Peraturan Menteri Nomor per-06-men-2012 Tahun 2012 tentang PEDOMAN KERJA SAMA ANTARLEMBAGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor per-06-men-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kerja Sama Antarlembaga di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/atau organisasi yang memiliki kekuatan hukum, guna mencapai suatu keserasian atau kesepakatan kerja sama yang memberikan hasil yang baik untuk semua pihak. 2. Kegiatan kerja sama adalah pelaksanaan dari kesepakatan kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mitra/pihak lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. 3. Lembaga swadaya masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik INDONESIA secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang sosial yang ditetapkan oleh lembaga dimaksud dan memenuhi aturan yang berlaku, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa yang menitikberatkan kepada pangabdian secara swadaya. 4. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 5. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 7. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 9. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat di luar struktur Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemeterian Kelautan dan Perikanan. 11. Unit Hukum Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang hukum. 12. Unit Umum Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan persuratan, serta pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan. 13. Unit Kerja Sama Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang kerja sama antarlembaga. 14. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan eselon II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. 15. Unit Pemrakarsa adalah unit kerja yang memelopori atau menginisiasi pembuatan kerja sama. 16. Para Pihak adalah pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pihak lain/Mitra di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersepakat akan atau telah menandatangani naskah kerja sama antarlembaga. 17. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Nomor per-06-men-2012 Tahun 2012 tentang PEDOMAN KERJA SAMA ANTARLEMBAGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25