Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Penandatanganan dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia

PERMEN Nomor 3 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara pekerja migran INDONESIA dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap tenaga kerja INDONESIA yang telah memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan telah terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 3. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 4. Awak Kapal Niaga Migran adalah Pekerja Migran INDONESIA yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. 5. Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran INDONESIA yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. 6. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 7. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran INDONESIA. 8. Prinsipal adalah pengguna jasa Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang berkedudukan sebagai pemilik kapal atau operator kapal yang mempekerjakan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. 9. Kesepakatan Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat KKB adalah Perjanjian Kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut, Pemberi Kerja, dan/atau Prinsipal dengan serikat pekerja atau serikat buruh Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang memuat hak dan kewajiban para pihak. 10. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran INDONESIA memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. 11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 12. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 13. Pejabat yang Berwenang adalah atase ketenagakerjaan, pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, atau pegawai setempat yang memiliki kompetensi dan ditugaskan oleh Kepala Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri atau Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA di Taipei. 14. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik INDONESIA adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. 15. Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA di Taipei yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei. 16. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 17. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 19. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA.

BAB II

STANDAR PERJANJIAN KERJA ATAU PERJANJIAN KERJA LAUT

Pasal 2

Koreksi

(1) Pekerja Migran INDONESIA yang bekerja pada Pemberi Kerja wajib memiliki Perjanjian Kerja. (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja; b. nama dan alamat lengkap Pekerja Migran INDONESIA; c. jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Migran INDONESIA; d. hak dan kewajiban para pihak; e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan Jaminan Sosial dan/atau asuransi; f. jangka waktu Perjanjian Kerja; dan g. jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran INDONESIA selama bekerja. (3) Dalam hal Pemberi Kerja merupakan badan hukum, profil Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa company profile. (4) Dalam hal negara/wilayah tujuan penempatan telah mengatur Perjanjian Kerja untuk tenaga kerja asing, isi Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh negara/wilayah tujuan penempatan. (5) Pembuatan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui Sisko P2MI.

Pasal 3

(1) Perjanjian Kerja Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI disusun berdasarkan kesepakatan bilateral antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran INDONESIA atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara/wilayah tujuan penempatan. (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

(1) Perjanjian Kerja Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan oleh P3MI harus sesuai dengan rancangan Perjanjian Kerja yang terlampir dalam surat permintaan Pekerja Migran INDONESIA yang telah dilakukan penandasahan oleh Pejabat yang Berwenang. (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

(1) Perjanjian Kerja Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dibuat berdasarkan kesepakatan antara perusahaan yang menempatkan dan Pekerja Migran INDONESIA. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; atau c. perusahaan swasta bukan P3MI. (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Pekerja Migran INDONESIA perseorangan dibuat berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran INDONESIA perseorangan. (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 7

(1) Pekerja Migran INDONESIA yang bekerja sebagai Awak Kapal Niaga Migran yang bekerja pada Pemberi Kerja atau Prinsipal wajib memiliki Perjanjian Kerja laut. (2) Perjanjian Kerja laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan KKB. (3) Perjanjian Kerja laut Pekerja Migran INDONESIA yang bekerja sebagai Awak Kapal Niaga Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Awak Kapal Niaga Migran, meliputi: 1. nama lengkap; 2. tanggal lahir atau usia dan tempat lahir; 3. nomor dokumen identitas pelaut atau kode pelaut; 4. nomor paspor Republik INDONESIA; dan 5. alamat di INDONESIA; b. identitas Pemberi Kerja atau Prinsipal, meliputi: 1. nama; 2. nomor identifikasi pribadi; dan 3. alamat/domisili; c. identitas P3MI, meliputi: 1. nama penanggung jawab; dan 2. alamat/domisili, kecuali bagi Awak Kapal Niaga Migran yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI, perusahaan yang menempatkan Awak Kapal Niaga Migran untuk kepentingan perusahaan sendiri, atau Awak Kapal Niaga Migran yang bekerja secara perseorangan; d. identitas kapal, meliputi: 1. nama kapal; 2. nomor pendaftaran kapal atau nomor international maritime organization; dan 3. bendera kapal; e. hak dan kewajiban para pihak; f. kondisi dan syarat kerja, paling sedikit meliputi: 1. waktu kerja, waktu istirahat, dan cuti; 2. upah, cara pembayaran upah, upah lembur, upah cuti tahunan, dan bonus; 3. akomodasi, fasilitas rekreasi, dan konsumsi; dan 4. Jaminan Sosial dan asuransi; g. pelindungan kesehatan; h. perawatan medis dan evakuasi; i. kesejahteraan di atas kapal; j. jaringan komunikasi; k. tempat dan tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja laut; l. jabatan atau rank di atas kapal; m. hak atas pemulangan atau repatriasi; n. referensi nomor KKB, jika ada; o. penyelesaian sengketa; dan p. jangka waktu Perjanjian Kerja laut. (4) Pembuatan Perjanjian Kerja laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik melalui Sisko P2MI.

Pasal 8

(1) Pekerja Migran INDONESIA yang bekerja sebagai Awak Kapal Perikanan Migran yang bekerja pada Pemberi Kerja atau Prinsipal wajib memiliki Perjanjian Kerja laut. (2) Perjanjian Kerja laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan KKB. (3) Perjanjian Kerja laut Awak Kapal Perikanan Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Awak Kapal Perikanan Migran: 1. nama lengkap; 2. tanggal lahir atau usia dan tempat lahir; 3. nomor paspor; dan 4. alamat di INDONESIA; b. identitas Pemberi Kerja atau Prinsipal: 1. nama; 2. nomor identifikasi pribadi; dan 3. alamat/domisili; c. identitas P3MI: 1. nama penanggung jawab; dan 2. alamat domisili, kecuali bagi Awak Kapal Perikanan Migran yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI, perusahaan yang menempatkan Awak Kapal Perikanan Migran untuk kepentingan perusahaan sendiri, atau Awak Kapal Perikanan Migran yang bekerja secara perseorangan; d. identitas kapal: 1. nama kapal; 2. nomor pendaftaran kapal; dan 3. bendera kapal; e. hak dan kewajiban para pihak; f. kondisi dan syarat kerja paling sedikit meliputi: 1. waktu kerja, waktu istirahat, dan cuti; 2. upah, cara pembayaran upah, upah lembur, upah cuti tahunan, dan bonus; 3. akomodasi, fasilitas rekreasi, dan konsumsi; dan 4. Jaminan Sosial dan asuransi; g. pelindungan kesehatan; h. perawatan medis dan evakuasi; i. kesejahteraan di atas kapal; j. jaringan komunikasi; k. tempat dan tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja laut; l. zona atau wilayah pelayaran; m. jabatan atau rank dan jenis pekerjaan Awak Kapal Perikanan Migran; n. tempat dan tanggal Awak Kapal Perikanan Migran diharuskan melapor pekerjaan di kapal; o. pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran di atas kapal; p. hak atas pemulangan atau repatriasi; q. penyelesaian sengketa; dan r. jangka waktu Perjanjian Kerja laut. (4) Pembuatan Perjanjian Kerja laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui Sisko P2MI.

Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing untuk: a. Pekerja Migran INDONESIA, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran; b. Pemberi Kerja atau Prinsipal; dan c. Pejabat yang Berwenang. (2) Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris. (3) Selain bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut juga dapat dibuat dalam bahasa resmi pada negara/wilayah tujuan penempatan atau bahasa yang dapat dipahami oleh Pemberi Kerja atau Prinsipal.

BAB IV

VERIFIKASI PERJANJIAN KERJA ATAU PERJANJIAN KERJA LAUT

Pasal 12

Koreksi

(1) Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut dilakukan penandasahan oleh Pejabat yang Berwenang. (2) Untuk Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut Pekerja Migran INDONESIA perseorangan, proses pengajuan penandasahan melampirkan: a. bagi Pemberi Kerja atau Prinsipal berbadan hukum berupa: 1. company profile; dan 2. dokumen pendukung lainnya dan/atau persyaratan lainnya berdasarkan kebutuhan Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI sesuai dengan ketentuan nasional dan negara/wilayah tujuan penempatan; atau b. bagi Pemberi Kerja atau Prinsipal perseorangan berupa: 1. identitas Pemberi Kerja atau Prinsipal perseorangan; dan 2. dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh negara/wilayah tujuan penempatan. (3) Penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi terhadap isi dari Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), atau Pasal 8 ayat (3).

Pasal 13

(1) Penandasahan Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Republik INDONESIA dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran INDONESIA atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara/wilayah tujuan penempatan. (2) Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut bagi Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri tidak dilakukan penandasahan oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 14

(1) Pejabat yang Berwenang memberikan penandasahan berupa tanda tangan dan cap basah “Terverifikasi/Verified” dan/atau tanda tangan elektronik dan/atau barcode atas nama Pejabat yang Berwenang pada dokumen Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut. (2) Format penandasahan berupa tanda tangan dan cap basah “Terverifikasi/Verified” dan/atau tanda tangan elektronik dan/atau barcode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB VI

PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA ATAU PERJANJIAN KERJA LAUT

Pasal 16

Koreksi

(1) Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut dapat dilakukan perubahan berdasarkan: a. kesepakatan Pemberi Kerja atau Prinsipal dan Pekerja Migran INDONESIA, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran; atau b. peraturan ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Perjanjian Kerja baru, Perjanjian Kerja laut baru, adendum, atau amandemen yang disepakati para pihak dan dilaporkan melalui Sisko P2MI atau sistem informasi yang terintegrasi dengan Sisko P2MI kepada Pejabat yang Berwenang. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap: a. perpanjangan jangka waktu; b. perubahan Pemberi Kerja atau Prinsipal; c. perubahan hak dan kewajiban; dan/atau d. perubahan lainnya sesuai dengan kesepakatan Pemberi Kerja, Prinsipal, atau Pekerja Migran INDONESIA, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran. (4) Perubahan Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di negara/wilayah tujuan penempatan tanpa Pekerja Migran INDONESIA kembali ke INDONESIA. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan: a. Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut sebelumnya; b. Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut perubahan; dan c. keterangan perubahan isi Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut. (6) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penandasahan atas Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut perubahan. (7) Penandasahan Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mutatis mutandis dengan ketentuan penandasahan Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut.

Pasal 17

(1) Perubahan Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut berupa perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam hal terjadi kondisi tertentu di negara/wilayah tujuan penempatan atau dalam negeri. (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut bagi Pekerja Migran INDONESIA, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI atau P3MI dapat dilakukan dengan atau tanpa pelaksana penempatan. (3) Jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut yang dilakukan melalui pelaksana penempatan harus disesuaikan dengan jangka waktu perjanjian kerja sama penempatan atau perjanjian keagenan. (4) Dalam hal perpanjangan dilakukan tanpa pelaksana penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana penempatan tidak bertanggung jawab atas Pekerja Migran INDONESIA dan risiko ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 18

(1) Perpanjangan Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi persyaratan: a. visa kerja; b. paspor Republik INDONESIA yang masih berlaku; a. Perjanjian Kerja sebelumnya dan Perjanjian Kerja perpanjangan; c. Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan d. dokumen lain yang dipersyaratkan di negara/wilayah tujuan penempatan. (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi ketentuan: a. bekerja pada negara/wilayah tujuan penempatan, jabatan, dan Pemberi Kerja atau Prinsipal yang sama; b. isi Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut tidak merugikan Pekerja Migran INDONESIA, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran; dan c. harus memperpanjang Jaminan Sosial ketenagakerjaan dan/atau asuransi sesuai dengan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut.

BAB Kedua

Perpanjangan Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Laut

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku: a. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor 01 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 424); dan b. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor 01 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 491), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2026 MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Œ MUKHTARUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR, PENANDATANGANAN, DAN VERIFIKASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA FORMAT PENANDASAHAN BERUPA TANDA TANGAN DAN CAP BASAH “TERVERIFIKASI/VERIFIED” DAN/ATAU TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN/ATAU BARCODE A. Contoh Tanda Tangan dan Cap Basah “Terverifikasi/Verified” B. Contoh Tanda Tangan Elektronik dan/atau Barcode atas Nama Pejabat yang Berwenang MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUKHTARUDIN No: ………………………………………………… Telah Terverifikasi VERIFIED Oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik INDONESIA by the embassy/Consulate General of the Republic of INDONESIA (Nama Kota – Nama Negara) (name of city – name of country) (Nama Kota) ……………………………………… a.n. Duta Besar/Konsul Jenderal Republik INDONESIA on behalf of the ambassador/Consul General ………………………………………………………………… Atase Ketenagakerjaan/ PF Konsuler Labour Attache/ Consular Officer

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Penandatanganan dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21