Peraturan Menteri Nomor 36-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang ANDON PENANGKAPAN IKAN

PERMEN Nomor 36-permen-kp-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SIPI ANDON

Pasal 4

(1) Andon penangkapan ikan dilakukan setelah adanya perjanjian penangkapan ikan dalam satu provinsi oleh: a. antar bupati; b. antar wali kota; atau c. antara bupati dengan wali kota; (2) Andon penangkapan ikan dilakukan setelah adanya perjanjian penangkapan ikan antar provinsi oleh: a. antar bupati; b. antar wali kota; c. antara bupati dengan wali kota; atau d. antar gubernur. (3) Perjanjian penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. alat penangkap ikan, ukuran kapal, dan jumlah kapal; c. jumlah anak buah kapal (ABK) yang akan melakukan andon penangkapan ikan, termasuk nelayan kecil; d. tempat pendaratan ikan; e. prosentase ikan hasil tangkapan yang didaratkan; f. tanggung jawab para pihak; g. jangka waktu perjanjian penangkapan ikan; h. musim ikan; dan i. evaluasi. (4) Perjanjian penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh gubernur di wilayahnya. (5) Perjanjian penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didahului dengan kesepakatan bersama antar gubernur. (6) Perjanjian penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Perjanjian penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) disusun dengan mempertimbangkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan sumber daya ikan yang diperbolehkan.

Pasal 6

(1) Setiap orang yang melakukan andon penangkapan ikan wajib memiliki SIPI Andon. (2) Kewajiban memiliki SIPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan bukti pencatatan kapal andon.

Pasal 7

(1) SIPI Andon berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (2) Masa berlaku SIPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan sumber daya ikan yang diperbolehkan.

Pasal 8

(1) Gubernur berwenang menerbitkan SIPI Andon, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT bagi nelayan yang melakukan andon penangkapan ikan di wilayah administrasinya. (2) Bupati/wali kota berwenang menerbitkan: a. SIPI Andon, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT bagi nelayan yang melakukan andon penangkapan ikan di wilayah administrasinya; b. Bukti Pencatatan Kapal Andon untuk nelayan kecil yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT yang melakukan andon penangkapan ikan di wilayah administrasinya.

Pasal 9

Penerbitan SIPI Andon oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.

BAB Kesatu

Perjanjian Penangkapan Ikan

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SIPI ANDON

Pasal 10

Koreksi

(1) Setiap orang untuk memiliki SIPI Andon harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk tujuan andon, dengan melampirkan persyaratan: a. STKA asli; b. fotokopi SIPI dengan menunjukan aslinya; dan c. rencana andon yang meliputi: 1) ukuran kapal; 2) jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan; 3) jenis alat penangkapan ikan; dan 4) daerah penangkapan ikan. (2) Apabila permohonan SIPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui diterbitkan SIPI Andon. (3) SIPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon dan dalam waktu bersamaan pemohon menyerahkan SIPI asli kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk tujuan andon. (4) Bentuk dan format SIPI Andon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahakan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Setiap nelayan untuk memiliki STKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi SIPI dengan menunjukan aslinya; b. kartu nelayan atau kartu tanda penduduk; dan c. rencana andon yang meliputi: 1) daerah penangkapan ikan; 2) jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan; dan 3) periode andon penangkapan ikan. (2) Apabila permohonan STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui diterbitkan STKA. (3) STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang: a. pemilik kapal; b. nama kapal; c. ukuran kapal; d. nomor SIPI; e. daerah tujuan andon penangkapan ikan; f. nomor dan tanggal perjanjian penangkapan ikan; dan g. alat penangkapan ikan yang digunakan. (4) Masa berlaku STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan masa berlaku SIPI. (5) Bentuk dan format STKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Nelayan kecil untuk memiliki Bukti Pencatatan Kapal Andon harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya; dan b. fotokopi bukti pencatatan kapal dengan menunjukan aslinya. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal Andon. (3) Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Andon tidak dipungut biaya. (4) Bentuk dan format Bukti Pencatatan Kapal Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIPI Andon diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 36-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang ANDON PENANGKAPAN IKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18