesuai kebutuhan.

Pasal 47

(1) Persyaratan khusus bagi ketua Kloter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) huruf a berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar. (2) Persyaratan khusus pembimbing Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) huruf b meliputi: a. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar; dan b. memiliki sertifikat pembimbing ibadah. (3) Persyaratan khusus tenaga kesehatan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) huruf c meliputi: a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar; dan b. memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1) PPIH Pusat, PPIH Embarkasi, dan PPIH Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat dibantu pendukung PPIH. (2) PPIH Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu tim perwakilan Republik INDONESIA di Arab Saudi. (3) Rekrutmen pendukung PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme seleksi dan/atau penunjukan.

Pasal 49

(1) PPIH Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPIH Embarkasi dan PPIH Arab Saudi. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPIH Pusat membentuk pusat layanan operasional haji di salah satu Embarkasi. (3) PPIH Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan Jemaah Haji Reguler serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPIH Kloter di Arab Saudi. (4) PPIH Embarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan Jemaah Haji Reguler serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPIH Kloter di wilayah Embarkasi. (5) PPIH Kloter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan Jemaah Haji Reguler di Kloter, serta membantu tugas dan fungsi PPIH Embarkasi dan PPIH Arab Saudi.

Pasal 50

(1) Gubernur atau bupati/walikota dapat mengusulkan calon PHD kepada Menteri melalui Kantor Wilayah. (2) Dalam hal pengusulan calon PHD dilakukan oleh bupati/walikota, pengusulan disampaikan melalui gubernur. (3) Calon PHD yang diusulkan paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali alokasi kuota PHD. (4) Gubernur menyampaikan usulan calon PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Kuota Haji INDONESIA ditetapkan. (5) Dalam hal gubernur tidak menyampaikan usulan calon PHD atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), alokasi kuota PHD dikembalikan kepada kuota Jemaah Haji Reguler.

Pasal 51

(1) Kantor Wilayah melakukan seleksi calon PHD. (2) Seleksi calon PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan calon PHD sesuai alokasi kuota. (3) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengikuti bimbingan teknis. (4) Calon PHD yang telah mengikuti bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dinyatakan memenuhi syarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 52

(1) Calon PHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas: a. petugas pelayanan umum; dan b. petugas pelayanan kesehatan. (2) Calon PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; b. memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji; c. memiliki dokumen yang sah; dan d. lulus seleksi.

Pasal 53

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dibuktikan dengan dokumen: a. kartu tanda penduduk; b. surat keterangan sehat dan bebas narkotika dan penggunaan zat adiktif dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit Pemerintah; c. pakta integritas; d. surat keterangan catatan kepolisian; dan e. surat tanda registrasi dan surat izin praktik sebagai dokter atau tenaga keperawatan untuk PHD bidang kesehatan.

Pasal 54

(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, PHD di bidang pelayanan umum harus memenuhi persyaratan: a. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar; b. paling rendah berpendidikan sarjana atau sederajat; c. memiliki kemampuan manajerial; d. memahami peraturan perhajian, ilmu manasik haji, dan alur perjalanan Ibadah Haji; e. dapat membaca Al-Qur’an; dan f. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, PHD di bidang pelayanan kesehatan harus memenuhi persyaratan: a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar; b. berprofesi sebagai dokter atau tenaga keperawatan; dan c. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji; dan d. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pasal 55

Kuota PHD menggunakan Kuota Haji reguler.

Pasal 56

Biaya operasional PHD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 57

Prosedur pendaftaran haji bagi PHD: a. petugas Kantor Wilayah menginput data PHD pada aplikasi Sistem Informasi Kementerian berdasarkan Keputusan Menteri tentang penetapan PHD; b. PHD melakukan perekaman foto di Kantor Wilayah; c. PHD menyampaikan nomor rekening atas nama Pemerintah Daerah pada BPS Bipih yang dipilih oleh Pemerintah Daerah; dan d. PHD menerima lembar bukti Surat Pendaftaran Haji.

Pasal 58

Pembayaran setoran awal dan setoran lunas Bipih PHD dilakukan dengan prosedur: a. Pemerintah Daerah membayar setoran Bipih ke rekening atas nama Menteri pada bank penerima setoran Bipih dan dipindahkan pada Hari yang sama ke rekening atas nama BPKH pada bank penerima setoran Bipih; b. BPS Bipih menerbitkan bukti setoran Bipih; dan c. BPS Bipih menyampaikan bukti setoran Bipih kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan ke Kantor Wilayah.

Pasal 59

PPIH, PHD, dan pendukung PPIH diberikan bimbingan teknis sebelum melaksanakan tugasnya.

Pasal 60

Panitia penyelenggara Ibadah Haji daerah dapat dibentuk oleh gubernur atau bupati/wali kota.

BAB VIII

PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI REGULER

Pasal 62

Koreksi

(1) Menteri bertanggung jawab memberikan pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji Reguler selama penyelenggaraan Ibadah Haji. (2) Pemberian pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Haji. (3) Pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi dari Embarkasi keberangkatan menuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi, sampai kembali ke INDONESIA. (4) Penyediaan transportasi dalam memberikan pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak (multi year) dengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaan transportasi tahun sebelumnya. (5) Penyediaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan jenis kontrak penyediaan barang/jasa berupa kontrak payung (framework contract). (6) Penyediaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dievaluasi setiap tahun oleh Kementerian. (7) Mekanisme tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dibayarkan dengan mekanisme pembayaran setiap tahun.

Pasal 63

(1) Transportasi Jemaah Haji Reguler daerah asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi, biaya transportasi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Jemaah Haji Reguler. (3) Pelaksanaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Reguler ke dan dari Arab Saudi.

Pasal 64

(1) Keberangkatan Jemaah Haji Reguler dari Embarkasi ke Arab Saudi dilakukan sesuai dengan domisili Jemaah Haji Reguler mendaftar. (2) Dalam hal Jemaah Haji Reguler tidak berangkat dari Embarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jemaah Haji Reguler dapat mengajukan mutasi Embarkasi. (3) Mutasi Embarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan alasan: a. pindah domisili; b. penggabungan suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau orang tua kandung; atau c. kedinasan.

Pasal 65

(1) Transportasi Jemaah Haji Reguler selama di Arab Saudi diberikan dalam bentuk transportasi darat yang meliputi transportasi: a. antarkota dengan rute Madinah, Makkah, dan Jeddah; b. masyair dengan rute Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Makkah; dan c. shalawat dengan rute akomodasi ke dan dari Masjidil Haram. (2) Pelaksanaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah INDONESIA bekerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi.

Pasal 66

(1) Pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Reguler dari Embarkasi ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Debarkasi menjadi tanggung jawab Menteri melalui pihak penerbangan. (2) Dalam hal terdapat Jemaah Haji Reguler yang sakit di Arab Saudi setelah selesai masa operasional, pemulangan ke INDONESIA menjadi tanggung jawab Menteri melalui pihak penerbangan.

Pasal 67

Penyediaan transportasi udara bertujuan untuk mendapatkan penyedia transportasi udara bagi Jemaah Haji Reguler yang profesional dan berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan mengedepankan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pergi pulang.

Pasal 68

(1) Penyediaan transportasi udara bagi Jemaah Haji Reguler dilakukan dengan prinsip: a. efektif; b. efisien; c. transparan; d. akuntabel; e. keamanan; f. keselamatan; g. kenyamanan; dan h. kepentingan nasional. (2) Efektif sebagaimana pada ayat (1) huruf a berarti penyediaan transportasi udara Jemaah Haji Reguler harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. (3) Efisien sebagaimana pada ayat (1) huruf b berarti penyediaan transportasi udara Jemaah Haji Reguler harus diusahakan mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin dan secara wajar. (4) Transparan sebagaimana pada ayat (1) huruf c berarti seluruh ketentuan dan informasi tentang penyediaan transportasi udara Jemaah Haji Reguler bersifat terbuka bagi peserta penyedia transportasi udara dan masyarakat. (5) Akuntabel sebagaimana pada ayat (1) huruf d berarti penyediaan transportasi udara Jemaah Haji Reguler harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Keamanan sebagaimana pada ayat (1) huruf e berarti terjaminnya keamanan penerbangan sesuai dengan standar keamanan penerbangan internasional. (7) Keselamatan sebagaimana pada ayat (1) huruf f berarti terjaminnya keselamatan penerbangan sesuai dengan standar keselamatan penerbangan internasional. (8) Kenyamanan sebagaimana pada ayat (1) huruf g berarti terjaminnya kenyamanan selama dalam penerbangan. (9) Kepentingan Nasional sebagaimana pada ayat (1) huruf h berarti penyediaan transportasi udara Jemaah Haji Reguler mengutamakan perusahaan penerbangan nasional.

Pasal 69

Transportasi udara Jemaah Haji Reguler wajib memperhatikan standar penerbangan internasional.

Pasal 70

(1) Transportasi udara Jemaah Haji Reguler merupakan penerbangan carter (dedicated aircraft). (2) Transportasi udara Jemaah Haji Reguler merupakan penerbangan langsung tanpa transit (direct), kecuali untuk pengisian bahan bakar (technical landing/refueling) di salah satu Embarkasi haji/negara tertentu dan pendaratan darurat di suatu tempat tertentu karena alasan keselamatan penerbangan.

Pasal 71

Penyiapan penyediaan transportasi udara bagi Jemaah Haji Reguler dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 72

Pasal 73

(1) Direktur Jenderal Pelayanan Haji membentuk tim penyediaan transportasi udara bagi Jemaah Haji Reguler. (2) Tim penyediaan transportasi udara bagi Jemaah Haji Reguler bertugas: a. melakukan rapat persiapan seleksi; b. melakukan penjelasan dokumen; c. melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3); d. melakukan klarifikasi dokumen standar operasional prosedur yang disampaikan; e. mengusulkan penetapan calon penyedia transportasi udara Jemaah Haji Reguler. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. aparatur sipil negara; dan b. memiliki kompetensi dan integritas. (4) Dalam hal diperlukan, tim penyediaan transportasi udara bagi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan praktisi dan/atau konsultan yang membidangi transportasi udara.

Pasal 74

(1) Penyediaan transportasi udara Jemaah Haji Reguler, dilakukan melalui tahapan: a. penyampaian undangan ke perusahaan penerbangan nasional dan asing; b. pengambilan/penyampaian dokumen pedoman penyediaan transportasi udara; c. penjelasan pedoman penyediaan transportasi udara; d. pemasukan berkas dokumen dan penawaran harga; e. verifikasi dokumen administrasi; f. paparan standar operasional prosedur dan harga; g. usulan asumsi penghitungan tarif per Embarkasi; h. negosiasi harga; i. usulan penetapan calon penyedia transportasi udara; j. penetapan penyedia transportasi udara; k. penyiapan dokumen perjanjian pengangkutan udara; dan l. penandatanganan perjanjian pengangkutan udara jemaah haji antara Kementerian dan penyedia transportasi udara Jemaah Haji Reguler. (2) Pedoman mengenai tahapan penyediaan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Haji.

Pasal 75

(1) Tim penyediaan transportasi udara melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Pelayanan Haji. (2) Direktur Jenderal Pelayanan Haji mengusulkan penetapan penyedia transportasi udara kepada Menteri. (3) Menteri MENETAPKAN penyedia transportasi udara Jemaah Haji Reguler.

Pasal 76

(1) Penyediaan tranportasi udara Jemaah Haji Reguler dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Haji dan penyedia transportasi udara Jemaah Haji Reguler yang telah ditetapkan. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. lingkup pekerjaan; c. spesifikasi pesawat; d. jumlah penumpang; e. biaya pengangkutan; f. cara pembayaran; g. kewajiban pihak pertama dan pihak kedua; h. koordinasi; i. keadaan kahar/memaksa (force majeure); j. tanggung jawab; k. sanksi; l. penyelesaian perselisihan; dan m. masa berlaku perjanjian.

Pasal 77

(1) Penyusunan jadwal transportasi udara Jemaah Haji Reguler dari Embarkasi ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Debarkasi mengacu pada rencana perjalanan haji. (2) Rencana perjalanan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan haji yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi (Ta’limatul Hajj). (3) Rencana perjalanan haji dan jadwal transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Haji.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 62

Koreksi

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

BAB Kedua

Penyediaan Transportasi Udara

Pasal 67

Koreksi

Pasal 68

Koreksi

BAB Keempat

Penyedia Transportasi Udara

Pasal 72

Koreksi

(1) Transportasi Jemaah Haji Reguler dari Embarkasi ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Debarkasi menggunakan transportasi udara. (2) Transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh penyedia. (3) Penyedia sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi persyaratan transportasi udara paling sedikit meliputi: a. persyaratan administratif; b. persyaratan teknis; c. standar kelaikudaraan dan keselamatan; d. jenis dan kapasitas pesawat yang akan dioperasikan; dan e. standar pelayanan. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi: a. salinan sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate/AOC) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi bagi maskapai INDONESIA dan The General Authority of Civil Aviation (GACA) bagi maskapai Arab Saudi; b. salinan spesifikasi operasi maskapai pesawat udara asing (operation specification) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh The General of Authority Civil Aviation (GACA) Arab Saudi bagi maskapai INDONESIA dan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi bagi maskapai Arab Saudi; c. salinan dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan pesawat yang akan dioperasikan sebagai pesawat haji; d. kepemilikan kantor perwakilan (representative office) di INDONESIA bagi maskapai Arab Saudi dan di Arab Saudi bagi maskapai INDONESIA; e. salinan unit kerja/struktur organisasi dan daftar pegawai yang khusus menangani operasional penyelenggaraan transportasi udara bagi Jemaah Haji Reguler yang ditandatangani oleh Direktur Utama (President Director); f. sertifikat standar International Air Transport Association (IATA) Operasional Safety Audit (IOSA); g. memiliki pengalaman terbang ke Arab Saudi bagi perusahaan penerbangan nasional negara asal dan pengalaman terbang ke INDONESIA bagi perusahaan penerbangan nasional negara tujuan paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir; h. tipe dan kapasitas tempat duduk (seat) yang akan digunakan; i. Standar operasional prosedur penyelenggaraan transportasi udara bagi Jemaah Haji Reguler; dan j. surat pernyataan bahwa pesawat yang dioperasikan menggunakan identitas perusahaan penerbangan (aircraft operator livery) penyedia transportasi udara Jemaah Haji Reguler.

BAB IX

PELAYANAN AKOMODASI DAN KONSUMSI

Pasal 78

Koreksi

(1) Menteri menyediakan akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler, PPIH, dan pendukung PPIH. (2) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan saat di INDONESIA dan/atau di Arab Saudi. (3) Penyediaan akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler, PPIH, dan pendukung PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak dengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaan akomodasi tahun sebelumnya. (4) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dievaluasi setiap tahun oleh Kementerian. (5) Mekanisme tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dibayarkan dengan mekanisme pembayaran setiap tahun.

Pasal 79

(1) Akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler dan PPIH saat di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) disediakan selama berada di Asrama Haji Embarkasi atau Asrama Haji Embarkasi Antara. (2) Akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler, PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan pendukung PPIH Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) selama berada di Arab Saudi disediakan saat di Makkah, Madinah, Jeddah, Arafah dan Mina. (3) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan akses ke dan dari Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, dan kesehatan serta PERATURAN PEMERINTAH Arab Saudi.

Pasal 80

(1) Menteri menyediakan konsumsi bagi Jemaah Haji Reguler, PPIH Embarkasi, PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan pendukung PPIH. (2) Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan saat di INDONESIA dan/atau di Arab Saudi. (3) Penyediaan konsumsi bagi Jemaah Haji Reguler, PPIH Embarkasi, PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan pendukung PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak dengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaan konsumsi tahun sebelumnya. (4) Penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dievaluasi setiap tahun oleh Kementerian. (5) Mekanisme tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dibayarkan dengan mekanisme pembayaran setiap tahun.

Pasal 81

(1) Konsumsi bagi Jemaah Haji Reguler dan PPIH di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) disediakan selama berada di Asrama Haji Embarkasi atau Asrama Haji Embarkasi Antara. (2) Konsumsi bagi Jemaah Haji Reguler, PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan pendukung PPIH Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) disediakan selama berada di Arab Saudi.

Pasal 82

Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 harus memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa INDONESIA.

BAB X

PELINDUNGAN JEMAAH HAJI REGULER DAN PETUGAS HAJI

Pasal 83

Koreksi

(1) Menteri bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji Reguler dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji. (2) Pelindungan kepada Jemaah Haji Reguler dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas pelindungan: a. warga negara INDONESIA di luar negeri; b. hukum; c. keamanan; d. layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi; dan e. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. (3) Dalam memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji Reguler dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Pasal 84

(1) Pelindungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk: a. kompensasi; dan/atau b. ganti rugi. (2) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk: a. asuransi; dan/atau b. penanganan jemaah dan petugas haji sakit setelah melaksanakan Ibadah Haji. (3) Besaran pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk asuransi jiwa paling sedikit sebesar Bipih. (4) Masa pertanggungan asuransi bagi Jemaah Haji Reguler dimulai sejak Jemaah Haji Reguler masuk Asrama Haji Embarkasi atau Embarkasi Antara untuk pemberangkatan sampai keluar Asrama Haji Debarkasi atau debarkasi antara untuk kepulangan. (5) Masa pertanggungan asuransi bagi PPIH dimulai sejak PPIH masuk Asrama Haji Embarkasi atau Embarkasi Antara untuk pemberangkatan sampai keluar Asrama Haji Debarkasi atau debarkasi antara untuk kepulangan. (6) Masa pertanggungan asuransi bagi pendukung PPIH Arab Saudi dimulai sejak pendukung PPIH Arab Saudi mulai bekerja sampai dengan selesai sesuai masa kerja pelaksanaan tugas.

Pasal 85

(1) Ketentuan masa pertanggungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (4) tidak berlaku bagi: a. Jemaah Haji Reguler yang meninggal melewati masa operasional haji karena sakit dan dirawat di Arab Saudi; atau b. Jemaah Haji Reguler setelah masuk Asrama Haji Embarkasi atau Embarkasi Antara dan telah menerima biaya hidup mengalami sakit sehingga harus dirawat dan meninggal sampai dengan masa fase pemberangkatan berakhir. (2) Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan asuransi.

(1) Nomor porsi Jemaah Haji Reguler yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan surat keterangan kesehatan, atau batasan usia tertentu atau meninggal dunia sebelum keberangkatan dapat dilimpahkan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu yang disepakati secara tertulis oleh keluarga. (2) Batasan usia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pembatasan usia keberangkatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. (3) Pengajuan permohonan pelimpahan nomor porsi bagi Jemaah Haji Reguler yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan surat keterangan kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen: a. asli surat keterangan tidak memenuhi istitaah kesehatan oleh dinas kesehatan; b. Surat Pendaftaran Haji atau bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih bagi Jemaah Haji Reguler yang nomor porsinya tercantum dalam bukti setoran awal; c. asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi Jemaah Haji Reguler sakit permanen yang ditandatangani pemilik nomor porsi yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu yang diketahui oleh kepala desa/lurah/nama lainnya; d. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Jemaah Haji Reguler pemilik nomor porsi dan penerima pelimpahan nomor porsi; e. fotokopi akta kelahiran/surat kenal lahir atau akta nikah Jemaah Haji Reguler pemilik nomor porsi dan penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya; dan f. surat pernyataan tanggung jawab penerima pelimpahan. (4) Pengajuan pelimpahan nomor porsi bagi Jemaah Haji Reguler yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Hari dengan melampirkan persyaratan: a. salinan akta kematian dari instansi pemerintah daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; b. Surat Pendaftaran Haji atau bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih bagi Jemaah Haji Reguler yang nomor porsinya tercantum dalam bukti setoran awal; c. asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi Jemaah Haji Reguler yang meninggal dunia yang ditandatangani oleh ahli waris yang diketahui oleh kepala desa/lurah/nama lainnya; d. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Jemaah Haji Reguler pemilik nomor porsi dan penerima pelimpahan nomor porsi; e. fotokopi akta kelahiran/surat kenal lahir atau akta nikah Jemaah Haji Reguler pemilik nomor porsi dan penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya; dan f. surat pernyataan tanggung jawab penerima pelimpahan. (5) Pengajuan permohonan pelimpahan nomor porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Kementerian Kabupaten/Kota tempat Jemaah Haji Reguler mendaftar. (6) Pelimpahan nomor porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) kali pelimpahan.