Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penghargaan Wana Lestari

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penghargaan Wana Lestari adalah penghargaan dari Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang diberikan kepada perorangan, kelompok, aparatur pemerintah, dan badan usaha atas prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas dan menjadi teladan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Kehutanan PNS adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan. 4. Polisi Kehutanan yang selanjutnya disebut Polhut adalah PNS dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa UNDANG-UNDANG diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 5. Manggala Agni adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 6. Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPLH adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup. 7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS tertentu dalam lingkup instansi lingkungan hidup dan kehutanan pusat dan daerah yang oleh UNDANG-UNDANG diberikan wewenang khusus penyidikan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 8. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. 9. Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disingkat PKS adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. 10. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara INDONESIA yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. 11. Kader Konservasi Alam yang selanjutnya disingkat KKA adalah seseorang yang telah dididik/ditetapkan sebagai penerus upaya konservasi sumber daya alam yang memiliki kesadaran dan ilmu pengetahuan tentang konservasi sumber daya alam secara sukarela, bersedia dan mampu menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat. 12. Kelompok Pecinta Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai minat, hobi, atau prestasi di bidang perlindungan terhadap proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman sumber daya alam dan pelestarian pemanfaatan bagi terjaminnya jenis sumber daya alam dan ekosistem. 13. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah perorangan, kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, atau koperasi masyarakat setempat yang mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi dengan pemanfaatan utamanya untuk memberdayakan masyarakat. 14. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa adalah lembaga desa yang mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi untuk kesejahteraan desa. 15. Pengelola Hutan Adat adalah masyarakat hukum adat yang keberadaanya dikukuhkan dengan peraturan daerah dan melakukan pengelolaan hutan adat yang berada di wilayah adatnya. 16. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 17. Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disebut Pengelola KHDTK adalah pengelola kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya. 18. Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat Pemegang PBPHH adalah pemegang perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan. 19. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan. 20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 22. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk setiap kategori diatur dengan ketentuan: a. Penyuluh Kehutanan PNS, dengan ketentuan untuk: 1. PNS pusat dan daerah yang telah menjalankan tugas sebagai pejabat fungsional penyuluh kehutanan secara terus-menerus paling singkat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan 2. telah berhasil memberdayakan masyarakat pada wilayah kerjanya dalam kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; b. Polhut, dengan ketentuan: 1. PNS pusat dan daerah yang telah menjalankan tugas sebagai pejabat fungsional Polhut secara terus- menerus paling sedikit dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; 2. memiliki prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan 3. memiliki kartu tanda anggota dan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Polhut yang masih berlaku; c. PKSM, dengan ketentuan: 1. telah ditetapkan menjadi PKSM oleh Dinas paling singkat 3 (tiga) tahun; dan 2. secara swadaya menggerakkan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; d. PKS, dengan ketentuan: 1. telah ditetapkan oleh pelaku usaha sebagai PKS; 2. telah melaksanakan tugas sebagai PKS/ memberdayakan masyarakat paling singkat 3 (tiga) tahun; dan 3. telah berhasil memberdayakan masyarakat pada wilayah kerjanya dalam kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; e. KTH, dengan ketentuan: 1. memiliki nomor registrasi KTH dari Dinas; 2. didirikan paling singkat 3 (tiga) tahun; 3. memiliki kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan 4. telah berhasil memberdayakan masyarakat melalui usaha kegiatan kelompok; f. KKA, dengan ketentuan: 1. telah mengikuti pendidikan KKA; 2. memiliki surat keputusan dan/atau nomor anggota penetapan sebagai KKA; 3. kegiatan yang dilakukan dapat dinilai sebagai upaya penting dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem; 4. telah berhasil melaksanakan pemberdayaan masyarakat; dan 5. memiliki kelompok masyarakat yang menjadi binaan KKA; g. KPA, dengan ketentuan: 1. bernaung di bawah perguruan tinggi, sekolah menengah atas/sederajat, dan organisasi kepemudaan/keagamaan; 2. mempunyai anggaran dasar/anggaran rumah tangga sebagai organisasi pecinta alam; 3. kegiatan yang dilakukan dapat dinilai sebagai upaya penting dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan 4. telah berhasil melaksanakan pemberdayaan masyarakat; h. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, dengan ketentuan: 1. memiliki kelembagaan kelompok/gabungan kelompok/koperasi sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memiliki keputusan persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan paling singkat 2 (dua) tahun; 3. memiliki rencana kerja kegiatan; dan 4. memiliki aktivitas berdasarkan rencana kerja kegiatan; i. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, dengan ketentuan: 1. mempunyai susunan pengurus lembaga desa; 2. telah menjalankan pengelolaan hutan desa paling singkat 2 (dua) tahun; 3. memiliki rencana kerja kegiatan; dan 4. memiliki aktivitas berdasarkan rencana kerja kegiatan; j. Manggala Agni, dengan ketentuan: 1. telah bekerja sebagai Manggala Agni pada daerah operasi Manggala Agni paling singkat 3 (tiga) tahun; dan 2. menguasai dan aktif berperan/unggul dalam pelaksanaan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan; k. PPLH, dengan ketentuan: 1. PNS pusat dan daerah yang telah menjalankan tugas sebagai PPLH secara terus-menerus paling singkat 2 (dua) tahun terakhir; dan 2. memiliki prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; l. PPNS, dengan ketentuan: 1. PNS pusat dan daerah yang telah menjalankan tugas sebagai PPNS secara terus-menerus paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir; dan 2. memiliki prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 3 (tiga) tahun terakhir; m. Pengelola Hutan Adat, dengan ketentuan: 1. diakui dan ditetapkan keberadaan serta haknya sebagai masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah; 2. memiliki Keputusan Menteri mengenai penetapan status hutan adat; dan 3. melakukan kegiatan dalam pemanfaatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan kearifan lokalnya; n. MPA, dengan ketentuan: 1. telah menjadi anggota MPA paling singkat 2 (dua) tahun; 2. ditetapkan oleh instansi pusat maupun daerah yang bertanggung jawab dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan 3. menguasai dan aktif berperan/unggul dalam pelaksanaan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan; o. Pengelola KHDTK, dengan ketentuan: 1. melaksanakan kewajiban sebagai pengelola KHDTK; 2. memiliki rencana pengelolaan KHDTK jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek; 3. memiliki organisasi dan susunan pengelola KHDTK dengan uraian tugas yang jelas; dan 4. melaksanakan kegiatan pengelolaan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan KHDTK, kerjasama pengelolaan KHDTK, pemanfaatan hutan pada areal KHDTK, pembangunan prasarana dan sarana pendukung KHDTK, serta pelaporan pengelolaan KHDTK; dan p. Pemegang PBPHH, dengan ketentuan: 1. memiliki kinerja produksi lebih dari 40% (empat puluh persen) dari kapasitas izin yang dimiliki dan tertib melakukan pelaporan melalui sistem informasi rencana pemenuhan bahan baku pengolahan hasil hutan; 2. menggunakan bahan baku kayu budi daya baik dari hutan rakyat maupun areal perhutanan sosial dan memiliki sertifikat legalitas kayu; 3. melakukan pembinaan terhadap mitra sumber bahan baku; dan 4. memiliki inovasi produk.