Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Badan di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

PERMEN Nomor 5 Tahun 2025

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Koreksi

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri/Badan di lingkungan KP2MI/BP2MI dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Menteri/Badan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan: a. perintah UNDANG-UNDANG; b. perintah PERATURAN PEMERINTAH; c. perintah Peraturan PRESIDEN; d. akibat putusan Mahkamah Agung; dan/atau e. kewenangan. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. rencana kerja pemerintah; dan b. kebutuhan hukum.

Pasal 4

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri/Badan. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum menyusun daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Badan sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi yang dilakukan sebelum tahun berjalan.

Pasal 6

(1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Rancangan Peraturan Menteri/Badan. (2) Daftar Rancangan Peraturan Menteri/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul; b. pokok materi muatan/arah pengaturan; c. Pemrakarsa; d. target penyelesaian; dan e. dasar pembentukan. (3) Dasar pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat: a. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau b. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan. (4) Format daftar Rancangan Peraturan Menteri/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 7

(1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar Rancangan Peraturan Menteri/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Menteri/Kepala untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan. (2) Daftar Rancangan Peraturan Menteri/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Menteri/Kepala ditetapkan menjadi Program Penyusunan Peraturan Menteri/Badan untuk 1 (satu) tahun. (3) Program Penyusunan Peraturan Menteri/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 8

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri/Badan di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri/Badan berdasarkan izin prakarsa dari Menteri/Kepala. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan putusan Mahkamah Agung; b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau c. kebutuhan organisasi.

Pasal 9

Pengajuan usul pembentukan di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri/Badan harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan izin prakarsa oleh Menteri/Kepala. Pasal 10 (1) Dalam hal Menteri/Kepala memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Badan. (2) Format izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Badan dilakukan oleh Pemrakarsa berdasarkan Program Penyusunan Peraturan Menteri/Badan atau berdasarkan izin prakarsa. (2) Pemrakarsa dapat menunjuk pimpinan unit organisasi eselon II yang membidangi materi Rancangan Peraturan Menteri/Badan untuk melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Badan. (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan: a. sekretariat direktorat jenderal, sekretariat inspektorat jenderal, biro, atau pusat; b. unit organisasi eselon II di lingkungan Pemrakarsa terkait; c. Biro Hukum; dan d. perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum. (4) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Badan, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Badan. (5) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi serta pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang menguasai substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri/Badan.

Pasal 12

(1) Pemrakarsa melakukan serap aspirasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. (2) Serap aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: a. laman resmi dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum KP2MI/BP2MI; b. diseminasi; dan/atau c. diskusi.

Pasal 13

(1) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal. (2) Dalam hal Sekretaris Jenderal selaku Pemrakarsa, penyampaian hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Badan dilakukan oleh pimpinan unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 14

(1) Hasil penyampaian penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibahas oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum dengan mengikutsertakan: a. Pemrakarsa; b. sekretariat direktorat jenderal, sekretariat inspektorat jenderal, biro, atau pusat di lingkungan KP2MI/BP2MI; c. unit organisasi eselon II terkait; d. Biro Hukum; dan e. perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum. (2) Selain mengikutsertakan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan juga dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, pakar, praktisi, akademisi, pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 15

(1) Dalam hal terdapat substansi yang masih belum disepakati atau masih memerlukan persetujuan, Sekretaris Jenderal dapat mengembalikan Rancangan Peraturan Menteri/Badan kepada Pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan. (2) Kepala Biro Hukum melaporkan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal untuk meminta arahan dan keputusan.

Pasal 16

(1) Pemrakarsa, Sekretaris Jenderal, dan Kepala Biro Hukum menyampaikan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri/Badan kepada Menteri/Kepala untuk mendapatkan arahan atau persetujuan sebelum diajukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. (2) Rancangan Peraturan Menteri/Badan yang telah mendapatkan arahan atau persetujuan dari Menteri/Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta telah disepakati dan sudah tidak ada permasalahan substansi diajukan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi secara tertulis kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum oleh Sekretaris Jenderal. (3) Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan b. Rancangan Peraturan Menteri/Badan hasil penyusunan. (4) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Sekretaris Jenderal, Pemrakarsa, dan/atau Kepala Biro Hukum melaporkan kepada Menteri/Kepala terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Badan yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Koreksi

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2025 MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Œ ABDUL KADIR KARDING Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI/BADAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA FORMAT DAFTAR RANCANGAN PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NO JUDUL RANCANGAN PERATURAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA TARGET PENYELESAIAN DASAR PEMBENTUKAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDUL KADIR KARDING LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI/BADAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA FORMAT IZIN PRAKARSA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA LEMBAR PERSETUJUAN IZIN PRAKARSA PEMBENTUKAN I. A. Judul : B. Tahun : C. Pemrakarsa : II. Menteri/Kepala memberikan persetujuan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam angka I. III. Dalam melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA, Pemrakarsa harus melakukan konsultasi publik dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait yang lebih bermakna (meaningful participation) dan memenuhi administrasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. IV. Arahan : MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ABDUL KADIR KARDING MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDUL KADIR KARDING

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Badan di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25