Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

(1) Jaminan sosial Pekerja Migran INDONESIA dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional. (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jaminan sosial kesehatan; dan b. jaminan sosial ketenagakerjaan.

(1) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan jenis program jaminan sosial Pekerja Migran INDONESIA yang meliputi: a. JKK; b. JKM; dan c. JHT.

(1) Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepesertaan program: a. JKK; dan b. JKM. (2) Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti program JHT. (3) Program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas: a. Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan b. Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan.

(1) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT dilaksanakan sebelum keberangkatan ke negara/wilayah tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT selama bekerja dan setelah bekerja bagi Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan dilakukan sebelum Pekerja Migran INDONESIA berangkat ke negara/wilayah tujuan penempatan. (3) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui Sisko P2MI yang terintegrasi dengan Kanal Layanan. (4) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA. (5) Selain Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana Penempatan dapat memfasilitasi pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT pada BPJS Ketenagakerjaan. (6) Dalam hal Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA belum terdaftar dalam program JKK, JKM, dan JHT sebelum keberangkatan ke negara/wilayah tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendaftaran dapat dilakukan di negara/wilayah tujuan penempatan. (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperuntukan bagi: a. Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan yang telah melakukan pelatihan dan pendidikan di luar negeri; b. Pekerja Migran INDONESIA yang melakukan perubahan atau perpanjangan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; atau c. Pekerja Migran INDONESIA melalui pelayanan pendataan Pekerja Migran INDONESIA di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (8) Pendaftaran di negara/wilayah tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui: a. sistem informasi atau Kanal Layanan yang terintegrasi dengan Sisko P2MI; atau b. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI. (9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) dilakukan dengan menggunakan formulir yang paling sedikit memuat: a. data Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA; dan b. data anggota keluarga Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA.

(1) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan: a. sebelum bekerja; atau b. selama bekerja dan setelah bekerja. (2) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT yang dilakukan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan, dengan melampirkan dokumen: a. kartu tanda penduduk; dan b. kartu keluarga. (3) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT yang dilakukan selama bekerja dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan atau Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan, dengan melampirkan dokumen: a. paspor Republik INDONESIA; dan b. perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT bagi Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja penerima upah.

(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. (2) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. (3) BPJS Ketenagakerjaan mendistribusikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA, Pekerja Migran INDONESIA, atau KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan dalam: a. bentuk fisik; dan/atau b. bentuk digital atau elektronik. (5) Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nomor induk kependudukan atau nomor paspor Republik INDONESIA; b. nomor kepesertaan; c. nama Peserta; d. bulan dan tahun mulai kepesertaan; e. logo BPJS Ketenagakerjaan; f. kode keamanan sistem teknologi informasi; dan g. durasi pertanggungan. (6) Dalam hal Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didistribusikan kepada KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI wajib menyampaikan langsung Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA yang telah didaftarkan. (7) Kepesertaan Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.

(1) Dalam hal terjadi perubahan data, Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA wajib menyampaikan perubahan data dengan mengisi formulir perubahan data secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui sistem informasi atau Kanal Layanan yang terintegrasi dengan Sisko P2MI. (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. perubahan data diri dan keluarganya; dan/atau b. perubahan data perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut. (3) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Calon Pekerja Migran INDONESIA: a. pada masa sebelum bekerja; dan b. telah tercatat memiliki kepesertaan, kepesertaannya tetap aktif dan berlaku. (4) Dalam hal perubahan data terjadi pada jangka waktu bekerja, iuran menyesuaikan dengan perubahan jangka waktu bekerja yang baru.

(1) Dalam hal Peserta melakukan perpanjangan program JKK, JKM, dan JHT, perpanjangan kepesertaan dilakukan melalui sistem informasi atau Kanal Layanan yang terintegrasi dengan Sisko P2MI. (2) Perpanjangan program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peserta, KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI, mitra usaha, Pemberi Kerja, atau keluarga Peserta. (3) Perpanjangan program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen: a. bukti kepesertaan jaminan sosial sebelumnya; b. paspor; dan c. perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut yang memuat perpanjangan jangka waktu. (4) Sistem informasi atau Kanal Layanan yang terintegrasi dengan Sisko P2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan kode bayar untuk pembayaran iuran perpanjangan program JKK, JKM, dan JHT. (5) Perpanjangan program JKK, JKM, dan JHT hanya diperuntukan bagi Peserta yang telah terdaftar sebagai Peserta dan masa kepesertaannya telah habis.

(1) Jangka waktu pelindungan program JKK, JKM, dan JHT sebelum bekerja dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak pendaftaran dan pembayaran iuran program JKK, JKM, dan JHT sebelum bekerja sampai dengan Peserta berada di embarkasi di INDONESIA. (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelindungan sebelum bekerja dapat berakhir jika Peserta: a. dinyatakan gagal berangkat; b. mengalami Cacat Total Tetap; atau c. meninggal dunia. (3) Dalam hal Peserta belum berangkat ke negara/wilayah tujuan penempatan melebihi jangka waktu 5 (lima) bulan, Peserta melakukan pendaftaran kepesertaan kembali dengan membayar iuran. (4) BPJS Ketenagakerjaan memberikan pemberitahuan kepada Peserta paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu pelindungan sebelum bekerja berakhir.

(1) Jangka waktu pelindungan selama bekerja terhitung sejak Peserta berangkat dari embarkasi di INDONESIA menuju negara/wilayah tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut ditambah paling lama 1 (satu) bulan saat persiapan kepulangan di negara/wilayah tujuan penempatan termasuk perjalanan sampai debarkasi di INDONESIA. (2) Dalam hal terjadi perubahan data perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, jangka waktu pelindungan selama bekerja terhitung sejak perubahan data perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut sampai dengan berakhirnya masa iuran kepesertaan. (3) Jangka waktu pelindungan selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program JKM dapat diberikan kepada Peserta yang melakukan cuti dan kembali ke INDONESIA. (4) Dalam hal Peserta yang melakukan cuti dan telah habis masa cuti namun belum kembali ke negara/wilayah tujuan penempatan dikarenakan kondisi mental atau fisik yang tidak memungkinkan melakukan pemberangkatan, pelindungan selama bekerja tetap diberikan selama masa pelindungan berlaku. (5) Kondisi mental atau fisik yang tidak memungkinkan melakukan pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan dari dokter penasihat, tenaga medis, atau tenaga kesehatan. (6) Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan mendapatkan tambahan pelindungan selama bekerja paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak pendaftaran dan pembayaran iuran sampai dengan tiba di embarkasi di INDONESIA, dalam bentuk manfaat program JKM sebelum bekerja. (7) Dalam hal Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan belum berangkat ke negara/wilayah tujuan penempatan setelah melewati 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), segala risiko menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.

Jangka waktu pelindungan setelah bekerja diberikan kepada Peserta dengan ketentuan: a. untuk program JKK terhitung sejak tiba di debarkasi sampai dengan tiba di daerah asal atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tiba di debarkasi menuju daerah asal; dan/atau b. untuk program JKM terhitung sejak tiba di debarkasi sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.

(1) Pembayaran iuran program JKK dan JKM bagi Peserta yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI dan P3MI dilakukan secara bertahap, terdiri atas: a. iuran pelindungan sebelum bekerja; dan b. iuran pelindungan selama bekerja dan setelah bekerja dibayarkan sesuai jangka waktu perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut. (2) Pembayaran iuran program JKK dan JKM untuk pelindungan selama bekerja dan setelah bekerja bagi Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan dilakukan sekaligus sesuai jangka waktu perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut. (3) Dalam hal perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2), pembayaran iuran program JKK dan JKM dikenakan biaya iuran per bulan dan dibayarkan sekaligus sesuai dengan kelebihan jangka waktu perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut.

(1) Pembayaran iuran program JKK dan JKM bagi Peserta yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI dan P3MI dilakukan dengan ketentuan: a. iuran untuk pelindungan sebelum bekerja dibayarkan setelah Peserta menandatangani perjanjian penempatan; dan b. iuran untuk pelindungan selama bekerja dan setelah bekerja dibayarkan paling lambat setelah Peserta mengikuti orientasi pra pemberangkatan. (2) Pembayaran iuran program JKK dan JKM untuk pelindungan selama bekerja dan setelah bekerja bagi Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dibayarkan: a. paling cepat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan bekerja ke negara/wilayah tujuan penempatan; atau b. paling lambat setelah Calon Pekerja Migran INDONESIA mengikuti orientasi pra pemberangkatan.

(1) Pembayaran iuran program JHT dilakukan pada saat Peserta mengikuti program JHT. (2) Dalam hal iuran program JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang asing, besaran iuran ekuivalen dengan nilai rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran. (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka. (4) Pembayaran iuran secara sekaligus dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan memilih periode pembayaran: a. 2 (dua) bulan; b. 3 (tiga) bulan; c. 6 (enam) bulan; atau d. 1 (satu) tahun.

Pembayaran iuran program JKK, JKM, dan JHT dapat dilakukan melalui kanal perbankan atau kanal nonperbankan yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang terintegrasi dengan Sisko P2MI.

(1) Setelah iuran program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibayarkan lunas, BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan bukti pembayaran iuran. (2) Bukti pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta.

Rincian besaran iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dan iuran program JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Manfaat program JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta jika Peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif.

Manfaat program JKM bagi Peserta sebelum bekerja dan setelah bekerja meliputi: a. santunan kematian; b. santunan berkala; dan c. biaya pemakaman.

Rincian besaran manfaat program JKM bagi Peserta tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini. Bagian Ketiga Jaminan Hari Tua

(1) Besaran manfaat program JHT bagi Peserta sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangan yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta. (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat dilanjutkan setelah Peserta mengakhiri perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut dan manfaat program JHT belum dibayarkan sekaligus. (3) Manfaat program JHT diberikan pada saat Peserta: a. memasuki usia pensiun; b. meninggal dunia; atau c. mengalami Cacat Total Tetap. (4) Memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk: a. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun; b. Peserta yang gagal berangkat; atau c. Peserta yang gagal ditempatkan atau berhenti bekerja. (5) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas: a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; b. mengalami PHK; c. mengundurkan diri; atau d. menjadi warga negara asing. (6) Dalam mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun yaitu: a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, untuk kepemilikan rumah; atau b. paling paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah JHT, untuk keperluan lain sesuai dengan persiapan memasuki masa pensiun.

(1) Manfaat program JKK bagi Peserta sebelum bekerja dan setelah bekerja diberikan dalam bentuk: a. uang tunai; dan/atau b. pelayanan kesehatan. (2) Dalam hal Peserta mengalami Cacat Sebagian Anatomis dan/atau Cacat Sebagian Fungsi akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja selain diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pendampingan dan pelatihan vokasional.

(1) Uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi: a. penggantian biaya transportasi bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain serta selama melakukan pengobatan dan perawatan akibat Kecelakaan Kerja tersebut; b. santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap; c. santunan kematian akibat Kecelakaan Kerja; d. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus jika Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja; e. biaya rehabilitasi berupa pembelian alat bantu dan/atau alat ganti; f. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata sebagai akibat Kecelakaan Kerja; g. bantuan uang tunai bagi Peserta yang gagal berangkat; h. bantuan uang tunai bagi Peserta yang mengalami kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai ke daerah asal; i. bantuan uang tunai bagi Peserta yang terbukti mengalami kekerasan seksual; dan/atau j. beasiswa. (2) Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan oleh dokter penasihat berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan/atau mental kepada Peserta. (3) Gagal berangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan ketentuan: a. tidak disebabkan oleh kesalahan KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI; b. tidak disebabkan karena kebijakan Pemerintah Republik INDONESIA; dan/atau c. bukan karena kesalahan Peserta. (4) Bantuan uang tunai bagi Peserta yang terbukti mengalami kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i termasuk santunan Cacat Sebagian Fungsi jika terjadi hilangnya kemampuan kerja mental secara tetap. (5) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilaksanakan dengan ketentuan: a. diberikan jika Peserta: 1. mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja; atau 2. meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja; b. diajukan pada saat Peserta telah dinyatakan Cacat Total Tetap atau meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja; c. diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang Anak dengan persyaratan: 1. Anak usia sekolah; 2. belum mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun; 3. belum menikah; dan/atau 4. belum bekerja; d. Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah didaftarkan oleh Peserta sebagai ahli waris dan penerima manfaat beasiswa; e. Anak yang dapat didaftarkan sebagai penerima manfaat beasiswa merupakan Anak yang telah dilahirkan termasuk Anak tiri atau Anak angkat yang sah menurut ketentuan peraturan perundang- undangan sebelum Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja; f. Peserta atau ahli waris melaporkan daftar nama 2 (dua) orang Anak penerima manfaat beasiswa kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat pada saat pengajuan manfaat JKK; g. jika Anak penerima manfaat beasiswa meninggal dunia sebelum menerima manfaat beasiswa, ahli waris wajib melaporkan perubahan data Anak penerima manfaat beasiswa paling lambat pada saat pengajuan dengan melampirkan surat kematian untuk pengalihan manfaat beasiswa; h. jika Anak penerima manfaat beasiswa sedang dalam masa menerima manfaat beasiswa dan meninggal dunia, manfaat beasiswa dapat dialihkan kepada Anak yang menjadi pengganti dengan ketentuan: 1. diberikan sebesar sisa manfaat beasiswa yang seharusnya masih diterima jika Anak penerima manfaat beasiswa yang meninggal, masih hidup; 2. diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan Anak yang menjadi pengganti; dan 3. pengalihan manfaat beasiswa hanya berlaku 1 (satu) kali dan untuk 1 (satu) Anak yang menjadi pengganti; i. manfaat beasiswa diajukan setiap tahun kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh Anak atau wali Anak sesuai dengan tingkat pendidikan Anak; j. jika Anak atau wali Anak terlambat mengajukan manfaat beasiswa untuk pertama kali, manfaat beasiswa tetap diberikan terhitung sejak Peserta dinyatakan Cacat Total Tetap atau meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja; dan k. jika manfaat beasiswa tidak diajukan setiap tahun oleh Anak atau wali Anak, pembayaran manfaat diberikan secara akumulatif dari sisa manfaat yang belum diajukan, paling banyak 3 (tiga) tahun ajaran sebelum pengajuan beasiswa. (6) Pengajuan manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j dan huruf k hanya dapat diajukan apabila Anak masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c. (7) Manfaat beasiswa pendidikan tinggi untuk jenjang strata 1/sederajat atau pelatihan diberikan paling lama 4 (empat) tahun dengan ketentuan: a. jika Anak menyelesaikan pendidikan tinggi jenjang strata 1/sederajat kurang dari 4 (empat) tahun, Anak tidak dapat mengajukan beasiswa untuk jenjang strata 1/sederajat lain atau pelatihan lainnya; b. jika Anak belum menyelesaikan pendidikannya dan beralih jurusan atau lembaga pendidikan atau beralih ke pelatihan, Anak tetap mendapat manfaat beasiswa sesuai jenjang dengan melampirkan surat keterangan tidak menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi yang berwenang dan batas manfaat yang diberikan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa pertama kali untuk jenjang dimaksud; dan c. peralihan ke jurusan atau lembaga pendidikan atau pelatihan hanya berlaku 1 (satu) kali. (8) Manfaat beasiswa pelatihan diberikan untuk 1 (satu) jenis pelatihan yang dapat diikuti secara berjenjang dengan batas manfaat paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa untuk jenjang dimaksud dengan ketentuan: a. pengajuan manfaat beasiswa pelatihan lanjutan untuk pelatihan yang berjenjang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan sebelumnya; b. pelatihan dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang mempunyai izin dan/atau terakreditasi; c. jika penerima manfaat beasiswa belum menyelesaikan pelatihannya dan beralih ke lembaga pendidikan tinggi, penerima manfaat beasiswa tetap mendapat manfaat beasiswa sesuai jenjang dengan melampirkan surat keterangan tidak menyelesaikan pelatihan dari lembaga pelatihan dan batas manfaat paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa pertama kali untuk jenjang dimaksud; dan d. peralihan pelatihan ke lembaga pendidikan tinggi hanya berlaku 1 (satu) kali. (9) Bagi Anak yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, beasiswa pendidikan diberikan pada saat Anak memasuki usia sekolah.

(1) Manfaat pendampingan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diajukan 1 (satu) kali untuk setiap kasus Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. (2) Penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta. (3) Petunjuk teknis pendampingan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Rincian besaran manfaat program JKK bagi Peserta sebelum bekerja dan setelah bekerja serta persentase Cacat Sebagian Anatomis dan Cacat Sebagian Fungsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

(1) Manfaat program JKK bagi Peserta sebelum bekerja dan setelah bekerja diberikan dalam bentuk: a. uang tunai; dan/atau b. pelayanan kesehatan. (2) Dalam hal Peserta mengalami Cacat Sebagian Anatomis dan/atau Cacat Sebagian Fungsi akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja selain diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pendampingan dan pelatihan vokasional.

(1) Uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi: a. penggantian biaya transportasi bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain serta selama melakukan pengobatan dan perawatan akibat Kecelakaan Kerja tersebut; b. santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap; c. santunan kematian akibat Kecelakaan Kerja; d. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus jika Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja; e. biaya rehabilitasi berupa pembelian alat bantu dan/atau alat ganti; f. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata sebagai akibat Kecelakaan Kerja; g. bantuan uang tunai bagi Peserta yang gagal berangkat; h. bantuan uang tunai bagi Peserta yang mengalami kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai ke daerah asal; i. bantuan uang tunai bagi Peserta yang terbukti mengalami kekerasan seksual; dan/atau j. beasiswa. (2) Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan oleh dokter penasihat berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan/atau mental kepada Peserta. (3) Gagal berangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan ketentuan: a. tidak disebabkan oleh kesalahan KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI; b. tidak disebabkan karena kebijakan Pemerintah Republik INDONESIA; dan/atau c. bukan karena kesalahan Peserta. (4) Bantuan uang tunai bagi Peserta yang terbukti mengalami kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i termasuk santunan Cacat Sebagian Fungsi jika terjadi hilangnya kemampuan kerja mental secara tetap. (5) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilaksanakan dengan ketentuan: a. diberikan jika Peserta: 1. mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja; atau 2. meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja; b. diajukan pada saat Peserta telah dinyatakan Cacat Total Tetap atau meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja; c. diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang Anak dengan persyaratan: 1. Anak usia sekolah; 2. belum mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun; 3. belum menikah; dan/atau 4. belum bekerja; d. Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah didaftarkan oleh Peserta sebagai ahli waris dan penerima manfaat beasiswa; e. Anak yang dapat didaftarkan sebagai penerima manfaat beasiswa merupakan Anak yang telah dilahirkan termasuk Anak tiri atau Anak angkat yang sah menurut ketentuan peraturan perundang- undangan sebelum Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja; f. Peserta atau ahli waris melaporkan daftar nama 2 (dua) orang Anak penerima manfaat beasiswa kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat pada saat pengajuan manfaat JKK; g. jika Anak penerima manfaat beasiswa meninggal dunia sebelum menerima manfaat beasiswa, ahli waris wajib melaporkan perubahan data Anak penerima manfaat beasiswa paling lambat pada saat pengajuan dengan melampirkan surat kematian untuk pengalihan manfaat beasiswa; h. jika Anak penerima manfaat beasiswa sedang dalam masa menerima manfaat beasiswa dan meninggal dunia, manfaat beasiswa dapat dialihkan kepada Anak yang menjadi pengganti dengan ketentuan: 1. diberikan sebesar sisa manfaat beasiswa yang seharusnya masih diterima jika Anak penerima manfaat beasiswa yang meninggal, masih hidup; 2. diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan Anak yang menjadi pengganti; dan 3. pengalihan manfaat beasiswa hanya berlaku 1 (satu) kali dan untuk 1 (satu) Anak yang menjadi pengganti; i. manfaat beasiswa diajukan setiap tahun kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh Anak atau wali Anak sesuai dengan tingkat pendidikan Anak; j. jika Anak atau wali Anak terlambat mengajukan manfaat beasiswa untuk pertama kali, manfaat beasiswa tetap diberikan terhitung sejak Peserta dinyatakan Cacat Total Tetap atau meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja; dan k. jika manfaat beasiswa tidak diajukan setiap tahun oleh Anak atau wali Anak, pembayaran manfaat diberikan secara akumulatif dari sisa manfaat yang belum diajukan, paling banyak 3 (tiga) tahun ajaran sebelum pengajuan beasiswa. (6) Pengajuan manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j dan huruf k hanya dapat diajukan apabila Anak masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c. (7) Manfaat beasiswa pendidikan tinggi untuk jenjang strata 1/sederajat atau pelatihan diberikan paling lama 4 (empat) tahun dengan ketentuan: a. jika Anak menyelesaikan pendidikan tinggi jenjang strata 1/sederajat kurang dari 4 (empat) tahun, Anak tidak dapat mengajukan beasiswa untuk jenjang strata 1/sederajat lain atau pelatihan lainnya; b. jika Anak belum menyelesaikan pendidikannya dan beralih jurusan atau lembaga pendidikan atau beralih ke pelatihan, Anak tetap mendapat manfaat beasiswa sesuai jenjang dengan melampirkan surat keterangan tidak menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi yang berwenang dan batas manfaat yang diberikan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa pertama kali untuk jenjang dimaksud; dan c. peralihan ke jurusan atau lembaga pendidikan atau pelatihan hanya berlaku 1 (satu) kali. (8) Manfaat beasiswa pelatihan diberikan untuk 1 (satu) jenis pelatihan yang dapat diikuti secara berjenjang dengan batas manfaat paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa untuk jenjang dimaksud dengan ketentuan: a. pengajuan manfaat beasiswa pelatihan lanjutan untuk pelatihan yang berjenjang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan sebelumnya; b. pelatihan dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang mempunyai izin dan/atau terakreditasi; c. jika penerima manfaat beasiswa belum menyelesaikan pelatihannya dan beralih ke lembaga pendidikan tinggi, penerima manfaat beasiswa tetap mendapat manfaat beasiswa sesuai jenjang dengan melampirkan surat keterangan tidak menyelesaikan pelatihan dari lembaga pelatihan dan batas manfaat paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa pertama kali untuk jenjang dimaksud; dan d. peralihan pelatihan ke lembaga pendidikan tinggi hanya berlaku 1 (satu) kali. (9) Bagi Anak yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, beasiswa pendidikan diberikan pada saat Anak memasuki usia sekolah.

(1) Manfaat pendampingan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diajukan 1 (satu) kali untuk setiap kasus Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. (2) Penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta. (3) Petunjuk teknis pendampingan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Rincian besaran manfaat program JKK bagi Peserta sebelum bekerja dan setelah bekerja serta persentase Cacat Sebagian Anatomis dan Cacat Sebagian Fungsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

(1) Manfaat program JKK bagi Peserta selama bekerja diberikan dalam bentuk: a. uang tunai; dan/atau b. pelayanan kesehatan yang terdiri atas: 1. perawatan dan pengobatan akibat Kecelakaan Kerja di negara/wilayah tujuan penempatan; dan/atau 2. pelayanan kesehatan lanjutan akibat Kecelakaan Kerja bagi Peserta yang dipulangkan ke INDONESIA oleh Pemberi Kerja. (2) Manfaat program JKK bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga bagi: a. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja pada saat perjalanan pulang ke INDONESIA dan/atau kembali ke negara/wilayah tujuan penempatan dalam rangka cuti; atau b. Peserta yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual. (3) Dalam hal Peserta mengalami Cacat Sebagian Anatomis dan/atau Cacat Sebagian Fungsi akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, selain diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pendampingan dan pelatihan vokasional.

(1) Perawatan dan pengobatan akibat Kecelakaan Kerja di negara/wilayah tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 1 dapat diberikan dalam hal biaya perawatan dan pengobatan di negara/wilayah tujuan penempatan telah melebihi batas manfaat dari jaminan sosial dan/atau asuransi di negara/wilayah tujuan penempatan. (2) Biaya perawatan dan pengobatan akibat Kecelakaan Kerja di negara/wilayah tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayar terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja, KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI, mitra usaha, atau Pekerja Migran INDONESIA dan berhak mendapatkan penggantian dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal kepesertaan jaminan sosial atau asuransi Pekerja Migran INDONESIA di negara/wilayah tujuan penempatan belum aktif, BPJS Ketenagakerjaan menjadi penjamin biaya perawatan dan pengobatan akibat Kecelakaan Kerja.

(1) Manfaat pendampingan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diajukan 1 (satu) kali untuk setiap kasus Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. (2) Penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta.

Rincian besaran manfaat program JKK bagi Peserta selama bekerja serta persentase Cacat Sebagian Anatomis dan Cacat Sebagian Fungsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

(1) Manfaat program JKK bagi Peserta selama bekerja diberikan dalam bentuk: a. uang tunai; dan/atau b. pelayanan kesehatan yang terdiri atas: 1. perawatan dan pengobatan akibat Kecelakaan Kerja di negara/wilayah tujuan penempatan; dan/atau 2. pelayanan kesehatan lanjutan akibat Kecelakaan Kerja bagi Peserta yang dipulangkan ke INDONESIA oleh Pemberi Kerja. (2) Manfaat program JKK bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga bagi: a. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja pada saat perjalanan pulang ke INDONESIA dan/atau kembali ke negara/wilayah tujuan penempatan dalam rangka cuti; atau b. Peserta yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual. (3) Dalam hal Peserta mengalami Cacat Sebagian Anatomis dan/atau Cacat Sebagian Fungsi akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, selain diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pendampingan dan pelatihan vokasional.

(1) Perawatan dan pengobatan akibat Kecelakaan Kerja di negara/wilayah tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 1 dapat diberikan dalam hal biaya perawatan dan pengobatan di negara/wilayah tujuan penempatan telah melebihi batas manfaat dari jaminan sosial dan/atau asuransi di negara/wilayah tujuan penempatan. (2) Biaya perawatan dan pengobatan akibat Kecelakaan Kerja di negara/wilayah tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayar terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja, KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI, mitra usaha, atau Pekerja Migran INDONESIA dan berhak mendapatkan penggantian dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal kepesertaan jaminan sosial atau asuransi Pekerja Migran INDONESIA di negara/wilayah tujuan penempatan belum aktif, BPJS Ketenagakerjaan menjadi penjamin biaya perawatan dan pengobatan akibat Kecelakaan Kerja.

(1) Manfaat pendampingan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diajukan 1 (satu) kali untuk setiap kasus Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. (2) Penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta.

Rincian besaran manfaat program JKK bagi Peserta selama bekerja serta persentase Cacat Sebagian Anatomis dan Cacat Sebagian Fungsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Manfaat program JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta jika Peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif.

Manfaat program JKM bagi Peserta sebelum bekerja dan setelah bekerja meliputi: a. santunan kematian; b. santunan berkala; dan c. biaya pemakaman.

Rincian besaran manfaat program JKM bagi Peserta tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini. Bagian Ketiga Jaminan Hari Tua

(1) Besaran manfaat program JHT bagi Peserta sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangan yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta. (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat dilanjutkan setelah Peserta mengakhiri perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut dan manfaat program JHT belum dibayarkan sekaligus. (3) Manfaat program JHT diberikan pada saat Peserta: a. memasuki usia pensiun; b. meninggal dunia; atau c. mengalami Cacat Total Tetap. (4) Memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk: a. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun; b. Peserta yang gagal berangkat; atau c. Peserta yang gagal ditempatkan atau berhenti bekerja. (5) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas: a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; b. mengalami PHK; c. mengundurkan diri; atau d. menjadi warga negara asing. (6) Dalam mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun yaitu: a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, untuk kepemilikan rumah; atau b. paling paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah JHT, untuk keperluan lain sesuai dengan persiapan memasuki masa pensiun.

Pelaporan Kecelakaan Kerja sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, pelaporan kematian, serta pengajuan permohonan pembayaran manfaat program JHT dilakukan melalui Kanal Layanan yang terintegrasi dengan Sisko P2MI.

(1) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai Kecelakaan Kerja serta perselisihan besaran manfaat program JKK, manfaat program JKM, dan manfaat program JHT yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada saat pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, atau setelah bekerja, Peserta atau ahli waris dapat meminta penetapan kepada Pengawas. (2) Penetapan oleh Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pihak terkait.

Pelaporan Kecelakaan Kerja sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, pelaporan kematian, serta pengajuan permohonan pembayaran manfaat program JHT dilakukan melalui Kanal Layanan yang terintegrasi dengan Sisko P2MI.

(1) Pelaporan Kecelakaan Kerja sebelum bekerja dan setelah bekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan disampaikan oleh: a. KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI; b. Peserta; c. keluarga Peserta; d. fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan; e. KP2MI/BP2MI atau UPT KP2MI/BP2MI; f. Dinas Daerah Provinsi; atau g. Dinas Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa kedaluwarsa. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pelaporan tahap I.

(1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), harus melaporkan akibat Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaporan tahap II terhitung sejak Peserta dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia. (2) Pelaporan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK pada BPJS Ketenagakerjaan.

(1) Pelaporan gagal berangkat Peserta atau kerugian atas tindakan pihak lain terhadap Peserta selama perjalanan pulang dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai ke daerah asal harus disampaikan terhitung sejak kejadian gagal berangkat atau sejak diketahuinya kerugian sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa kedaluwarsa. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK pada BPJS Ketenagakerjaan.

(1) Pelaporan gagal berangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. kartu tanda penduduk, paspor Republik INDONESIA, atau kartu identitas lain; c. surat keterangan dari KP2MI/BP2MI, UPT KP2MI/BP2MI, atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat yang mencantumkan tanggal dan alasan Peserta dinyatakan gagal berangkat; dan d. rekening tabungan atas nama Peserta. (2) Laporan kerugian atas tindakan pihak lain terhadap Peserta selama perjalanan pulang dari negara/wilayah tujuan penempatan ke daerah asal dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. Paspor Republik INDONESIA; c. surat keterangan kepolisian; d. bukti bagasi tercatat, surat muatan udara, atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan; dan e. rekening tabungan atas nama Peserta. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

(1) Pengajuan manfaat beasiswa pendidikan taman kanak- kanak sampai dengan perguruan tinggi untuk pertama kali dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. akta kelahiran Anak; b. kartu keluarga; c. surat keterangan masih menempuh pendidikan dari sekolah atau perguruan tinggi; d. rapor atau transkrip nilai terakhir; dan e. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa atau rekening tabungan atas nama wali Anak bagi Peserta yang meninggal dunia. (2) Pengajuan manfaat beasiswa pelatihan dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari Anak penerima manfaat beasiswa; b. kartu keluarga; c. surat keterangan masih atau sedang menempuh pelatihan dari lembaga atau tempat pelatihan yang mempunyai izin dan/atau terakreditasi; d. ijazah sekolah menengah atas atau sederajat; e. sertifikat pelatihan sebelumnya, untuk pelatihan linier atau berjenjang; dan f. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa atau rekening tabungan atas nama wali Anak bagi Peserta yang meninggal dunia. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

(1) Pelaporan Kecelakaan Kerja sebelum bekerja dan setelah bekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan disampaikan oleh: a. KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI; b. Peserta; c. keluarga Peserta; d. fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan; e. KP2MI/BP2MI atau UPT KP2MI/BP2MI; f. Dinas Daerah Provinsi; atau g. Dinas Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa kedaluwarsa. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pelaporan tahap I.

(1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), harus melaporkan akibat Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaporan tahap II terhitung sejak Peserta dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia. (2) Pelaporan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK pada BPJS Ketenagakerjaan.

(1) Pelaporan gagal berangkat Peserta atau kerugian atas tindakan pihak lain terhadap Peserta selama perjalanan pulang dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai ke daerah asal harus disampaikan terhitung sejak kejadian gagal berangkat atau sejak diketahuinya kerugian sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa kedaluwarsa. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK pada BPJS Ketenagakerjaan.

(1) Pelaporan gagal berangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. kartu tanda penduduk, paspor Republik INDONESIA, atau kartu identitas lain; c. surat keterangan dari KP2MI/BP2MI, UPT KP2MI/BP2MI, atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat yang mencantumkan tanggal dan alasan Peserta dinyatakan gagal berangkat; dan d. rekening tabungan atas nama Peserta. (2) Laporan kerugian atas tindakan pihak lain terhadap Peserta selama perjalanan pulang dari negara/wilayah tujuan penempatan ke daerah asal dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. Paspor Republik INDONESIA; c. surat keterangan kepolisian; d. bukti bagasi tercatat, surat muatan udara, atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan; dan e. rekening tabungan atas nama Peserta. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

(1) Pengajuan manfaat beasiswa pendidikan taman kanak- kanak sampai dengan perguruan tinggi untuk pertama kali dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. akta kelahiran Anak; b. kartu keluarga; c. surat keterangan masih menempuh pendidikan dari sekolah atau perguruan tinggi; d. rapor atau transkrip nilai terakhir; dan e. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa atau rekening tabungan atas nama wali Anak bagi Peserta yang meninggal dunia. (2) Pengajuan manfaat beasiswa pelatihan dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari Anak penerima manfaat beasiswa; b. kartu keluarga; c. surat keterangan masih atau sedang menempuh pelatihan dari lembaga atau tempat pelatihan yang mempunyai izin dan/atau terakreditasi; d. ijazah sekolah menengah atas atau sederajat; e. sertifikat pelatihan sebelumnya, untuk pelatihan linier atau berjenjang; dan f. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa atau rekening tabungan atas nama wali Anak bagi Peserta yang meninggal dunia. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

(1) Pelaporan Kecelakaan Kerja selama bekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan disampaikan oleh: a. Pekerja Migran INDONESIA yang bersangkutan; b. ahli waris Pekerja Migran INDONESIA; c. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; d. KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI; atau e. KP2MI/BP2MI atau UPT KP2MI/BP2MI. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan pengajuan klaim manfaat JKK pada BPJS Ketenagakerjaan.

(1) Laporan untuk mendapatkan manfaat program JKK bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja pada saat perjalanan pulang ke INDONESIA dan/atau kembali ke negara/wilayah tujuan penempatan dalam rangka cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dibuat dengan menggunakan formulir laporan kasus Kecelakaan Kerja Peserta pada masa selama bekerja sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. paspor Republik INDONESIA; c. surat keterangan dari: 1. Pemberi Kerja; 2. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; atau 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan, yang menyatakan bahwa Peserta sedang melaksanakan cuti; d. rekening tabungan atas nama Peserta atau ahli waris yang sah; dan e. kuitansi pembayaran yang terkait dengan Kecelakaan Kerja. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara ektronik dan/atau nonelektronik.

(1) Pelaporan Kecelakaan Kerja selama bekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan disampaikan oleh: a. Pekerja Migran INDONESIA yang bersangkutan; b. ahli waris Pekerja Migran INDONESIA; c. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; d. KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI; atau e. KP2MI/BP2MI atau UPT KP2MI/BP2MI. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan pengajuan klaim manfaat JKK pada BPJS Ketenagakerjaan.

(1) Laporan Kecelakaan Kerja dan/atau akibat Kecelakaan Kerja termasuk tindak kekerasan fisik di negara/wilayah tujuan penempatan dibuat dengan menggunakan formulir laporan kasus Kecelakaan Kerja Peserta pada masa selama bekerja sebagaimana diatur dalam peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. paspor Republik INDONESIA; c. surat keterangan dari: 1. Pemberi Kerja; 2. mitra usaha; 3. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; atau 4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan; d. surat keterangan diagnosa atau resume medis dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan di negara/wilayah tujuan penempatan; e. bukti pembayaran biaya transportasi di negara/wilayah tujuan penempatan; dan f. rekening tabungan atas nama Peserta atau rekening tabungan dari pihak lain yang membayar terlebih dahulu. (2) Dalam hal biaya perawatan dan pengobatan melebihi batas manfaat dari jaminan sosial dan/atau asuransi di negara/wilayah tujuan penempatan melampirkan dokumen: a. surat keterangan dari: 1. asuransi di negara/wilayah tujuan penempatan; 2. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; atau 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan, mengenai besarnya penggantian biaya pengobatan atau perawatan yang sudah dibayarkan, jika terjadi selisih bayar; b. bukti pembayaran pengobatan atau perawatan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan; dan c. rekening tabungan atas nama pihak yang membayarkan terlebih dahulu. (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf f, ahli waris melampirkan dokumen: a. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari ahli waris; b. kartu keluarga Peserta dan/atau ahli waris; c. surat keterangan kematian dari dokter atau Pejabat yang Berwenang; d. surat keterangan ahli waris dari Pejabat yang Berwenang; dan e. rekening tabungan atas nama ahli waris yang sah. (4) Laporan untuk mendapatkan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia, dari negara/wilayah tujuan penempatan ke daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. paspor Republik INDONESIA; c. surat keterangan dari: 1. Pemberi Kerja; 2. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; atau 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan; d. kuitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai dengan daerah asal; dan e. rekening tabungan atas nama Peserta atau rekening tabungan dari pihak lain yang membayar terlebih dahulu. (5) Laporan untuk mendapatkan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Peserta yang bermasalah dari negara/wilayah tujuan penempatan ke daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. paspor Republik INDONESIA; c. perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; d. surat keterangan dari: 1. Pemberi Kerja; 2. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; atau 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan, yang menyatakan bahwa perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut Pekerja Migran INDONESIA telah berakhir; e. kuitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai dengan daerah asal; dan f. rekening tabungan atas nama Peserta. (6) Laporan untuk mendapatkan bantuan uang tunai dan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Peserta yang mengalami risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. paspor Republik INDONESIA; c. perjanjian penempatan atau perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; d. surat keterangan dari: 1. Pemberi Kerja; 2. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; atau 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan, yang menyatakan bahwa perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut Peserta telah berakhir; e. kuitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai dengan daerah asal; dan f. rekening tabungan atas nama Peserta. (7) Laporan untuk mendapatkan bantuan uang tunai dan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Peserta yang ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut dan bukan atas kehendak dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. paspor Republik INDONESIA; c. perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; d. surat keterangan dari: 1. Pemberi Kerja; 2. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; atau 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan, yang menyatakan bahwa Peserta ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; e. kuitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai dengan daerah asal; dan f. rekening tabungan atas nama Peserta. (8) Laporan untuk mendapatkan bantuan uang tunai bagi Peserta yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf k dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. paspor Republik INDONESIA; c. bukti tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual berupa: 1. surat hasil pemeriksaan dari tenaga medis dan/atau visum et repertum dari dokter; 2. surat hasil pemeriksaan dari psikolog klinis; dan/atau 3. laporan kepolisian dan/atau surat rekomendasi dari Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; d. surat keterangan dari: 1. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; atau 2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan; dan e. rekening tabungan atas nama Peserta. (9) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melampirkan bukti pendukung berupa: a. foto, video, dan/atau rekaman suara yang menunjukan terjadi kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual; dan/atau b. bukti pendukung lainnya yang relevan, yang disesuaikan dengan tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual. (10) Laporan untuk mendapatkan bantuan uang tunai bagi Peserta yang mengalami PHK akibat Kecelakaan Kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf m dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. paspor Republik INDONESIA; c. perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; d. surat keterangan dari: 1. Pemberi Kerja; 2. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; atau 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan; dan e. rekening tabungan atas nama Peserta. (11) Laporan untuk mendapatkan bantuan uang tunai bagi Peserta yang mengalami PHK bukan akibat Kecelakaan Kerja, yang dilakukan sepihak oleh Pemberi Kerja bukan karena kesalahan Peserta dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. paspor Republik INDONESIA; c. perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; d. surat keterangan dari: 1. Pemberi Kerja; 2. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; atau 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan; dan e. rekening tabungan atas nama Peserta. (12) Dalam hal untuk mendapatkan penggantian biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga melampirkan bukti pembayaran pemulasaran dan pemulangan jenazah dari negara/wilayah tujuan penempatan. (13) Laporan dan dokumen yang dilampirkan untuk mendapatkan beasiswa terkait klaim JKK untuk pelindungan sebelum bekerja dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berlaku mutatis mutandis terhadap klaim beasiswa untuk pelindungan selama bekerja. (14) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik. (15) Dalam hal kondisi Peserta memerlukan pemulangan ke INDONESIA dikarenakan kondisi kedaruratan sehingga memerlukan penanganan tindakan khusus dan/atau segera, penggantian biaya transportasi dapat disesuaikan dengan biaya transportasi yang digunakan. (16) Kondisi kedaruratan yang membutuhkan tindakan khusus dan/atau segera sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dapat berupa: a. peperangan; b. bencana alam; c. wabah penyakit; d. kondisi medis vegetatif dan/atau ketidakmampuan melanjutkan perawatan di negara/wilayah tujuan penempatan; dan/atau e. gangguan psikososial. (17) Untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) juga dilengkapi dengan kuitansi pembayaran biaya transportasi pesawat udara atau transportasi lain dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai dengan daerah asal serta dilengkapi dengan dokumen: a. surat keterangan tenaga medis atau dokter; dan/atau b. surat keterangan dari Perwakilan Republik INDONESIA/KDEI.

(1) Laporan untuk mendapatkan manfaat program JKK bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja pada saat perjalanan pulang ke INDONESIA dan/atau kembali ke negara/wilayah tujuan penempatan dalam rangka cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dibuat dengan menggunakan formulir laporan kasus Kecelakaan Kerja Peserta pada masa selama bekerja sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. paspor Republik INDONESIA; c. surat keterangan dari: 1. Pemberi Kerja; 2. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; atau 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan, yang menyatakan bahwa Peserta sedang melaksanakan cuti; d. rekening tabungan atas nama Peserta atau ahli waris yang sah; dan e. kuitansi pembayaran yang terkait dengan Kecelakaan Kerja. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara ektronik dan/atau nonelektronik.

Hak untuk menuntut manfaat program JKK menjadi gugur apabila tidak diajukan klaim dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kecelakaan Kerja terjadi.

Hak untuk menuntut manfaat program JKK menjadi gugur apabila tidak diajukan klaim dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kecelakaan Kerja terjadi.

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan untuk pengajuan manfaat JKK paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Peserta atau ahli waris berhak mendapatkan manfaat JKK maka BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan dan membayarkan manfaat JKK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi tidak lengkap dan/atau tidak benar maka BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Peserta, ahli waris, atau KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan. (4) Pembayaran manfaat program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke rekening dalam negeri maupun luar negeri Peserta atau ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan pembayaran santunan JKK.

(1) Pembayaran manfaat program JKK diberikan kepada Peserta. (2) Dalam hal Kecelakaan Kerja menyebabkan Peserta meninggal dunia, manfaat program JKK dibayarkan kepada ahli waris. (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. janda, duda, atau Anak; b. dalam hal janda, duda, atau Anak tidak ada, manfaat program JKK diberikan sesuai urutan: 1. keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; 2. saudara kandung; 3. mertua; atau 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta. (4) Jika tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 maka manfaat program JKK sebelum dan setelah bekerja berupa santunan kematian dan biaya pemakaman diberikan dengan ketentuan: a. biaya pemakaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil dari santunan yang seharusnya diterima sekaligus, untuk dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman; dan b. sisa santunan berupa santunan kematian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan ke dana jaminan sosial. (5) Jika tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4, manfaat program JKK selama bekerja berupa santunan kematian dan biaya pemakaman diberikan dengan ketentuan: a. biaya pemakaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil dari santunan yang seharusnya diterima sekaligus, untuk dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman; dan b. sisa santunan berupa santunan kematian sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) diserahkan ke dana jaminan sosial.

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan untuk pengajuan manfaat JKK paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Peserta atau ahli waris berhak mendapatkan manfaat JKK maka BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan dan membayarkan manfaat JKK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi tidak lengkap dan/atau tidak benar maka BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Peserta, ahli waris, atau KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan. (4) Pembayaran manfaat program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke rekening dalam negeri maupun luar negeri Peserta atau ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan pembayaran santunan JKK.

(1) Pembayaran manfaat program JKK diberikan kepada Peserta. (2) Dalam hal Kecelakaan Kerja menyebabkan Peserta meninggal dunia, manfaat program JKK dibayarkan kepada ahli waris. (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. janda, duda, atau Anak; b. dalam hal janda, duda, atau Anak tidak ada, manfaat program JKK diberikan sesuai urutan: 1. keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; 2. saudara kandung; 3. mertua; atau 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta. (4) Jika tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 maka manfaat program JKK sebelum dan setelah bekerja berupa santunan kematian dan biaya pemakaman diberikan dengan ketentuan: a. biaya pemakaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil dari santunan yang seharusnya diterima sekaligus, untuk dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman; dan b. sisa santunan berupa santunan kematian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan ke dana jaminan sosial. (5) Jika tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4, manfaat program JKK selama bekerja berupa santunan kematian dan biaya pemakaman diberikan dengan ketentuan: a. biaya pemakaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil dari santunan yang seharusnya diterima sekaligus, untuk dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman; dan b. sisa santunan berupa santunan kematian sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) diserahkan ke dana jaminan sosial.

(1) Laporan kematian dapat disampaikan oleh: a. ahli waris Peserta; b. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; c. KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI; atau d. UPT KP2MI/BP2MI. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan pengajuan klaim manfaat program JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.

(1) Ahli waris Peserta mengajukan permohonan pembayaran klaim manfaat program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir pengajuan klaim manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain dari Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA; c. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari ahli waris; d. kartu keluarga; e. surat keterangan kematian dari dokter atau Pejabat yang Berwenang, surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI, atau surat keterangan hilang dari Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; f. surat keterangan ahli waris dari Pejabat yang Berwenang; dan g. rekening tabungan atas nama ahli waris yang sah. (2) Dalam hal Pekerja Migran INDONESIA meninggal dunia pada saat menjalankan cuti di INDONESIA, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris melampirkan surat keterangan dari: a. Pemberi Kerja; b. KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI; dan/atau c. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI, yang menyatakan bahwa Pekerja Migran INDONESIA sedang melaksanakan cuti. (3) Dalam hal surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dapat dikeluarkan, Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Pekerja Migran INDONESIA hilang di laut berdasarkan surat keterangan dari instansi berwenang di negara setempat. (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. janda, duda, atau Anak; atau b. dalam hal janda, duda, atau Anak tidak ada, manfaat program JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut: 1. keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; 2. saudara kandung; 3. mertua; atau 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta. (5) Untuk mendapatkan penggantian biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melampirkan bukti pembayaran pemulasaran dan pemulangan jenazah dari negara/wilayah tujuan penempatan. (6) Dalam hal tidak ada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), manfaat program JKM berupa santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman diberikan dengan ketentuan: a. bagi Peserta yang meninggal dunia pada masa sebelum atau setelah bekerja, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian dan santunan berkala diserahkan ke dana jaminan sosial; atau b. bagi Peserta yang meninggal dunia pada masa selama bekerja: 1. biaya pemakaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil dari santunan yang seharusnya diterima sekaligus, untuk dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman; 2. sisa santunan berupa santunan kematian dan santunan berkala sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diserahkan ke dana jaminan sosial; dan 3. penggantian biaya pemulasaraan dan pemulangan jenazah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk dibayarkan kepada pihak yang mengurus pemulasaraan dan pemulangan jenazah di negara/wilayah tujuan penempatan.

(1) Pengajuan manfaat beasiswa pendidikan taman kanak- kanak sampai dengan perguruan tinggi untuk pertama kali dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. akta kelahiran Anak; b. kartu keluarga; c. surat keterangan masih menempuh pendidikan dari sekolah atau perguruan tinggi; d. rapor atau transkrip nilai terakhir; dan e. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa atau rekening tabungan atas nama wali Anak bagi Pekerja Migran INDONESIA yang meninggal dunia. (2) Pengajuan manfaat beasiswa pelatihan dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari Anak penerima manfaat beasiswa; b. kartu keluarga; c. surat keterangan masih atau sedang menempuh pelatihan dari lembaga atau tempat pelatihan yang mempunyai izin dan/atau terakreditasi; d. ijazah sekolah menengah atas atau sederajat; e. sertifikat pelatihan sebelumnya, untuk pelatihan linier atau berjenjang; dan f. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa atau rekening tabungan atas nama wali Anak bagi Peserta yang meninggal dunia. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

(1) Laporan kematian dapat disampaikan oleh: a. ahli waris Peserta; b. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; c. KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI; atau d. UPT KP2MI/BP2MI. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan pengajuan klaim manfaat program JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.

(1) Ahli waris Peserta mengajukan permohonan pembayaran klaim manfaat program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir pengajuan klaim manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain dari Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA; c. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari ahli waris; d. kartu keluarga; e. surat keterangan kematian dari dokter atau Pejabat yang Berwenang, surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI, atau surat keterangan hilang dari Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; f. surat keterangan ahli waris dari Pejabat yang Berwenang; dan g. rekening tabungan atas nama ahli waris yang sah. (2) Dalam hal Pekerja Migran INDONESIA meninggal dunia pada saat menjalankan cuti di INDONESIA, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris melampirkan surat keterangan dari: a. Pemberi Kerja; b. KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI; dan/atau c. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI, yang menyatakan bahwa Pekerja Migran INDONESIA sedang melaksanakan cuti. (3) Dalam hal surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dapat dikeluarkan, Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Pekerja Migran INDONESIA hilang di laut berdasarkan surat keterangan dari instansi berwenang di negara setempat. (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. janda, duda, atau Anak; atau b. dalam hal janda, duda, atau Anak tidak ada, manfaat program JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut: 1. keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; 2. saudara kandung; 3. mertua; atau 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta. (5) Untuk mendapatkan penggantian biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melampirkan bukti pembayaran pemulasaran dan pemulangan jenazah dari negara/wilayah tujuan penempatan. (6) Dalam hal tidak ada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), manfaat program JKM berupa santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman diberikan dengan ketentuan: a. bagi Peserta yang meninggal dunia pada masa sebelum atau setelah bekerja, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian dan santunan berkala diserahkan ke dana jaminan sosial; atau b. bagi Peserta yang meninggal dunia pada masa selama bekerja: 1. biaya pemakaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil dari santunan yang seharusnya diterima sekaligus, untuk dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman; 2. sisa santunan berupa santunan kematian dan santunan berkala sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diserahkan ke dana jaminan sosial; dan 3. penggantian biaya pemulasaraan dan pemulangan jenazah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk dibayarkan kepada pihak yang mengurus pemulasaraan dan pemulangan jenazah di negara/wilayah tujuan penempatan.

(1) Pengajuan manfaat beasiswa pendidikan taman kanak- kanak sampai dengan perguruan tinggi untuk pertama kali dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. akta kelahiran Anak; b. kartu keluarga; c. surat keterangan masih menempuh pendidikan dari sekolah atau perguruan tinggi; d. rapor atau transkrip nilai terakhir; dan e. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa atau rekening tabungan atas nama wali Anak bagi Pekerja Migran INDONESIA yang meninggal dunia. (2) Pengajuan manfaat beasiswa pelatihan dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen: a. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari Anak penerima manfaat beasiswa; b. kartu keluarga; c. surat keterangan masih atau sedang menempuh pelatihan dari lembaga atau tempat pelatihan yang mempunyai izin dan/atau terakreditasi; d. ijazah sekolah menengah atas atau sederajat; e. sertifikat pelatihan sebelumnya, untuk pelatihan linier atau berjenjang; dan f. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa atau rekening tabungan atas nama wali Anak bagi Peserta yang meninggal dunia. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan untuk pengajuan manfaat JKM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ahli waris berhak mendapatkan manfaat program JKM, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat program JKM dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan. (3) Jika hasil pemeriksaan dan verifikasi tidak lengkap dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan. (4) Pembayaran manfaat program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke rekening ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan pembayaran santunan JKM.

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan untuk pengajuan manfaat JKM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ahli waris berhak mendapatkan manfaat program JKM, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat program JKM dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan. (3) Jika hasil pemeriksaan dan verifikasi tidak lengkap dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan. (4) Pembayaran manfaat program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke rekening ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan pembayaran santunan JKM.

(1) Permohonan pembayaran manfaat program JHT dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan sebagai berikut: a. persyaratan klaim JHT karena Peserta meninggal dunia, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik INDONESIA, atau kartu identitas lain dari Peserta; 3. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari ahli waris; 4. kartu keluarga; 5. surat keterangan kematian dari dokter atau Pejabat yang Berwenang atau surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Perwakilan atau KDEI atau surat keterangan hilang dari Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; 6. surat keterangan ahli waris dari Pejabat yang Berwenang; dan 7. rekening tabungan atas nama ahli waris yang sah; b. persyaratan klaim JHT karena Peserta mengalami Cacat Total Tetap, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik INDONESIA, atau kartu identitas lain; 3. surat keterangan dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat; dan 4. rekening tabungan atas nama Peserta; c. persyaratan klaim JHT karena Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik INDONESIA, atau kartu identitas lain; dan 3. rekening tabungan atas nama Peserta; d. persyaratan klaim JHT karena gagal berangkat, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik INDONESIA, atau kartu identitas lain; 3. surat keterangan dari KP2MI/BP2MI, UPT KP2MI/BP2MI atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat yang mencantumkan tanggal dan alasan Peserta gagal berangkat; dan 4. rekening tabungan atas nama Peserta; e. persyaratan klaim JHT karena gagal ditempatkan, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. paspor Republik INDONESIA dan visa kerja; 3. perjanjian penempatan atau perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; 4. surat keterangan dari: a) Pemberi Kerja; atau b) Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI, yang menerangkan Peserta gagal ditempatkan; dan 5. rekening tabungan atas nama Peserta; f. persyaratan klaim JHT karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. paspor Republik INDONESIA; 3. perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; dan 4. rekening tabungan atas nama Peserta; g. persyaratan klaim JHT karena Peserta mengalami PHK, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. paspor Republik INDONESIA dan visa kerja; 3. surat keterangan dari: a) Pemberi Kerja; atau b) Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI, yang menyatakan Peserta mengalami PHK; dan 4. rekening tabungan atas nama Peserta; h. persyaratan klaim JHT karena Peserta mengundurkan diri, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. paspor Republik INDONESIA dan visa kerja; 3. surat keterangan dari: a) Pemberi Kerja; b) Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; c) KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI; d) KP2MI/BP2MI; e) kementerian/lembaga terkait; f) Dinas Daerah Provinsi; atau g) Dinas Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan Peserta mengundurkan diri; dan 4. rekening tabungan atas nama Peserta; i. persyaratan klaim JHT karena Peserta masa selama bekerja menjadi warga negara asing, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. surat pindah kewarganegaraan dari instansi yang berwenang dan/atau bukti identitas sebagai warga negara asing; dan 3. rekening tabungan atas nama Peserta; j. persyaratan klaim JHT untuk pengambilan sebagian manfaat paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk kepemilikan rumah, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik INDONESIA, atau kartu identitas lain; 3. dokumen jual beli rumah; dan 4. rekening tabungan atas nama Peserta; dan k. persyaratan klaim JHT untuk pengambilan sebagian manfaat paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik INDONESIA, atau kartu identitas lain; dan 3. rekening tabungan atas nama Peserta. (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia pada saat menjalankan cuti di INDONESIA, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ahli waris melampirkan surat keterangan dari: a. Pemberi Kerja; atau b. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI, yang menyatakan bahwa Peserta meninggal dunia pada saat melaksanakan cuti. (3) Dalam hal surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 tidak dapat dikeluarkan maka Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Peserta hilang di laut. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

(1) Permohonan pembayaran manfaat program JHT dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan sebagai berikut: a. persyaratan klaim JHT karena Peserta meninggal dunia, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik INDONESIA, atau kartu identitas lain dari Peserta; 3. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari ahli waris; 4. kartu keluarga; 5. surat keterangan kematian dari dokter atau Pejabat yang Berwenang atau surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Perwakilan atau KDEI atau surat keterangan hilang dari Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; 6. surat keterangan ahli waris dari Pejabat yang Berwenang; dan 7. rekening tabungan atas nama ahli waris yang sah; b. persyaratan klaim JHT karena Peserta mengalami Cacat Total Tetap, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik INDONESIA, atau kartu identitas lain; 3. surat keterangan dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat; dan 4. rekening tabungan atas nama Peserta; c. persyaratan klaim JHT karena Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik INDONESIA, atau kartu identitas lain; dan 3. rekening tabungan atas nama Peserta; d. persyaratan klaim JHT karena gagal berangkat, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik INDONESIA, atau kartu identitas lain; 3. surat keterangan dari KP2MI/BP2MI, UPT KP2MI/BP2MI atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat yang mencantumkan tanggal dan alasan Peserta gagal berangkat; dan 4. rekening tabungan atas nama Peserta; e. persyaratan klaim JHT karena gagal ditempatkan, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. paspor Republik INDONESIA dan visa kerja; 3. perjanjian penempatan atau perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; 4. surat keterangan dari: a) Pemberi Kerja; atau b) Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI, yang menerangkan Peserta gagal ditempatkan; dan 5. rekening tabungan atas nama Peserta; f. persyaratan klaim JHT karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. paspor Republik INDONESIA; 3. perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; dan 4. rekening tabungan atas nama Peserta; g. persyaratan klaim JHT karena Peserta mengalami PHK, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. paspor Republik INDONESIA dan visa kerja; 3. surat keterangan dari: a) Pemberi Kerja; atau b) Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI, yang menyatakan Peserta mengalami PHK; dan 4. rekening tabungan atas nama Peserta; h. persyaratan klaim JHT karena Peserta mengundurkan diri, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. paspor Republik INDONESIA dan visa kerja; 3. surat keterangan dari: a) Pemberi Kerja; b) Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; c) KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI; d) KP2MI/BP2MI; e) kementerian/lembaga terkait; f) Dinas Daerah Provinsi; atau g) Dinas Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan Peserta mengundurkan diri; dan 4. rekening tabungan atas nama Peserta; i. persyaratan klaim JHT karena Peserta masa selama bekerja menjadi warga negara asing, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. surat pindah kewarganegaraan dari instansi yang berwenang dan/atau bukti identitas sebagai warga negara asing; dan 3. rekening tabungan atas nama Peserta; j. persyaratan klaim JHT untuk pengambilan sebagian manfaat paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk kepemilikan rumah, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik INDONESIA, atau kartu identitas lain; 3. dokumen jual beli rumah; dan 4. rekening tabungan atas nama Peserta; dan k. persyaratan klaim JHT untuk pengambilan sebagian manfaat paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun, meliputi: 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik INDONESIA, atau kartu identitas lain; dan 3. rekening tabungan atas nama Peserta. (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia pada saat menjalankan cuti di INDONESIA, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ahli waris melampirkan surat keterangan dari: a. Pemberi Kerja; atau b. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI, yang menyatakan bahwa Peserta meninggal dunia pada saat melaksanakan cuti. (3) Dalam hal surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 tidak dapat dikeluarkan maka Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Peserta hilang di laut. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan verifikasi pengajuan manfaat JHT dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengajuan diterima. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat JHT dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi tidak lengkap dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan Peserta atau ahli waris dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan dan verifikasi.

(1) Manfaat program JHT dibayarkan kepada Peserta INDONESIA secara sekaligus. (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia, manfaat program JHT dibayarkan kepada ahli waris secara sekaligus. (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi janda, duda, atau Anak. (4) Dalam hal janda, duda, atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, manfaat program JHT diberikan sesuai urutan: a. keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; b. saudara kandung; c. mertua; atau d. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta. (5) Dalam hal tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dana JHT diserahkan ke Balai Harta Peninggalan.

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan verifikasi pengajuan manfaat JHT dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengajuan diterima. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat JHT dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi tidak lengkap dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan Peserta atau ahli waris dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan dan verifikasi.

(1) Manfaat program JHT dibayarkan kepada Peserta INDONESIA secara sekaligus. (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia, manfaat program JHT dibayarkan kepada ahli waris secara sekaligus. (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi janda, duda, atau Anak. (4) Dalam hal janda, duda, atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, manfaat program JHT diberikan sesuai urutan: a. keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; b. saudara kandung; c. mertua; atau d. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta. (5) Dalam hal tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dana JHT diserahkan ke Balai Harta Peninggalan.

(1) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai Kecelakaan Kerja serta perselisihan besaran manfaat program JKK, manfaat program JKM, dan manfaat program JHT yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada saat pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, atau setelah bekerja, Peserta atau ahli waris dapat meminta penetapan kepada Pengawas. (2) Penetapan oleh Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pihak terkait.

(1) Menteri/Kepala melakukan pengawasan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Petunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

Pengawasan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan terhadap: a. tata cara pendaftaran; b. pembayaran iuran dan tata cara pembayaran; c. pemberian manfaat; dan d. tata cara pelaporan dan klaim.

(1) Dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pencegahan sebagai upaya deteksi kecurangan. (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan KP2MI/BP2MI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan. (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penyusunan tata kelola dan pedoman pelaksanaan; b. pembentukan mekanisme pelaporan dan pengaduan; c. sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanganan kecurangan; dan d. surveilans dan analisis atas data kepesertaan, iuran, pelayanan, dan klaim.

Dalam hal hasil pengawasan dan pencegahan ditemukan ada kecurangan dalam penyelenggaraan jaminan sosial Pekerja Migran INDONESIA, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan setiap bulan, triwulan, dan tahunan kepada Menteri/Kepala. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data dan jumlah kepesertaan; b. jumlah iuran yang diterima; c. jumlah klaim yang diajukan; d. jumlah klaim yang disetujui; e. jumlah klaim yang ditolak; dan f. santunan yang dibayarkan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi yang terintegrasi antara Sisko P2MI dan BPJS Ketenagakerjaan.

(1) Menteri/Kepala melakukan evaluasi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi pelaksanaan program dan manfaat. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan BPJS Ketenagakerjaan. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi Peserta dan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan: a. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; b. lembaga jaminan sosial lain di negara/wilayah tujuan penempatan; c. kanal perbankan atau kanal nonperbankan yang beroperasional di dalam dan luar negeri; dan/atau d. kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, integrasi sistem informasi dengan Sisko P2MI dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan.

(1) Dalam hal sistem informasi belum terintegrasi dengan Sisko P2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, proses penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dilakukan menggunakan Kanal Layanan dan/atau sistem informasi Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri/Kepala.

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2026 MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Œ MUKHTARUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA BESARAN IURAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA A. Besaran Iuran Program JKK dan JKM 1. Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI dan P3MI. No. MASA PELINDUNGAN JUMLAH IURAN RINCIAN 1. sebelum bekerja: paling lama 5 (lima) bulan dan dapat diperpanjang kembali untuk 5 (lima) bulan berikutnya apabila belum diberangkatkan. Rp37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). 1) JKK sebesar Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). 2. a) selama bekerja: 24 (dua puluh empat) bulan selama di negara/wilayah tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke INDONESIA; dan b) setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di INDONESIA. Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). 1) JKK sebesar Rp156.500,00 (seratus lima puluh enam lima ratus rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). 3. a) selama bekerja: 12 (dua belas) bulan selama di negara/wilayah tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke INDONESIA; dan b) setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di INDONESIA. Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). 1) JKK sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah). 4. a) selama bekerja: 6 (enam) bulan selama di negara/wilayah Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah). 1) JKK sebesar Rp45.500,00 (empat puluh lima ribu lima No. MASA PELINDUNGAN JUMLAH IURAN RINCIAN tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke INDONESIA; dan b) setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di INDONESIA. ratus rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). 5. Pekerja Migran INDONESIA yang melakukan: a) perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut awal melebihi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung bulan ke 25 (dua puluh lima); b) perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut awal melebihi 12 (dua belas) empat) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung bulan ke 13 (ketiga belas); dan c) perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut awal melebihi 6 (enam) bulan dan kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung bulan ke 7 (tujuh). Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per bulan, dibayar sekaligus. 1) JKK sebesar Rp. Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). 6. Pekerja Migran INDONESIA yang melakukan perpanjangan kepesertaan dalam rangka perpanjangan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut. Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per bulan, dibayar sekaligus. 1) JKK sebesar Rp. Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). 2. Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan. No. MASA PELINDUNGAN JUMLAH IURAN RINCIAN 1. a) selama bekerja: paling lama 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke negara/wilayah tujuan ditambah 24 (dua puluh empat) bulan selama di negara/wilayah tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke INDONESIA; dan b) setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di INDONESIA. Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). 1) JKK sebesar Rp156.500,00 (seratus lima puluh enam lima ratus rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). 2. a) selama bekerja: paling lama 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke negara/wilayah tujuan ditambah 12 (dua belas) bulan selama di negara/wilayah tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke INDONESIA; dan b) setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di INDONESIA. Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). 1) JKK sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah). 3. a) selama bekerja: paling lama 1 bulan sebelum keberangkatan ke negara/wilayah tujuan ditambah 6 (enam) bulan selama di negara/wilayah tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke INDONESIA; dan Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah). 1) JKK sebesar Rp45.500,00 (empat puluh lima ribu lima ratus rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). No. MASA PELINDUNGAN JUMLAH IURAN RINCIAN b) setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di INDONESIA. 4. Pekerja Migran INDONESIA yang melakukan: a) perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut awal melebihi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung bulan ke 25 (dua puluh lima); b) perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut awal melebihi 12 (dua belas) empat) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung bulan ke 13 (ketiga belas); dan c) perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut awal melebihi 6 (enam) bulan dan kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung bulan ke 7 (tujuh). Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per bulan, dibayar sekaligus. 1) JKK sebesar Rp. Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). 5. Pekerja Migran INDONESIA yang melakukan perpanjangan kepesertaan dalam rangka perpanjangan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut. Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per bulan, dibayar sekaligus. 1) JKK sebesar Rp. Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); 2) JKM sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). B. Besaran Iuran Program JHT No. IURAN JHT 1. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). 2. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). 3. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). 4. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). 5. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). 6. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 7. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUKHTARUDIN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA BESARAN MANFAAT PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA SEBELUM BEKERJA DAN SETELAH BEKERJA SERTA SELAMA BEKERJA DAN PERSENTASE CACAT SEBAGIAN ANATOMIS DAN CACAT SEBAGIAN FUNGSI DAN BESARAN MANFAAT PROGRAM JAMINAN KEMATIAN BAGI PESERTA A. Manfaat Program JKK Pelayanan Kesehatan 1. Manfaat program JKK pelayanan kesehatan bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA sebelum bekerja dan setelah bekerja berupa perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, dilaksanakan dengan ketentuan: a. diberikan kepada Peserta paling lama 1 (satu) tahun sejak direkomendasikan untuk perawatan di rumah dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan b. dalam hal perawatan di rumah telah mencapai 1 (satu) tahun atau biaya telah mencapai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Peserta masih membutuhkan perawatan dan pengobatan maka pelayanan kesehatan akibat Kecelakaan Kerja, termasuk bagi Pekerja Migran INDONESIA yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual, dilanjutkan pada fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. 2. Manfaat program JKK pelayanan kesehatan bagi Pekerja Migran INDONESIA selama bekerja, terdiri atas: a. bantuan biaya perawatan dan pengobatan akibat Kecelakaan Kerja di negara/wilayah tujuan penempatan, termasuk bagi Pekerja Migran INDONESIA yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dengan maksimal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per kasus Kecelakaan Kerja; b. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, dilaksanakan dengan ketentuan: 1) diberikan kepada Peserta paling lama 1 (satu) tahun sejak direkomendasikan untuk perawatan di rumah dengan biaya paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); dan 2) dalam hal perawatan di rumah telah mencapai 1 (satu) tahun atau biaya telah mencapai sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Peserta masih membutuhkan perawatan dan pengobatan maka pelayanan kesehatan akibat Kecelakaan Kerja, termasuk bagi Pekerja Migran INDONESIA yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual, dilanjutkan pada fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. B. Manfaat Program JKK Santunan Berupa uang tunai 1. Manfaat program JKK santunan berupa uang tunai bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA sebelum bekerja dan setelah bekerja, terdiri atas: a. penggantian biaya transportasi bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain sebagai berikut: 1) jika menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 2) jika menggunakan angkutan laut paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 3) jika menggunakan angkutan udara paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau 4) jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak sesuai ketentuan maksimal masing-masing angkutan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3), b. santunan Cacat, meliputi: 1) Cacat Sebagian Anatomis = % sesuai tabel x Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah); 2) Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah); dan 3) Cacat Total Tetap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), c. santunan kematian akibat Kecelakaan Kerja sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah); d. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja sebesar 24 x Rp500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); e. biaya rehabilitasi berupa pembelian alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik; f. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata sebagai akibat Kecelakaan Kerja diberikan dengan ketentuan: 1) penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 2) penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan 3) penggantian biaya kacamata paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), g. bantuan uang tunai bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA yang gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon Pekerja Migran INDONESIA diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); h. bantuan uang tunai bagi Pekerja Migran INDONESIA yang mengalami kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai ke daerah asal paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); i. bantuan uang tunai bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual diberikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau j. beasiswa pendidikan atau pelatihan diberikan dengan ketentuan: 1) pendidikan taman kanak-kanak/sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 2 (dua) tahun; 2) pendidikan sekolah dasar/sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 6 (enam) tahun; 3) pendidikan sekolah menengah pertama/sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun; 4) pendidikan sekolah menengah atas/sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun; dan 5) pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 4 (empat) tahun. 2. Manfaat program JKK santunan berupa uang tunai bagi Pekerja Migran INDONESIA selama bekerja, terdiri atas: a. penggantian biaya transportasi bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke tempat tinggal, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain serta selama melakukan perawatan dan pengobatan di negara/wilayah tujuan penempatan, meliputi: 1) jika menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 2) jika menggunakan angkutan laut paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 3) jika menggunakan angkutan udara paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau 4) jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak sesuai ketentuan maksimal masing-masing angkutan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3); b. penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Pekerja Migran INDONESIA yang mengalami Kecelakaan Kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia, dari negara/wilayah tujuan penempatan ke daerah asal diberikan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tiket pesawat udara kelas ekonomi atau jenis transportasi lainnya dan/atau transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai ke daerah asal; c. penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Pekerja Migran INDONESIA yang bermasalah, dari negara/wilayah tujuan penempatan ke daerah asal diberikan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tiket pesawat udara kelas ekonomi atau jenis transportasi lainnya dan/atau transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai ke daerah asal; d. bantuan uang tunai dan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Pekerja Migran INDONESIA yang mengalami risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan Pekerja Migran INDONESIA, terdiri atas: 1) bantuan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan 2) penggantian biaya transportasi paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tiket pesawat udara kelas ekonomi atau jenis transportasi lainnya dan/atau transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai ke daerah asal; e. bantuan uang tunai dan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut dan bukan atas kehendak dari Pekerja Migran INDONESIA, terdiri atas: 1) bantuan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan 2) penggantian biaya transportasi paling banyak sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk tiket pesawat udara kelas ekonomi atau jenis transportasi lainnya dan/atau transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai ke daerah asal; f. santunan Cacat, meliputi: 1) Cacat Sebagian Anatomis = % sesuai tabel x Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah); 2) Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah); atau 3) Cacat Total Tetap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), g. santunan kematian akibat Kecelakaan Kerja sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); h. biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); i. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja sebesar 24 x Rp500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); j. biaya rehabilitasi berupa pembelian alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik; k. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata sebagai akibat Kecelakaan Kerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 2) penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan 3) Penggantian biaya kacamata paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); l. bantuan uang tunai bagi Pekerja Migran INDONESIA yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); m. bantuan uang tunai bagi Pekerja Migran INDONESIA yang mengalami PHK akibat Kecelakaan Kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia diberikan sesuai dengan tingkat masa kerja sebagai berikut: 1) mulai saat bekerja sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 2) masa kerja 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 3) masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut berakhir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); n. bantuan uang tunai bagi Pekerja Migran INDONESIA yang mengalami PHK bukan akibat Kecelakaan Kerja yang dilakukan oleh Pemberi Kerja bukan karena kesalahan Pekerja Migran INDONESIA, dengan masa kerja terhitung sejak Pekerja Migran INDONESIA mulai bekerja sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut berakhir, diberikan sebesar Rp1.500.000,00; dan/atau o. beasiswa pendidikan atau pelatihan diberikan dengan ketentuan: 1) pendidikan taman kanak-kanak/sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 2 (dua) tahun; 2) pendidikan sekolah dasar/sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 6 (enam) tahun; 3) pendidikan sekolah menengah pertama/sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun; 4) pendidikan sekolah menengah atas/sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun; dan 5) pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 4 (empat) tahun. C. Persentase Cacat Sebagian Anatomis dan Cacat Sebagian Fungsi. 1. Tabel persentase Cacat Sebagian Anatomis dan Cacat Sebagian Fungsi. NO. CACAT % (PERSENTASE) 1. lengan kanan dari sendi bahu ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya) 40 2. lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35 3. lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya) 35 4. lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah 30 5. tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah 32 6. tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya) 28 7. kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70 8. sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 35 9. kedua belah kaki dari bawah mata kaki ke bawah 50 10. sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 25 11. kedua belah mata 70 12. sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 35 13. pendengaran pada sebelah telinga 20 14. pendengaran pada kedua belah telinga 40 15. ibu jari tangan kanan 15 16. ibu jari tangan kiri 12 17. telunjuk tangan kanan 9 18. telunjuk tangan kiri 7 19. salah satu jari lain tangan kanan 4 20. salah satu jari lain tangan kiri 3 21. ruas pertama telunjuk kanan 4,5 22. ruas pertama telunjuk kiri 3,5 23. ruas pertama jari lain tangan kanan 2 24. ruas pertama jari lain tangan kiri 1,5 25. salah satu ibu jari kaki 5 26. salah satu jari telunjuk kaki 3 27. salah satu jari kaki lain 2 28. terkelupasnya kulit kepala 10-30 29. impotensi 40 30. kaki memendek sebelah: kurang dari 5 cm 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm 7,5 cm atau lebih 10 20 30 31. penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel 6 32. penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel 3 33. kehilangan daun telinga sebelah 5 34. kehilangan kedua belah daun telinga 10 35. cacat hilangnya cuping hidung 30 NO. CACAT % (PERSENTASE) 36. perforasi sekat rongga hidung 15 37. kehilangan daya penciuman 10 38. hilangnya kemampuan kerja fisik: 51% - 70% 26% - 50% 10% - 25 % 40 20 5 39. hilangnya kemampuan kerja mental tetap 70 40. kehilangan sebagian fungsi penglihatan setiap kehilangan efisiensi tajam penghilatan 10%. jika efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: (3 x % efisiensi penglihatan terbaik) + % efisiensi penglihatan terburuk 7 41. kehilangan penglihatan warna 10 42. setiap kehilangan lapangan pandang 10% 7 2. Dalam hal Peserta mengalami Cacat Sebagian Anatomis dan/atau Cacat Sebagian Fungsi maka jumlah persentase kecacatan tidak lebih dari 70% (tujuh puluh persen). 3. Dalam hal terdapat kecacatan organ tubuh yang tidak tercantum dalam Tabel sebagaimana dimaksud pada huruf a maka untuk menentukan besarnya persentase kecacatan menggunakan perhitungan persentase hilangnya kemampuan kerja fisik sebagaimana dimaksud pada angka 38 dalam Tabel, berdasarkan rekomendasi dokter penasihat atau berdasarkan peraturan lain yang mengatur tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena Kecelakaan Kerja. D. Manfaat Program JKM 1. Manfaat Program JKM bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA sebelum bekerja dan setelah bekerja terdiri atas: a. santunan kematian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 24 x Rp500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 2. Manfaat Program JKM bagi Pekerja Migran INDONESIA selama bekerja terdiri atas: a. santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah); b. biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan c. beasiswa pendidikan atau pelatihan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pendidikan taman kanak-kanak/sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 2 (dua) tahun; 2) pendidikan sekolah dasar/sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 6 (enam) tahun; 3) pendidikan sekolah menengah pertama/sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun; 4) pendidikan sekolah menengah atas/sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun; dan (Dir Kepulangan) 5) pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 4 (empat) tahun. 3. Manfaat Program JKM sebagai tambahan pelindungan yang diterima oleh Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan dalam masa paling lama 1 (satu) bulan setelah pendaftaran dan pembayaran iuran termasuk perjalanan dari daerah asal sampai dengan tiba di embarkasi INDONESIA, terdiri atas: a. santunan kematian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 24 x Rp 500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUKHTARUDIN